Refleksi :
SBY chawatir untuk mengakui dengan jujur tentang kondisi bangsa murat marit,
karena itu tidak disinggung, sebab kalau beliau akui bintangnya bisa ditutup
awan hitam berkabut gelap, maka oleh karna itu pidatonya begitu. Ini
menunjukan beliau bingung bercampur tak tahu solusi apa yang bisa diumumkan.
Jadi jangan kesal, kemampuannya sampai disitu saja.
Bagaimana pun rakyat harus bergembira dan puji syukur ke langit biru bahwa para
petinggi negara dan konco-konco mereka tidak menjadi miskin, malah kekayaan
mereka bertambah limpah. Inilah hasil kemajuan 65 tahun meredeka yang wajib
didirgahayukan.
http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/15481/Pidato-SBY-Mengecewakan-Tak-Jujur-Jelaskan-Kondisi-Bangsa.jp
Pidato SBY Mengecewakan, Tak Jujur Jelaskan Kondisi Bangsa
/ [sumber: Jakartapress.com]
Senin, 16/08/2010 | 12:08 WIB
Jakarta - Presiden SBY menyampaikan pidato kenegaraan menyambut kemerdekaan
ke-65 RI di depan DPD dan DPR selama setengah jam. SBY mendapat applaus
berkali-kali. Tapi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faizal
mengaku pidato SBY mengecewakan.
"Pidato kenegaraan presiden sangat mengecewakan, karena presiden tidak jujur
menjelaskan kondisi bangsa yang ada," kata Akbar Faizal seusai sidang paripurna
DPR-DPD di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2010).
Menurut Akbar, demikian banyak masalah krusial bangsa saat ini yang sama sekali
tidak disinggung. "Penekanan-penekanan pidato masih saja terus berada di
awang-awang," jelas anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura itu.
Dalam catatan Akbar, SBY tidak jujur menjelaskan kondisi bangsa, kecuali
mengenai politik uang di pilkada-pilkada dan toleransi masyarakat dalam
kemajemukan. "Selain dua hal itu, praktis pidato Presiden SBY hanya menjelaskan
keberhasilan pemerintahan yang sebenarnya nyata di depan mata kita tidaklah
seberhasil yang disampaikan presiden," gugat vokalis DPR ini.
Bahkan soal penembakan Polisi Diraja Malaysia terhadap petugas resmi negara
tidak disinggung Presiden. "Padahal hal ini sangat penting di hari ultah
RI,setidaknya menggelorakan nasionalisme kita yang semakin terdegradasi
akhir-akhir ini," jelas politisi Hanura ini.
SBY Banjir Tepuk Tangan, Tak Ada Interupsi
Anehnya, meski vokalis DPR Akbar Faisal menilai pidato SBY tidak jujur dan
mengecewakan, namun Pidato Presiden ini justeru disambut gegap gempita oleh
kalangan anggota DPR dan DPD. Bahkan, pidato Presiden SBY mendapat tepuk tangan
beberapa kali. Sementara sidang paripurna bersama DPR dan DPD tak diwarnai
interupsi oleh satu anggota pun.
Interupsi biasanya selalu mewarnai sidang paripurna DPR. Namun, dalam sidang
paripurna bersama DPR dan DPD, Senin (16/8/2010), tak ada vokalis dari DPR
maupun DPD yang melakukan interupsi. Padahal, akhir-akhir ini, banyak masalah
bangsa yang mendera.
Mengapa tak ada interupsi? Anggota Fraksi Partai Hanura Saleh Husin menyatakan
tak ada interupsinya dari anggota DPR dan DPD ini, karena memang sudah diatur
dalam tatib. Menurut dia, sesuai tatib, tidak diperbolehkan ada interupsi saat
sidang mengenai pidato kenegaraan.
Hal ini berbeda dengan sidang paripurna DPR yang biasanya digelar untuk
memutuskan sesuatu. "Ini (larangan interupsi-Red), hanya pada saat pidato
kenegaraan saja. Nanti saya lihat apakah saat pidato RAPBN, mungkin boleh,"
kata Saleh Husin.
Sebelumnya, gagasan menginterupsi pidato Presiden SBY selalu muncul menjelang
pidato kenegaraan di depan anggota DPR. Namun, wacana itu kali ini tidak pernah
muncul kembali. Kabarnya, hal ini disebabkan karena semua kekuatan parpol yang
kritis telah diakomodasi oleh Partai Demokrat melalui sistem parpol koalisi dan
setgab koalisi.
Selama ini, yang berpotensi melakukan interupsi adalah Fraksi Hanura, Gerindra,
dan PDIP, karena tiga partai ini tidak masuk dalam koalisi. Namun, sepertinya,
tiga fraksi ini semakin melunak. PDIP semakin melunak setelah beberapa kali
suami Megawati Taufiq Kiemas berkali-kali ingin 'mengawinkan' PDIP dengan SBY,
meskipun selalu ditentang oleh Megawati.
964 Ribu Hektar Tambang di Kalteng Beroperasi Tanpa Izin
Provinsi Kalimantan Tengah tercatat paling banyak melaporkan kasus pembukaan
perkebunan dan tambang tanpa izin di kawasan Hutan. Terdapat 456 kasus tambang
dan 964 ribu ha kebun tanpa izin yang sedang ditangani Kementerian Kehutanan.
"Sedang ditangani penegak hukum. (Fokus) Kalimantan dulu. Bulan
Agustus-September mulai, dengan menyurati Gubernur. Saya minta Gubernur dan
Bupati, expose (menjelaskan) ke penegak hukum di kantor polda," jelas Ditjen
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Dorari di
kantornya, Senayan Jakarta, Senin (16/8/2010).
Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menambahkan, kasus penyalahgunaan pembukaan
perkebunan dan tambang di kawasan hutan lindung merupakan permasalahan besar
dan bersifat masif. Untuk itu, kementerian terus melakukan kordinasi kepada Tim
penyidik gabungan. "Kita koordinasikan dengan satgas. Minggu evaluasi untuk
menentukan langkah dan hasil-hasilnya," kata Zulkifli.
Dari hasil laporan Gubernur kepada Kementerian Kehutanan, tercatat Kalimantan
Tengah yang paling banyak kasus penyalahgunaan hutan lindung tanpa izin.
Terdapat 456 kasus tambang dan 964 ribu ha kebun tanpa izin.
Wilayah Kalimantan Timur pun tidak kalah banyak. Gubernur Kaltim melaporkan 223
kasus, yang terdiri dari 42 kasus perkebunan, 181 kasus tambang. Terdapat pula
1 kasus di Taman Nasional (TN) Kutai, yang telah diserahkan ke KPK karena.
Menyangkut mantan Bupati Kutai Timur.
Selain Kalimantan, ada juga di provinsi Sumatera Utama dengan 23 kasus
perkebunan tanpa izin, dan telah pulbaket 19 kasus, dan 5 kasus telah masuk
persidangan. Sulawesi Tenggara 6 kasus, Bangka Belitung 87 kasus, Aceh 49
kasus, Papua Barat 13 kasus, Papua 7 kasus dan Bali 58 kasus penerbitan
sertifikat di kawasan hutan.
Sementara Gubernur Lampung, telah melaporkan sebagian besar kawasan hutan telah
dirambah. Ini termasuk yang dikelola PT Inhutani V. Ada 5 tambang ilegal di
Lampung, dan terdapat perambahan di Taman Nasional Way Kambas seluas 6 ribu ha.
(*/dtc/jpc)
