http://www.sinarharapan.co.id/berita/0407/20/sh04.html
Golput di Era Tanpa Sensor, Mau ke Mana?
Oleh
Wartawan �SH�
FRANSISCA R SUSANTI
JAKARTA � Angka golongan putih (golput) dalam pemilihan legislatif dan pemilihan
presiden (pilpres) putara pertama di sejumlah daerah cukup tinggi, rata-rata mencapai
20-30 persen. Ini artinya, sekitar 31 juta hingga 46,5 juta warga yang tercantum dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan haknya.
Sementara pada pemilu legislatif April lalu, angka golput cukup besar.
Dikhawatirkan, angka ini akan membengkak pada pilpres putaran kedua.
Kalau mau jujur, saat politik menjadi jamak dan orang boleh bicara tanpa sensor,
golput menjadi sesuatu yang �aneh�. Golput saat ini terlihat sebagai suara yang malas,
bukan lagi teriak perlawanan.
Di era 1970-an, golput adalah sebuah sikap politik yang garang. Sebuah
perlawanan terhadap sistem kekuasaan hegemonik yang terlanjur mapan. Arief Budiman,
salah satu pelopor golput, mengenang sikap itu sebagai sisa perlawanan terhadap sistem
politik yang tak menjanjikan alternatif pilihan. Sikap ini menjadi perlawanan terhadap
Golkar, partai yang mengoptimalkan jalur birokrasi dan angkatan bersenjata sehingga
selalu menjadi pemenang setiap kali hajatan berlabel �pesta demokrasi� digelar setiap
lima tahun..
Sementara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) hanyalah pelengkap yang sama sekali tak mempengaruhi alur cerita. Semua diam,
semua seragam.
Golput, saat itu, seolah �menyontek�perlawanan para petani Jawa, ketika sang
penguasa feodal bertindak sewenang-wenang. Mereka tidak berteriak garang atau
melontarkan gugatan. Mereka dengan bertelanjang dada, berjalan diam ke rumah penguasa.
Duduk berjemur, di bawah terik matahari, di halaman istana. Diam, tanpa teriakan.
Namun sang raja tahu bahwa rakyat tak suka padanya. Laku pepe tersebut adalah bentuk
pembangkangan yang membuat raja tak bisa bertepuk dada dan menunjuk diri sebagai
penguasa yang dicintai warga.
Golput adalah bentuk perlawanan tersebut. Jika demo di jalanan dianggap
subversif dan pendirian partai politik adalah tindakan makar, maka perlawanan apa yang
bisa dilakukan? Tinggal di rumah dan jangan datang ke bilik suara. Biarlah sang
penguasa menepuk dada sebagai pemenang, tapi rakyat tahu bahwa ia tak dipilih secara
bulat.
Pasca Soeharto
Kini, setelah rezim Soeharto terjungkal, di siang yang terik enam tahun lalu,
masihkah golput punya makna?
Arief Budiman, pelopor yang garang itu, mulai berubah pikiran. Tanggal 5 Juli
lalu, ia pulang ke kampungnya di Salatiga.
Masuk bilik suara dan mencoblos pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Menurutnya, era telah berubah dan demokrasi membutuhkan sikap politik yang jelas.
Seorang kawan di kampung Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, juga berubah.
Bertahun-tahun, setiap kali pemilu digelar, ia selalu absen ke bilik suara. Kartu
pemilih yang ia terima dari RT setempat, dipajangnya di dinding kantor sebagai
proklamasi bahwa ia tak mempercayai sistem politik di Indonesia. Namun 5 Juli lalu, ia
mendatangi bilik suara, menetapkan pilihannya. Sambil menunjukkan bekas tinta di
kelingking kirinya, ia mengatakan sedang berusaha mempercayai proses demokratisasi.
Perubahan harus dibuat, katanya, meski itu harus melewati proses yang menyakitkan.
Menyakitkan, karena ia bersama jutaan pemilih lainnya harus memilih satu dari
lima pasangan kandidat yang semuanya memiliki performa mengecewakan. Hampir semua
kandidat memiliki ikatan dengan masa lalu, memiliki jalinan rapat dengan Orde Baru.
Mari kita tengok satu�satu. Pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid adalah pasangan yang
unik. Wiranto adalah tokoh, mantan jenderal kontroversial yang dituding bertanggung
jawab terhadap sejumlah kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), seperti di Timor
Timur dan peristiwa Mei 1998.
Sementara Salahuddin adalah Wakil Ketua Komnas HAM yang ditunjuk sebagai Ketua
KPP HAM pengusutan kasus Mei. Sepanjang kampanye pilpres, duet Wiranto-Salahuddin
disibukkan dengan menangkal hujatan masyarakat terhadap masa lalu Wiranto.
Duet Megawati-Hasyim Muzadi adalah cerita lain. Track record Hasyim Muzadi
sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mungkin relatif bersih. Tapi tidak
demikian dengan pasangannya. Ketidaktegasan dalam menindak kasus-kasus korupsi dan
para pelanggar HAM membuat citra Megawati buruk di mata konstituen.
Amien Rais-Siswono Yudo Husodo sebenarnya bisa menjadi alternatif. Sayangnya,
sikap tidak konsisten Amien sepanjang kariernya sebagai politikus membuatnya dipandang
sebelah mata. Amien sebenarnya juga relatif bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme
(KKN), tapi orang masih meragukan kadar pluralisme yang ia miliki.
Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla adalah pasangan kontroversial kedua,
setelah Wiranto-Salahuddin. Sama seperti Wiranto, di masa kampanye, Yudhoyono sibuk
meyakinkan bahwa ia tidak terlibat dalam peristiwa 27 Juli 1996 meski saat itu ia
berkedudukan sebagai Kasdam. Ia juga berupaya memastikan bahwa statusnya sebagai
mantan militer, tidak akan membuatnya membangun sebuah pemerintahan militeristik di
Indonesia.
Sayang, �kerja keras� Jenderal Yudhoyono untuk meyakinkan konstituen ini tak
didukung partnernya. Dalam debat capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum
(KPU), Jusuf Kalla mendukung hukuman mati dengan argumen meledak-ledak. Ia juga dengan
pongah menunjukkan dominasi patriarkal dengan menganggap rendah posisi perempuan.
Hamzah Haz-Agum Gumelar adalah kisah tragis yang lain. Ketidakyakinan Hamzah Haz
sejak awal untuk maju sebagai kandidat presiden sudah cukup mengecewakan. Terlebih
gaya dia menyodorkan diri sebagai RI-2 kepada para kandidat lainnya. Oportunisme
politik Hamzah membuat ia menjadi kandidat yang paling tak populer.
Dengan performa para kandidat semacam ini, wajar jika kemudian mendatangi bilik
suara menjadi pilihan terakhir. Pilihan ini semakin kecil jika melihat platform yang
ditawarkan para kandidat nyaris seragam.
Tak Ada Pilihan?
Ada banyak motif di balik sikap untuk tidak menggunakan hak pilih ini. Ada
karena kecelakaan murni, apatisme politik atau memang melakukannya dengan kesadaran
politik penuh.
Namun motif terakhir inilah yang mulai dikhawatirkan oleh para politikus. Tim
Yudhoyono-Kalla dengan khawatir mengingatkan agar golput tak terkristalisasi menjadi
sebuah pembangkangan politik. Sementara Megawati, dalam berbagai kesempatan, juga
mulai gencar memperingatkan agar masyarakat tak golput.
Sebagai bagian dari proses demokrasi, golput versi sadar politik ini, menjadi
masukan yang cukup bagus. Setidaknya ia menjadi kritik terhadap sistem politik yang
ada. Hanya saja, seberapa jauh kritik ini bisa menjadi daya pukul yang cukup ampuh
terhadap sistem yang dinilai korup?
Yang dikhawatirkan, kritik ini sekadar memukul angin atau pukulan ringan di
tangan dan tak tepat mengenai jantung. Sementara energi yang dikumpulkan untuk
membentuk pukulan tersebut sudah cukup besar.
Seberapa pun pahitnya, harus diakui, ruang demokrasi di Indonesia saat ini jauh
lebih maju, pasca tumbangnya Soeharto. Orang bebas bicara, media terbit tanpa sensor
dan rasa takut terhadap kekerasan aparat negara mulai menurun. Meski tak bisa
dipungkiri, banyak �PR� lain yang belum diselesaikan di bawah kabinet pelangi yang
dipimpin oleh Megawati.
Setidaknya, reformasi tak jalan di tempat. Ada proses perubahan yang sedang
terjadi. Tapi perubahan selalu membutuhkan energi yang cukup besar. Jika golput bisa
menyumbang energi cukup besar untuk perubahan ini, silakan memilihnya. Namun jika
tidak dan hanya berhenti sebagai sebuah gerakan eksklusif yang lamban, mengapa tak
memilih untuk menggabungkannya dengan gerakan yang lebih besar dalam sebuah partai
yang terorganisir?
Jika partai yang sekarang dianggap tak mampu menjadi wadah, partai baru bisa
menjadi alternatif. Toh ruang demokrasi sudah dibuka, kenapa ragu membuat pilihan?
Sebuah gerakan politik yang terorganisir dengan basis massa yang jelas, jauh lebih
memiliki daya pukul yang kuat, dibanding seruan moral yang malas.
Tentu saja, perubahan bukan sebuah proses yang instan. Jika tahun 2004, gerakan
demokratisasi harus mengakui kemenangan seorang kandidat yang tak memiliki performa
meyakinkan, setidaknya tahun 2009 masih ada peluang untuk memetik buah demokrasi yang
lebih manis. Namun semuanya tergantung pada sikap politik jelas yang mesti dimulai
dari sekarang. Indonesia membutuhkan daya pukul yang lebih kuat, dibanding sekadar
seruan bimbang. ***
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0407/22/opini/1163353.htm
Kamis, 22 Juli 2004
Golput, Penakluk Lima Capres 2004
Oleh M Fadjroel Rachman
GOLPUT menang lagi! Setelah menaklukkan semua parpol pada pemilu legislatif 5
April lalu, golput diperkirakan menaklukkan lagi lima pasangan capres pada pemilu
presiden 5 Juli 2004. Padahal hanya bermodalkan slogan Golput Yes, Capres No! tanpa
fasilitas, dilarang kampanye, dan tanpa sumbangan dana.
Bandingkan, Mega-Hasyim memperoleh sumbangan Rp 100,4 miliar, SBY-JK Rp 60,3
miliar, Amien-Siswono Rp 22 miliar, Wiranto-Salahuddin Rp 49,4 miliar, dan Hamzah-Agum
Rp 2,75 miliar. Tentu ini angka yang dilaporkan ke KPU per 31 Mei, entah berapa yang
tak dilaporkan. Apa pun sarana yang diberikan negara atau swasta kepada partai politik
(parpol) dan capres, golongan putih (golput) tetap tak tertaklukkan!
Golput 2004 adalah golput baru, pemenang pemilu legislatif dan presiden 2004.
Golput lama adalah golput gagasan Arief Budiman pada taun 1971 yang hanya meraih lebih
kurang 10 persen suara pemilih, bahkan Arief sudah "bertobat" pada pemilu 2004 ini.
Apa beda golput baru dan golput lama?
Demokratisasi demokrasi
Pertama, Arief Budiman menganggap kediktatoran fasis Orba dan militerisme sudah
usai serta neo-Orba tidak ada sehingga Arief memilih SBY-JK pada pemilu presiden 5
Juli lalu. Padahal, SBY-JK dan empat capres lainnya menolak membongkar struktur
politik, ekonomi, dan sosial Indonesia dari hegemoni kediktatoran fasis Orba,
militerisme, dan mengukuhkan rezim hibrida neo- Orba. Arief menganggap Indonesia sudah
demokratis. Pernyataan ini diungkapkan Arief saat "diskusi panas" dengan penulis di
Kupas Tuntas Trans TV, Selasa (6/7) malam.
Benarkah sudah demokratis? Arief Budiman keliru menganalisis, tidak melihat
pemilu legislatif dan presiden 2004 dimanipulasi sebagai sarana legitimasi dan
konsolidasi kediktatoran fasis Orba dan memapankan reproduksi politiknya sebagai rezim
hibrida neo-Orba. Mistifikasi demokrasi melanda Arief karena menganggap menjamurnya
parpol dan pemilu langsung sebagai penanda demokrasi. Arief tidak jeli melihat
individu, parpol, peraturan, dan agenda politik transisional demarkasi politik
demokrasi dan antidemokrasi.
Apakah Arief lupa bahwa pemilu di dalam transisi demokrasi dimaksudkan sebagai
prosedur untuk konsolidasi demokrasi? Tujuannya jelas, mereorganisasi dan mengisi
ulang lima arena konsolidasi demokrasi (civil society, political society, economic
society, state apparatus, dan rule of law) dengan nilai, praktik, lembaga, dan
individu baru, para kaum demokrat substantif. Problem pertama ini termasuk kategori
demokratisasi demokrasi (democratizing democracy).
Oposisionalisasi demokrasi
Kedua, Arief Budiman tidak menyadari bahwa golput baru itu merupakan pilihan
strategis untuk: (1) pendidikan politik demokrasi, selain menyatakan hak politiknya,
mereka juga menyatakan hak ekonomi, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, dan hak
lainnya. Jadi, bila pemilu sekarang hanya menjamin hak politik, mereka menyuarakan
hak-hak demokratis lain yang seharusnya dijamin negara, bukan sekadar dijanjikan calon
anggota legislatif maupun capres. Demokrasi adalah persoalan hidup dan mati
sehari-hari warga negara.
(2) Menyusun kekuatan politik oposisional berbasiskan hak individual dan gerakan
sosial. Melakukan kontrol langsung terhadap kekuasaan sejak embrionya. Jadi, Pemilu
2004 menjadi pertarungan kekuatan politik demokrasi golput baru versus kekuatan
politik antidemokrasi (pro-Orba, pro-militerisme, pro-neo-Orba). (3) Menyusun embrio
kekuasaan politik demokrasi untuk mempertahankan dan mengembangkan demokrasi.
Dengan kemenangan golput baru pada Pemilu 2004 ini, Arief mestinya menyadari
bahwa golput baru memenangi legitimasi politik (kekuasaan politik de facto), sedangkan
parpol atau presiden hasil pemilu hanya memenangi legitimasi hukum (kekuasaan politik
de jure). Kekuasaan politik de jure tidak akan bertahan lama bila berhadapan dengan
kekuasaan politik de facto. Di titik ini, golput baru menjadi satu-satunya kekuatan
politik oposisional di Indonesia, parpol lain sibuk berkoalisi dan berdagang sapi atas
nama rakyat. Problem kedua ini termasuk kategori oposisionalisasi demokrasi
(oppositionalizing democracy).
Kritisasi ideologi dan positivisme demokrasi
Ketiga, suara pemilih (golput ataupun bukan) adalah fakta relasi sosial
sekaligus fakta historis, bukan sekadar satuan hitungan dalam tabulasi KPU atau quick
count lembaga riset. KPU dan lembaga riset (nasional dan internasional) tidak peduli
perbedaan suara si tertindas, si korban seperti Nirmala Bonat, atau suara Sumarsih
Arief (ibunda Wawan, korban Semanggi I, 13 November 1998, ketika Jenderal (Purn) SBY
menjabat Kapala Staf Sospol ABRI/Kapala Staf Teritorial ABRI) dengan suara si
penindas, pelaku kejahatan kemanusiaan, yang bersembunyi di balik angka hasil pemilu.
Angka itu juga menyembunyikan fakta bahwa Megawati dan SBY adalah dua orang
arsitek darurat militer di Aceh yang mengorbankan ribuan rakyat sipil. Demokrasi tidak
menjadi sarana emansipasi korban, si tertindas, tetapi sarana legitimasi dan
pengukuhan relasi penindas-tertindas dan relasi sosial (politik, ekonomi, budaya,
jender, dan lainnya) yang mengisap, menindas, dan menghina manusia. Demokrasi ersatz
(semu) menjadi tempat bersembunyi para manipulator demokrasi dan menjadi ideologi
penindasan, termasuk melalui positivisme atau saintisme. Problem ketiga ini termasuk
kategori kritisasi ideologi dan positivisme demokrasi (criticizing ideology and
positivism of democracy).
Identifikasi suara golput
Kesediaan golput baru memikul tanggung jawab mahabesar, mempertahankan dan
mengembangkan demokrasi sebagai jalan hidup sehari-hari (way of life) dan masa depan
warga negara Indonesia, tak terelakkan. Karena, golput baru adalah perjuangan politik
demokrasi yang berakar pada (1) hak-hak individual dan; (2) hak-hak gerakan sosial.
Maka, identifikasi suara golput di seluruh Indonesia mesti dilakukan saksama agar
upaya menyusun kekuatan dan kekuasaan politik demokratis sehari-hari dan di masa depan
efektif dan efisien. Agar komunikasi dan solidaritas-individual dan sosial-berjalan
baik
Di Jakarta, misalnya, kita mengenali pendukung golput seperti Ibu Sumarsih Arief
beserta anggota Paguyuban Keluarga Korban Kekerasan Negara. Juga Ibu Yati dan ribuan
korban penggusuran, korban 27 Juli 1996 yang disia-siakan Megawati, mahasiswa, pemuda,
wartawan, kaum miskin kota, ibu rumah tangga, profesional, dan individu artis seperti
Dhani "Dewa" dan Maia "Ratu".
Juga Gus Dur dan keluarga. Walaupun baru ikut golput pada pemilu presiden,
alasannya patut didukung, berkaitan dengan diskriminasi terhadap penderita cacat.
Namun, golputnya Gus Dur terasa manipulatif karena tetap saja menyuruh warga PKB dan
NU memilih Wiranto yang Soehartois dan terlibat kasus Trisakti-Semanggi. Akibatnya,
Partai Golkar menjadikan dukungan itu sebagai alat kampanye di media massa, dan golput
jelas sangat dirugikan.
Berpihak kepada korban
Sekali lagi, golput sudah menaklukkan semua parpol pada pemilu legislatif dan
bakal menaklukkan lima capres juga pada pemilu presiden! 34.509.246 pemilih golput
pada pemilu legislatif 5 April lalu adalah 23,32 persen dari 148.000.369 pemilih
terdaftar, atau 30,41 persen dari suara sah setelah pemilih terdaftar dikurangi
pemilih golput. Siapakah lagi-termasuk Arief Budiman-mampu menyangsikan golput baru
dalam perjuangannya menghunjamkan tiga kritik mendasar terhadap demokrasi ersatz yang
berjalan di Indonesia?
Tiga kritik: (1) demokratisasi demokrasi; (2) oposisionalisasi demokrasi; (3)
kritisasi ideologi dan positivisme demokrasi, ketiganya merupakan basis golput baru
untuk menjelmakan demokrasi sejati sebagai sarana emansipasi manusia: individual dan
sosial. Ya, demokrasi yang berpihak pada korban, si tertindas, bukan pada si penindas.
Pembebasnya adalah si korban, si tertindas sendiri, bukan si penindas!
M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan
(Pedoman Indonesia)
Kamis, 22 Juli 2004
Menjaga Momentum Perubahan secara Damai
Oleh Syamsuddin Haris
BANGSA Indonesia baru saja menyelesaikan pemilu presiden tahap pertama,
sekaligus menandai dimulainya tonggak baru dalam perjalanan sejarah politik dan
demokrasi di negeri ini. Sesuai dengan amanat perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan
MPR, untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah kehadiran republik, presiden
sebagai pemimpin tertinggi bangsa dipilih secara langsung oleh rakyat.
Terlepas dari perdebatan tentang hasilnya, momentum bersejarah ini patut
disyukuri dan dibanggakan karena bisa berlangsung secara aman, damai, dan tanpa
gejolak yang berarti. Persoalannya, tidak ada yang lebih bernilai dalam demokrasi
selain kemampuan suatu bangsa mengelola perubahan dalam suasana damai, saling percaya,
dan semangat sportivitas yang tinggi, seperti tercermin dalam kesepakatan "siap
menang, siap kalah" yang dibuat lima pasangan kandidat presiden dan wakil presiden
sebelum pemilu.
Seperti diperkirakan sebelumnya, ternyata tak satu pasangan capres-cawapres pun
yang berhasil meraih perolehan suara lebih dari 50 persen serta tersebar
sekurang-kurangnya 20 persen di setengah jumlah provinsi. Itu artinya, bangsa kita
masih harus membuktikan kepada dunia, apakah suasana damai pemilu presiden putaran
pertama tetap bisa dijaga dan dipertahankan pada pemilu presiden putaran kedua, 20
September 2004. Keberhasilan mempertahankan proses pemilu yang bebas, fair, dan
demokratis dalam suasana damai tersebut tidak hanya akan menambah kepercayaan diri
bangsa kita untuk terus membangun demokrasi, melainkan juga bakal menempatkan
Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Salah satu catatan keberhasilan terpenting di balik pemilu presiden putaran
pertama pada 5 Juli lalu adalah kemampuan rakyat kita menentukan pilihan mereka secara
relatif otonom tanpa harus tergantung atau terpengaruh oleh berbagai manuver politik
para elite. Hal itu terlihat jelas dari kegagalan partai-partai besar dalam menggiring
pilihan rakyat sesuai dengan kehendak dan kesepakatan politik yang telah dibuat para
elite di Jakarta. Koalisi dua partai besar pemilu legislatif, Golkar-PKB, yang
mengusung Wiranto-Salahuddin Wahid, gagal mempertahankan loyalitas konstituennya
karena para pemilih ternyata memiliki rasionalitas politik sendiri yang berbeda dengan
rasionalitas para elite politik. Sebaliknya, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang
berbasis "partai sedang", berhasil mencuri simpati sebagian konstituen partai besar
sehingga mengantarnya bersaing dengan Megawati-Hasyim Muzadi dalam pemilu presiden
putaran kedua.
KEMBALINYA kedaulatan politik di tangan rakyat barangkali merupakan kata kunci
terpenting di balik momentum perubahan melalui pemilu presiden yang dialami bangsa
kita dewasa ini. Makna "kedaulatan" itu tidak hanya terletak pada fakta bahwa
penentuan presiden dan wakilnya dilakukan langsung oleh rakyat, melainkan juga pada
realitas hasil pemilu yang merontokkan patronasi politik para elite. Penilaian
terhadap kelayakan seseorang menjadi pemimpin tertinggi bangsa kita tidak lagi
semata-mata ditentukan atas dasar persepsi elite, tetapi relatif telah menjadi milik
rakyat. Pencopotan Bupati Kampar di Riau dan pengadilan massal atas kasus korupsi yang
dilakukan anggota DPRD Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu sebenarnya merupakan
indikasi awal atas kecenderungan perubahan yang sangat fenomenal tersebut.
Terlepas dari berbagai kekurangan dan catatan kegagalan atasnya, reformasi Mei
1998 yang kemudian diikuti pemilu bebas dan demokratis pada 1999 harus diakui telah
mulai meletakkan dasar yang kuat bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi di negeri
ini. Meskipun sebagian kalangan meragukan kualitas tingkat pencapaian demokrasi yang
dialami bangsa kita selama lima-enam tahun terakhir, sulit dielakkan bahwa realitas
dan hasil pemilu legislatif 2004 dan pemilu presiden putaran pertama pada 5 Juli yang
lalu sesungguhnya cenderung membantah keraguan tersebut. Sekurang-kurangnya, relatif
belum ada indikasi yang serius bahwa proses demokrasi mengalami kemunduran (setback)
seperti disinyalir sebagian kalangan.
Salah satu tingkat pencapaian politik yang sulit dibantah adalah meningkatnya
kualitas partisipasi dan keterlibatan rakyat dalam proses demokrasi. Jadi, meskipun
secara kuantitatif partisipasi rakyat pada pemilu legislatif dan pemilu presiden lebih
rendah dibandingkan Pemilu 1999, kualitas partisipasi tersebut sebenarnya meningkat
secara signifikan.
Peningkatan kualitas partisipasi rakyat tersebut jelas tak bisa dipisahkan dari
kontribusi besar yang diberikan oleh berbagai elemen civil society seperti media pers,
lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau organisasi nonpemerintah, yang banyak
terlibat dalam melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Politisi dan partai-partai
gagal mengemban fungsi pendidikan pendidikan politik sehingga peran strategis tersebut
kemudian "diambil alih" oleh kalangan pers, media cetak dan elektronik, serta LSM.
Kontribusi media pers dalam mendidik, mencerdaskan, dan meningkatkan kualitas
partisipasi masyarakat sulit dibantah. Begitu pula kontribusi berbagai elemen civil
society, seperti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat-yang merupakan gabungan tiga
puluh organisasi masyarakat, termasuk delapan belas organisasi yang bernaung di bawah
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sehingga diharapkan memiliki daya ubah yang
besar-Cetro, Forum Rektor, LP3ES, dan lain-lain. Organisasi-organisasi sipil ini
menjadi motor dalam mengajak masyarakat agar ikut merasa "memiliki" pemilu. Melalui
perasaan ikut "memiliki" pemilu itulah sekat-sekat kultural dan primordial secara
berangsur dapat dikikis sehingga preferensi dan pilihan politik rakyat pun bisa
berubah-ubah tanpa harus terperangkap sentimen kultural primordial yang cenderung
dimanipulasi oleh para elite politik.
Proses pemilu yang bebas dan demokratis, yang diikuti pula peningkatan kualitas
partisipasi rakyat, jelas merupakan aset yang perlu dijaga dan dipertahankan agar
pengelolaan perubahan secara damai benar-benar melembaga dalam kehidupan kolektif
bangsa kita. Semoga saja momentum yang sama makin melembaga dalam pemilu presiden
putaran kedua.
Syamsuddin Haris Pengamat Politik LIPI
ADVERTISEMENT
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
