akhirnya nongol juga Bung Dendi hehhe ditunggu nigh sekarang KOmentar Bung
ANis heheh

Bung Dendi, saya kira justru disini pentingnya landasan Ideology, sehingga
kebijaknnya memiliki dasar Gagasan yang kuat...sebagai contoh (CMIIW) bahwa
pendidikan itu penting dan hak semua orang (khusunya warga negaranya
sendiri) ini diterjemahkan berbeda oleh negara AS dan Skandinavia seperti
norway, sweden, dan Finland...

 Di AS pendidikan Perguruna Tinggi bayar (meski dimiliki negara), tapi agak
setiap oarng yang memenuhi syarat bisa kuliah dimanapun (bukan hambatan
finansial), maka negara memberikan pinjaman untuk kalangan yang
memerlukannya dengan cicilan murah. Kalau tidak salah (CMIIW) barrack obama
pun baru baru ini saja melunasi cicilan pinjaman buat kuliah dia...

Sedangkan di negara2 skandinavia, mungkin lebih mendasar lagi, PTN (yang
dimiliki negara), karena menganggap pendidikana dalah hak semua orang
digratiskan keapda selutruh warga dunia..bahkan untuk keals yang programnya
bukan bahasa dia sendiri...(meskipun ini mungkin dipngearuhi oleh
kepentingan nasional dia yang jumlah penduduknya banyak sehingga dengan
datangnya pelajar "terbaik" dari berbagai penjuru dunia, mereka juga sedikit
banyak diuntungkan sebagai efek domino kehadiran pelajar dunia ini)
Mungkin bung Adi yang sedang di Norway bisa berbagi info


Nah saya rasa, dengan landasan Ideology yang kokoh, siapapu  presidentnya di
Indonesia ketika menerbitkan kebijakan, dia tidak akan cuci tangan seperti
mantan presiden RI yang dulu melakukan privatsiasi BUMN dengan berkelit
bahwa kebijakan tersebut disetujui DPR (ini sangat lucu buat saya)..

Sebab, sependek pengetahuan saya, model buang badan atas kebijakan
privatisasi ini tidak disesali oleh Margaret Tatcher dan Ronal reagen karena
dibelakang mereka memang banyak disupply analisis sebelum melakukan
kebijakan privatisasi di UK dan AS, sekira akhir 70-an atau awal
80-an...meskipun beberapa privatisasi juga dinilai gagal oleh sebagain
kalangan...

Pada 28 Mei 2009 15:47, dendi ramdani <dendiramd...@yahoo.com> menulis:

>
>
> Karena udah disebut sama Kang Sulis, jadi enggak enak nih...
>
> Ada dua point yng diutarakan Mas Drajat diemail yg diforward Sulis. Pertama
> tentang bunga yang tinggi, dan fee yg besar untuk underwriter penerbitan
> surat utang di New York. Kedua, keputusan berutang dengan menerbitkan surat
> utang. Point yang kedua saya tidak akan komentari dulu disini.
>
> Komentar saya untuk poin yang pertama. Ada penjelasan kenapa bunga surat
> utang (obligasi) pemerintah jauh lebih tinggi dibandingkan surat utang
> pemerintah AS. Ini karena country risk negara Indonesia jauh lebih besar
> dari negara AS atau negara maju lainnya. Country risk ini berkaitan dengan
> semua hal yang mengarah pada kemampuan pemerintah Indonesia membayar utang
> dan bunganya. Jadi untuk mengkompensasi resiko yang tinggi, maka bunga
> sebagai imbalan harus juga tinggi. Bisa saja pemerintah menawarkan bunga
> sama dengan surat utang pemerintah AS, katakanlah 2%. Tapi, dampaknya adalah
> harga obligasi itu akan turun. Misalnya harga obligasinya tertulis 1 milyar
> dolar, karena permintaan rendah, maka harga turun. Pada akhirnya, penurunan
> harga obligasi akan sebesar jumlah untuk mengkompensasi bunga yang rendah
> tadi (2%). Jadi, tingkat bunga surat obligasi yang tinggi adalah hasil
> valuasi pihak-pihak yang berminat terhadap obligasi pemerintah RI.
>
> Ini penjelasan rasionalnya. Bukan stigmasasi (negatif) neolib... atau
> apalah... neolib ini bukan ideologi setan.... yang jelas-jelas setan itu ya
> koruptor... atau semacam orang pembuat kasus Lapindo atau perusak hutan yang
> harus di perangi. Sayangnya, banyak orang enggak tahu apa neolib, tapi
> dipelintir sehingga dia bagaikan setan yang menakutkan.
>
> Kalau diperhatikan semua ideologi, baik liberalisme (istilah neoliberal
> sebetulnya enggak ada dalam literature ekonomi politik, tapi dia lahir
> sebagai istilah yang digunakan para aktivis anti globalisasi), maupun
> sosialisme, komunisme sekalipun mempunyai tujuan yang mulia yaitu
> meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemakmuran dan pemerataan. Cuma, mereka
> punya cara yang berbeda-beda, ada yg pakai sistem komando atau ada yang
> percaya sistem mekanisme pasar. Kalau ada yang salah, misalnya, dari
> ideologi komunis, itu adalah salah pemimpinnya yang yang kemudian jadi kurup
> dan diktator. Tapi, memang ideologi yang kemudian diturunkan menjadi sistem
> ekonomi-politik, kadang membuat rentan pemimpin atau orang-orangnya
> menyalahgunakan kekuasaan, seperti pada sistem komunis macam Cuba atau Korea
> Utara atau Uni Sovyet dulu.
>
> Nah, masalah sistem apa yang terbaik saya udah tulis perkembangan terakhir
> di note di facebook saya. Saya tidak bicara ideologi, karena ini sangat
> normatif dan abstrak, juga tidak bicara sistem ekonomi politik secara
> langsung karena sangat luas, tapi akan lebih jelas jika kita bicara
> kebijakan.
>
> dendi
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --- On *Thu, 5/28/09, Sulistiono Kertawacana <
> sulistiono.kertawac...@alumni.ui.ac.id>* wrote:
>
>
> From: Sulistiono Kertawacana <sulistiono.kertawac...@alumni.ui.ac.id>
> Subject: Re: [PPIBelgia] Fwd: [jurnalisme] Contoh PRAKTIK Neolib era SBY
> (kita dijadikan bangsa bebek)
> To: PPIBelgia@yahoogroups.com
> Date: Thursday, May 28, 2009, 11:18 AM
>
>  Tong jadi kampanye terselubung neh hehehe..mana yg kelompok mendukung tag
> line lainnya hehhe ditunbggu nigh komentar BUng Dendi dan Bung Anis hehe
>
> Kind regards,
> Sulistiono Kertawacana
> http://sulistionoke rtawacana. blogspot. com/ 
> <http://sulistionokertawacana.blogspot.com/>
>
>
>
>  
>



-- 
Best regards,
Sulistiono Kertawacana
http://sulistionokertawacana.blogspot.com/

Kirim email ke