http://www.rnw.nl/id/bahasa-indonesia/article/rms-tak-lagi-tuntut-kemerdekaan-maluku-0
http://www.rnw.nl/id/bahasa-indonesia/article/rms-tak-lagi-tuntut-kemerdekaan-maluku-0 Map Hilversum, Belanda Hilversum, Belanda RMS Tak Lagi Tuntut Kemerdekaan Maluku Diterbitkan : 17 Agustus 2009 - 2:15pm | Oleh Redaksi Indonesia Diarsip dalam: a.. John Wattilete b.. Otonomi Khusus c.. RMS d.. Wim Manuhutu Tokoh RMS di Belanda John Wattilete, yang akhir tahun ini menjabat Presiden Republik Maluku Selatan (RMS) memberi wawancara pada harian Belanda, Nederlands Dagblad. John Wattilete menyatakan RMS tidak serta-merta memperjuangkan kemerdekaan Maluku Selatan, dan sekarang bisa menerima bentuk otonomi khusus seperti Aceh. Untuk pertama kali pihak RMS menyatakan hal itu secara resmi kepada umum. Berikut penjelasan Wim Manuhutu, seorang cendikiawan Maluku di Belanda, kepada Radio Nederland Wereldomroep, tentang hal tersebut. Wim Manuhutu [WM]: Saya juga mendengar berita itu dan sesudah itu saya juga mencoba untuk membaca wawancara dari Bapak John Wattilete dengan Nederlands Dagblad, harian Belanda tersebut. Di dalam wawancaranya Bapak John Wattilete mengatakan bahwa Gerakan Republik Maluku Selatan memang tetap mencoba untuk cita-cita satu negara tersendiri, tetapi juga berunding dan berbicara dengan Indonesia. Bilamana rakyat di Maluku sendiri memutuskan bahwa mereka puas dengan otonomi khusus seperti yang ada di Aceh, Gerakan RMS juga akan menerimanya. Itu sebenarnya inti dari wawancara Bapak John Wattilete. Dan itu memang merupakan suatu kebijakan baru dari Gerakan RMS. Cukup otonomi Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Mengapa tujuan perjuangan dari RMS ini berubah dari kemerdekaan menjadi daerah otonomi? WM: Saya rasa memang seorang tokoh Maluku seperti Bapak John Wattilete sudah cukup lama melihat perkembangan di Indonesia. Pada saat itu juga mengatakan mungkin Gerakan RMS harus melihat perkembangan aktual di Indonesia dan juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Saya rasa bahwa ucapan Bapak John Wattilete yang nanti akan menjadi pemimpin gerakan RMS di Belanda, ya merupakan suatu kesimpulan yang ditarik, waktu ia melihat perkembangan-perkembangan yang ada. RNW: Rakyat Maluku sendiri dan juga masyarakat RMS di Belanda bisa setuju dengan tujuan baru ini? WM: Pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Pasti ada yang sebenarnya kurang setuju, karena mereka tetap mempertahankan tititolak dari Gerakan RMS, yaitu proklamasi Republik Maluku Selatan tahun limapuluh. Akan tetapi mungkin juga sebagian yang cukup sifnifikan, yang merasa bahwa, yang terpenting adalah kesejahteraan, dan keamanan untuk rakyat di Maluku. Dan bilamana hal itu bisa dicapai dengan model otonomi khusus, maka mungkin jalan itu yang harus dipilih. Ya saya rasa pasti ada yang pro dan yang kontra. Sikap resmi RMS RNW: Apakah gagasan ini atau tujuan ini pernah diucapkan secara resmi kepada pemerintah di Jakarta? WM: Saya rasa kali ini adalah kali yang pertama bahwa tujuan atau ucapan ini dikeluarkan secara resmi dari pihak Gerakan RMS terhadap publik umum, termasuk juga Republik Indonesia. Saya tidak tahu apakah sudah ada pembicaraan-pembicaraan antara Gerakan RMS dan utusan dari Republik Indonesia. Dan saya rasa dengan ucapan ini pasti pembicaraan atau perundingan lebih gampang dari sebelumnya. Apabila diadakan otonomi khusus yang sungguh-sungguh, didukung oleh rakyat di Maluku dan sesuai juga dengan pemerintahan yang benar, pasti bisa membawa dampak yang positif untuk rakyat Maluku dan daerah Maluku yang masih harus masih diperbaiki, sesudah konflik kerusuhan yang terjadi beberapa tahun silam. Masih banyak yang harus dikerjakan. Bilamana otonomi khusus bisa diadakan, mungkin kebijakan pemerintahan bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Sementara itu Dubes RI yang berkuasa penuh untuk Kerajaan Belanda J.E. Habibie menyatakan, ia gembira dengan pernyataan John Wattilete, tapi ia merasa tidak terdorong untuk berunding dengan RMS. Habibie:"Republik Indonesia tidak mengenal RMS di mana pun. Itu sudah tuntas. Sudahlah kita lupakan perjuangan RMS. Mari kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan tata laksana di Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sistem otonomi di daerah-daerah." Soal otonomi daerah, tambahnya, sebenarnya itu sudah ada. a..
<<RMS.jpg>>
<<Wim%20Manuhutu.jpg>>
