Kamis, 27 Maret 2008, 09:59 WIB
MAJALAH ACEHKINI
SETAHUN IRWANDI-NAZAR
Lampu Kuning dari Daud Beureueh
Reporter : Yuswardi A.S.
Sekretaris Daerah Husni Bahri Tob sudah lama meninggalkan gedung dewan usai
pembahasan anggaran 2008, pertengahan Februari lalu. Namun, Ali Yacob tak
henti-henti geleng kepala. Penyebabnya, sepucuk surat dari kantor Gubernur yang
mempertegas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sekarang tak berwenang
mengambil kebijakan sampai 2009 seperti disebut dalam Memorandum of
Understanding (MoU) Helsinki. Surat itu pula yang dipertanyakan Yacob dalam
pertemuan tertutup di gedung dewan di Jalan Daud Bereueh, Banda Aceh.
“Kita mau mengacu kepada Perjanjian Helsinki atau Undang-undang Pemerintahan
Aceh,” ujar Yacob, anggota DPRA dari Fraksi Demokrat, kepada ACEHKINI, akhir
Februari lalu.
Surat itu muncul bukan tanpa sebab. Pasalnya, DPRA menolak usulan gubernur
untuk mempreteli qanun tentang pengelolaan keuangan Aceh yang sudah diketok
palu. Maunya gubernur, pasal 53 yang melarang pejabat eselon II dan III
menerima honor diubah menjadi: dapat diberikan secara selektif lewat peraturan
gubernur.
Penolakan itu berbuntut panjang. Berpegang pada MoU Helsinki, dari Lampineung,
tempat gubernur berkantor, kepala pemerintahan Aceh melayangkan surat sakti ke
jalan Daud Beureueh. Isinya: ya itu tadi, “mempermaklumkan” kepada dewan
tentang bunyi perjanjian Helsinki. “Ini aneh, karena selama ini kita juga tetap
bekerja sama dengan eksekutif dalam melahirkan kebijakan-kebijakan daerah,”
ujar Yacob yang mengaku berteman dekat dengan Gubernur Irwandi.
Inilah pertama kalinya perseteruan gubernur-dewan mencuat keluar. Sebelumnya,
silang pendapat juga sering terjadi. Hanya saja, tak melebar jauh. Ali Yacob
menilai, ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara gubernur dengan
perwakilan rakyat di dewan.
Di dewan, perkara komunikasi politik yang tersumbat tampaknya menjadi persoalan
utama. Ini juga dialami Waisul Qirani, Wakil Ketua DPRA yang membidangi
keuangan dan pembangunan. “Paruh tahun pertama saya kesulitan membangun
komunikasi dengan beliau,” kata Waisul.
Pendapat Ali didukung Khairul Amal, anggota DPRA dari Partai Keadilan
Sejahtera. “Masih ada kekakuan ketika berkomunikasi dengan partai. Mungkin
karena dia (gubernur) bukan orang politik dan partai,” ujar Khairul.
Tersumbatnya kran komunikasi merembet ke persoalan lain. Menurut Waisul,
sejumlah kebijakan sempat tersendat. “Kami susah dengan siapa harus berbicara.
Kalau dengan Dinas-dinas, mereka sekarang sudah merasa tidak berhak,” ujar
Waisul. Soalnya, hingga akhir Februari, penjaringan kepala dinas belum tuntas.
Ini pula yang diprotes Mukhlis Mukhtar, anggota Komisi D dari Partai Bintang
Reformasi. “Irwandi cenderung one man show dalam segala hal sehingga tidak
heran kalau dia sering salah ambil kebijakan, terlebih kebijakan politik.”
***
Setahun telah lewat. Orang melihat, duet Irwandi Yusuf – Muhammad Nazar masih
menerapkan prinsip “setahun berbenah.” Tak salah memang. Sebab, kita tahu,
mereka naik ke tampuk kekuasaan saat Aceh baru lepas dari dua masalah besar:
konflik bersenjata dan bencana tsunami. “Kita masih menghadapi masa transisi,”
ujar Wakil Gubernur Muhammad Nazar dalam wawancara khusus dengan ACEHKINI.
Hanya saja, harapan perubahan terlanjur disemat. Lihat saja, dalam sejarah
pelantikan gubernur Aceh, baru kali ini ribuan orang berdesakan, bersorak-sorai
di gedung dewan saat pelantikan Irwandi-Nazar, 8 Februari 2007. Sebab, pasangan
ini pula yang pertama kali dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai bekas orang
“terzalimi” pasangan independen dengan latar belakang Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) dan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) ini diyakini akan membawa
perubahan di Aceh.
Faktanya, Irwandi-Nazar bukanlah Aladin yang bisa meminta jin lampu wasiat
membangun apa saja dalam sekejap. Lagi pula, visi dan misi yang disusun pada
masa kampanye bukanlah untuk setahun, melainkan kerja lima tahun. Namun,
mengkaji ulang apa yang masih kurang setidaknya bisa menjadi patokan melangkah
ke depan.
Di luar gonjang-ganjing politik, mari menoleh ke sektor ekonomi. Setahun
memerintah, kondisi ekonomi Aceh masih morat-marit dan belum terlihat
tanda-tanda terdongkrak. Bahkan, di Banda Aceh, Januari lalu, inflasi mencatat
rekor tertinggi: 11 persen. Akibatnya, banyak usaha kecil ngos-ngosan. Di
daerah-daerah, kondisinya tak jauh beda. Separuh rakyat Aceh diyakini masih
berkubang kemiskinan.
Upaya perbaikan bukannya tak ada. Mulai dari rencana menghadiahkan lahan sawit,
hingga mengucurkan uang segar dalam program Kredit Peumakmu Nanggroe. Namun,
sejauh ini, hasilnya belum maksimal. Waisul Qirani menggambarkan dengan tepat
kunci masalah pemerintahan baru ini. “Niatnya baik, tapi implementasinya
belum.”
Akibatnya, tekad memajukan perekonomian rakyat pun masih harus menempuh jalan
panjang dan berliku. Belakangan, Iwandi melempar rencana Aceh Green Vision. Ini
adalah konsep menanam kembali tanah bekas hutan dengan merekrut para
pengangguran. “Kalaupun tidak bisa menghilangkan pengangguran setidaknya
mengurangi,” ujar Irwandi.
Di sektor ekonomi makro, Irwandi menggelar karpet merah untuk investor.
Hasilnya, tak sedikit investor berjanji menanam modal. Hanya saja, realisasinya
masih minim (baca: Cahaya di Ujung Lorong).
Tumpukan perkara lain juga masih antri menanti penyelesaian. Sebut saja soal
proses reintegrasi yang masih carut-marut, penyelesaian kasus-kasus hak asasi
manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang masih di awang-awang.
Impelementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga masih menjadi kendala.
Satu-satunya turunan tingkat Peraturan Pemerintah yang sudah jadi hanya aturan
soal partai lokal. Akibatnya, tak sedikit rencana terbentur aturan yang belum
siap. “Misalnya saja PP tentang Badan Pengelolaan Kawasan Sabang yang tertunda.
Akibatnya, investor Dublin Port terkendala,” ujar Wagub Muhammad Nazar.
Terkendala hubungan dengan Jakarta? “Tidak juga, hubungan kami dengan SBY-Jusuf
Kalla sangat baik. Bahkan Presiden memanggil saya dengan sebutan Adinda Nazar,”
ujar Wagub.
Namun, di mata Mukhlis Mukhtar, hubungan Aceh – Jakarta tak semulus cerita
Nazar. “Irwandi-Nazar tidak mampu melakukan komunikasi politik yang persuasif
dengan Jakarta,” ujarnya. Ia menyontohkan, sikap gubernur yang tanpa tedeng
aling-aling menyatakan perlawanan terbuka terhadap restu DPR RI dalam pemekaran
Provinsi Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan. “Secara politik itu cara
tidak sehat dan memperuncing masalah,” tambah Mukhlis.
Di tingkat lokal, qanun yang dilahirkan masih terbilang dengan jari. Qanun
Investasi untuk menjaring investor juga tak kunjung selesai. “Saya sudah lihat
qanun pertambangan, investasi juga. Mengerikan. Itu harus dikaji ulang. Saya
perkirakan tidak semua qanun selesai di 2008,” ujar Irwandi.
Di sinilah masalahnya. Meski kepada ACEHKINI, Irwandi mengaku hubungannya
dengan Dewan masih solid, namun riak-riak yang muncul mengindikasikan relasi
tak mulus. Bagaimanapun, Dewanlah yang menentukan selesai tidaknya qanun-qanun
tersebut. “Jika dijegal di dewan, Irwandi tak bisa berbuat apa-apa,” ujar
seorang sumber yang memonitor hubungan eksekutif dan legislatif. Apalagi, kata
dia, sebagai gubernur yang melaju lewat jalur independen, Irwandi tak punya
perwakilan di dewan.
Mukhlis Mukhtar mengaku adanya ganjalan dengan pemerintah. Namun,”Tidak ada
niat DPR untuk menghambat pemerintahan,” ujar Waisul Qirani.
Di balik setumpuk masalah itu, nilai lebih bukannya tak ada. Reformasi
birokrasi dalam sistem penjaringan kepala dinas dinilai mengangkat pamor
Irwandi. Banyak pihak memuji langkah ini.
Tapi, itu tentu tak cukup. Sebab, memasuki tahun kedua, tantangan kian berat.
Selain persoalan ekonomi yang masih membelit, sejumlah agenda penting antri di
depan mata. Sebut saja soal pemilu 2009 yang melibatkan partai lokal dan
penyelesaian proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh paskabencana seiring
segera berakhirnya masa kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias.
Seperti diakui Irwandi,”Tantangan terberat di 2008 adalah persiapan menjelang
pemilu.”
Setahun memang belum lama. Semua masih mungkin berubah. Sisa empat tahun tentu
banyak hal bisa dilakukan: mempertahankan yang baik, membenahi yang kurang.
“Saya memberi nilai merah untuk setahun kinerja pemerintahan ini. Kita ingin ke
depan ada perubahan. Kalau tidak, saya takut rakyat tak lagi percaya pada
pemerintah,” ujar Mukhlis Mukhtar. Sebuah lampu kuning peringatan dari Jalan
Daud Beureueh. [a]
__________________________________________________________________
Connect with friends from any web browser - no download required. Try the new
Yahoo! Canada Messenger for the Web BETA at
http://ca.messenger.yahoo.com/webmessengerpromo.php
