----- Original Message ----- From: [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Friday, July 16, 2004 3:46 AM Subject: Re: [cari] CATATAN SEORANG KLAYABAN: MEMBACA SEJARAH
Kusni: Bagaimana sikap kita? Kita anak bangsa dan negeri ini dalam membaca, khususnya membaca dan menulis sejarah? â.. Tentu saja saya bisa mengambil sangat banyak contoh, bahkan melalui berbagai milis pun sangat banyak contoh hidup. Salah satu adalah cuplikan tulisan berikut yang ketika mengomentar artikel R. William Liddle, mengatakan: "Sukarno, sudah berusaha memihak rakyatnya ketika PKI menjadi partai terbesar dan menguasai parlemen" [milis [EMAIL PROTECTED], 14 Juli 2004]. Saya bertanya: Apakah benar, dalam artian sesuai kenyataan bahwa PKI pada zaman Pemerintahan Soekarno menguasai parlemen? Jika benar demikian, mengapa D.N.Aidit dan Nyoto hanya jadi "menteri pupuk bawang" jika menggunakan istilah D.N.Aidit sendiri? Jika benar, mengapa di DPRD Klaten, sekalipun PKI memenangkan pemilu di semua kecamatan,kecuali di satu kecamatan dimenangkan oleh PNI, jumlah anggota DPR Daerah di kabupaten tersebut [pada masa Soekarno] tetap tidak mayoritas? Bagaimana menjelaskan keterangan Prof. Utrecht alm. bahwa pada tahun 1960-an, tentara sudah menguasai 60% kekuasaan? Legowo: Anggapan PKI pada tahun 60-an itu âkuat,â bahkan bisa âmenguasai parlemen,â malahan BK dianggap âikut PKI,â dsb, itu cukup meluas. Barusan saya lihat lagi data anggota parlemen/DPR-GR s/d Juli 1960 dalam buku "Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin," karangan Herbert Feith, Pustaka Sinar Harapan 1995 (hal 57). Berapa anggota parlemen dari PKI? Cuma 30 orang dari total 283 orang.. Malahan anggota parlemen dari militer dan polisi lebih banyak, total 34 orang. Memang benar ada anggota parlemen / DPR-GR pada tahun 60-an itu yang mewakili buruh (26 orang), tani (25 orang), dsb. Tentu ada diantara mereka yang anggota ormas buruh dan tani yang berinduk pada PKI yaitu Sobsi dan BTI. Sebagian lagi berinduk pada PNI, Masyumi atau NU. Mereka wakil kaum buruh dan kaum tani. Bukan wakil PKI. Kusni: Tentang "partai terbesar". Apa yang dimaksudkan dalam jumlah anggota atau pengaruh politik? Bisakah misalnya penulis mempertanggungjawabkan keterangannya dengan perbandingan angka? Kalau tidak, apakah ini bukan ujud dari subyektivisme dan kurang cermat membaca atau membaca secara sambil lalu sehingga jangankan makna, data pun tidak tertangkap olehnya? Legowo: Tentang ini juga banyak salah tafsir. Pada Pemilu Daerah 1957 PKI memang sudah jadi partai terbesar di Jawa. Sekali lagi, di Jawa. Bukan di Indonesia! Itupun pemilih PKI di Jawa hanya 30%. Seperti kita tahu penduduk Indonesia itu hanya 50% yang tinggal di Jawa. Separohnya lagi di luar Jawa. Parpol yang dalam Pemilu-55 pemilihnya cukup merata itu cuma Masyumi. Separoh pemilih Masyumi hidup di Jawa dan separohnya lagi di luar Jawa. Pemilih PKI itu 85% hidup di Jawa. Di luar Jawa, pemilih PKI sedikit sekali. Jadi seandainya Pemilu Daerah 1957 bisa diadakan di seluruh Indonesia, PKI TETAP BUKAN PARPOL TERBESAR. Tetap saja parpol yang terbesar itu PNI, dan kedua Masyumi. Mungkin PKI akan jadi parpol ketiga karena pemilihnya sudah lebih banyak dibandingkan NU, yang juga parpolnya masyarakat Jawa. Di bawah ini datanya. HASIL PEMILU-55 DAN PEMILU DAERAH-57 4 Besar Di Jawa dan Sumsel: PNI: P-55 (30,5%), PD-57 (24,8%) Masyumi: P-55 (19,5%), PD-57 (19,0%) NU: P-55 (25,7%), PD-57 (25,1%) PKI: P-55 (24%), PD-57 (30,9%) (Sumber: âThe transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959,â Cornell Modern Indonesian Project, Monograph Series, hal.. 97. Buku ini disertasi Profesor Daniel Lev di Cornell, diterbitkan tahun 1966) Pemilu Daerah-1957 hanya diadakan di Jawa, Sumsel dan Kalimantan. Tidak bisa diadakan di propinsi-propinsi lain karena sedang terjadi pergolakan PRRI/Permesta dan DI/TII. Yang menarik dari data perbandingan antara Pemilu-55 dan Pemilu Daerah-57 itu adalah bahwa semua parpol pemilihnya berkurang, kecuali PKI. Hasil Pemilu-Daerah-57 inilah yang menyebabkan elite parpol lain tidak mau ada pemilu lagi, yang seharusnya diadakan tahun 1960. Karena itu selama Jaman Bung Karno hanya ada dua pemilu: Pemilu-55 dan Pemilu Daerah-57. Tapi seandainyapun pada tahun 1960 diadakan pemilu lagi, tidak mungkin PKI akan jadi partai terbesar di Indonesia. Tidak mungkin. PKI itu, seperti juga NU, akarnya di Jawa. Di luar Jawa pemilih kedua parpol itu kecil sekali. Salah satu pelajaran paling penting bagi semua orang politik di Indonesia yang mengikuti politik tahun 50-an adalah: DI INDONESIA TIDAK ADA MAYORITAS. Para politisi, apapun ideologinya, harus mampu menggalang koalisi. Pelajaran ini muncul kembali dalam Pemilu-99 dan kemudian muncul kembali dalam Pemilu-04 yang baru lalu. Kalau pengaruh politik PKI dalam masyarakat di Jawa bisa dilihat dari dinamika masyarakat selama PKI menjalankan Aksi Sepihak tahun 64. Ini aksi yang sudah ada landasan hukumnya, yaitu UU-Pokok Bagi Hasil keluaran tahun 1959 dan UU-Pokok Agraria keluaran 1960. Kedua UU itu adalah landasan untuk menjalankan Land Reform pada waktu itu. Kedua UU itu bukan produk PKI yang cuma punya 10% suara di DPR. Tapi produk parlemen waktu itu yang memang berpihak pada petani. Kita harus ingat bahwa penduduk Indonesia tahun 60-an itu 85% adalah petani dan buruh tani. Bagi petani dari nggak punya tanah jadi punya tanah itu kenaikan taraf hidup yang luar biasa. Bagi buruh tani, pembagian hasil bersih dari 1/2 menjadi 2/3 itu kenaikan pendapatan yang luar biasa. Karena itu Land Reform adalah program yang sangat populer. Bung Karno juga menganggap Land Reform itu penting sekali. UU-nya sudah ada tetapi setelah beberapa tahun tidak juga dijalankan, karena itu PKI mempelopori para petani untuk merebut tanah yang sebenarnya sudah jadi hak mereka. Perebutan tanah itu terjadi terutama di Jateng, Jatim dan Bali, di propinsi yang banyak pemilih PKI. Yang kemudian terjadi adalah PKI didesak mundur. Terlihat dengan 30% pemilih pengaruh politik PKI tidak besar karena mayoritas tidak mendukung mereka. Pengaruhnya dalam pemerintahan apa lagi. Sampai bulan April 1965 dari 79 menteri di kabinet PKI hanya dapat 3 kursi menteri tanpa departemen. Sedangkan ABRI waktu itu sudah menguasai 23 kementerian. Dalam pemerintahan daerah PKI juga tidak berhasil masuk. Dari 24 gubernur, 12 adalah perwira AD dan tidak satupun gubernur PKI (Audrey Kahin dan George Kahin, âSubversi sebagai politik luar negeri,â Grafiti 1997, h.292). Catatan kecil ini sumbangan untuk memikirkan kembali sejarah tahun 50-an dan 60-an. Babakan sejarah ini memang jarang dipelajari kembali. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
