Saya kira sebuah negara pada dasarnya sama dengan sebuah individu, harus 
berusaha
hidup dalam kemampuannya. Kalau di SD dan SMP kita terus-terusan
diajari JANGAN "lebih besar pasak daripada tiang," mengapa hanya kita
saja yang mempraktekkannya? Mengapa tidak negara juga?

Bandingkan dengan pemerintahan Republik Indonesia... Perhatikan perbuatan 
mereka:
- Penjualan terus-menerus BUMN
- Penerbitan terus-menerus SUN, SBN, Sukuk
- Terus mengeluh tentang "Subsidi" BBM (dan sekarang mulai mencabut subsidi 
sama sekali)
- Intensifikasi penarikan pajak dan pungutan kepada rakyat

Negara ini, tanpa perlu Anda menjadi ekonom profesional pun, bisa ditebak 
sedang dalam arah yang salah!

Sayang, solusi tidak gampang dipraktekkan...

"Sebelum
Anda bisa menerapkan peraturan baru, pertama-tama Anda harus menghadapi
terlebih dahulu pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari peraturan
lama"

Banyak pihak yang mendapat manfaat dari status quo.
Mengganti sistem moneter kredit sebagai uang dan praktek bunga (riba)
bukan perkara gampang. Sekadar mengungkit masalah ini saja di media
utama pun sudah sangat sulit, apalagi mengedukasi publik dalam jumlah
masal. Dan tentu saja, saya tidak berpikir pemerintah berani melakukan
itu. Presiden manapun yang berani menantang sistem ini saya rasa tidak akan 
berumur
panjang...

Hal menarik lainnya, tampaknya propaganda islam-fobia
cukup sukses di mana-mana di dunia. Saya cukup tahu bahwa segala
sesuatu yang bernada islamik cukup tidak populer bagi kalangan non
muslim yang lain. Bila saya bicara soal anti riba (ini hanya kosakata
sederhana), sejumlah teman-teman saya sudah mulai merasa otak saya
sedang bermasalah. Mana mungkin di dunia yang "modern" ini, kita masih
berpikir untuk kembali ke sistem "Islamik" yang sudah tidak
dipraktekkan ribuan tahun itu?

Hei.. Anti riba bukan hanya
diyakini oleh Islam, larangan riba juga adalah ajaran agama lainnya,
bagaimana bisa orang-orang Katolik, Kristen, Budha, Hindu, dan lainnya
berpikir sebaliknya? CMIIW

Masih banyak masalah yang perlu diluruskan. Perjalanan kita masih sangat jauh 
untuk memulai perubahan.....


salam
-utong-

yang mo milih partai *** pemilu besok




________________________________
From: endang suhendar <suhenda...@yahoo.com>
To: PPIBelgia@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, April 8, 2009 9:09:38 AM
Subject: Re: [PPIBelgia] K.A.U: Siaran pers: Utang luar negeri menyebabkan 
hilangnya harga diri dan kedaulatan bangsa.]





dear all,
mungkin kita bisa jadwalkan diskusi kecil mengenai masalah external debt dan 
atau masalah-masalah lainnya, yang hasilnya bisa kita distribusikan sebagai 
sumbangan pemikiran dari PPI Belgia. Bagaimana?
 
Endang Suhendar




________________________________
 From: Sulistiono Kertawacana <sulistiono.kertawac a...@alumni. ui.ac.id>
Sent: Tuesday, April 7, 2009 8:10:12 PM
Subject: [PPIBelgia] K.A.U: Siaran pers: Utang luar negeri menyebabkan 
hilangnya harga diri dan kedaulatan bangsa.]


mungkin ada yg memiliki perspektif lain dalam hal utang Luar Negeri?

-------- Original Message -------- 
Subject: [LISI] FW: K.A.U: Siaran pers: Utang luar negeri menyebabkan hilangnya 
harga diri dan kedaulatan bangsa. 
Date: Tue, 07 Apr 2009 19:28:12 +0200 
From: arif.harsana@ t-online. de <arif.harsana@ t-online. de> 
Reply-To: l...@yahoogroups. com 
To: temu_eropa <temu_er...@yahoogro ups.com>, indonesia_damai <indonesia_damai@ 
yahoogroups. com>, LISI <l...@yahoogroups. com>, HKSIS <hk...@yahoogroups. 
com>, sastra-pembebasan <sastra-pembebasan@ yahoogroups. com> 



** Berbalik dengan pernyataan SBY, Koalisi Anti Utang memandang bahwa
transaksi utang luar negeri selama ini justeru menyebabkan hilangnya
harga diri bangsa dan kedaulatan ekonomi nasional. Indonesia selama ini
dipaksa terus membayar utang-utang haram warisan orde baru dan
melaksanakan kebijakan liberalisasi ekonomi menurut kehendak kreditor.
Padahal, yang harus dilakukan adalah mengurangi beban utang dengan cara
menegosiasikan penghapusan utang haram dan tidak sah kepada pihak
kreditor. Langkah tersebut harus diikuti dengan komitmen untuk
menghentikan ketergantungan terhadap utang luar negeri baru. Hal ini
merupakan agenda prioritas yang harus dilakukan semua partai politik
atau calon presiden hasil pemilu 2009. Jika tidak, maka amanat
konstitusi untuk mensejahterakan rakyat sulit diwujudkan. Karena itu,
Susilo Bambang Yudhoyono perlu belajar dari pengalaman negara-negara
lain seperti Nigeria, Argentina, dan Ekuador yang telah mengambil
langkah-langkah
penghapusan utang.

------------ --------- --------- --------- --------- --------- -

www.kau.or.id

KOALISI ANTI UTANG: Transaksi utang luar negeri selama ini menyebabkan
hilangnya harga diri bangsa dan kedaulatan ekonomi nasional.

Penegasan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, sekaligus Presiden
Republik Indoenesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa menghindari
kewajiban membayar utang luar negeri tidak mencerminkan harga diri
bangsa merupakan statemen yang tidak mendasar. Dalam kampanye nasional
Partai Demokrat di Magelang, Jawa Tengah (05/04/09), Yudhoyono juga
mengatakan bahwa perbuatan ?ngemplang? utang luar negeri sebagai
tindakan yang tidak punya harga diri dan tidak punya kehormatan.

Koalisi Anti Utang menilai, pernyataan SBY tidak didasari pemahaman yang
benar atas praktek penyaluran utang luar negeri yang buruk dan tidak
adil di Indonesia selama ini. Pernyataan tersebut lebih merupakan
pembelaan terhadap pihak kreditor yang selama ini diuntungkan lewat
transaksi pembayaran utang ketimbang mendahulukan kepentingan rakyat
banyak. Padahal banyak dari perjanjian-perjanji an utang luar negeri
dibuat dengan sengaja melenceng dari aturan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Yaitu dengan cara mendorong agenda-agenda
?perampokan ekonomi? melalui privatisasi BUMN strategis, penguasaan
sektor-sektor strategis seperti Minyak dan Gas, Hutan, Pertambangan
Mineral dan Batubara oleh perusahaan multinasional.

Yudhoyono juga telah abai membaca fakta-fakta serta temuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), yang
menyatakan bahwa sejak 1967 ? 2005 pemerintah baru memanfaatkan utang
negara sebanyak 44 persen. Sisanya, tidak pernah dimanfaatkan oleh
pemerintah untuk pembangunan.

Koalisi Anti Utang juga menyayangkan, pernyataan Susilo Bambang
Yudhoyono tersebut menghiraukan fakta bahwa beban pembayaran utang
selama ini telah menjadi penyebab bagi memburuknya kwalitas kehidupan
rakyat di sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan jaminan sosial
bagi rakyat. Transaksi utang luar negeri memaksa Indonesia untuk terus
melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman luar negerinya meskipun
sumber keuangan negara terbatas. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia
tengah berada dalam posisi keterjebakan utang (debt trap) yang sangat
parah. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, pembayaran bunga dan
cicilan pokok utang luar negeri menunjukkan tren yang meningkat. Sejak
awal masa pemerintahan presiden SBY di tahun 2005 sampai dengan
September 2008 total pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman luar
negeri sebesar Rp277 triliun. Sedangkan total penarikan pinjaman luar
negeri baru dari tahun 2005 sampai dengan September 2008 sebesar
Rp101,9 triliun.

Outstanding Utang luar negeri Indonesia sejak tahun 2004 ? 2009 juga
terus meningkat dari Rp1275 triliun menjadi Rp1667 triliun (www.dmo.or.
id). Ditambah dengan peningkatan secara signifikan total utang dalam
negeri dari Rp662 triliun (2004) menjadi Rp920 triliun (2009). Artinya
Pemerintah ?berhasil? membawa Indonesia kembali menjadi negara pengutang
dengan kenaikan 392 triliun dalam kurun waktu kurang 5 tahun. Atau
peningkatan utang negara selama pemerintah SBY naik rata-rata 80 triliun
per tahun. Angka penambahan jumlah utang rata-rata ini mengalahkan utang
di era Soeharto yakni 1500 triliun dalam jangka 32 tahun.

Berbalik dengan pernyataan SBY, Koalisi Anti Utang memandang bahwa
transaksi utang luar negeri selama ini justeru menyebabkan hilangnya
harga diri bangsa dan kedaulatan ekonomi nasional. Indonesia selama ini
dipaksa terus membayar utang-utang haram warisan orde baru dan
melaksanakan kebijakan liberalisasi ekonomi menurut kehendak kreditor.
Padahal, yang harus dilakukan adalah mengurangi beban utang dengan cara
menegosiasikan penghapusan utang haram dan tidak sah kepada pihak
kreditor. Langkah tersebut harus diikuti dengan komitmen untuk
menghentikan ketergantungan terhadap utang luar negeri baru. Hal ini
merupakan agenda prioritas yang harus dilakukan semua partai politik
atau calon presiden hasil pemilu 2009. Jika tidak, maka amanat
konstitusi untuk mensejahterakan rakyat sulit diwujudkan. Karena itu,
Susilo Bambang Yudhoyono perlu belajar dari pengalaman negara-negara
lain seperti Nigeria, Argentina, dan Ekuador yang telah mengambil
langkah-langkah
penghapusan utang.

Jakarta, 7 April 2009

Dani Setiawan
Ketua Koalisi Anti Utang

***



-- 
Kind regards,
Sulistiono Kertawacana
http://sulistionoke rtawacana. blogspot. com/

   


      

Kirim email ke