aceh843ja(hsndwsp) Kita heran cara pikir orang-orang yang bersatupadu dalam system Indonesia yang hipokrit atau munafieq itu senantiasa mengatasnamakan rakyat sebagaimana kampag nye mereka dalam setiap 5 tahun sekali, dimana tepatnya mereka senaantiasa menipu rakyat. Rakyat kebanyakanpun macam takpernah sadar, senantiasa dapat mereka tipu. Disinilah benarnya kata DR Ali Syari'ati bahwa ada 4 giolongan manusia yang disimbolisasikan sebagai Anjing, Serigala Tikus dan Domba. Anjing melambangkan pemimpin yang serakah dan tamak. Serigala melambangkan kakitangan pemimpin yang dhalim (baca tentara dan polisi), secara bergerombolan menganianya dan membunuh orang-orang yang berani mengkritisi kebijakan pemerintah dhalim. Tikus melambang kan koruptor-koruptor, pencuri berdasi dan berwibawa sekali ditengah-tengah rakyat jelata dan yang terakhir yang membuat kita seperti tak percaya. Domba, bagaimana dia bisa disalahkan? Domba melambangkan rakyat pada umumnya atau kaum dhu'afa yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah dhalim. (ada pepatah Acheh berbunyi: "Sipeh badjoe, simat taloe dan siduek keudroe saban desja)
Masih menurut Ali Syari'ati, bahwa penindas adalah Palu Godam, sedangkan orang-orang yang mau ditindas adalah Lempengan Besi. Pada saat palu godam beraksi yang bersedia menahannya adalahlempengan besi. Andaikata lempengan besi tak bersedia menahannya proses penindasan/penjajahan takan ada existensinya, tak akan pernah terjadi. Makanya penindasan tak pernah terjadi di udara, palu godam akan berputar terus menerus diudara tanpa lempengan besi yang bersedia menahannya. Andaikata tak seo rangpun dari bangsa Acheh dan West Papua yang memihak kepada sontoloyo-sonto loyo Jawa, sudah dulu Acheh - Sumatra dan West Papua meraih kemerdekaannya. Disitulah di uji mana yang Emas mana yang Tembaga, mana orang-orang yang benar Iman, Ideologinya dan mana orang-orang yang disimbolisasikan dengan domba-domba tadi. Penguasa dhalim mendapat sokongan kuat dari Ulama palsu (baca MUI) dan setiap lembaga Ulama Palsu non pemerintah. Justru itulah saya katakan bahwa ketua Muhammaddiah, Hidayatullah, Hizbuttahir dan bermacam lembaga agama atu oraganisasinya, tidak termasuk orang yang beriman. Mereka melalui kebijakan organisasinya mendekati penguasa dhalim demi mendapat angin segar, mengekang diri untuk tidak membantu kaum dhuafa, malah ikut meninabobokkan rakyat jelata hingga mereka kabur sampai tidak tau lagi mana musuhnya yang sebenarnya. Yang bersatupadu dalam kedhaliman juga termasuk para dewan "terhormat", DPR (baca Dewan Penipu Rakyat). Sepertinya sangat sedikit yang mampu memahami apa yang saya dakwah ini adalah haq. Kenapa itu bisa tewrjadi? Jawabannya adalah disebabkan terlalu banyak ulama palsu yang membuat bukan saja tingkat rakyat jelata bisa kabur pikirannya tapi juga para guru yang mendapat pendidikan tinggi dan berbagai tipe masyarakat lainnya. Andaikata parar ulama palsu, DPR dan berbagai lembaga yang terlibat dalam kutukan tulisan saya ini membacanya, mereka marah sampai muntah darah barang kali. Padahal sesungguhnya saya menyampaikan yang haq agar mereka mengundurkan diri dari bersekongkolnya dengan penguasa Indonesia dhalim (bertaubat nashuha) Demikianlah dakwah ini kita alamatkan buat orang-orang yang masih memiliki daya pikir yang lumayan, hingga terlepas dari siksaan Allah kelak di alam kubur dan alam Akhirat yang kekal selama lamanya. Baraqallahu li walakum fil Qur-anil karim, wanaf'ani waiyyakum bima fihi minal aayati wazikril hakim, wataqabbala minni wamingkum tilawatahu innahu huassamiul 'alim. Walazikrullahi akbar. Billahi fi sabililhaq (alasytar, Acheh - Sumatra ________________________________ From: Pembebasan Papua <[EMAIL PROTECTED]> To: Pembebasan Papua <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Saturday, November 1, 2008 2:48:19 AM Subject: [PEMBEBASAN PAPUA] Fw: Pemekaran Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat --- On Fri, 10/31/08, Sunny <[EMAIL PROTECTED] se> wrote: From: Sunny <[EMAIL PROTECTED] se> Subject: Pemekaran Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat To: Undisclosed- Recipient@ yahoo.com Date: Friday, October 31, 2008, 8:06 AM Refleksi: Apakah pemekaran selama ini telah ada bukti nyata bahwa rakyat sejahtera atau sebaliknya? http://www.lampungp ost.com/cetak/ berita.php? id=2008103001305 411 Kamis, 30 Oktober 2008 Pemekaran Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat JAKARTA (Lampost): Rapat paripurna DPR, Rabu (29-10), menyetujui pemekaran 12 wilayah, tiga di antaranya di Lampung. Pembentukan wilayah baru ini diharapkan tidak dijadikan ajang pesta kelompok tertentu, tetapi dapat dinikmati seluruh masyarakatnya. Tiga daerah pemekaran baru di Provinsi Lampung, yaitu kabupaten Pringsewu dengan daerah induk Kabupaten Tanggamus, serta kabupaten Mesuji dan kabupaten Tulangbawang Barat dengan daerah induk Kabupaten Tulangbawang. (selengkapnya lihat tabel) Rapat yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR/MPR Jakarta dihadiri Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta. Rapat juga dihadiri Bupati Tulangbawang Abdurrachman Sarbini, Wakil Ketua DPRD Tulangbawang Herman Artha, Asisten I Pemkab Kirnali M. Yus, Kadis Kominfo, A. Suharyo, Kepala Sekretariat Penghubung Tulangbawang di Jakarta, Hapidi, juga Panitia Pemekaran Tulangbawang Barat dan Mesuji. "Pemekaran daerah diperlukan untuk mendorong akuntabilitas dan mempercepat pembangunan daerah," kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eka Santosa. Eka menambahkan pembentukan calon daerah otonom baru ini hendaknya dapat menjadi solusi dan momentum strategis bagi masyarakat dan pemda untuk memperpendek rentang kendali. "Tujuan pemekaran juga mempercepat pelayanan kepada masyarakat," kata Eka. Sebelumnya, melalui Surat Presiden Nomor R.01/Pres/01/ 2007 tanggal 2 Januari 2007 dan Surat Presiden Nomor R.04/Pres/02/ 2008 tanggal 1 Februari 2008 yang ditujukan ke DPR, Presiden menugaskan Mendagri dan Menkum-HAM membahas 17 RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/ Kota yang merupakan usulan DPR. Sedangkan terhadap 3 RUU, yakni RUU Kabupaten Meranti di Provinsi Riau, Kabupaten Maibrat di Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Tapanuli di Sumatera Utara, DPR menyepakati akan dibahas pada masa persidangan II tahun 2008--2009. "Kabupaten Meranti dan Provinsi Tapanuli masih harus melengkapi persyaratan administrasi. Sedangkan untuk kabupaten Maibrat, disepakati meminta bupati Sorong Selatan segera mengambil keputusan melepaskan wilayahnya yang akan menjadi bagian dari calon kabupaten Maibrat," tutur Eka. Sementara itu, untuk pembentukan calon kabupaten Brastagi di Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten Mandau di Provinsi Riau, DPR menyepakati agar provinsi dan kabupaten induk melengkapi persyaratan administrasi serta syarat teknis yang berkaitan dengan cakupan wilayah sesuai dengan perundangan. Ketersediaan Anggaran Mendagri Mardiyanto berharap pembentukan 12 daerah baru itu mampu mempercepat laju perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah masing-masing. Dengan disahkannya 12 daerah otonom baru tersebut, hingga kini di Indonesia terdapat 33 provinsi dan 486 kabupaten/kota. "Ke depan pemerintah dan DPR diharapkan perlu mencermati dan berhati-hati menyerap aspirasi pemekaran wilayah. Sebab, pembentukan daerah otonom baru berimplikasi pada pengelolaan dan ketersediaan keuangan di pusat dan daerah," urai Mardiyanto. Ditemui usai rapat paripurna DPR, Bupati Tulangbawang Abdurrachman Sarbini menyatakan puas atas keputusan tersebut. "Jarang terjadi satu kabupaten berhasil memekarkan dua wilayah sekaligus. Sebagian orang mengatakan ini hanya mimpi, tetapi dengan niat yang tulus terbukti berhasil," ujar dia. Bupati mengatakan Pemkab Tulangbawang segera menyiapkan semua yang diperlukan, termasuk aparatur birokrasi dalam waktu enam bulan. "Kami juga mengalokasikan anggaran Rp5 miliar selama tiga tahun, termasuk anggaran rutin," ujarnya. Anggota DPRD Lampung asal Tulangbawang, Khamamik, menambahkan Gubernur Lampung harus segera menunjuk pelaksana tugas (plt.) bupati paling lambat enam bulan setelah pengesahan. "Penunjukan plt. untuk jangka waktu satu tahun harus dari unsur PNS." Secara terpisah, Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan juga menyambut gembira pemekaran kabupaten Pringsewu dari wilayahnya. Ia juga tetap berkomitmen memberi bantuan kepada kabupaten Pringsewu, terutama dalam hal pendanaan. Namun, Bambang mengingatkan mulai sekarang perlu disusun rencana pembangunan Pringsewu ke depan dengan melihat dari aspek geografis dan demografis. "Letak Pringsewu yang dekat dengan Bandar Lampung harus menjadi perhatian dan pemikiran yang matang, akan seperti apa nantinya Pringsewu ini." Ia menambahkan jika Pringsewu akan dikembangkan sebagai sentra jasa dan perdagangan harus dikaji pula skalanya karena harus bersaing dengan Bandar Lampung. "Demikian pula apakah akan dijadikan kota pendidikan jika arah pemikirannya hendak dijadikan wilayah agraris," kata dia. n UAN/ONO/WID/ KIS/U-1 12 Daerah Pemekaran Baru 1. Kabupaten Pringsewu (Lampung) 2. Kabupaten Mesuji (Lampung) 3. Kabupaten Tulangbawang Barat (Lampung) 4. Kabupaten Nias Utara (Sumut) 5. Kabupaten Nias Barat (Sumut) 6. Kota Gunung Sitoli (Sumut) 7. Kota Tengerang Selatan (Banten) 8. Kabupaten Sabu Raijua (NTT) 9. Kabupaten Intan Jaya (Papua) 10. Kabupaten Deiyai (Papua) 11. Kabupaten Tambrauw (Papua) 12. Kabupaten Morotai (Maluku) Kabupaten Pringsewu (8 kecamatan, 123 pekon/kelurahan) Kecamatan: Gading Rejo, Pringsewu, Sukoharjo, Banyumas, Ambarawa, Adiluwih, Pagelaran, dan Pardasuka Luas wilayah: 501,15 km®MDSU¯2 Jumlah penduduk: 320.514 jiwa Calon ibu kota: Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tulangbawang Barat (8 kecamatan, 71 kampung) Kecamatan: Tulangbawang Tengah, Tulangbawang Udik, Gunung Agung, Gunung Terang, Lambu Kibang, Way Kenanga, Tumijajar, Pagar Dewa Luas wilayah: 112,175 km®MDSU¯2 Jumlah penduduk: 232.018 jiwa Calon ibu kota: Kampung Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Mesuji (7 kecamatan, 69 kampung) Kecamatan: Mesuji, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Tanjung Raya, Way Serdang, Rawajitu Utara, dan Panca Jaya Luas wilayah: 432,603 km®MDSU¯2 Jumlah penduduk: 178.463 Jiwa Calon ibu kota: Kecamatan Mesuj
