http://www.tempointeraktif.com/hg/fokus/2009/06/29/fks,20090629-694,id.html
Yudhoyono Klaim Berperan Damaikan Aceh Senin, 29 Juni 2009 | 10:57 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui jasa besar Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam keberhasilan perundingan perdamaian Aceh di Helsinki, Finlandia, pada 2005. Namun, ia menegaskan, keberhasilan itu tidak lepas dari perannya sebagai presiden. "Di ruangan ini saya mau bicara lebih lebar, kalau di luar malu," kata Yudhoyono ketika berkunjung ke kantor redaksi majalah Tempo, Rabu lalu. Ia ditanya tentang klaim Kalla sebagai tokoh di balik sukses perdamaian Aceh. "Kesimpulan saya, perundingan itu memang berhasil di Helsinki. Jasa Pak Jusuf Kalla besar, tapi saya juga ada di situ untuk menjaga jangan sampai menyeleweng (dari konstitusi)," kata Yudhoyono. Sebelumnya, Kalla menyatakan perundingan perdamaian itu bisa terjadi berkat kenekatannya. "Boleh diperiksa semua dokumen, tidak ada tanda tangan orang lain kecuali saya. Kenapa? Karena tidak ada yang berani," katanya di Banda Aceh, 13 Juni lalu. Kalla melanjutkan, dirinya dikritik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan sejumlah menteri saat proses perundingan damai. Presiden Yudhoyono, menurut dia, mengetahui semua proses itu. "Saya pasti lapor ke presiden. Dan presiden kita itu baik karena tidak pernah menolak, tapi juga tidak pernah memberi arahan," ujarnya. Menanggapi serangan Kalla itu, Yudhoyono menyatakan, selaku presiden, justru dirinyalah yang membentuk tim perunding dan menentukan parameter agar tidak menabrak konstitusi. Ia pun terlibat langsung dalam perumusan akhir draf perjanjian. "Saya mencoret kalimat-kalimat dengan tinta merah pada jam tiga subuh waktu sini, jam tiga sore waktu Helsinki," ujarnya. "Kalau berbahaya bagi konstitusi, saya intervensi langsung." Di luar perundingan di Helsinki, menurut Yudhoyono, perdamaian di Aceh tak lepas dari jasa para menteri dan dukungan Tentara Nasional Indonesia. "Saya harus menyimpulkan Aceh itu kerja kita semua, dengan dukungan semua pihak," katanya. Ia menceritakan, perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang pernah ditandatangani di Jenewa beberapa tahun sebelumnya, pernah gagal akibat militer tak mendukung. Itu sebabnya, kata Yudhoyono, agar perjanjian Helsinki didukung militer, ia lantas memperpanjang tugas Panglima TNI Endriartono Sutarto. "Saya tidak mengangkat Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI meski dia sahabat saya," tuturnya. "Ia sangat keras pada Aceh." Yudhoyono mengatakan dirinya saat itu harus memastikan TNI dan Kepolisian RI mendukung penuh perdamaian di Aceh. Sebagai presiden, ia juga mencari dukungan dari lembaga legislatif dan lembaga internasional. Yudhoyono mengisahkan, ia memimpin langsung rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. "Juga konsultasi dengan para purnawirawan TNI yang sangat keras," katanya. Untuk mendapat dukungan internasional, Yudhoyono mengatakan, dia bertemu dengan pemimpin Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Saya temui Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Saya temui Ketua Urusan Keamanan dan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana. Saya katakan, 'oke, terima kasih dunia, tapi no referendum di Aceh. Tidak ada internasionalisasi,'" katanya
