Refelksi: Bukan hal baru pada negeara yang sistem pemerintahannya berkarakter feodal atau kolonial. Salah satu unsur policy yang selalu dijalankan ialah diciptaan raja-raja kecil. Dari segi kepentingan pribadi raja-raja kecil ini maupun induk kerjaaan ialah mereka harus memuja-muji induk kerajaan dengan mempraktekan metode kerja yang lazim dikenal dalam istilah :"menjilat ke atas menginjak-injak ke bawah". Faktor utama dari methode kerja "menjilat ke atas dan menginjak-injak ke bawah" ialah supaya upeti ke kerajaan induk berjalan lancar sebagaimana mestinya.
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/5/12/b15.htm DARI WARUNG GLOBAL Otda Lahirkan ''Raja-raja'', Masyarakat Menjerit-Tersiksa APA yang dikatakan KPK bahwa ''pemda seperti kompeni'' tentunya bukanlah sebuah pernyataan tanpa bukti. Ini bisa kita lihat di sekeliling kita, dengan adanya otonomi daerah di kabupaten terkesan ada raja-raja kecil yakni pemimpinnya. Muncullah beragam perda yang semuanya untuk menarik dana masyarakat, baik dalam restribusi atau pajak. Masyarakat menjerit dan tersiksa. Itulah opini masyarakat dalam acara Warung Global, Sabtu (10/5). Berikut rangkuman selengkapnya. ------------------------------- Wisnu Segara Putra di Gianyar berpendapat pernyataan KPK sangat menyakitkan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, khususnya di Bali. Dengan alasan apa KPK menilai seperti itu? Seharusnya KPK yang ditetapkan dengan perturan pemerintah dan undang-undang tidak menilai pemerintah daerah seperti itu. Kalau mau melakukan penyelidikan apakah pemda melakukan korupsi harusnya turun langsung masuk ke bagian-bagian yang ada di pemda sendiri serta tidak menuduh seperti kompeni. KPK agar jangan menuduh sekejam itu. Agung Adnyana di Sanur menjelaskan bahwa pernyataan itu juga harus cermat dan bijaksana. Ini adalah satu isu karena masih belum jelas, indikatornya apa? Kenapa bisa seperti itu? Seyogianya bapak-bapak yang sudah menjadi pejabat itu harus belajar lagi untuk melemparkan isu atau opini, sehingga jangan sampai membingungkan di bawah. Jangan boroknya di kejauhan tampak tapi boroknya yang dekat masih belum. Kalau memang betul KPK mau mengarahkan harus membuat kesepahaman di atas terlebih dulu. Walek di Glogor menilai KPK berbicara berdasarkan data dan bukti yang jelas. Terlalu banyak perda yang menjelimet yang ujung-ujungnya birokrasinya terlalu banyak dan mengeluarkan uang. Kenapa pemerintah kita dari dulu tidak membentuk dalam satu pintu untuk perizinan apa pun, sehingga keuangan yang ada transparan. Masalahnya sekarang pemda masuk dalam era otonomi. Jelas sekali di sini yang dibicarakan adalah kerajaan-kerajaan kecil di daerah yang mana di setiap kabupaten bupati menjadi rajanya dan mempunyai kewenangan penuh mengatur perda, inilah yang disoroti KPK. Kenapa ini dipertentangkan? Gede Biasa menjelaskan KPK dalam hal ini tidak asal berbicara tapi berdasarkan fakta di lapangan, disimpulkan seperti itulah di lapangan. Di Bali bisa dibuktikan ada kesan pemda mengadu domba masyarakat dengan memberikan izin pada bangunan vila. Tut De di Tabanan mengatakan menghilangkan kompeni-kompeni di daerah ini gampang yang penting ada niat yakni pertama, transparansi di masing-masing anggaran itu sebagaimana yang biasanya harus transparan, pendapatannya berapa, alirannya untuk apa saja, yang paling penting kalau ada kebocoran-kebocoran hukum harus diberlakukan. Kedua, Bawasda dibubarkan diganti dengan BPK atau orang Bawasda digabung dengan BPK. Jadi BPK mempunyai fungsi efektif sampai ke tingkat kecamatan. Nyoman Bangli di Kerobokan menilai benar apa yang dikatakan KPK karena cuma lain bentuknya. Kita sudah ditarik pajak, retribusi di mana-mana kita berhenti semua tujuannya hanya mengumpulkan uang. Harga-harga naik sehingga rakyat menderita. Tetapi ini tersembunyi sifatnya, tidak kelihatan seperti dulu penyiksaan-penyiksaannya. Tetapi sebetulnya masyarakat tersiksa, tidak oleh daerah saja dilakukan tapi apa-apa yang menyangkut kebijakan diputuskan dan dirancang oleh elite-elite. Inilah yang menjadi kompeni sehingga kebijakannya menyengsarakan rakyat. Jondra di Kerobokan mengatakan memang benar yang disampaikan KPK karena memeras rakyat, cara mendapatkan uang dari rakyat. Mestinya pemda/pemkot bagaimana membuat daerahnya menjadi produktif. Di Bali kondisi ini dirasakan karena di Bali tidak ada hasil tambang sehingga satu-satunya jalan retribusi dari rakyat cekek sana-cekek sini khirnya pajak dipungut di mana-mana. Masyarakat menjual tanah murah-murah kepada investor karena tidak mampu bayar pajak. Kemudian investor kongkalikong dengan pemda akhirnya izin prinsip dan IMB terbit. Inilah contoh-contoh kongkret perilaku kompeni di daerah. * panca
