Top ibu Toening.... pangkal masalahnya jelas sekarang, tidak seharusnya saling 
tuding lagi...
salam,
dendi

--- On Thu, 4/16/09, sri moertiningsih adioetomo <toen...@indo.net.id> wrote:

From: sri moertiningsih adioetomo <toen...@indo.net.id>
Subject: [dosen_iefeui] Karut marut DPT Pemilu 2009, KOmpas 14_4_2009
To: dosen_ief...@yahoogroups.com
Cc: peneliti...@ldfeui.org
Date: Thursday, April 16, 2009, 5:42 PM










        

 
 









Teman- teman FEU, 
 
Tulisan dibawah ini, yang telah dimuat di Kompas 14 April 2009, halaman 6; 
mungkin dapat sedikit menjelaskan mengapa banyak warga yang kehilangan hak 
pilihnya. Penelitian LDFUI tahun 1990an menemukan bahwa warga DKI yang tidak 
tercatat secara resmi di Dinas Kependudukan DKI ada sebesar 15 persen dari 
seluruh penduduk de jure (Yang punya KTP) dan de facto (penduduk musiman, dll 
yang tidak punya KTP  DKI). Bayangkan berapa banyak penduduk Indonesia 
yang kehilangan hak pilih (ceteris paribus) dari seluruh penduduk 
yang 161 juta manusia tahun 2009. Jadi ada 24 juta (15%x161jt) 
penduduk  yang kehilangan hak pilih. 
 
 
 

KOMPAS 14 APRIL 2009 halaman 6.
KARUT MARUT DPT PEMILU 2009
Oleh:
Sri Moertiningsih Adioetomo
Peneliti Lembaga Demografi dan Guru Besar 
Fakultas Ekonomi UI.

  
  
Saling melempar tanggung 
jawab penyebab karut marut DPT antara pemerintah dengan KPU berakar pada 
rendahnya kesadaran penduduk untuk melaporkan kejadian lahir, mati, pindah, 
datang yang menyebabkan orang yang tidak melapor tidak terdaftar pada data 
administrasi kependudukan (DP4).  
Dilain pihak, KPU yang dituntut untuk memutakhirkannya diragukan 
kinerjanya.  
  
  
Banyaknya penduduk yang 
tidak terdaftar dalam DP4. 
UU 23 tahun 2006 yang diikuti PP 37 tahun 2007,  mewajibkan penduduk untuk 
melaporkan Peristiwa Kependudukan, 
yakni  pindah, datang, perubahan 
alamat dan tempat tinggal, serta perubahan status kependudukan dari tempat 
tinggal sementara menjadi tempat tinggal tetap dengan jangka waktu satu tahun. 
Ini membawa akibat terhadap penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk 
dll. 
 Ini sistim de Jure. Mobilitas penduduk yang makin 
tinggi tidak disertai dengan kesadaran melaporkan peristiwa pindah, datang, 
perubahan alamat dan tempat tinggal, seperti yang diwajibkan UU. Penduduk 
enggan 
mengganti KTP di tempat tinggal asal dengan berbagai alasan dan belum terdaftar 
di tempat tingggal baru. Kalau azas de 
Jure diterapkan (dengan diterbitkannya KTP) dia akan kehilangan hak memilih 
di tempat tinggal baru, atau untuk dapat memilih dia harus kembali ketempat 
asalnya.  Contoh yang paling 
mutakhir adalah masalah  Katon 
Bagaskara yang kehilangan hak pilihnya (Kompas Jumat 9 April). Nama Katon tidak 
ada dalam DPT di Kemang tempat dia tinggal saat pemilu, tetapi juga tidak ada 
di 
rumahnya di Sinabung yang kini di kontrakkan sejak empat tahun lalu. Warga di 
sekitarnya tidak pernah didatangi petugas dan didaftar sebagai pemilih. Katon 
juga tidak menemukan namanya dalam DPT di Sinabung. Kesimpulannya, nama Katon 
mungkin sudah dihapus dalam daftar karena melebihi waktu satu tahun sejak dia 
tidak lagi tinggal di Sinabung (ketentuan dalam UU 2006). Katanya pula dalam 
Pemilu 2004, Katon yang waktu itu tinggal di Sinabung didatangi  petugas dan 
didaftarkan sebagai pemilih 
(ini azas de facto). Pada Pemilu 2004 
dipakai gabungan azas de Jure dan de 
Facto sehingga dapat meminimalkan jumlah penduduk yang kehilangan hak pilih. 
 
  
 Contoh-contoh penduduk 
yang tidak diakui dalam azas de Jure, 
antara lain para pekerja musiman, pemilik rumah yang dikontrakkan dan tinggal 
di 
tempat lain, mahasiswa yang belajar di tempat lain bukan tempat tinggal asal, 
pensiunan yang menunggui cucunya di tempat lain tidak mau melepas KTP karena 
takut kehilangan hak pension dll. Dari pengalaman pemilu 2009 ini. agaknya 
sistim administrasi penduduk yang menerapkan azas de Jure belum bisa 
diterapkan. UU 
Administrasi Kependudukan baru disahkan tahun 2006 dan diatur dengan PP 37 
tahun 
2007. Waktu yang sangat singkat untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat 
dan 
mengingatkan calon pemilih (penduduk usia 17 tahun keatas) bahwa melaporkan 
status kependudukan itu perlu untuk mendapatkan hak pilih. 
 
  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN INDIKASI PENGGELEMBUNGAN JUMLAH 
PEMILIH.  
DP4 dari administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya mencakup 
seluruh penduduk potensial sebagai pemilih diserahkan ke KPU untuk 
dimutakhirkan. Sistim pemutakhiran data potensial pemilih (DP4) menjadi daftar 
pemilih sementara (DPS) di lapangan kelihatannya beragam dan tidak ada standar 
yang baku tergantung inisiatif para ketua RT. Ada yang mendatangi rumah tangga 
secara langsung, namun banyak pula penduduk yang merasa tidak pernah di datangi 
untuk pendataan calon pemilih, meskipun ada yang dinamakan Daftar Pemilih 
Tambahan.  Menggelembungnya jumlah 
pemilih menjadi 171 juta (data demografi hanya sebanyak 161 juta tahun 2009) 
kemungkinan besar disebabkan karena duplikasi nama dan alamat pemilih yang sama 
tetapi dengan NIK yang berbeda, meskipun hanya berbeda satu angka saja dari 16 
digit NIK. Ini berakibat pada membengkaknya jumlah pemilih, yang konon sampai 
10 
juta orang.  
  
MENGAMANKAN PILPRES 2009. 
Belajar dari pengalaman 9 April, pemutakhiran data potensial 
pemilih menjadi DPS dan kemudian DPT harusnya menerapkan gabungan azas de Jure 
dan de Facto. Tiada jalan lain kecuali 
mengadakan penyisiran ke rumah tangga, bangunan lain yang dihuni, penghuni liar 
dll agar tidak ada lagi orang yang terabaikan hak pilihnya. Dilain pihak 
penduduk yang mengalami perubahan tempat tinggal, alamat dll harus ikut aktif 
melaporkan status kependudukannya agar tidak kehilangan hak pilih. 
 
  
Jakarta, 12 April 2009.
 
 
=====================================
Prof Sri 
Moertiningsih Adioetomo SE MA PhD
Research Associate 
Demographic 
Institute Faculty of Economics
University of Indonesia
Bldg A Floor 2/3 
Depok Campus
Depok 16424 Indonesia
Phone: 62 21 787 2922; Fax 62 21 787 
2909
=======================================
Home:
Jl Bendi Raya B 5 
Kav 75-76 Tanah Kusir
Jakarta, Indonesia
Ph 62 21 7250355; Fax 62 21 
7239657
email: toen...@indo.net.id
Jakarta 12240, 
Indonesia 
=======================================

  ----- 









    
    










      

Kirim email ke