Editorial: Tsunami, Krisis Kepercayaan dan Diplomasi
Pro-Aktif
Oleh Mario Gagho
Acara satu jam TALKING POINT di BBCWORLD pada Sabtu
sore (8/1/04) menghadirkan Dubes Indonesia untuk
Inggris, Bapak Pratomo. Topik bahasan tentu saja
seputar Tsunami, dana bantuan dan koordinasi dana itu
supaya sampai ke tangan korban, dll. Acaranya LIVE dan
pemirsa di seluruh dunia yg ingin berkomentar atau
bertanya bisa langsung menelpon tanpa dipungut biaya
(collect call). Karena pulsa HP saya lagi 'kesepian'
saya tak jadi ikut nimbrung di acara yg sangat menarik
itu. Sebelum berkomentar soal isi diskusi, ada
beberapa catatan yg ingin saya buat perihal penampilan
DUBES KBRI London di acara tsb.
Pertama, saya merasa 'bangga' dg kesediaan beliau
tampil di acara tsb. Dari yg saya tahu, dialah dubes
pertama kita di London -- dan mungkin di seluruh
dunia-- yg pernah jadi tamu acara itu. Kedua, dia
tampil meyakinkan dg bahasa Inggris yg lumayan dan
kemampuan memberi komentar yg cukup diplomatis kendati
terkadang kurang meyakinkan (unconvincing). Dari
beberapa cerita rekan-rekan saya di Inggris, KBRI
London sebelum ini selalu menolak permintaan wawancara
BBC atau CNN. Ini berbeda dg negara ASEAN lain yg
malah minta diwawancarai apabila negara mereka sedang
memenuhi headline media dunia. Alasan penolakan
biasanya seragam di mana-mana: lagi tidak di tempat,
sedang main golf (tentu saja pada jam kerja), atau
lagi 'berhalangan'. Intinya, ada rasa tidak percaya
diri kolektif diplomat kita yg saya tidak tahu sebab
utamanya; apakah karena kelemahan bahasa Inggris
(pejabat deplu mestinya yg paling pinter Inggrisnya
dari yg lain), ketakutan salah memberi jawaban, atau
kedua-duanya. Dalam konteks ini, kesediaan Dubes KBRI
London kali ini patut mendapat apresiasi dan memberi
preseden yg baik bagi KBRI lain.
Namun demikian, perlu kiranya langkah itu diikuti dg
langkah lain yg lebih 'agresif'. Misalnya, saat ini
tsunami sedang memenuhi headlines media dunia,
termasuk India. Ada baiknya kalau KBRI New Delhi juga
menawarkan diri untuk diwawancarai TV India seperti
NDTV, dll, bukan menunggu dipanggil. Ini salah satu
momentum untuk melakukan diplomasi pro-aktif. Di lihat
dari jumlah korban kita yg terbesar, coverage media
soal tsunami di Aceh masih terhitung 'kecil'
dibanding, misalnya, Thailand yg korbannya hanya
sekian ribu atau Sri Lanka yg menduduki nomor dua
terbesar korban tsunami setelah Aceh.
***
Dari sekian banyak penanya dari seluruh dunia di acara
TALKING POINT itu, terdapat seorang wanita Indonesia
yg dari suaranya yg lembut tampaknya berwajah rupawan.
Namanya Ananda. Komentarnya cukup menarik. Ia
mengatakan bahwa dana bantuan untuk korban tsunami
dari berbagai penjuru dunia hendaknya tidak disalurkan
melalui pemerintah. Menurutnya ada alternatif lain yg
jauh lebih baik: (a) melalui lembaga-lembaga
internasional; atau (b) melalui LSM lokal; dan
idealnya (c) kerja sama antara LSM/institusi
internasional dan LSM lokal.
Semua kita tahu, dalam situasi bencana yg sangat parah
dan sangat luas semacam ini, institusi pemerintah
adalah satu-satunya lembaga yg paling lengkap
infrastrukturnya di segala bidang. Komentar dari
Ananda itu semakin menggarisbawahi adanya krisis
kepercayaan mendalam rakyat kita pada pemerintah.
Apalagi pemerintah Aceh yg gubernurnya, Abdullah
Puteh, lagi sibuk menghadapi skandal korupsi besar di
pengadilan. Kalangan dermawan memberi bantuan jelas
ditujukan untuk rakyat jelata korban tsunami. Bukan
pada para pejabat yg korup. Dan dg kondisi pemerintah
kita yg identik dg KKN, bagaimana dana bantuan itu
akan terjamin sampai ke tangan yg berhak, bukan jatuh
ke tangan para pejabat yg lagi haus uang haram itu?
Pemerintah memang perlu melakukan soul-searching
serius dan mengambil langkah perombakan komprehensif
untuk membangun kredibilitasnya yg hancur lebur di
mata rakyat. Individu-individu pejabat harus memulai
dari diri sendiri, tanpa perlu perintah atasan untuk
berperilaku bersih. Manajemen birokrasi kita yg tak
kondusif untuk hidup bersih memang sering menggoda
pejabat untuk korupsi. Sebagai contoh, anggaran
tahunan KBRI yg harus habis di akhir tahun dan kalau
tidak dihabiskan akan mengurangi anggaran tahun
berikutnya. Ini salah satu contoh yg 'memaksa'
diplomat 'membumihanguskan' anggaran tahunan dg
berbagai program mark-up. Baharuddin Lopa, almarhum,
ketika menjadi dubes KBRI Riyadh (Saudi Arabia) sempat
mengembalikan sisa anggaran tahunan itu. Semestinya
sikap Baharuddin Lopa ini mendapat penghargaan
nasional. Namun, apa yg terjadi? Hampir semua anak
buahnya membencinya. Saya beruntung sempat berbicara
langsung dg salah satu diplomat KBRI Riyadh di Mina,
Saudi Arabia. Jadi ini bukan gosip. Saya jadi sempat
berpikir, mengapa untuk menjadi pejabat bersih dan
baik begitu sulit, begitu tidak kondusif di Indonesia?
Dg kata lain, mengapa suasana birokrasi kita begitu
kondusif untuk korupsi? Mengapa negara kita menjadi
lima negara paling korup dari 150 negara dunia?
Sekali lagi, jangan salahkan Ananda. Apa yg ia katakan
di acara TALKING POINT itu mewakili suara jutaan
rakyat Indonesia. Ananda secara implisit seakan ingin
mengatakan bahwa "semua pejabat adalah korup sampai
terbukti sebaliknya".[]
=====
Mario Gagho
Political Science,
Agra University, India
---------
A WINNER works harder than a loser and has more time.
A LOSER is always "too busy" to do what is necessary.
__________________________________
Do you Yahoo!?
Take Yahoo! Mail with you! Get it on your mobile phone.
http://mobile.yahoo.com/maildemo
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/i8TXDC/5WnJAA/HwKMAA/igXolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
_________________________________________________________________________
Mhs/Masy. indoindia diharapkan untuk selalu melihat diskusi harian di
http://www.ppi-india.da.ru dan situs resmi PPI http://www.ppi-india.uni.cc
==========================================================================
Catatan penting:
1- Harap tdk. memposting berita, kecuali yg berkenaan dg
masyarakat/mahasiswa/alumni India
2- Arsip milis: http://groups.yahoo.com/group/ppi-india ;
3- HP Ketua PPI (Jusman): 09810646659 ; Sekjen PPI(Mukhlis): 09897407326
4- KBRI Delhi(11)26110693;26118642; 26118647
5- KJRI Mumbai (022)3868678;3800940;3891255
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppi-india/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
