Mencegah militerisme pertama-tama memang perlu dilakukan dari lingkungan militer sendiri. Bila dalam lingkungan militer sendiri malahan cenderung mengabadikan kemiliterannya, maka sebenarnya militerisme itu memang sengaja diabadikan lewat keluarga militer. Ada banyak contoh mantan militer yang mengidap mental militeristis melebihi mereka yang masih aktif. Lihat dan cek sendiri, para mantan militer di sekitar anda, apakah mereka masih hidup bagai militer atau tidak. Bahkan yang sudah jompo pun pernah saya temui, masih berlagak jagoan di depan publik. Bahkan ketika itu, seorang intelektual dan ilmuwan dicaci maki di tengah-tengah seminar nasional oleh seorang mantan itu.
Oleh karena itu, saya kira pantas didukung ide pengurangan dikotomi sipil-militer yang perlu dimulai dari kalangan militer sendiri. Silahkan baca artikel di bawah ini. Tangkisan Letug --------------- Hapuskan Dikotomi Capres Sipil-Militer Oleh Maria Magdalena Bhoernomo http://www.suarakarya.com/ Agaknya cukup wajar jika belakangan ini muncul dikotomi sipil-militer berkaitan dengan tampilnya nama Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon presiden (capres). Ini terjadi karena keduanya merupakan figur-figur militer generasi pasca Soeharto, yang nota bene adalah anak buah pemimpin Orde Baru tersebut. Meski demikian, semua pihak layak belajar bersikap ksatria, menghadapi persaingan sipil-militer dalam pemilihan presiden, 5 Juli mendatang. Sikap yang menjurus pada stigmasisasi, khususnya terhadap capres tertentu (yang berstatus sebagai jenderal purnawirawan) selayaknya tidak perlu didukung. Dengan demikian, semua pihak selayaknya bisa berpikir jernih dalam menentukan pilihannya. Perkara memilih capres sipil atau "militer" menjadi urusan pribadi masing-masing warga negara yang punya hak pilih. Setiap kali muncul figur militer di panggung politik, di mana pun, memang selalu mengundang kecemasan bagi pihak sipil. Kecemasan ini tak bisa dibantah mengingat secara empiris, kepala pemerintahan yang terdiri dari figur-figur militer, di banyak negara, cenderung represif terhadap hak-hak asasi manusia (sipil). Terlalu banyak, jika menyebutnya satu per satu. Masih hangat dalam ingatan kita, betapa selama Orde Baru pimpinan Soeharto begitu represif, sehingga muncul rumor bahwa gaya batuknya seluruh kepala desa di Indonesia bisa didengar oleh presiden. Apalagi, gaya batuknya para camat, para bupati, gubernur dan menteri-menteri. Dalam hal ini, semua pejabat di pemerintahan tidak ada yang berani "tampil beda", karena keseragaman dalam semua hal diwajibkan. Warga Sipil Banyak orang masih sering keliru memandang seorang tentara, dengan pangkat apa pun, jika sudah pensiun, tetap saja dipandang sebagai tentara, bukan warga sipil alias bukan militer lagi. Kekeliruan ini, perlu dikoreksi. Sebab, kekeliruan demikian, di Indonesia, agaknya justru cenderung dilestarikan oleh "keluarga militer". Misalnya, jika seorang jenderal yang sudah purnawirawan bertemu dengan anak buahnya maka anak buahnya akan tetap memanggilnya sebagai "jenderal". Untuk mengoreksi kekeliruan tersebut, selayaknya dipelopori oleh pihak militer secara resmi. Dalam hal ini, pemimpin militer perlu menggelar semacam konferensi pers khusus untuk menegaskan bahwa tentara yang sudah pensiun sama saja dengan warga sipil alias tidak punya peranan apa pun di dalam kemiliteran lagi. Dengan adanya koreksi tersebut, maka dikotomi sipil-militer di seputar pemilihan presiden 5 Juli mendatang tentu tidak akan meruncing. Sebab, jika dikotomi sipil-militer sampai dibiarkan meruncing, justru akan merugikan semua pihak, karena ujung-ujungnya akan menggiring militer untuk berhadapan dengan rakyat (warga sipil) yang sangat riskan. Jangan sampai terjadi, militer dan sipil bermusuhan di seputar proses pemilihan presiden. Jika semua pihak (warga negara) sudah sama-sama tahu, betapa semua capres adalah warga sipil, maka pemilihan presiden tentu akan berlangsung adil dan damai. Dalam hal ini, militer aktif yang tidak ikut memilih tidak akan ikut berkampanye secara terbuka maupun secara diam-diam. Rakyat akan bebas memilih, tanpa rasa cemas akibat suasana intimidatif. Harus dicermati, betapa suasana intimidatif bisa muncul, manakala dikotomi sipil-militer dibiarkan meruncing. Misalnya, rakyat di pedesaan, khususnya di daerah rawan konflik, akan takut untuk tidak memilih capres tertentu yang dikategorikan sebagai bagian dari militer. Suasana intimidatif yang paling konyol, tapi bisa saja muncul di seputar pemilihan presiden nanti, adalah yang berupa maraknya rumor politik yang cenderung melecehkan dan menyudutkan militer. Misalnya, maraknya rumor politik bahwa "Jika Wiranto atau Susilo Bambang Yudhoyono kalah maka tentara akan mengamuk." Dengan demikian, predikat sebagai warga sipil, bagi capres yang berstatus jenderal purnawirawan, selayaknya segera disosialisasikan seluas-luasnya, dan keluarga militer bisa menjadi pelopornya. Tegaskan saja bahwa siapa pun yang duduk sebagai capres adalah warga sipil, bukan militer. Dan, militer akan tetap bersama rakyat menerima hasil pemilihan presiden, tak peduli siapa yang terpilih menjadi presiden nanti. Dukung Mendukung Menurut aturan yang berlaku, bahwa semua anggota militer tidak ikut memilih, selayaknya juga diikuti dengan sikap tegas pihak militer untuk menjaga netralitasnya. Dalam hal ini, di semua level, militer harus menarik garis tegas untuk tidak terlibat dalam perkara dukung-mendukung terhadap capres tertentu, khususnya yang berstatus jenderal purnawirawan. Memang, rasanya sangat sulit jika pihak militer tidak mendukung capres yang berasal dari militer. Namun, demi tuntutan demokratisasi, hal ini harus diusahakan secara serius. Misalnya, militer tidak menggelar acara-acara tertentu yang dapat diterjemahkan sebagai acara bernuansa politis untuk mendukung capres tertentu. Dalam hal ini, acara silaturahmi atau reuni bagi mantan jenderal atau mantan panglima yang kerapkali diselenggarakan oleh sebuah angkatan, jika dilaksanakan menjelang pemilihan presiden nanti, dapat dianggap sebagai bentuk kampanye terselubung atau bentuk dukungan politik terhadap capres bertatus jenderal purnawirawan. Dengan tidak melakukan dukung mendukung terhadap capres tertentu, maka hal itu dapat dianggap sebagai prestasi politik bagi militer di era reformasi ini. Sejarah pun akan mencatat, betapa reformasi di tubuh militer ternyata bukan omong kosong, manakala militer benar-benar netral dalam pemilihan presiden yang diikuti oleh capres bertatus jenderal purnawirawan. Dan, siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, jika militer netral, maka akan melegakan semua pihak. Dan sebaliknya, jika sampai militer terlibat dukung-mendukung capres tertentu, dan ternyata yang menang adalah capres berstatus jenderal purnawirawan, maka sudah tentu akan ada pihak yang menggugatnya. Dalam hal ini, pihak sipil akan merasa dikalahkan oleh militer, sehingga bisa saja bersikap apriori atau bahkan antipati terhadap segala kebijakan yang berkaitan dengan kemiliteran. Pada ujung-ujungnya, tentu akan runyam, jika sipil bersikap antipati terhadap militer, gara-gara militer tidak netral dalam pemilihan presiden. Hajat Nasional Pemilihan presiden, harus dipandang sebagai hajat nasional, dan demi kepentingan bangsa menuju era demokratisasi, di mana supremasi sipil menjadi idaman. Untuk itulah, pihak militer dituntut untuk bersikap netral. Dan, jika benar-benar bisa netral, maka akan menjadi kredit point bagi pemimpin militer kini untuk menyongsong masa depannya (masa pensiun). Misalnya, jika militer bersikap netral pada pemilihan presiden 5 Juli mendatang, maka pimpinannya akan dihormati sebagai tokoh pendukung demokratisasi, yang jika kelak kemudian tampil menjadi capres maka akan mendapat respon positif seluas-luasnya dari pihak sipil (rakyat). Sebaliknya, jika militer tidak netral dalam pemilihan presiden 5 Juli mendatang, maka taruhannya sangat berat bagi masa depan pemimpinnya. Sebab, sejarah akan mencatat setiap sikap dan kebijakan pemimpin militer selama aktif yang bisa dibaca di sepanjang zaman oleh siapa pun. Dan, sejarah tidak bisa diputar ulang. Maka, sikap pragmatis atau prismatis militer terhadap urusan politik sebagai bagian dari hajat nasional tersebut akan menentukan citranya (khususnya citra pribadi pimpinannya) di masa depan. Dalam hal ini, sikap pragmatis maupun prismatis bagi militer terhadap kepentingan politik akan sama-sama berbuntut panjang bagi pemimpinnya. Dengan demikian, bersikap netral secara politis di masa kini, selayaknya merupakan harga mati bagi militer, khususnya para pemimpinnya yang suatu saat nanti pasti akan bertatus sebagai purnawirawan dan sangat mungkin tampil sebagai elite politik sebagaimana Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono sekarang. Siapa pun mantan panglima militer, pasti akan sangat bangga jika mendapat citra sebagai tokoh reformis, karena kosakata reformis akan selalu enak dibaca dan mudah dijual di segala zaman! *** (Penulis adalah seorang budayawan dan sastrawan, tinggal di Kudus, Jateng). __________________________________ Do you Yahoo!? SBC Yahoo! - Internet access at a great low price. http://promo.yahoo.com/sbc/ ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
