TIGA KEMUNGKINAN DI NUSANTARA
( Oleh : Z. AFIF ) 3. Sentralisasi Politik dan Sistem Komando Militer Atas Sipil SISTEM sentralisme yang dijalankan penguasa NKRI, jelas berpangkal pada politik. Sejak dari awal kemerdekaan, kepala daerah tingkat pro- vinsi diangkat oleh pemerintah pusat di Jakarta. Dengan demikian, gu- bernur layaknya adalah duta atau wakil pemerintah pusat untuk "memimpin" daerah atau provinsi. Yang namanya kedaulatan rakyat se- bagai salah satu isi Pancasila, dalam masalah tersebut hanya aksara bi- su dalam buku. Begitu pula halnya dengan bupati, bukan hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan perse- tujuan Presiden. Selama masa berkuasa Rezim Militer Suharto, hingga masa Presiden Megawati, jabatan Menteri Dalam Negeri tidak terlepas dari cengke- raman militer. Maka tidak perlulah heran, kalau sistem sentralisme ke- kuasaan dalam NKRI telah mengkristal bersama sistem komando mili- terisme Angkatan Darat yang diberi baju Dwifungsi ABRI (kini TNI). Karena ada DPRD hasil "Pemilu", maka digelarkan sandiwara pemili- han gubernur atau bupati di atas panggung pleno DPRD. Namun siapa yang tak tahu, itu hanya perjudian politik semata, yang bandarnya nong- krong di Jakarta. Pusat sudah punya orangnya sendiri. Peristiwa pemba- talan gubernur terpilih Riau kala berkuasaa Suharto, yang merupakan se- orang putera daerah, lalu diangkat seorang jenderal berasal dari Jawa yang pernah bertugas di wilayah Melayu itu, sebuah contoh. Pengang- katan Abdullah Puteh, aktivis Golkar, bekas Ketua KNPI sebagai gu- bernur Aceh, di samping atas kehendak Jakarta sebagai wakilnya, juga diiringi penuh dengan permainan uang (bahkan menurut informasi dari Aceh, tokoh ASNLF - Malik Mahmud pun kebagian rezeki, demi pe- ngamanan melajunya Puteh). Padahal Aceh sudah resmi sebagai "Da- erah Istimewa" yang ditetapkan oleh pemerintah Sukarno. Pemeka- ran Provinsi Riau dengan diresmikannya berdiri Provinsi Kepulauan Riau, dimulai juga dengan rekayasa oleh pihak-pihak yang mengincar kekayaan yang dimiliki kawasan itu, terutama bahan tambang, terma- suk minyak bumi di kepulauan dekat teluk Siam dan hasil lautnya. Yang sangat menarik, tingkah pemerintah pusat NKRI yang sama se- kali tidak peduli utk berorientasi kepada pendapat rakyat di luar fo- rum resmi DPRD. Ini semacam sikap otoriter dan feodalistis. Me- nganggap DPRD sebagai hasil "Pemilu" secara hakiki. Karena itu, yang duduk di DPRD dipastikannya sebagai wakil rakyat. Padahal yang mengajukan nama-nama mereka untuk diangkat sebagai anggota DPRD oleh pemerintah pusat adalah Partai politik yang bersangkutan. Jadi, anggota DPRD sama saja dengan anggota DPR dan MPR adalah wakil partai politik, bukan wakil rakyat. Dan partai-partai yang ambil bagian dalam pemilu, tidak punya program yang menyangkut kepen- tingan dan tuntutan daerah. Bahkan cabang-cabang partai itu di daerah pun hanya menginggih-inggih ndoro saja kepada pusat demi kedudukan- nya, mereka tidak menyediakan program dan memperjuangkan kepen- tingan rakyat di cabangnya. Contoh paling menonjol adalah perlakuan terhadap Aceh. Dihidupkan kembali Kodam Iskandar Muda, tanpa diminta persetujuan rakyat Aceh, melainkan diatasnamakan saja "ke- inginan rakyat Aceh". Ditetapkan Darurat Militer juga begitu. Utusan- utusan rakyat Aceh yang datang ke Jakarta untuk menghadap Presiden Megawati dan Menteri Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dalam u- saha meminta agar tidak diterapkan Darurat Militer di Aceh, malah me- reka ditolak menemui pejabat tinggi NKRI itu. Pengalaman Maluku pun mempertontonkan tidak merakyatnya penguasa Jakarta. Ini dapat dilihat ketika tahun ini muncul lagi kerusuhan di Ambon, utusan pusat yang di- pimpin Mendagri Jenderal Sabarno, dengan gemetar hanya mengadakan pertemuan di lapangan udara dengan pejabat di Ambon, tak berani turun ke lapangan bertemu dengan rakyat. GEJALA lain yang sangat menonjol sebagai akibat sentralisme dalam politik pengembangan atau pemekaran wilayah adalah dalam derajat tertentu meniupkan politik pecah belah etnis. Hal ini sangat jelas dalam pemekaran wilayah Papua Barat, tidak diminta pendapat rakyat dan dibiarkan bentrokan di kalangan etnis di sana ketika dilaksanakan pe- mekaran itu. Setelah ditunda, kemudian tetap dilaksanakan juga akhir- nya dan diangkat seorang Jenderal Marinir sebagai gubernurnya yang merupakan duta pemerintah pusat. Ini menunjukkan politik dwifungsi TNI masih dikukuhkan. Pemekaran wilayah-wilayah tidak lepas dari kepentingan militer dan militerisme. Dengan didirikannya provinsi baru berarti komando wi- layah militer juga bertambah.Dengan diadakannya provinsi baru berarti ada syarat menambah lagi Kodam atau paling tidak satu ko- mando resimen tambahan di sana.Dengan pemekaran wilayah kabu- paten berarti bertambah pula komando distrik militer (Kodim). Pe- mekaran kecamatan berakibat bertambah komando rayon militer (Koramil). Pemekaran desa akan menambah Babinsa. Jadi yang je- las diuntungkan oleh politik pemekaran wilayah adalah militer. Tin- dakan pemekaran biasanya diawali dengan tuntutan oleh sekelompok elit tertentu di daerah yang bersangkutan yang dikendalikan oleh elit pusat.Gerakan pemekaran itu merupakan rekayasa mliter demi kepen- tingan militer, khususnya Angkatan Darat. Keputusan pelaksanaan pe- mekaran tampak selalu tergesa-gesa. Sangat menonjol sekarang ini, di bawah Rezim Megawati. Sebagai contoh pembentukan Provinsi Papua Barat, gubernur yang diangkat merupakan pejabat sementara. Begitu pula jabatan untuk Kapolda (Kepala Polisi Daerah) belum disiapkan orangnya. Kebijakan penguasa NKRI penuh dengan gaya formalisme yang bersifat otoriter dan feodalistis. Sistem komando militer itu merupakan warisan dari sistem Jawa Ho- kokai Jepang, yang dibentuk setelah dibubarkannya Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang dipimpin oleh Sukarno dan Hatta. Jepang tidak suka kepada Putera karena badan itu berkegiatan bagi kepentingan rakyat se-Nusantara, dan Jepang sedang mengalami kekalahan terus- menerus di medan perang Pasifik. Jawa Hokokai merupakan organi- sasi yang dikendalikan militer Jepang hingga ke tingkat rukun warga untuk mengontrol rakyat dalam menghadapi kemungkinan serangan Sekutu. (Bob Hering, SOEKARNO Bapak Indonesia Merdeka, Hasta Mitra, 2003). Kodim, Koramil dan Babinsa merupakan hasil cetakan dari Hokokai. Jejajaran komando TNI-AD itu dibentuk se- jak masa pelaksanaan SOB (Keadaan Darurat Perang). Tujuannya juga sama dengan Hokokai, untuk mengontrol rakyat. Dengan badan- badan komando itu, dipaksa pemerintahan sipil mengikutsertakan mi- liter dalam setiap rapat pemerintahan setingkatnya untuk turut menen- tukan pengambilan sesuatu keputusan pemerintahan sipil dalam wilayah komandonya. Dan forum itu sudah bersifat suatu badan hukum peme- rintahan yang bernama Muspida. Padahal tentara adalah aparat negara untuk tugas pertahanan menghadapi musuh dari luar, sedangkan pe- ngamanan dalam negeri merupakan tugas polisi. Tetapi dalam praktek, tugas polisi dibayangi atau diambilalihkan oleh militer.Ini merupakan sa- lah satu ciri kerancuan sistem negara NKRI. Kerancuan itu berpangkal dari perebutan rezeki. SITUASI yang rancu dalam bidang kekuasaan NKRI inilah yang me- nyebabkan perkembangannya tidak stabil bahkan amburadul. Dan ke- amburadulan ini sudah merupakan penyakit kronis. Kekuasaan Orde Baru Militer yang otoriter , antidemokrasi dan feodalis, pengaruh buruk- nya masih kuat hingga sekarang. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan NKRI dalam waktu lama ke depan tidak mampu melahirkan seorang pemimpin yang mengayomi rakyat .Yang berkembang adalah tumbuhnya birokrat elit yang me- ngejar kekuasaan bagi dirinya atau kelompoknya. Maka praktek po- litik busuk tak ada yang membasminya. Ketidakadilan yang menimpa rakyat juga tidak ada pembelanya. Hukum menjadi alat pelindung penguasa. Maka ketidakpuasan massa, pergolakan etnis baik secara sporadis, maupun permanen dan pemberontakan tak terhindarkan. Munculnya yang disebut separatis adalah bersumber dari sistem sen- tralisme yang dipelihara oleh Rezim Pusat di Jakarta. Dengan keadaan tersebut, rakyat di Nusantara akan menghadapi pers- pektif dalam tiga kemungkinan yang akan muncul. Pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang yang pada per- mukaannya tampak di tangan kekuasaan sipil, tetapi secara hakikat dikendalikan di belakang layar oleh TNI-Angkatan Darat; atau kem- bali berkuasa rezim model Orde Baru seri kedua, yang lebih "lunak". Perkembangannya terus dalam pergolakan. Suasana inilah yang di- harapkan militer, khususnya Angkatan Darat. Bahkan mereka dapat menciptakan pergolakan dengan pelbagai rekayasa, sehingga badan komando yang sudah meluas dapat berdominasi atas sipil. Kedua, timbul hasrat (terutama dari luar Jawa) dari kalangan kelas menengah, kalangan bangsawan dan intelektual yang mandiri untuk mengubah NKRI menjadi negara federalis. Kondisi Nusantara yang secara geografis terdiri dari negeri kepulauan, pelbagai etnis dengan budaya dan adat-istiadat yang berbeda, serta mewarisi sejarah per- kembangannya yang juga berbeda, memiliki kekayaan alamnya sen- diri, merupakan dasar ideologi untuk pembinaan negara federalis. Ketiga, ditindas oleh politik sentralisme, ketidakadilan sosial , ketidak- adilan hukum, diskriminasi etnis baik melalui pelaksanaan transmigrasi atau cara lain, pemerasan hasil-hasil daerah, ketimpangan pelaksanaan politik pembangunan, pembiaran keterbelakangan daerah menjadi sumber dan pupuk penumbuh yang dicap "separatisme". Keadaan itu dapat membangkitkan pergolakan-pergolakan yang akan menuju ke terpulihkannya kembali negara-negara Nusantara seperti sebelum di bawah Hindia Belanda. Melahirkan wajah Nusantara warisan sejarah dalam bentuk baru. Berdirinya negara-negara baru yang berdaulat. Kemungkinan-kemukinan ini, jika dilihat dari hukum-hukum kontra- diksi dan perkembangan masyarakat bukan sesuatu yang mustahil dan aneh. Apalagi bila kesadaran menyatukan visi dan misi antar etnis tumbuh dan berkembang, yang sekarang memang sudah ber- benih. MELIHAT GELAGAT, isi kampanye Capres/Cawapres mengam- bang, program hanya dalam hura-hura lamis bibir dan tidak ada yang hakiki menurut kepentingan dan tuntutan rakyat yang didendangkan mereka. Tak satu pun dari mereka dapat diharapkan sebagai negara- wan, kecuali sebagai penjudi dalam perebutan kekuasaan politik. Pasangan-pasangan terjadi sebagai wujud oportunisme demi kekua- saan. Tak satu pun memantulkan bayangan seorang pemimpin tingkat se-Nusantara, kecuali untuk kelompok,wilayah atau golongan tertentu saja. Karena itu, jalan rakyat bagi kesejahteraan hidupnya masih pan- jang dan itu tergantung pada kekuatannya sendiri untuk menciptakannya. ____________ 4 Juli 2004. (Selesai). ( Maaf ralat : judul kecil no.3 "Sentralisme Investasi " dalam "Tiga Kemungkinan Di Nusantara" yang lalu seharusnya masuk dalam judul no 2 " Sentralisme Pembangunan di Jawa". Terima kasih. ) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
