dari milis negeri jiran...

Deptan Jadi Percontohan Wilayah Bebas Korupsi
05 Mar 2009 19:20:18Jakarta (tvOne)

Wilayah bebas dari korupsi (WBK) yang diterapkan Departemen Pertanian
akan dijadikan percontohan bagi intansi pemerintah ataupun departemen
lain. 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Efendi di Jakarta,
Kamis (5/3), mengatakan pemerintah bekerja keras agar lembaga
pemerintah di seluruh Indonesia bebas dari praktek Kolusi Korupsi dan
Nepotisme (KKN). 

"Salah satu upaya untuk menghilangkan tindak korupsi di lingkungan
instansi pemerintah yakni dengan menaikkan gaji aparatur negara,"
katanya pada acara penetapan status WBK di Kantor Pusat Deptan. 

Saat ini, tambahnya, pemerintah telah menaikkan gaji pegawai negeri, TNI dan 
Polri, sebesar 15 persen. 

Menurut dia, secara politik tindak korupsi terjadi karena gaji tidak
cukup sehingga di luar itu ada pegawai korupsi waktu seperti mencari
kerja di luar, sehingga tidak fokus terhadap pekerjaannya, ujarnya. 

Menurut dia, untuk memberantas korupsi niat negatifnya harus
dihilangkan dulu dan diubah menjadi positif serta kesempatan yang lebar
untuk melakukan korupsi dipersempit. 

Sementara itu Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, unit
kerja yang mendapatkan status WBK di Deptan baru 26 persen, di akhir
masa kerja kabinet ini akan diupayakan terus meningkat, sehingga nanti
seluruhnya menjadi bebas korupsi. 

Anton menambahkan, tahun 2008 Itjen Deptan telah berhasil melakukan
pemeriksaan terhadap 80 persen dari total jumlah anggaran, meskipun
dilihat dari sudut pandang cakupan satuan kerja yang diperiksa masih 12
persen dari keseluruhan satuan kerja yang ada. 

Pada tahun yang sama jumlah temuan kerugian negara yang telah berhasil
diidentifikasi oleh Itjen mencapai 0,27 dari total anggaran Deptan bila
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Jumlah temuan kerugian negara masih berkisar 0,48 persen dari total
anggaran Deptan, tingkat penyetoran kerugian negara ke kas negara oleh
mitra kerja pada 2008 mencapai 70 persen dari total temuan kerugian
negara berdasarkan hasil rekapitulasi laporan hasil pemeriksaan. 

Menurut Mentan hal ini memperlihatkan bahwa pergerakan pola pengawasan
yang diberlakukan Itjen dinilai efektif dalam menekan tingkat
penyimpangan. 

Hal itu, tambahnya, tidak lepas dari meningkatnya kualitas auditor yang
dibekali pendidikan berjenjang, walaupun dukungan dana kelembagaan saat
ini baru 0,60 persen dari total anggaran Deptan.


      

Kirim email ke