http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=23233
010-08-18 Kemiskinan di Ujung Indonesia SP/Roberth Isidorus Vanwi Bert Tokayo (60) sedang mengiris mayang kelapa untuk membuat saguer, minuman lokal beralkohol. Ia memanjat pohon kelapa setinggi 15 meter, tanpa pengaman. Semua itu dilakukan untuk menyambung hidupnya di Kampung Yoka, Waena. Daun kelapa terlihat bergoyang diterpa angin. Tak terlihat rasa takut di wajahnya. Tanpa mengenakan pengaman apa pun, lelaki tua itu memanjat pohon kelapa setinggi 15 meter. Umurnya sudah 60 tahun. Dia adalah Bert Tokayo, pembuat saguer, minuman lokal beralkohol. Sepanjang umurnya, Bert menghidupi keluarganya dengan berjualan saguer. Mereka hidup dalam kemiskinan di Kampung Yoka, Waena. Rumah panggungnya yang berada di atas Danau Sentani, jauh dari layak huni. Padahal, sejak 2002 sampai 2010, pemerintah pusat telah menurunkan dana otonomi khusus (otsus) Rp 28 triliun, termasuk Rp 3,8 triliun pada 2010. Dana sebesar itu sama sekali tak pernah dinikmati Bert dan sejumlah rakyat Papua yang tetap hidup dalam kemiskinan. Data BPS menunjukkan persentase kemiskinan di Papua sebesar 36,8 persen, tertinggi di Indonesia. Tetapi, beberapa pejabat teras daerah justru memiliki rumah dan mobil mewah, serta kerap pelesir ke luar Papua. Bert mengaku tahu soal otsus dan program Gubernur Papua yang diberi nama Rencana Pembangunan Kampung (Respek). "Saya tahu itu, tapi uangnya saya tak tahu," ujarnya pendek. Tak jauh dari rumah Bert, berdiri rumah di pinggiran Danau yang juga tak layak huni. Tampak seorang anak berumur 6 tahun sedang bermain-main di pinggiran danau yang kotor dan airnya kehitaman. Dia putra Ruben Tokoro (42), pembuat saguer. Karena sakit, ia tak bisa memanjat kelapa, tetapi hanya menjala ikan di danau. "Yang penting bisa makan," ujarnya. Saat ditanya soal dana otsus dan Respek, ia berujar, "Tanya saja dengan dorang-dorang (mereka, Red) di atas (pejabat, Red)." Mungkin Bert dan Ruben hanya segelintir warga Papua yang tak beruntung menikmati manisnya kemerdekaan. Keluarga mereka tetap hidup dalam kemiskinan, meski Papua dikenal sebagai provinsi yang kaya sehingga banyak mendapat dana dekonsentrasi. Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengklaim kemiskinan di Papua telah menurun signifikan. "Ini pertama kali dalam sejarah di Papua angka kemiskinan turun dalam tiga tahun terakhir," kata Suebu. Sejak Respek bergulir, lanjutnya, masyarakat di kampung-kampung mulai giat membangun. Dana Rp 100 Juta yang dikucurkan ke setiap kampung mampu mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat. Meski demikian, tak sedikit pula yang mencibir dan mengkritik program Respek dan kegiatan turun kampung Gubernur Suebu. Seorang dokter di rumah sakit daerah menyatakan, "Dia (Gubernur, Red) kasih Rp 100 juta, tapi biaya penyambutannya bisa Rp 1 miliar." Di Kabupaten Keerom, seorang panitia penyambutan mengatakan untuk penyambutan dan biaya makan gubernur, muspida, dan masyarakat, dikeluarkan dana Rp 500 juta.Data BPS Papua menunjukkan Maret 2009, Papua masih menjadi provinsi dengan persentase kemiskinan penduduk kota dan desa tertinggi di Indonesia. Posisi ini tidak bergeser dibanding tahun lalu. Jumlah orang miskin di Papua mencapai 36,8 persen dari sekitar 2 juta penduduk, sementara rata-rata nasional hanya 14,15 persen. Menurut Kepala BPS Papua, Djarot Soetanto, salah satu faktor penyebab tingkat kemiskinan yang tinggi adalah sangat ter-batasnya lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. "Sebagian besar rakyat bekerja di sektor informal dan masih bergantung pada pertanian," katanya. Tak jauh berbeda dengan kondisi di ujung timur Indonesia, masyarakat Provinsi Aceh yang juga diberi dana otsus juga masih bergelut dengan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat Desa Blangcari dan Alue Keumiki, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, juga tetap hidup dalam kemiskinan. Meski Pemprov Aceh menggulirkan program untuk membantu rakyat miskin, mereka sama sekali tak tersentuh. Kepala Desa Alue Keumiki, M Amin Ali mengatakan 29 keluarga yang ada di desanya hidup dalam kemiskinan. Rumah yang dibangun dari pelepah dan atap rumbia, jelas tak layak huni. Listrik tak mengalir ke desa itu dan air bersih sulit didapat. Di desa itu hanya ada sebuah sumur bor yang digali puluhan tahun silam. Warga bergantung pada sumur itu untuk mendapatkan air. Kepala Desa Blangcari, Bukhari Hasballah juga menyampaikan hal serupa. Sebanyak 50 keluarga di desanya hidup miskin. Camat Ulim, Zulkifli pun mengakuinya. Dari 14.200 penduduk di wilayahnya, sekitar 50 persen warga masih hidup dalam kemiskinan. Bahkan, masih ada desa yang terisolasi karena tak ada jalan ke sana. Kondisi itu diakui Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Iriawan. Dari 13 kecamatan yang ada, sekitar 50 persen penduduk hidup miskin. Kepala BPS Aceh, Syech Suhaimi mengatakan dari 2,45 juta penduduk, persentase orang miskin mencapai 20,98 persen, sedikit mengalami penurunan dibanding 2009 yang mencapai 21,8 persen. Terkait kenyataan itu, Direktur LSM Malem Dagang Pidie Jaya, Abdul Manaf menyebutkan, sebagian warga Aceh sama sekali belum menikmati kemerdekaan. "Jangankan untuk menyejahterakan mereka, untuk akses jalan saja, sudah puluhan tahun tak dibuat atau diperbaiki. Padahal, Aceh memiliki cukup banyak uang karena diberi otsus. Warga di pedalaman sama sekali tak mendapat perhatian," tegasnya. Sampai kapan kemiskinan terus menjerat warga di dua provinsi terujung yang mendapat otonomi khusus? [154/147]
