Sudah sepantasnya sejarah dibeberkan kepada publik, biar tidak terjadi seperti jaman orde baru.
Saya kira semua pihak berhak berbicara dengan data, bukti dan fakta yang ada.
JK pun tidak akan sembarang bicara di depan publik kalo tidak memiliki fakta yang kuat. Karena salah sedikit, beliau akan membuat BLUNDER yang luar biasa.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
Semoga Indonesia menjadi bangsa yang semakin baik. Aamiinn...
 
Salam,
IChal





From: Sulistiono Kertawacana <sulistiono.kertawac...@alumni.ui.ac.id>
Sent: Sunday, June 14, 2009 11:41:43 AM
Subject: [PPIBelgia] Rocky Gerung: JK Tak Langgar Etika

 
14/06/2009 - 15:56
Rocky Gerung: JK Tak Langgar Etika
Djibril Muhammad

Rocky Gerung

INILAH.COM, Jakarta - Tim SBY-Boediono menganggap pernyataan calon presiden nomor 3 Jusuf Kalla yang mengklaim berjasa atas perdamaian di Aceh melanggar etika pemerintahan. Namun, pakar filsafat politik Universitas Indonesia Rocky Gerung mencoba melihatnya secara kontekstual dan menganggap pernyataan JK bukan dalam kapasitasnya sebagai Wapres.

"Yang sekarang berbicara JK bukan sebagai wapres tapi capres. SBY sebagai capres. Jadi harus proporsional menempatinya. Jadi debat sekarang ini adalah debat antarcapres, " jelas Rocky saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (14/6).

Menurut Pendiri Setara Institute ini, posisi antara SBY dengan JK saat ini adalah dua aktor politik dan bukan lagi presiden dan wapres. Sehingga, jika Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Bara Hasibuan, mengatakan JK melanggar etika bernegara, menurutnya harus dilihat secara kontekstual.

“Kalau Bara ingin memberi konteks pemerintahan, sekarang tidak ada pemerintahan. Sekarang pemerintahannya demisioner. Sekarang tidak ada yang memerintah. Mudah-mudahan Saudara Bara bisa memahami kenyataan politik dan tidak mencampuradukkan posisi keduanya di pemerintahan dengan posisi sebagai capres,” paparnya.

Yang dipersoalkan keduanya mengenai perdamaian RI dan GAM, kata Rocky, adalah sesuatu yang menjadi fakta internasional. Hal itu terangkum dalam dokumen dan catatan publik mengenai peran SBY dan JK. Saat itu, jelasnya, JK memang terlihat lebih aktif menjalankan proses perdamaian di Aceh.

"Walaupun JK merendah diutus oleh negara mewakili pemerintahan Indonesia. Namun itu bahasa diplomasi dalam sistem presidensial. Jadi, kalau misalnya Presiden SBY bicara soal bisnis keluarga, tentu juga tidak etis. Karena pasti JK tersinggung. Kalau JK mengklaim sukses di Aceh, karena itu juga merupakan bagian kesuksesannya, " jelasnya.

Pada kampanye dialogis di Banda Aceh, Sabtu (13/6), walaupun tidak menyebut nama, JK menggambarkan penolakan presiden untuk menandatangani setiap masalah yang dirundingkan dalam perjanjian damai Helsinki. JK juga mengatakan, SBY hanya manggut-manggut setiap dilaporkan perkembangan proses perdamaian Aceh. [jib/nuz]

-- 
Kind regards,
Sulistiono Kertawacana
http://sulistionoke rtawacana. blogspot. com/



 

    

Kirim email ke