Jawa Pos Rabu, 28 Juli 2004, Sipil v Militer: Gagasan Absurd Oleh Ana Sholikha *
Pembahasan tentang militer saat ini didominasi, bahkan didogmasi, cara pandang barat yang sekuler kapitalistik. Adanya ketergantungan pada pemikiran-pemikiran militer yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, dan politik merupakan hal yang diwarnai cara pandang tersebut. Misalnya, mengenai penyebaran dan penggunaan senjata pemusnah masal, perlakuan kepada tawanan perang, perlakuan kepada penduduk sipil di medan perang, maupun berkenaan dengan terorisme. Hal itu hanya contoh yang menggambarkan betapa kondisi di lapangan mencerminkan sepak terjang militer yang out of control dan seakan-akan mempunyai privilege tersendiri dibandingkan dengan lapisan masyarakat yang lain (sipil). Di dunia ini, secara teoretis dan faktual historis, paling tidak, ada tiga bentuk utama relasi sipil-militer. Pertama, posisi militer yang mendominasi sipil serta seluruh aspek negara dan pemerintahan. Pemerintah itu sering disebut pemerintahan militer (military government) . Kedua, posisi sipil yang benar-benar mengontrol militer. Dalam arti, militer merupakan subordinat dari pemerintahan sipil. Pola tersebut banyak menekankan supremasi sipil atas militer (civilian supremacy upon the military ). Pola itu banyak dianut negara demokrasi. Ketiga, posisi yang berupaya menyeimbangkan kekuatan militer dan sipil dengan pembagian peran tertentu sipil dan militer. Pola tersebut sering disebut pola jalan tengah (the army's middle way). Pola itu biasanya bersifat transisi dan banyak dianut negara-negara dunia ketiga. Melihat tiga pola di atas, pola hubungan sipil militer dalam sistem demokrasi, sepertinya, merupakan sistem yang paling ideal. Pola kontrol sipil yang kuat atas militer tersebut paling banyak dikampanyekan negara-negara demokrasi barat. Kontrol sipil yang kuat itu sering dijadikan AS sebagai dasar penilaian atas negara yang lain, apakah demokratis atau tidak. Namun, patut disayangkan, AS dan sekutu-sekutunya sering menggunakan standar ganda dalam masalah tersebut. Paradoks berikutnya sistem itu adalah penggunaan kekuatan militer untuk memaksakan ideologi kapitalisme barat terhadap dunia yang lain. Di satu sisi, secara teoretis, barat mengampanyekan demiliterisasi dalam segenap aspek kehidupan. Sebaliknya, di sisi lain, barat sering menggunakan kekuatan militer demi kepentingan mereka. Hal itu bisa dilihat bagaimana AS menggunakan kekuatan militernya atas Iraq. Indonesia, setelah reformasi bergulir, saat ini, mencoba menjalankan supremasi sipil atas militer. Hal tersebut terlihat jelas dalam pencabutan dwifungsi ABRI. Dalam pilpres putaran kedua mendatang, bisa jadi diskursus kepemimpinan sipil-militer kembali mencuat. Mengingat, dua pasangan yang akan maju ke putaran kedua tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. SBY berlatar belakang militer dan Megawati sipil. Terlalu dangkal jika kita menilai seseorang akan melakukan gaya kepemimpinan militer atau sipil hanya dilihat dari latar belakangnya. Sebab, tidak ada jaminan jika sipil berkuasa tidak akan menggunakan cara militerisme dalam kepemimpinanya, begitu pun dengan yang berlatar belakang militer. Apalagi, adanya konstitusi negara ini yang menjadikan RI 1 mempunyai kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU. Sebagai contoh, dalam pilpres putaran pertama kemarin, Ikatan Alumni UI Jakarta menemukan sebuah rekaman VCD yang mengindikasikan adanya keterlibatan jajaran polri dalam menyukseskan pasangan Megawati-Hasyim (Kompas,26/7). Pemerintah yang dipilih rakyat (sipil) dalam pilpres putaran kedua mendatang, selama kinerjanya, pun harus senantiasa dikontrol rakyat. Sebab, jika tidak, akan ada peluang untuk berubah menjadi pemerintahan militer. Kita tidak ingin rezim Orba di bawah pemerintahan Soeharto terulang. Sebab, implikasi pemerintahan militer tersebut jelas sangat berbahaya. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat berubah menjadi kekuatan militer. Taqiyuddin An-Nabhani menulis bahaya pemerintahan militer tersebut, kekuasaan tidak boleh berubah menjadi militeristik. Jika kekuasaan berubah menjadi militeristik, pelayanan urusan-urusan rakyat akan menjadi rusak. Sebab, dalam kondisi demikian, konsep dan standar-standar kekuasaan telah berubah menjadi otoritarianisme dan keditaktoran, bukan konsep dan standar pelayaann urusan rakyat. Begitu pula pemerintahannya, telah berubah menjadi pemerintahan militer yang hanya akan menyiratkan ketakutan, kediktatoran, otoritarianisme, dan pertumpahan darah (lihat: An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam: 327). Memang, kita tidak dapat memungkiri bahwa posisi militer dalam sebuah negara sangat strategis. Militer merupakan institusi legal dalam negara yang memiliki kekuatan dan kekuasaan real. Militer mempunyai senjata dan pasukan terlatih. Selain itu, militer terorganisasi dalam suatu sistem komando. Dengan demikian, gerak institusi tersebut sangat cepat dan efektif. Militer ialah alat kekuasaan negara yang sah untuk mempertahankan pemerintahan. Karena posisi yang strategis itu, militer menjadi institusi yang banyak diperebutkan kekuatan-kekuatan politik, baik untuk melanggengkan kekuasaan politik maupun untuk melakukan perubahan politik. Sipil dan militer memang suatu hal yang berbeda, tetapi kita tidak layak mengistimewakan salah satu di antaranya. Sebab, keduanya akan menjadi kekuatan yang utuh ketika berjalan pada proporsi masing-masing. Jadi, siapa pun yang akan lolos menjadi RI 1, kita harus tetap mewaspadai praktik militerisme. *Ana Sholikha, mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
