Militerisme&Premanisme
 

Cukup menarik, untuk mengikuti perkembangan penilaian dari paham 
Militerisme yang berkaitan erat dengan sektor preman. Bahkan sektor 
preman sudah disebut premanisme karena juga sudah menjadi sebuah 
pengakuan umum  dari bagian system kehidupan budaya sosial-politik/-
ekonomi bangsa Indonesia sampai sa�t ini. 

Untuk menghadapi tantangan baru dengan adanya kemungkinan SBY- 
Susilo Bambang Yudhoyono yang  `tidak' punya partai pendukungnya, 
akan memenangkan dan menduduki `singgasana' kepresidenannya pada 
hasil putaran ke-dua di bulan september mendatang. Sudah sewajarnya 
bagi para pemerhati Pemilihan Calon Presiden kali ini untuk mengerti 
penilaian secara teliti dan jernih sehubungan dengan meluasnya 
perkembangan paham Militerisme-Premanisme sejak era Suharto hingga 
pada era paska-suharto itu yang menjadi bagian tertentu dari sistem 
kehidupan budaya sosial-politik/ -ekonomi bangsa Indonesia.  

Memang pada kenyataan terakhir ini telah terjadi adanya imbas 
Militerisme yang telah berintegrasi kearah menyatu di sektor 
preman.  Bahkan sudah merupakan suatu asimilasi monster baru atau 
sudah menjadi resep improvisasi hidangan makanan yang paling nikmat 
bagi para penganut paham Militerisme-Premanisme.  Dan monster baru 
itu dengan tanpa tedeng aling-aling tidak memperdulikan apakah resep-
improvisasi hidangan makanan tersebut akan juga memberi kenikmatan 
kesehatan, kesejahteraan dan kenyamanan hidup bagi warga 
penduduknya? 

DJAGO, siapakah dia?

Proses dinamika dalam perkembangan interaksi antar sosial-politik/-
ekonomi ternyata sektor militer dan preman mengalami proses 
pematangan paham bagi para penganutnya yaitu dengan terjadinya 
gabungan sebuah ISME dari ide konsep sektor Militer dan Preman yang 
berbasiskan pada tindakan kekerasan dalam merealisasi kepentingan 
politik militerismenya. 

Seakan-akan sudah menjadikan suatu kewajaran bahwa penyatuan paham 
baru itu dijadikan legitimasi sebuah manifestasi kekerasan dimana 
sektor militer ini tercermin dalam proses komplot atas pemahaman 
yang disebut militer-preman-isme atau militerisme-premanisme. Tentu 
pemahaman monster baru ini bagi para penganutnya tidak langsung 
jatuh dari langit begitu saja tetapi melalui catatan panjang 
bersejarah seperti rotasi roda kehidupan manusia di dalam suatu 
masyarakat.  

Contoh catatan dalam sejarah perkembangan pergerakan politik di 
Indonesia dari jaman kolonial Belanda pun sudah pernah ada sejak 
para penguasa kolonial dan penguasa lokal  harus menghadapi kekuatan 
para DJAGO di Jawa yang dianggap nakal itu tapi sangat disegani oleh 
rakyatnya yang tinggal di pedesaan. Misalnya, sejak abad ke 19 di 
Banten para Djago yang disebut Jawara telah mempunyai konotasi 
negatif dimata penguasa lokal maupun penguasa Kolonial. Mereka ini 
selalu diawasi, dikejar-kejar dan dipenjarakan oleh penguasa setiap 
ada keresahan dan huru-hara.  Pada umumnya Jawara dianggap oleh 
penguasa sebagai salah seorang penyulut keonaran. Sedangkan di pihak 
kaum rakyat pedesaan penggarap lahan tani ataupun perkebunan, yang 
hidupnya dibebani wajib bayar pajak tinggi berupa hasil panen atau 
uang oleh penguasa lokal, menganggap Jawara sebagai pahlawannya 
karena keberpihakannya untuk membebaskan kaum tani yang di tindas 
dan dihisap oleh penguasa.

Para pelaku kolonial Belanda, yang menduduki dan menjajah daratan 
Nusantara sejak tahun 1595 atau di abad ke 16, sebenarnya sudah 
memulai dengan meningkatkan perangkat bangunan kelembagaannya 
beserta perangkat sarana pendukungnya. Keberhasilan Institusi 
tersebut sampai di abad ke 19 juga dibarengi oleh proses 
pengembangan sistim manajemen "heerst en Verdeeld", yang berarti 
penguasaan atas pembagian jatah sumber hidup dimana pemanfaatan 
sumberdaya secara efektif digunakan untuk mencapai tujuan atau 
sasaran yang dimaksudkan. 

Pendekatan yang dilakukannya, yaitu melalui negosiasi dengan cara 
berkompromi terhadap para `Radja' lokal atau disebut penguasa 
kerajaan dan penguasa kesultanan di berbagai daratan nusantara ini. 
Tentu pendekatan tersebut dilakukan dengan sikap dan tindakan 
kekerasan yang sangat tidak menusiawi. Karena tujuan utamanya adalah 
demi keamanan dan kenyamanan dalam merampok dan menguras kekayaan 
alam yang Indonesia miliki itu. 

Sang Radja yang berkuasa di setiap tempat pun pada akhirnya berperan 
sebagai Abdi dalem penguasa kolonial Belanda karena dibuatnya secara 
sukarela menerima janji-janji pembagian jatah hidupnya dengan cara 
menindas atau memeras rakyatnya sendiri. Keabsahan untuk bersedia 
melakukan kekerasan dianggap demi keamanan kesejahteraan hidup sang 
para penguasa kerajaan lokal beserta para pendukungnya, misalnya 
antara lain para priayi yang menduduki jabatan pamongprajaan 
setempat yang dianggap sebagai pengikut loyalisnya. Sementara itu 
sebagian dari para "Djago" yang dikenal pada jamannya sebagai orang 
kuat berasal dari keluarga sederhana dan memiliki ilmu silat tinggi. 
Mereka menganggap dirinya sebagai bagian yang tidak berpihak pada 
para pengikut loyalis penguasa lokal tersebut. Berdasar Sikap 
mendukung dan memihak pada kaum tani atau  penggarap lahan 
perkebunan di pedesaan dikarenakan adanya rasa permusuhan yang 
sebenarnya berupa dendam terhadap pamongpraja dan polisi yang 
dinilai sebagai penyalur kebudayaan barat yang dianggap kafir. 
Sehingga berhasillah penyatuan antar para kekuatan lokal yang 
diwakili club's Radja Lokal yang berasimilasi dengan kekuatan 
penjajah untuk menghadapi kekuatan para "DJAGO" yang berpihak pada 
kaum pendukung yang posisinya dirugikan yang diwakili oleh para kyai 
dan haji yang kharismatis.

Dengan begitu manifestasi tindakan atas warna persenyawaan sikap 
politiknya menjadi dasar etika yang disebut  "heerst en verdeeld" 
politiek atau disebut oleh bangsa Indonesia Politik Adu Domba. Dasar 
langgam hubungan kerjasama antar kepentingan penguasa, dimana VOC-
Verenigde Oost Indische Compagnie bersama kerajaan dan penguasa 
kesultanan lokal, dijadikan ujung tombak konsep pengembangan 
kepentingannya demi adanya proses penyegaran dalam membuat kebijakan-
kebijakan yang merugikan wong Cilik di sektor sosial-politik/-
ekonomi di masyarakat jajahan.  Politik manajemen tersebut tentu 
juga sekaligus berguna untuk melemahkan kekuatan pergerakan politik 
yang dianggap telah berpihak pada kepentingan wong cilik. Konflik 
sosial tersebut dijadikan ancaman stabilitas kehidupan para kaum 
yang pro kekuasaan. dalam menghadapi kontra pergerakan politik untuk 
melepaskan diri dari penjajahan bumi Nusantara pada jamannya. Dengan 
begitu stabilitas kekuasaan hegemoni VOC  mampu bertahan lama sampai 
pada melalui fase serah terima atas kekuasaannya kepada pemerintahan 
Kerajaan Belanda. Mereka pun telah berhasil sukses dan bertahan 
lama, guna menguras kekayaan Alam di daratan Nusantara selama 350 
tahun, tanpa mendapatkan tuntutan catatan HUKUM pelaku kejahatan 
atas kemanusiaan. 

Refleksi Militer-Preman ISME  abad 20

Dalam catatan perkembangan sejarah sistem kehidupan budaya sosial-
politik/-ekonomi mancanegara, juga dialami dan sangat dirasakan oleh 
penghuni penduduk nya sampai akhir di abad ke 20. Imbas kekerasan 
dari komplot sektor kekuatan Militer dan Preman dalam kehidupan 
masyarakat Industrialisasi, yang juga mengalami persoalan kekerasan 
militerisme,  telah melahirkan model kehidupan masyarakat baru era 
militerisme antara lain Adolf Hitler di Jerman, Musolini di Italia, 
Franko di Spanyol dengan disebut sebagai  kekuasaan pemerintahan 
rejim Fascisme.  

Di Afrika Selatan pun telah dianggap sebagai negara terakhir di abad 
ke 20 yang mentas dari ikatan dan jeratan kekerasan paham 
Militerisme dan Premanisme. Yang mana ketika itu dengan bangganya 
kaum pendukung pemerintahan Apartheid turut mengibarkan bendera 
kekuatan legitimasinya serta menamakan dirinya sebagai penganut  
sistim pemerintahan  rejim Rasisme. Keberhasilan atas perjuangan 
anti Apartheid rejim tersebut, tetap menilai untuk lebih keras 
bekerja guna membersihkan sisa-sisa- elemen pengaruh  jangkitan 
virus dari penyakit kanker paham Rasisme, yang dilaluinya selama 
ratusan tahunan telah mendominasi tatanan kehidupan manusia di 
Afrika Selatan.

Abdi Dalem refleksi simbol tradisi Demokrasi? 

Kalau kita menengok kebelakang, untuk melihat hasil tatanan 
kehidupan masyarakat di Indonesia sampai sa�t ini, memang sangat 
menyedihkan. Tatanan penciptaan ruang dan waktu untuk membangun 
proses demokratisasi memang di awali oleh semangat juang para 
penganut Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Tradisi Demokrasi yang pernah dibangunnya telah mengalami tantangan 
baru dalam prosesnya. Ini ketika "Nasionalisasi Perusahaan Belanda/ 
Asing" sejak tahun 1957 dipercayakan pada para penganut "tangan besi 
dan Parang", yang diwakili oleh a.l Nasution cs. Kepercayaan 
tersebut dianggap olehnya sebagai keberhasilan guna menggantikan dan 
menduduki posisi Manajers Perusahaan Nasional. Para Manajers 
tersebut yang juga memiliki hak autonominya untuk mengelola dan 
mengatur pelaksasanaan pekerjaannya guna mencapai sasaran. Dengan 
begitu mereka  mendapatkan keleluasaannya, antara lain dalam 
melakukan tindakan kekerasan. Pengabdiannya juga mendapat pengakuan 
sebagai salah satu bagian pendukung yang menunjukan sikap 
loyalitasnya kepada  "bapak Revolusi Kemerdekaan". Biar pun ini juga 
berarti telah melahirkan embrio kekerasan baru yang menyikapi pada 
setiap pemunculan konflik sosial di sektor pabrik dan perkebunan. 
Peranannya sebagai penyanggah "Keamanan Nasional" demi menyelamatkan 
jiwa semangat Revolusi 1945  juga dianggap berhasil untuk memainkan 
peranannya di sektor pedesaan. Sejak sa�t itu konflik di berbagai 
sektor sosial, dalam proses perkembangan demokratisasinya, di isi 
oleh bermacam ketegangan sosial kehidupan vertikal maupun horizontal 
antar pro dan kontra atas kepentingannya masing-masing di berbagai 
sektor Nasional. Dengan begitu para pelaku di sektor militer 
berhasil mengambil posisi pemegang kartu truf kekuatan Ekonomi-
Industri Nasional. 

Keberhasilan atas kekuatan sosial ekonominya pada akhirnya 
menghasilkan proses saling berselingkuhan ataupun bercumbu manis 
dengan sektor agama di pedesaan maupun dengan sektor kepentingan 
para adikuasa manca negara. Ini juga sekaligus dinilai sebagai 
pemegang piagam simbolis sebagai pemenang kekuasaan Sosial Politik-
Ekonomi Nasional. Hasil dari proses pembangunan tradisi Demokrasi 
yang pernah ada, yang dianggap masih bayi karena baru lahir dari 
Rahim sang Bunda Revolusi Kemerdekaannya di tahun 1945 itu, pada 
akhirnya mengalami kehancuran secara sistimatis setelah mengalami 
peristiwa berdarah yang disebut Tragedi Kemanusiaan di tahun 
1965/66. 

Pencapaian sukses besar di tahun 1965 adalah atas manipulasi politik 
yang menjadi keabsahan sebagai pengambil alihan kekuasaan politik-
militer disambut hangat oleh para pendukung loyalisnya, serta ikut 
berpesta pora diatas darah rakyat yang dianggap bersalah ataupun 
tidak terbukti kesalahannya. Para preman loyalis militerisme ikut 
bersorak ria dan menawarkan dirinya untuk tetap siap setia dan loyal 
terhadap sang para Bapak-bapak yang menang! Perlu di ingat bahwa 
karakteristik premanisme secara terbuka berkiprah kekerasan dengan 
slogan "Asal bapak senang...kalau ada uang, maka ada sayang toh?" 
Disinilah yang menjadi ukuran loyalitas sang preman sejati.

Laju pembangunan perangkat pendukung militerisme dan premanisme 
melalui sistim sosial politik ditempatkan sebagai wadah warna moral 
dan etika paham baru untuk dijadikan tatanan kehidupan baru bangsa 
Indonesia.  Legitimasi ISME baru mendapat sebutan pemerintahan ORDE 
BARU yang secara hakiki sistim pemerintahannya mengandalkan proses 
produksi kekerasan fisik maupun siksaan psikologis. Ilmu sulap �la 
mbah Dukun bagaikan akibat kemujaraban ramuan ilmu sihir di era 
Soeharto. Dominasi pengaruh kekuasaannya yang dilaluinya selama 32 
tahun konon dapat dirambatkan ke dalam periode paska Soeharto karena 
mempunya makna tautan. Tentu aliran ilmu sulap �la Mbah Dukunnya 
akan selalu mengalami penyesuaian yang mengandung konotasi kekerasan 
pada setiap proses perkembangan ISME-nya. 

Pengamatan ini tentunya akan tidak terlepas dalam  lembaran sejarah 
proses kemerdekaan dan rakyatnya yang oleh awal ISME ORDE BARU 
mendominasi warna aspek kehidupan masyarakat bangsa Indonesia hingga 
saat ini.

Sebutan Orde Baru tidak saja dinilai oleh penganut dalam Negerinya 
sebagai simbol keberhasilan membangun perangkat fondasi sosial 
politik/-ekonomi pembangunannya tetapi juga bagi penganut paham isme 
di berbagai Mancanegara menilainya sebagai pengakuan `Herois' yang 
dibanggakan. Legitimasi ini juga oleh para pendukung penguasa 
mancanegara dianggap sebagai penunjang produk paham baru di 
jaman "perang dingin" yaitu menumbuhkan pertikaian antar ISME Adi 
Kuasa atas kepentingan Politik-Ekonomi Global. Sejak sa�t itu sikap 
dukungannya terhadap pemerintahan Militer di negara Dunia ke tiga 
(negara bekas jajahan kolonial � Eropa)  untuk mendominasi 
pembangunan sosial-ekonomi dalam negerinya.

Begitu pun berbagai bangsa bekas jajahan Kolonial dengan suka rela 
berganti jubah menjadi bangsa penganut Legalisasi Kekerasan Militer. 
Contoh di negara Chili, Amerika Latin, pada tahun 1973 akhirnya 
dibawah paksaan untuk menyusul nasibnya sang Indonesia yang dianggap 
berhasil dalam mencapai membangun Rejim Militer dan kekuasaan 
ISMEnya dibawah struktur pemerintahan Birokrasi-Militer. Dan inipun 
bisa dinilai sebagai sikap pengabdiannya terhadap kepentingan status 
quo adikuasa mancanegara dalam melahirkan paham Isme-Baru: Militer � 
Preman di Indonesia.

ISME sebagai budaya kehidupan Global

Ketika kita hidup di Indonesia pada tahun 1965 � 1973 sudah sangat 
terasa adanya suatu perbedaan yang menegangkan dalam mengalami 
proses kehidupannya yang tidak menyamankan untuk menghadapi 
persoalan birokrasi-Militer dari bagan struktur pemerintahan. Sikap 
pelayanan untuk kemasyarakatan dari tingkat RT (Rukun Tetangga/ 
Kantor wilayah tingkat kepala desa sub bagian lingkungan daerah, RW 
(Rukun Warga/ Kantor Wilayah tingkat kepala desa sub bagian 
lingkungan warga), Lurah (Kantor Wilayah tingkat Kepala desa wilayah 
sub bagian lingkungan daerah dan warga), Camat (Kantor Wilayah 
Tingkat Kepala Desa yang membawahi sub-sub RT, RW dan Lurah) dan 
seterusnya mengikat disepanjang mata rantai kepulauan Nusantara. 
Makna kehidupannya pun tentu akan menunjukan kesan tindakan yang 
bersifat untuk mengontrol warganya yang dianggap mengancam 
kestabilan atas kekuasaannya. Dan hikma dari ilmu `uang sulap' nya 
pun dijadikan anjang ritual keabsahan untuk menindas para pelaku  
pelanggaran terhadap Hak Asasi Kemanusiaan.

Sementara itu di periode yang sama kita pun menyadari atas pengaruh 
ketegangan dalam kehidupan sosial di berbagai mancanegara. Yang mana 
ini merupakan akibat konsekuensi logis dari konflik kekuasaan atas 
dominasi dalam penentuan kebijakan sosial-politik/-ekonomi global. 
Begitu pun seperti para kekuatan negara produksi Minyak& Gas di 
timur tengah yang masih sempat menunjukan sikap `tidak tunduk' 
terhadap adikuasa pemerintahan di mancanegara. Yakni dalam 
pertikaiannya untuk menentukan kebijakan harga dan produksi Minyak & 
Gas nya. Akibatnya para penghuni penduduk di daratan Eropa musti  
beresiko untuk berjalan kaki ke sekolah ataupun ke pekerjaannya 
serta mengalami hidup di dalam rumahnya tanpa listrik dan pemanas. 
Begitu pun para industrialis terpaksa menghentikan produksinya.  

Pada saat sekarang ini muncul pertanyaan baru pula: siapakah yang 
berwenang menikmati kejayaan bendera "Anti Terorisme?"  

Disisi lain muncul pula persoalan yang menegangkan untuk menghadapi 
imbas paham ISME � Baru hasil asimilasi Militerisme dan Premanisme 
yang mewarnai proses pergerakan politik/-ekonomi di Indonesia. Yang 
menjadi pertanyaan adalah, "bagaimana arah politik pergerakan 
politik para pendukung demokratisasi demi menyelamatkan arti 
kemerdekaan negara dari keterpurukannya?"

Kemungkinan di masa mendatang Indonesia akan mendapatkan piagam 
penghargaan sebagai simbol legitimasi model "sistim pemerintahan 
demokrasi yang paling demokratis" di alam sejarah perkembangan 
wacana kehidupan pergerakan demokratisasi dunia. Meskipun Indonesia 
dinilai sebagai salah satu warga Islam terbesar di dunia serta 
dianggap `Paham' untuk hidup bersahaja di alam `Demokrasi' abad ke 
21 ini. 

Bilamana figur SBY yang bekas Militer itu (pensiunan Letnan Jendral) 
bisa berhasil dengan gampangnya naik panggung kekuasaan sipil 
dibawah pemerintahan "Rechtsstaat" (Negara Hukum), apakah itu semua 
tanpa dukungan `gawe' dari gengnya? Biar pun dia masih tetap 
dianggap tidak punya atau tidak butuh partai pendukungnya. Jadi, 
konsekuensi sistim pemerintahannya akan dibawa kemana olehnya?  
Wallahualam�


La Luta Continua!




------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih 
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke