Sat, Aug 14th 2010, 14:07 Soal RPP Sabang Presiden SBY Harus Tegur Menkeu Utama JAKARTA - Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh, M Nasir Djamil dan Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Farhan Hamid menyesalkan sikap Menteri Keuangan yang mementahkan atau menganulir butir-butir kesepakatan yang sudah dicapai dalam pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Kawasan Sabang. Akibatnya, pembahasan RPP Sabang harus dilakukan dari awal lagi. “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bertanggung jawab dan menegur keras Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang dinilai tidak memperlihatkan sikap simpati dalam proses finalisasi RPP Sabang. Ada kesan menteri yang baru itu sama sekali tak memahami kedudukan UU Pemerintahan Aceh,” tukas Nasir Djamil menjawab Serambi di Jakarta, Jumat (13/8).
Pandangan serupa diutarakan Ahmad Farhan Hamid yang sedang berada di Maroko. “Terus terang kita benar-benar dikagetkan oleh sikap Menteri Keuangan yang baru. Persoalan ini sangat serius,” ujar Farhan Hamid yang juga anggota DPD RI asal Aceh. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Nasir Djamil mengatakan, sebagai pembantu Presiden, Menteri Keuangan (Menkeu) seharusnya menyampaikan hal-hal yang belum disepakati antara Pemerintah Aceh dan pusat kepada Presiden RI. Bukan malah langsung mengeksekusi dengan menutup rapat negosiasi. Nasir mengusulkan dan menyerukan kepada rakyat Aceh agar mendesak Presiden SBY menyelamatkan UUPA dari rongrongan para menteri yang masih terkesan menampakan egosektoral. UUPA itu harus dipahami oleh para pembantu Presiden sebagai lex spesialis atau hukum yang berlaku khusus. “Kacau pemerintahan sekarang. Para menterinya masih memiliki paradigma lama. Seharusnya membangun daerah itu ya dari perspektif daerah, bukan dari perspektif pusat. Kalau begini terus Indonesia bisa bubar,” tukas Nasir Djamil dalam nada tinggi. Ia berjanji Forbes akan segera merespons tanggapan dan sikap Menkeu yang mengakibatkan tertundanya kelahiran PP Sabang. “PP Sabang adalah urat nadi perekonomian Aceh. Karena itu harus didesak penerbitannya. Ini juga sudah terlambat tiga setengah tahun,” kata Nasir. Rencananya, Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh dan Papua akan mengundang Menko Perekonomian, Menko Kesra, dan sejumlah menteri terkait guna mendengarkan kelanjutan sejumlah RPP dan Perpres yang belum selesai. “Kami mengagendakan pertemuan akhir Agustus atau awal September 2010. Secara resmi kami juga akan menanyakan khusus RPP Sabang,” ujar Nasir yang juga Wakil Ketua Tim Pemantau Implementasi Otsus Aceh dan Papua. Farhan Hamid mengatakan rakyat Aceh sudah pasti kecewa terhadap kebijakan Menkeu pengganti Sri Mulyani yang dinilai telah berusaha mementahkan kembali pembahasan RPP tentang Sabang. “Sebelumnya kita diberi tahu bahwa pembahasan sudah final dan sudah dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dam HAM. Sebetulnya RPP itu tinggal diteken Presiden saja. Kita betul-betul kaget mendengar perkembangan terakhir,” sebut Farhan Hamid. Secara terpisah, mantan anggota DPRA, Mukhlis Mukhtar SH pesimis pemerintah pusat akan menerbitkan PP tentang Sabang dan PP Migas. “Yakinlah Saudara-saudaraku di Aceh, RPP Sabang dan Migas akan lahir bila RI bubar,” tukas Mukhlis bernada ketus. Watak seperti itu, kata Mukhlis, sudah dirasakan sejak pembahasan Otonomi Khusus Aceh dulu. “Saya ikut beberapa pansus. Kesan yang saya peroleh ya seperti itu, terutama menyangkut Sabang dan pengelolaan Migas,” ulang Mukhlis Mukhtar lagi. (fik) _____________________________ Tgk Hasan di Tiro: Awaknjan mandum ka pungo ! Kadjitém seumah dan teurimong peurintah bak djawa ! http://www.youtube.com/watch?v=9kFTIbL48Og Tengku Hasan di Tiro: "Ureuëng2 lagèë lôn siribèë go leubèh got maté nibak didjadjah lé djawa !http://www.youtube.com/watch?v=oqJYGoF0SMQ Tgk Hasan di Tiro: Lumo djawa (jawa) dum di Atjèh (Aceh) ! http://www.youtube.com/watch?v=H7wcl7m8xp8&feature=related Tgk Hasan di Tiro: Ureuëng Atjèh Kahabéh Gadoh Karakter ! http://www.youtube.com/watch?v=H8mbiUwHpIY&feature=related Tgk Hasan di Tiro: Peuë (Puë) peunjakét Bangsa Atjèh uroë njoë ? http://www.youtube.com/watch?v=sbJsJtdDFE8 Tgk Hasan di Tiro: Gubernur, Bupati, Camat dst nakeuh geupeunan Lhoh (Pengkhianat)! http://www.youtube.com/watch?v=oqJYGoF0SMQ&feature=related Tgk Hasan di Tiro: "Ureuëng njang paléng bahaja keu geutajoe nakeuh - djawa keumah djipeugot urg atjèh seutotdjih nibak seutot geutanjoe. Mantong na urg atjèh njang tém djeuët keu kulidjih, keu sidadudjih, keu gubernurdjih, keu bupatidjih, keu tjamatdjih, dll. Mantong na biëk droëteuh njang djak djôk dan peusah nanggroe atjèh keu djawa!" http://www.youtube.com/watch?v=Gbjb04wKWow&feature=related MoU Helsinki is worse than Special Autonomy ! MoU Helsinki njan leubèh brôk nibak Otonomi Khusus ! http://www.youtube.com/watch?v=HXyH-o4Ab84&feature=related DRAMA SEUDJARAH ATJÈH. Act-5. Scene-3. Peumandangan lam kèm Tjut Njak Dien (1) http://www.youtube.com/watch?v=2p-hnVyXO1A http://www.freeacheh.info/B/ "Sesungguhnya jika sebagian di antara kita yang dewasa ini bermegah dengan kedudukan dan kekayaan yang mereka dapatkan dari menghambakan diri kepada penjajah, adalah pribadi-pribadi yang meracuni dan melecehkan ideologi Acheh Merdeka yang beliau lahirkan, dan kepada mereka masa kehancuran akan datang yang membuat mereka lebih nista daripada kaum penjajah." _______________ Press Release To News Editors July 21, 1999 For Immediate Release ACEH REBEL LEADER CALLS INDONESIAN RULE ABSURD In a rare interview from his exile in Sweden, the leader of the movement fighting for independence in Indonesia's northernmost province of Aceh, Hasan di Tiro, says Indonesia has no right to govern Aceh. The exclusive interview with the FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW appears in its July 29 issue, published Thursday, July 22. The uncompromising di Tiro calls Indonesia another name for the Dutch East Indies with new rulers, Javanese instead of Dutch. Di Tiro, who declared Aceh's independence in 1976 but fled to Sweden three years later, dismisses Indonesia's new autonomy legislation as irrelevant. The notion of Indonesia is absurd, he says. He also ridicules the Bahasa Indonesia language as "pidgin Malay" and calls the Javanese "barbaric and uncivilized." Di Tiro puts the overall strength of separatist forces operating in Aceh at around 5,000. Asked what sort of message would he send to a new Indonesian government, perhaps one headed by Megawati Sukarnoputri whose party won the largest number of votes in June's parliamentary elections, Di Tiro says: "No message. They're all the same. Uneducated fools." The REVIEW obtained the interview amid mounting concern that Aceh may be posing a serious challenge to Indonesian unity. The REVIEW reports Indonesian military concerns that outside support makes Aceh's rebels much more dangerous than the ragtag, poorly armed independence fighters of East Timor and Irian Jaya. Two battalions of troops--backed by 1,700 paramilitary police from Jakarta--have renewed operations in Aceh response to a wave of ambushes, assassinations and arson attacks in recent weeks. In one of the worst incidents so far, guerrillas killed five soldiers and wounded 20 in a July 19 ambush on a military convoy. More than 70,000 refugees have scattered across Aceh. For further information, please contact: Michael Vatikiotis Far Eastern Economic Review Tel 852 2508 4420 Fax 852 2503 1530
