http://www.ambonekspres.com/index.php?act=news&newsid=26607
Selasa, 16 Jun 2009, | 15
Mestinya JK Buka Fakta
Jakarta,AE.- Pernyataan calon presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai perannya
dalam proses terciptanya perdamaian di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), mendapat
dukungan banyak pihak. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia
(LIMA) Ray Rangkuty mengatakan, sudah semestinya JK membuka fakta-fakta yang
terjadi di internal pemerintahan.
Fakta-fakta yang diungkapkan JK sangat penting bagi publik. "Itulah
fakta-fakta yang selama ini tidak kita ketahui. Jusuf Kalla telah membuka fakta
tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam lima tahun ini. Tinggal publik yang
menilai, siapa yang sesungguhnya bekerja, SBY atau JK," ungkap Ray Rangkuty di
Jakarta, Senin (15/6).
Seperti diketahui, saat berkampanye di Aceh,Sabtu(13/6), JK menyebutkan
hanya dirinya yang berani menandatangani perundingan damai RI dengan Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) yang disebut dengan perjanjian Helsinki itu. JK dengan lugas
juga menyatakan, demokrasi lokal Aceh tumbuh berkat dirinya. Pasalnya
persetujuan pendirian partai lokal dirinya juga yang menandatangani, sedangkan
Presiden SBY tidak mau sama sekali.
Menurut Ray, pernyataan JK tidak boleh dilihat dari kacamata etis atau
tidak etis. Bagi publik, yang terpenting bisa tahu fakta-fakta apa di
pemerintahan yang memang harus diketahui publik. Kalau kubu pasangan Susilo
Bambang Yudhoyono-Boediono menilai pernyataan JK itu tidak etis, kata Ray, itu
menunjukkan sikap reaktif lawan politik JK. "Karena pihak SBY sudah kehilangan
ide sehingga hanya menarik pernyataan JK ke bingkai etis atau tidak etis,"
ungkap Ray.
Kalau bicara etis tidak etis, kata Ray, justru banyak hal tidak etis yang
dilakukan kubu SBY-Boediono. Antara lain, banyak menteri dan pejabat BUMN yang
menjadi anggota tim sukses. Bahkan, ada sebuah stasiun TV swasta yang dalam dua
hari, yakni 13 dan 14 JUni 2009, terus-terusan menayangkan pidato SBY saat
kampanye di Surabaya dan Kendari, dengan durasi satu jam. "Itu yang tidak etis.
Saya sedang mengumpulkan data untuk selanjutnya melaporkan ke Bawaslu," ujar
mantan Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) itu.
Seperti diketahui, kubu SBY-Boediono telah bereaksi menanggapi pernyataan
JK di Aceh itu. Dalam rilis yang disampaikan ke sejumlah media, Wakil Ketua
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Bara Hasibuan, menyatakan hal
tersebut sebagai pelanggaran etika bernegara.
Ray menilai, dalam sepekan masa kampanye in, JK memang menguasai
pengembangan isu. "Masa kampanye seminggu ini memang menjadi panggungnya JK.
Jadi wajar kalau tingkat elektabilitas JK terus naik. Mega-Prabowo masih stabil
dan SBY-Boediono hanya sibuk mengcounter isu, sehingga publik tidak bisa
membaca apa yang mau disampaikan SBY-Boediono ke publik," terang Ray.
Lebih lanjut dikatakan Ray, kalau tren seperti ini berlanjut, bukan tidak
mungkin tingkat elektabilitas JK melejit mengalahkan SBY. Secara umum, Ray
menilai, masa kampanye pilpres 2009 ini jauh lebih baik dibanding pilpres 2004.
Alasannya, perang program begitu dominan dilontarkan para capres-cawapres.
Mega-Prabowo terus gencar menawarkan program ekonomi kerakyatan dan JK-Win
dengan gerakan kemandirian bangsa. "Sedang SBY mencoba mengusung ekonomi jalan
tengah, yang sebenarnya hanya untuk mengcounter program dua rivalnya itu," ujar
Ray.
(sam/JPNN)
