Reformasi yang Manusiawi - Memetik Pelajaran dari Pengalaman India http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/14/opini/1081134.htm
Oleh HS Dillon PERNYATAAN politik pertama Perdana Menteri India yang baru, Manmohan Singh, tatkala mulai menjabat adalah bahwa dia akan menjalankan reformasi yang manusiawi. Dia memang tokoh yang seharusnya paling tahu karena dia jugalah yang dahulu menyusun strategi dan melaksanakan reformasi kebijakan ekonomi dan pembangunan India. Menurut Prof Widjojo Nitisastro, arsitek ekonomi kita, Dr Manmohan Singh telah mengunjungi Jakarta berulang kali untuk mempelajari keberhasilan "deregulasi" yang kita jalankan. Memang, dia seharusnya sudah lebih mengerti, bukankah dia terpilih sebagai perdana menteri karena, antara lain, penolakan pemilih terhadap Partai Bharatiya Janata (BJP) yang mengaku memperjuangkan rakyat? Ternyata shining India (India yang gemerlapan) yang dijadikan slogan kampanye BJP masih meninggalkan ratusan juta jiwa tetap mendekam dalam kegelapan. Kini, mereka menggapai cahaya yang membawa asa, dengan mendayagunakan lembaga utama demokrasi, pemilihan umum. Cita-cita ingin mereka wujudkan melalui penjalinan aliansi antara semua pencinta anak bangsa. Cara yang ditempuh sungguh elegan, partai- partai kiri tidak ikut berebut kursi kabinet. Akan tetapi, mereka menjanjikan dukungannya selama pemerintah menjalankan amanat menggapai orang kecil yang selama ini terpinggirkan oleh kemajuan yang dibangga-banggakan ke seantero dunia. BAGAIMANA perbandingannya dengan keadaan kita? Kita juga pernah melaksanakan deregulasi, dengan hasil yang lumayan baik. Akan tetapi, deregulasi perbankan yang tidak dibarengi peningkatan kemampuan pengawasan oleh bank sentral jelas turut memberikan sumbangan kepada krisis yang hingga kini masih terus menghadang perjalanan bangsa. Reformasi yang kita lakukan pernah dinyatakan "berhasil" berdasarkan indikator-indikator makro-ekonomi. Namun, adalah merupakan kenyataan bahwa para konglomerat hitam kini malah telah diputihkan BPPN sehingga beban utang konglomerat digeser ke atas pundak rakyat untuk dipikul generasi mendatang. Sementara anak-anak yang diharapkan dapat melunasi utang ini kelak, sebagian besar keluarganya terjerat kemiskinan. Generasi yang sakit-sakitan dan kurang terdidik inilah yang akan terpaksa menanggung beban konglomerat hitam. Sementara itu, desentralisasi yang sedang berjalan menghasilkan penyebaran korupsi yang lebih meluas. Banyaknya anggota DPRD di berbagai daerah yang dituduh-dan di antaranya telah pula dijatuhi hukuman-menunjukkan kecenderungan para pejabat mendahulukan kepentingan mereka sendiri. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang seakan terkoordinasi semasa Soeharto merebak ke seluruh Tanah Air, dengan pelaku yang sudah melupakan hari kiamat. Mereka mengibarkan bendera kedaerahan sembari memerkosa hak rakyatnya sendiri. Lakon para penegak keadilan sungguh memalukan, seakan mereka merupakan penjajah yang mengisap rakyat. Keputusan dalam kasus pelanggaran HAM, mengenai perusakan lingkungan, dan manipulasi BLBI yang dilaksanakan para konglomerat hitam, menafikan rasa keadilan rakyat. Hukum dijadikan dalih untuk melanggengkan penjarahan harta bangsa. Akibat impunity mulai dari Cendana inilah KKN semakin merajalela. APA pula yang kini sedang digambarkan oleh para calon presiden? Banyak janji, tetapi mereka pun ternyata termakan saran-saran para pengamat ekonomi. Mereka, katanya, akan membenahi pelaksanaan hukum yang dapat ikut membantu merangsang investasi. Mereka akan menyusun kebijaksanaan yang "promarket"". Apakah para calon ini mafhum bahwa pasar hanya mengakui mereka yang mempunyai sesuatu yang dapat dijual- belikan? Pasar tidak mengenal kemiskinan! Apakah mereka telah benar- benar berusaha menanggulangi kemiskinan, menyejahterakan rakyat? Dalam platform mereka sulit dicium akan adanya kebijaksanaan konkret yang dapat menanggulangi kemiskinan. Malah terkesan bahwa mereka tidak mampu menemu-kenali akar masalah kemiskinan karena tidak bisa merasakan penderitaan rakyat. Inilah perbedaan utama antara orang yang menyatakan dirinya "pemimpin" pada saat sekarang dan para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta. Kalau pemimpin sudah tidak mempunyai nurani, apa yang dapat dilakukan rakyat guna memperjuangkan haknya? Sekarang rakyat sudah mulai menunjuk gigi. Ini pertanda terbitnya zaman baru. Pesan pemilu legislatif yang disampaikan pemilih jelas dan gamblang, yang tidak membelanya segera ditinggalkan wong cilik. Kejadian ini merupakan berkah dari Tuhan, sebuah tamparan keras guna menyadarkan pemimpin yang zalim. Semua elite politik yang selama ini menganggap bahwa rakyat kecil dapat dibohongi melalui media blitz dan iming-iming rupiah kini mengalami shock berat, menghadapi prospek terpaksa meninggalkan kursi empuk. Kita melihat bahwa pemberantasan korupsi menjadi slogan yang digembar- gemborkan setiap calon. Namun, apakah mereka memahami kemiskinan rakyat melalui perusakan lingkungan, mulai dari pengaplingan hutan sampai ke penggalian pasir melenyapkan pulau? Mengapa mereka semua diam tatkala penanggulangan kemiskinan dikerdilkan menjadi masalah karitas semata? Padahal, akar masalahnya adalah masalah ekonomi- politik, siapa mendapat apa. Cui bono? Sebenarnya Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) pernah mulai menangani semakin merajalelanya kelembagaan ekstraktif dalam seluruh bidang produksi dan konsumsi. Konsepsi merakit tangga keluar dari kemiskinan melalui diskursus-setara dengan warga miskin itu sendiri sudah mulai dikembangkan oleh pakar-pakar bernurani di BKPK. Bersama beberapa aktivis tulen, mereka sudah mulai meyakinkan para penguasa bahwa kita dapat memutus pewarisan kemiskinan dari generasi ke generasi. Namun, badan ini dihilangkan, mungkin karena dinilai terlalu maju oleh kelompok pro-status quo. REKAM jejak>small 0< sementara calon pemimpin yang kurang berpihak hanya dapat dikompensasi dengan kontrak politik untuk menindak koruptor dan mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Dengan perkataan lain, pemilih harus menuntut agar para calon presiden bersumpah akan mengubah paradigma pembangunan pro-modal menjadi yang lebih ditentukan oleh kemampuan dan kebutuhan rakyat. Agar rakyat mendapat haknya, selama tiga minggu mendatang, kita-para warga yang lebih beruntung, yang telah meraih pendidikan dan menikmati kesejahteraan yang lebih besar-harus membawa pesan ini kepada rakyat. Jangan asal percaya janji-janji para calon presiden dan calon wakil presiden, lihatlah dahulu apa saja yang telah mereka lakukan selama ini! Akan tetapi, reformasi yang manusiawi tidak akan terwujud selama text- book para pakar yang dijadikan pedoman. Diperlukan pemikiran menerobos yang mengakar pada realita bangsa. Kalau demikian, bagaimana sebenarnya wujud reformasi yang manusiawi? Keadilan, keseimbangan, dan kewajaran merupakan tiga kata kunci. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat, sementara menjamin tidak terjadinya penindasan oleh sesama. Privatisasi tidak diharamkan, tetapi dilaksanakan secara selektif. Kepentingan jangka panjang bangsa diutamakan daripada keuntungan sesaat pemerintah yang sedang berkuasa. Bukan liberalisasi yang meminggirkan petani kecil yang dipaksakan, tetapi kebijakan untuk menciptakan lapangan permainan yang adil yang diketengahkan. Agar reformasi yang manusiawi itu meningkatkan daya saing bangsa, kita harus mampu merakit pelana guna menjinakkan gelombang globalisasi sehingga turut membawa manfaat bagi rakyat. Teknologi informasi dan komunikasi semestinya diarahkan kepada penanggulangan kemiskinan, dan bukan untuk memperkokoh cengkeraman modal. Pasar tidak dibiarkan menindas keluarga miskin, tetapi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sehingga rakyat menjadi landasan kokoh bagi terbangunnya bangsa yang mempunyai harkat dan martabat. Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, itulah pedoman bagi bangsa yang telah diamanatkan Proklamator. Itulah sebenarnya yang akan diwujudkan melalui reformasi yang manusiawi. HS Dillon Pecinta Bangsa; Kini Menjabat sebagai Executive Director Partnership for Governance Reform ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
