Trims atas infonya. Btw, mas Dendi, "punya resident permit dan sudah pindah 
alamat" berarti yang sudah melapor diri ke kedutaan itu sudah cukup, dimana 
dibelakang paspor kita biasanya ditulis keterangan dari kedubes dan  alamat 
kita di luar negeri, begitukah! Mhn konfirmasinya, trims

Wassalam
Achmad Efendi



________________________________
From: dendi ramdani <dendiramd...@yahoo.com>
To: PPI Belgia <ppibelgia@yahoogroups.com>
Sent: Tuesday, December 23, 2008 1:30:02 PM
Subject: [PPIBelgia] Lagi tentang fiskal luar negeri


Fyi, aturan lama ttg bebas fiskal luar negeri bagi orang yang tinggal di luar 
negeri (punya resident permit dan sudah pindah alamat) ternyata masih 
berlaku... Jadi enggak usah khawatir dipalakin tukang pajak di bandara kalo 
pulang kampung (walaupun belum punya NPWP), he..he...... .

salam,
dendi

http://www.detikfin ance.com/ read/2008/ 12/23/190405/ 1058595/4/ tak-punya- 
npwp-bayar- fiskal-rp- 25-juta-mulai- 1-januari- 2009

Selasa, 23/12/2008 19:04 WIB
Tak Punya NPWP, Bayar Fiskal Rp 2,5 Juta Mulai 1 Januari 2009

Jakarta - Ditjen Pajak telah menetapkan tarif fiskal bagi yang tak memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebesar Rp 2,5 juta untuk setiap orang yang 
bepergian ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Sementara via 
angkutan laut bagi yang tak memiliki NPWP akan dikenai fiskal Rp 1 juta. 

Pembayaran Fiskal Luar Negeri (FLN) itu merupakan pembayaran angsuran Pajak 
Penghasilan (PPH) yang dapat dikreditkan terhadap PPH yang terutang pada akhir 
tahun oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)  yang bersangkutan setelah 
memiliki NPWP.

Pengenaan fiskal itu berarti naik 150% dibandingkan fiskal via angkutan udara 
yang saat ini sebesar Rp 1 juta. Sementara untuk via angkutan laut, fiskal 
berarti naik 100% dari saat ini sebesar Rp 500 ribu. Namun jumlah ini lebih 
rendah dari usulan semula sebesar Rp 3 juta untuk angkutan via udara,

Menurut siaran pers dari Ditjen Pajak, Selasa (23/12/2008) , ketentuan ini 
berlaku mulai 1 Januari 2008 untuk WP OP yang berusia 21 tahun. Keputusanini 
akan berlaku hingga 31 Desember 2010.

Pengecualian kewajiban membayar FLN bagi WP OP yang bepergian ke luar negeri 
dilakukan secara otomatif untuk WP OP tertentu dengna cara menerbitkan Surat 
Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN).

Pihak-pihak yang secara otomatif bebas fiskal adalah:

        1. WP OP yang berusia kurang dari 21 tahun
        2. Orang asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 
bulan
        3. Pejabat Perwajilan Diplomatik
        4. Pejabat Perwajilan Organisasi Internasional
        5. WNI yang memiliki dokumen resmi penduduk negara lain
        6. Jamaah Haji
        7. Pelintas batas jalan darat
        8. Tenaga Kerja Indonesia dengna Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
Yang bebas SKBFLN adalah:

        1. Mahasiswa asing dengan rekomendasi perguruan tinggi.
        2. Orang asing yang melakukan penelitian
        3. Tenaga kerja asing di pulau Batam, Bintan dan Karimun
        4. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri 
atas biaya organisasi sosial termasuk seorang pendamping
        5. Anggota misi kesenian, kebudayaan, olah raga dan keagamaan
        6. Program pertukaran mahasiswa dan pelajar
        7. Tenaga Kerja Indonesia selain KTKLN. 
 


      

Kirim email ke