Catatan (sekadar nasehat): Pengamat yg punya keahlian tertentu, tapi tak ahli dalam memahami spektrum pendataan/statistik..ya tidak usah sok sok ngomong lah.. malah bikin kacau dan menjadi tertawaan..bicaralah pd keahlian anda aja..

Wah inilah salah satu arogansi akademis (yang mengklaim diri sebagai intelektual Indonesia... hehehe). Kayaknya profesor2 gw di KU Lueven enggak ada yang se-arogan ini, seakan2 berkata ... GW YANG BENER YANG LAIN TOLOL, JADI JANGAN BANYAK BACOT... hehehe


From: Setio Pramono <hafidz...@yahoo.com>
To: PPIBelgia@yahoogroups.com
Sent: Monday, April 13, 2009 11:54:47 AM
Subject: [PPIBelgia] LURUSKAN PEMAHAMAN TENTANG DATA DPT: SIAPA DALANGNYA?

Dear all,
Mengenai masalah DPT..mungkin berikut ada uraian singkat dari seorang statistician di Jkt.
Salam,
Tio


LURUSKAN PEMAHAMAN TENTANG DATA DPT: SIAPA DALANGNYA?

Catatan Pembuka: Sebagai org yg selama 25 thun mendedikasikan hidupnya di dunia pendataan, terpanggil untuk ikut sumbang saran.Saya amati baik kawan2 pengamat maupun kawan2 PEWAWNCARA DI TV/MEDIA MASSA (umumnya, tidak semua) memperlihatkan keterbatasan PEMAHAMAN TERHDAP KONSEP, DEFINISI DEMOGRAFIS DAN MANJEMEN PENDATAAN sehingga baik pendapat maupun pertanyaan terkait DPT seperti, maaf ya,terkesan agak kurang substansial,cenderung periferal dan beberapa di antaranya kurang relevan dipersoalkan untuk tayangan TV yg mahal biayanya, dan yg lebih berbahaya: bisa menyesatkan pemahaman publik). Mudah2an tulisan ini ada manfaatnya:

Beberapa minggu lalu sy telah menulis tentang Data dPT di note sy..bagaimana spektrum kelemahannya dan mengapa kelemahn itu terjadi. Sekarang, karena bertambah meruncingnya masalah ini, sy mencoba sumbang pemahaman tentang bagaimana dan siapa yg paling bertanggungjawb atas kelemahan yg ada?

Depdagri bertugas untuk mengupdate data penduduk hasil P4B 2004. Kompetensi teknis demografi dan manejemen pendatan minimalis. Depdagri hanya mempercayakan ke aparat desa/RT/Rw untuk membuat laporan perubahan demografis (fertilitas, mortalitas dan mutasi penduduk). Ini jelas akan gagal.Karena, hanya aparat yg telah terbiasa dengan kultur pencatatan ketiga komponen peubah demogrfis tersebutlah yg akan mampu melakukan updating secara bik. Dan untuk Asia saja baru Israel, Taiwan dan Jepang yg mampu melakukan registerasi penduduk secra baik. Selebihnya, data dasar kependudukan hanya diperoleh dari Sensus.

Data yg diupdate secara minimalis tersebut, kemudian diserahkan ke KPU untuk dilakukan verifikasi kembali sebelum menjadi yg kita sebut sbg DPT. Baik updating berkesinambungan oleh Depdagri maupun verifikasi oleh KPU sebetulnya dilakukan oleh orang yang itu-itu juga yaitu petugas/aparat desa/kelurahan/RT/RW yg secara teknis (terkait konsep definisi demografis) memiliki penguasan yg sangat minimalis.

Mereka tidak tahu, secara teknis, kapan seseorng yg pindah dicatat, atau tidak perlu dicatat.Mereka juga tidak terbiasa untuk melakukan penyesuian cepat terhadap mutasi vertikal konsekuensi dari proses nuptialitas (kawin dan cerai) dll. Ini semua krn kita mengingkari satu tahapan penting dlm proses pendataan bahwa semua petugas pendata harus terlebih dahulu melalui proses pelatihan untuk memahami konsep definisi secara maksimal dan seragam di semua derah. Ini yg kita abaikan dan sepelekan selama ini.

Proses pengingkaran prosedur teknis ini, inilah yg telah menghasilkan data untuk pilkades/pilkada dan Pemilu. Jadi data yang bermsalah ini sebetulnya telah digunakan untuk pilkada yg menghasilkan Bupati/Walikota dan para Kepala Desa. Untk kepentingan Pemilu legislatif sekarang ini, data ini pula, setelah dilakukan sedikit penyesuaian, yg dijadikan sebgai DPT.

Keterbtasan dari sisi teknis ini,kemungkinan diperburuk oleh adanya kepentingan pihak pihak tertentu yg sifatnya non teknis (dan ini di luar keahlian/kompetensi saya)

KPU adalah penanggungjawab verifikasi..yg melaksanakan verifikasi, sy ulangi ..adalah aparat desa yg menjadi petugs dan berkoordinasi dengan kades/lurah setempat. terkait tuding menuding /kisruh data DPT saat ini, lalu siapa yg paling berkontribusi terhadap rendahnya mutu data DPT?

Dalam pemahaman saya, penyebabnya ada di tingkat desa..dan semua desa ada di bawah/bawahan langsung dari Bupati/Walikota, dan Bupti Walikota yg ada dan juga para kepala desa didominasi oleh 2 (dua) partai besar yang selama ini mendominasi (Bupati / Walikota/ para Kades didominasi oleh 2 partai tersebut).

Atas dasar kenyataan ini, jika kita terpksa mempersoalkan hasil pemilu terkait DPT, perlu kita kaji lagi, partai mana yg paling dirugikan dengn amburadulnya DPT.. Menurut hemat saya: Partai DEMOKRAT lah yg paling dirugikan. Karena mereka selama ini sebagai partai kecil, dan hampir tidak memiliki kekuasaan pd Bupati/Walikota dan Kades (yg didominasi oleh 2 partai). Yang paling diuntungkan, secara teoritis, adalah PDIP dan GOLKAR..serta PKS, karena merekalah yg memiliki/menguasai para kades/bupati/walikota...KP
U hanyalah penerima hasil dari aparat yang ada di bawah..(walau tanggung jawab mutu DPT pada KPU lho..jangan cuci tangan)

Atas dasar hal-hal yg telah disebutkan..Jika ada partai yg sekarang TERIAK akan mutu data DPT, apa tak "tawadhu' sejenak, merenung dulu..jangn sampai di mata mereka yg memahami manajemen pendatan DPT, kelak kita dianggap: "Maling Berteriak Maling"..Apa tidak lebih baik kita terima saja hasil ini sebgai konsekuensi dari amburadulnya wajah kita SEMUA. dan kalau ada ketidakbenaran..kita gunakan jalur hukum, tanpa terkesan akan mendistorsikan hasil PEMILU...

Catatan (sekadar nasehat): Pengamat yg punya keahlian tertentu, tapi tak ahli dalam memahami spektrum pendataan/statistik..ya tidak usah sok sok ngomong lah.. malah bikin kacau dan menjadi tertawaan..bicaralah pd keahlian anda aja..

salam teramat manis...
Jousairi Hasbullah (Social Statistician)


Kirim email ke