Habibie Siap Diperiksa, Akbar Diminta Mundur * Wiranto: Rp 10 Miliar untuk Pamswakarsa
Jakarta, Bernas "Nyanyian" mantan Kabulog Rahardi Ramlan, tampaknya bikin repot banyak pihak, termasuk mantan Presiden Habibie. Bekas anak emas Soeharto ini, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa Kejaksaan Agung (Kejakgung), sebagai saksi menyangkut dugaan keterlibatannya dalam pencairan dana dana non-budgeter Bulog dengan tersangka mantan Menperindag/Kabulog Rahardi Ramelan. Tapi, secara tegas pihaknya sepakat Ketua DPR/Ketua DPP Partai Golkar Akbar Tandjung segera diperiksa. Kesediaan mantan Presiden Habibie disampaikan orang dekatnya, mantan Menkeh dan HAM Muladi. "Jika Pak Habibie dipanggil oleh Kejaksaan Agung, Insya Allah beliau siap datang, baik untuk memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan," ujar Prof Dr Muladi kepada wartawan, seusai seminar 'Antipornografi' di Habibie Centre, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (18/10) siang. Menurut Muladi, semasa Presiden Habibie menjabat tahun 1999 terjadi krisis multidimensional -- inflasi melambung tinggi, rupiah terpuruk. "Pendeknya indikator-indikator ekonomi sangat buruk," ujarnya. Untuk itu, pemerintah di bawah pimpinan BJ Habibie menggelar Raker antarmenteri-menteri, untuk mencari solusi yang mampu mengatasi krisis ekonomi. Saat itu, disepakati, satu-satunya jalan adalah meminjam dana non-budgeter Bulog sebesar Rp 44 miliar untuk proyek semacam Jaring Pengaman Sosial (JPS). Selanjutnya, ia mengungkapkan, meski Habibie menyetujui penggunaan dana non-budgeter Bulog, namun Presiden tidak tahu menahu tentang pelaksanaan proyek JPS di lapangan. Karenanya, ia sepakat Kejaksaan Agung segera memanggil Akbar Tandjung untuk diperiksa. "Jadi, serahkan saja kepada Kejaksaan Agung. Biar masyarakat yang menilainya," ujarnya. Akbar diminta mundur Terpisah, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki, serta Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PHBI) Hendardi, mendesak Akbar Tandjung segera mengundurkan diri dari jabatannya selaku ketua DPR. Pengunduran diri ini perlu dilakukan, guna memperlancar proses hukum maupun politik terhadap dugaan penyimpangan dana non-budgeter Bulog sebesar Rp 40 miliar. "Akbar Tanjung harus mundur dari jabatannya, karena seorang ketua DPR tidak boleh cacat hukum. Dan, DPR segera membentuk Pansus Buloggate II, guna menyelidiki penyelewengan dana non-budgeter Bulog," tandas Teten kepada pers di Jakarta, Kamis (18/10). Pengakuan mantan Memperindag Rahardi Ramelan di depan tim penyidik Kejakgung, dinilai Teten, merupakan pengakuan di depan hukum. "Sehingga, tidak perlu dibantah lagi kebenaran keterangan itu. Karena ada konsekuensi hukumnya, jika dia berbohong. Walaupun Akbar Tandjung membantah dan telah lupa apakah dana itu diberikan pada yayasan atau yang lainnya, itu sangat tidak argumentatif. Karena itu, Akbar tidak punya alasan lagi," ujar Teten. Desakan serupa dilontarkan Hendardi. Hanya saja dia melalui rilis yang diterima Bernas di Jakarta, menyarankan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengundurkan diri untuk sementara. "Langkah mengundurkan diri sementara ini penting, guna menunjukkan tanggung jawab moralnya, dalam memperlancar proses hukum dan politik yang akan dilakukan terhadapnya," tegas Hendardi. Menurut Hendardi, mundur sementara bukannya tidak mungkin, karena dulu Jakgung M Andi Ghalib pernah mundur ketika dirinya dibelit kasus. "Bila Akbar Tandjung masih tetap menjalankan posisinya sebagai Ketua DPR, sudah dapat dibayangkan akan banyak konflik kepentingan yang akan mewarnai proses hukum dan politik terhadap dirinya," tutur Hendardi. Lebih lanjut, Hendardi juga mengatakan tak sepatutnya Akbar berusaha menutupi kasus dana non-budgeter, dengan menggelar aksi tutup mulut. "Dana non-budgeter Bulog pada hakikatnya adalah milik rakyat, yang penggunaannya harus transparan sebagai cermin adanya akuntabilitas publik," tukasnya. Diskriminatif Ditambahkan Teten, jika DPR menolak pembentukan Pansus Buloggate II, berarti lembaga wakil rakyat itu telah bersikap diskriminatif. Sebab, dulu saat Gus Dur diduga terlibat kasus Buloggate I, mayoritas anggota DPR beramai- ramai menuntut segera dibentuk Pansus. Saat itu pun, kasus juga sudah ditangani pihak kepolisian, bahkan akhirnya Kejakgung juga memutuskan Gus Dur tidak terlibat. "Jika Akbar Tandjung tidak diperlakukan sama dengan Gus Dur, maka akan mengurangi kepercayaan rakyat kepada DPR dan pemerintah. Bahkan, kalau perlu DPR harus melakukan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban pada Akbar Tandjung," tuturnya. Namun, dalam kesempatan ini, Teten mengakui dirinya agak pesimis kasus ini akan tertuntaskan secara hukum. Teten agak ragu, pemerintahan Megawati akan berani menuntaskan masalah ini karena adanya pertimbangan politik. "Kalau itu sampai terjadi, tentu sangat tidak fair. Reformasi hukum hanya semakin jauh dari impian saja," tukasnya. Siap diperiksa Terpisah, mantan Menhankam/Pangab Jenderal (Purn) Wiranto, mengaku siap untuk mengklarifikasi kasus dana non-budgeter Bulog. Menurut Wiranto, dana itu antara lain digunakan untuk pembentukan dan pembinaan pamswakarsa. "Tunggu saja tanggal mainnya," kata Wiranto saat ditanya wartawan, kapan dirinya akan mengklarifikasi pernyataan Rahardi tersebut, usai menemui Ketua MPR Amien Rais di Lantai V Nusantara III Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (18/10). "Dalam penggunaan dana itu, tidak secara langsung oleh pimpinan. Menhankam/Pangab tidak menyalurkan. Ada suatu mekanisme administrasi, dan itu dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya. (bon/dtc/dws) http://www.indomedia.com/bernas/102001/19/UTAMA/19uta4.htm __________________________________ Do you Yahoo!? Yahoo! Mail is new and improved - Check it out! http://promotions.yahoo.com/new_mail ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
