Refleksi : Politik sebagai mata pencaharian telah menjadi bisness keuarga. Hal ini bisa dilihat pada pemilu yang baru lalu. Suami, isteri, ipar, adik, kakak, isteri, paman, gundik, kekasih, mungkin juga nenek dan kakek turut serta dicalonkan atau mencalongkan diri menjadi wakil rakyat. Gejala ini terutama bisa dilihat pada keluarga-keluarga elit partai politik dan mereka yang melekat pada panggung kekuasaan negara di Jakarta dan sekitarnya. Jadi tidak mengherankan bila nasib kehidupan 250 juta manusia ditentukan oleh beberapa gelintir keluarga atas nama rakyat.
Kemungkinan besar lama kelamaan kekuasaan negara akan diwariskan kepada keluarga tertentu. Jadi dengan sendirinya dengan sistem demikian termasuk juga harta kekayaan alam milik rakyat disita atas nama negara berada dalam tangan mereka-mereka ini. Buruk atau baik keadaan ini, tergantung dimana Anda berada. Dekat atau makin dekat dengan panggung kekuasaan makin beruntung Anda, ibarat: " Barang siapa dekat dengan sumur tidak akan kehausan". http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/ketika-politik-sebagai-mata-pencaharian/ Rabu, 02 Desember 2009 15:24 Ketika Politik sebagai Mata Pencaharian OLEH: RIDHO IMAWAN HANAFI Saat memberikan lecture dalam acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture III, di Universitas Para-madina, Jakarta, Ahmad Syafii Maarif atau yang akrab dipanggil Buya Syafii menyinggung kondisi politik Tanah Air yang kian didominasi dengan praktik-praktik pencederaan nilai dan idealismenya. Politik ujungnya hanya diarahkan sebagai medan mata pencaharian. Ketika itu terjadi satu pertanda bangsa yang tidak beradab dan perang melawan korupsi serta mewujudkan pemerintah yang bersih akan sulit tercapai. Kata politik sebagaimana kemunculan awalnya dirumuskan oleh Aristoteles (384-322 SM) merupakan sebuah jalan untuk memperoleh kebajikan bersama yang menyejahterakan. Cakupan tujuan yang hendak dipertegas dari rumusan ini adalah kebahagiaan (eudaimona) semua orang. Kerja politik merupakan kerja pengabdian yang diniatkan untuk menjauhkan kesengsaraan rakyat. Jika dengan berpolitik kenyataan yang muncul justru semakin membuat kehidupan rakyat terpuruk, sementara para pelaku politik sendiri abai terhadap kondisi ini maka politik telah kehilangan "roh" dan semangatnya. Kemuliaan politik menghilang saat para pelaku politik mencoba mengubah orientasinya untuk mengubur kepentingan umum dan diganti dengan kepentingan pribadi. Saat kepentingan pribadi menjadi nilai utama maka pragmatisme menjadi panduan bagi setiap laku praksis politik. Pragmatisme adalah jebakan yang menawarkan politik untuk direduksi sebagai sebuah teknik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan an sich. Dari sinilah lalu cara kerja politik lebih memakai uraian Machiavelli, the ends justify the means (tujuan membenarkan segala cara). Dalam kerangka ini, politik sekadar dipahami sebagai cara dan siasat untuk memperoleh keuntungan materiil. Materi menjadi titik sandar di mana ukuran-ukuran pencapaian tindakan politik dapat dinilai. Dengan kata lain, keberhasilan dan kegagalan aktivitas politik selalu dihubungkan dengan sejauh mana politik itu dapat menghasilkan sesuatu yang sifatnya materi. Kondisi ini telah membuat praktik politik meminjam George Lukacs (1885-1971), telah terfragmentasi ke dalam sistem sosial yang dibingkai oleh kepentingan ekonomi semata. Sehingga menyebabkan merosotnya dimensi manusia yang utuh menjadi materi belaka dan tercerabut dari makna hidup yang otentik. Proses seperti ini tidak lagi menyisakan ruang bagi munculnya darma pengabdian yang tulus kepada rakyat. Gambaran suram tentang politik kian menemukan pembenaran ketika para pelaku politik memperkukuhnya dengan perilaku penyalahgunaan wewenang dan segala praktik kekuasaan yang menyimpang. Interaksi yang rapat antara politik dan kekuasaan membuat zona interaksi penuh sesak dengan transaksi materi. Akibatnya, peluang munculnya korupsi dan kolusi semakin terbuka lebar. Terbukanya keran korupsi seperti itu oleh sebab adanya apa yang disebut Haryatmoko (2003) sebagai modalitas pendorong seperti fasilitas dan kemudahan yang sering dianggap sebagai sesuatu yang diperoleh dengan usaha, sehingga penggunaannya untuk bisa mendatangkan kekayaan dianggap wajar. Politik kemudian menjadi jalan untuk mendulang pundi kemewahan pribadi. Maka di wilayah politik muncullah seperti yang dikatakan Hannah Arendt (1958) orang-orang dengan mentalitas animal laborans. Sebuah mentalitas orang yang terjun dalam aneka petualangan politik di mana orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi sangat dominan dan politikus cenderung menjadikan politik sebagai tempat mata pencaharian utama. Syarat "Gizi" Mentalitas animal laborans kecenderungannya kian menguat sekarang ini seiring dengan luasnya gejala banalisasi transaksi politik di hampir setiap sudut aktivitas politik. Transaksi politik menjadi lazim dan dijadikan syarat kepatutan untuk melancarkan tujuan. Sis-tem demokrasi dengan proses kompetisi secara langsung melibatkan rakyat, membuat politik tidak bisa lepas dari "gizi" (materi). Hasilnya siapapun yang berniat memutuskan terjun ke wilayah politik, sulit baginya menghindari syarat "gizi" tersebut. Seiring dengan itu setiap keberhasilan transaksi politik juga akan disertai dengan proses kelanjutan mencari nilai tambah keuntungan baginya. Elite politik dengan kekuasaan yang diperolehnya semakin gencar mengumpulkan dana politik yang sulit untuk dikontrol. Pada titik kritis ini kekuasaan dikonversi menjadi kekayaan pribadi dan kelompok sebagai cara untuk mem-pertahankan dan mengukuhkan kekuasaan. "Demokrasi dalam hal ini telah dikorup," kata Montesquieu. Demokrasi membutuhkan legitimasi sistem politik dan kredibilitas institusi-institusi publik. Dengan demokrasi diharapkan muncul aneka keputusan yang menentukan kehidupan kolektif yang mendasarkan pada pertimbangan rakyat. Demokrasi juga menyediakan ruang bagi munculnya keadilan sesama sambil mendorong pertumbuhan ekonomi. Tekanan akan pentingnya partisipasi, representasi, dan akuntabilitas membuat demokrasi diimpikan sebagai sebuah sistem yang bisa mendekatkan tujuan-tujuan bersama. Ketika demokrasi dihadirkan di bumi pertiwi menggantikan sistem otoritarianisme Orde Baru, seketika itu rakyat menyambutnya secara gempita. Demokrasi diekspektasikan akan memberikan pengharapan hidup yang lebih baik. Namun, ketika demokrasi tidak kunjung mewujudkan janji-janji manisnya, muncullah kekecewaan rakyat yang kian hari kian menebal. Menggiring politik pada pencederaan nilai dan keutamaannya dengan menjadikannya sebagai lahan mata pencaharian merupakan jeratan yang dapat menyurutkan sistem politik demokrasi. Penulis adalah Peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta
