SBY atau Mega, Sama Saja! (2) Oleh HUSIN M. AL-BANJARI (Pikiran Rakyat, 11 Agustus 2004)
SELAIN para peneliti yang pro SBY, juga ada yang memandang, memilih SBY sebagai penuh risiko. Berikut adalah di antara alasan para peneliti yang lebih pro ke Megawati. Pertama, Megawati menjadi pilihan karena pertimbangan faktor risiko yang lebih rendah. Kelompok yang berafiliasi ke Partai Damai Sejahtera (PDS) banyak yang berpikir demikian dan karenanya lebih mendukung Megawati ketimbang SBY. Menarik untuk dicermati, beberapa alasan yang dikemukakan Jusuf Wanandi dalam sebuah artikelnya berjudul, Megawati atau Susilo B Yudhoyono? ketika membahas risiko-risiko jika pilihan jatuh kepada SBY. Bahwa SBY tumbuh dari jajaran pimpinan TNI/ABRI rezim Soeharto pada saat mana telah terjadi berbagai pelanggaran besar seperti di Timtim, peristiwa 27 Juli 1996 di Jakarta, kerusuhan Mei 1998, serta tragedi Trisakti dan Semanggi I/II terhadap mahasiswa. Risiko terbesar, menurut Jusuf, adalah SBY dikelilingi bekas perwira tinggi dan senior TNI yang berpengaruh besar terhadapnya. Bagi para perwira senior itu, kontrol demokratis oleh kelompok sipil terhadap TNI tidak dapat diterima. Ini terlihat saat SBY mengaburkan prinsip itu dari platform Partai Demokrat karena tentangan mereka. Selain itu, Jusuf juga masih meragukan SBY mampu menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa demokrasi untuk hari depan Republik Indonesia. SBY menurutnya tidak bisa dilihat sebagai seorang Eisenhower atau de Gaulle yang dibesarkan dalam alam tentara. Karena itu, ia mengerti arti kontrol demokratis terhadap militer oleh kelompok sipil. Dia dibesarkan di bawah rezim Soeharto yang otokratis yang ditopang ABRI. Masih menurut Jusuf, pertimbangan terhadap SBY juga dipengaruhi oleh pandangan terhadap calon wakil presidennya, Jusuf Kalla. "Cukup mengejutkan, karena sementara kalangan, termasuk kelompok minoritas pengusaha Tionghoa Indonesia, mempertanyakan sikap dan pandangannya terhadap peran ekonomi kelompok Tionghoa Indonesia, serta kesan nasionalisme ekonomi dan retorik populisme yang berlebihan. Kelompok perempuan juga menyatakan kemarahan atas ketidakpekaannya dalam urusan gender," demikian Jusuf. Kedua, kekhawatiran akan kemungkinan meningkatnya dominasi asing, proyeksi-proyeksi politik-ekonomi global terutama Amerika Serikat (AS) di sini. Peran beberapa lembaga swadaya masyarakat yang "bersepadan" dengan keinginan asing tentu bukan tanpa penghargaan. Meski mereka senantiasa mengatakan "kami independen dan hanya kerja sama," namun sepak terjangnya terlalu kasat mata, begitu partisan memenangkan seorang calon. Sesuatu yang disanggah oleh Sucipto Heri Nugroho dalam artikelnya, "Survei Intelektual atau Pesanan" (Jawa Pos, 20/7). Tentu dengan alibi angka-angka yang disebutnya "akurat" kelas A1 itu. Mereka acap menepuk dada kegenitan sehubungan tebakannya mendekati. Karena menurut Sucipto, "Diakui atau tidak, aktivitas sebuah lembaga survei tidak terlepas dari kebutuhan finansial. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, hampir dipastikan lembaga survei memiliki donatur tetap. Atau, dana memang diberikan untuk survei sesuai kepentingan donatur atau pihak sponsor." Hasrat lama AS untuk menempatkan armadanya di Indonesia, misalnya di Selat Malaka yang amat strategis, menggantikan Filipina yang tidak lagi strategis dan banyak mengundang protes itu, bisa menjadi kenyataan jika SBY jadi presiden. "Kita bisa berspekulasi bahwa suatu proses baru globalisasi yang menghubungkan Indonesia lebih rapat pada agenda perekonomian Asia yang lebih besar akan lebih menembus dan dengan demikian lebih mampu mengubah Indonesia daripada penanaman modal perusahaan Barat. Kalau beberapa unsur dari bisnis besar Indonesia disusun kembali sebagai mitra dan perantara di dalam hubungan baru ini, mereka pun akan menjadi lebih terinternasionalisasi. Dengan demikian, masa depan bagi Indonesia mungkin bisa dilihat bukan sebagai regionalisme oligarkis, seperti misalnya Filipina, maupun sebagai populisme terpusat seperti Thailand, tetapi lebih merupakan kapitalisme yang terpusat dan terorganisasi seperti Malaysia," demikian Richard Robison. Mantan Menteri Keuangan, Frans Seda, juga mencurigai kemungkinan dominasi asing itu jika SBY jadi presiden. "Kemudian tantangan dari luar negeri berupa arus globalisasi dan liberalisasi yang makin mengganas dan meluas. Dominasi dari kepemimpinan Amerika Serikat dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan keamanan internasional, dan obsesinya terhadap terorisme internasional. Perkembangan ekonomi dunia yang tidak menentu disebabkan antara lain oleh masalah apresiasi dolar AS yang tidak menentu dan keguncangan harga minyak dunia," itulah ungkapannya dalam artikelnya "Popularitas Politik vs Kepribadian Politik", (Suara Pembaruan, 19/7). Ketiga, ada gambaran bakal adanya tekanan lebih terhadap aktivis Muslim jika SBY jadi presiden, sesuatu yang cukup ringan dijalankan oleh pemerintahan Megawati. Fahmi A.P. Pane melihat dukungan AS ke salah satu calon (SBY) bukanlah gratis. "Repotnya, dukungan asing tak pernah gratis. Sebagian aktivis Muslim mungkin akan terzalimi karena imbas perang terhadap terorisme dan upaya mengubah sekolah-sekolah Islam, termasuk kurikulum pesantren dan pola pikir para santri lewat program studi banding ke AS, misalnya," ungkapnya. Ia mengkhawatirkan tindakan represif SBY terhadap umat Islam sebagai tanda loyalitasnya ke Barat. ungkapnya, "Agenda busuk Barat itu terbukti menghantam mereka yang bukan teroris, yang dianggap bersalah hanya karena ingin bebas menjalankan kewajibannya beragama dalam semua aspek kehidupan. Akan terlalu sulit membayangkan perubahan politik membuat umat Islam merasa aman, damai, dan sejahtera jika misalnya SBY masih berpikiran bahwa radicalism, extremism can pave the way for acts of terrorism, sebagaimana pidatonya dalam acara yang diselenggarakan Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) dan koran berpengaruh Singapura The Straits Times tanggal 26 Mei 2004 di Singapura." Keempat, para pemilih hendaknya jangan tertipu dengan penampilan. Dalam hal ini Frans Seda telah sampai pada sebuah rekomendasi yang menukik tajam, "Jadi waspadalah terhadap penampilan, sosok dari seorang politikus! Dengan kepercayaan Saudara, secara emosional Saudara bisa beli kucing dalam karung! Dan seperti pernah saya utarakan dalam sebuah tulisan, tidak semua yang ada dalam karung yang meong-meong itu benar-benar kucing, tetapi semua kucing tanpa karung, walaupun tidak meong-meong itu memang benar-benar kucing!" Di sini Frans mengkritisi karakter SBY dengan ungkapannya, "Dalam menghadapi tantangan-tantangan dari dalam dan luar negeri ini, akan diperlukan tindakan-tindakan yang tidak populer demi kepentingan bangsa dan negara, yang berkelanjutan (bukan yang sesaat). Dan seorang politikus yang mengutamakan popularitas politik, tidak dapat diandalkan dalam hal ini. Karena itulah, diperlukan presiden/pimpinan bangsa dan negara yang berkepribadian politik, yang tangguh, mantap, dan prinsipil, bukan yang mengejar popularitas politik belaka." Tak ada jalan untuk memungkiri bahwa yang dimaksud dengan kepribadian politik yang tangguh, mantap dan prinsipil, itu tidak lain adalah Megawati sendiri. Kelima, para pemilih disarankan memilih calon yang sudah memiliki track record dan teruji. Frans Seda menuturkan, "Tentunya harapan kita adalah para pemimpin inilah yang nantinya membawa bangsa ini dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan memerhatikan nasib rakyat. Track record para calon, terutama dari sosok kepribadian politik tentu juga menjadi pertimbangan." Timbangan itu jelas sekali mengarah kepada presiden sekarang. Seperti dikatakan Sekjen PDIP Pramono Anung, soal kesinambungan kerja pemerintahan juga dianggap sebagai faktor penting rekomendasi ke Megawati. "Perubahan ke Indonesia yang lebih baik akan lebih terjamin jika Megawati yang telah tiga tahun memimpin bangsa ini diberi kepercayaan oleh rakyat untuk kembali memimpin bangsa," tegasnya. Megawati sendiri menyatakan komitmen penuh untuk terus melanjutkan transisi demokrasi di Indonesia. Kiranya apa yang diungkapkan Jusuf Wanandi berikut bisa mewakili pembahasan mereka yang pro Megawati. "Risiko memilih Megawati sudah diketahui. Kekurangannya cukup banyak. Agenda yang perlu dituntaskan jelas, memberantas korupsi, mengatasi pengangguran, dan meningkatkan pelaksanaan hukum (termasuk pengadilan). Banyak yang berpandangan, Megawati tidak mampu dan tidak dapat mengubah kepemimpinannya. Karena itu, dukungan terhadap Megawati bukannya unconditional, tetapi bergantung sinyal-sinyal nyata." Megawati, itulah yang menurutnya pilihan yang paling ringan risikonya. Akhirnya sikap kita bagaimana? Sebagai penutup diskusi, kalaulah SBY dan Mega diperlakukan sama saja, lalu apa yang harus kita lakukan? Barangkali ada dua jawaban yang bisa dipikirkan. Pertama, sebagai pribadi, alangkah baiknya jika kebingungan ini kita adukan dan pasrahkan saja kepada Allah SWT dengan menempuh salat istikharah (memohon dipilihkan). Kadang-kadang daya pikir manusia untuk meneropong mana di antara dua calon yang lebih memberi maslahat bagi bangsa, atau katakanlah sekadar mencari yang lebih kecil mudaratnya, sudah berada di luar batas kesanggupan. Telah dikatakan dalam kajian di atas, seolah-olah ada pilihan antara calon dengan risiko lebih ringan, namun dibayangkan bangsa ini akan menderita dalam 5 tahun ke depan karena pesimis akan adanya perubahan. Sebaliknya, ada semangat untuk memilih yang baru karena menjanjikan perubahan, namun khawatir oleh adanya risiko tinggi yang akan lebih menyakitkan umat. Apa pun yang dikatakan itu, tetap saja mengandung dzan (dugaan), manusia tidak mengetahui yang hakiki. Sementara menyarankan golput juga bukan pilihan sadar, maka jatuhkanlah pilihan kepada kereteg hate (firasat hati) atau pun tanda-tanda berupa kecenderungan yang terjadi setelah istikharah. Setelah itu, tawakal kepada Allah, siapa pun yang jadi, ya terimalah dengan lapang dada. Kedua, adapun untuk lembaga seperti halnya partai atau ormas Islam, tampaknya lebih maslahat sekiranya bersikap netral atau tidak memberikan rekomendasi kepada capres tertentu. Sikap netral yang dilakukan Muhammadiyah bisa dicontoh. Artinya, partai atau ormas Islam tidak mengarahkan warga di bawahnya kepada calon presiden tertentu, tetapi membebaskan konstituen atau umat untuk memilih menurut firasatnya masing-masing. Namun, saran itu tidak mudah dijalankan. Karena kepentingan pragmatis, partai-partai akan terpolarisasi minimal ke dalam tiga kelompok. Pertama adalah kelompok yang mendukung SBY, seperti jelas dilakukan oleh PBB/Yusril dan PKPI. Kedua adalah kelompok yang berkoalisi dengan Megawati/PDIP. Selain PDS, tentu saja Golkar, PKB, dan PPP berada pada barisan depan koalisi ini. Lihat saja nanti, bagi kedua kelompok ini sudah tidak ada lagi diskusi, tinggal eksekusi. Dalam skenario ini, tampaknya PAN dan PKS berada dalam satu kelompok tersendiri dan bernasib sama, yaitu berada di pusaran medan perang dua pasukan gajah; koalisi Demokrat-PBB-PKPI vs koalisi PDIP-PDS-Golkar-PKB-PPP; koalisi figur vs koalisi mesin politik. Sebagaimana menghadapi pilpres putaran pertama, PKS sempat bimbang dengan pilihan antara Amien Rais dan Wiranto. Qadarullah pilihan akhirnya jatuh ke Amien, suatu konstalasi politik yang bisa berbeda jika pilihan jatuh ke Wiranto. Kali ini ada kemiripan, nuansa kebimbangan itu juga menghinggapi para petinggi PKS. Sedang Amien Rais/PAN tampaknya akan mengikuti jejak Muhammadiyah untuk bersikap netral. Di satu kesempatan Sekjen PKS, Anis Matta, menyatakan kepada pers ihwal kecenderungan partainya mendukung pasangan SBY-Kalla pada putaran kedua, meski belum final." (Pikiran Rakyat, 11/7). Sementara itu, ideolog dan anggota majelis syuro PKS, Abu Ridho, terkesan lebih memilih "orangnya biasa-biasa saja, tapi secara fakta dia tidak bisa dikendalikan kekuatan asing. Tentu pilihan kita akan cenderung ke orang tersebut walaupun yang satu lebih 'saleh' tapi dikooptasi kekuatan global." (Saksi, No. 20/2004). Ini indikasi kuat untuk lebih condong ke Megawati ketimbang SBY. Tentu saja beda kecenderungan ini adalah wajar, dan sebagaimana biasa, tidak akan berkembang menjadi konflik. Karena di dalam tubuh PKS sudah kukuh dengan mekanisme syura. Apa yang diputuskan, itulah yang menjadi kata akhir. Untuk sekadar wacana saja, memang terasa asyik jika memilih SBY. Jika ia terpilih, maka di sana tersimpan semangat baru, ada gairah petualangan! SBY dan segala kemungkinan kooptasi Baratnya adalah tantangan menarik bagi para juru dakwah. Ada semacam greget, sebuah dinamika yang akan memberi peluang kepada pematangan atau pendewasaan langkah-langkah dakwah dan umat. Sementara itu, memilih Megawati juga tidak kalah menantangnya. Jika ia terpilih, maka tantangannya adalah kesiapan diri untuk berkorban dalam penderitaan ekonomi lebih panjang, lebih mengasah lagi kesabaran, dan mendorong untuk lebih khusyuk melakukan kontrol di parlemen. Tantangan paling besarnya adalah usaha memecah "kesunyian" dan mengembangkan dinamika perubahan. Kita kembali ke saran "sesungguhnya" yang ingin diberikan. Senyatanya posisi PAN dan PKS benar-benar terjepit! Hanya saja masalahnya, jika pun harus mendukung salah satu, maka posisinya berada pada antrean paling ujung (luar). Sangat-sangat terlambat! Dalam sejarah Islam biasa disebut sebagai kaum Thulaqo (orang-orang yang masuk Islam ba'da futuh Mekah). Artinya, siapa pun yang terpilih jadi presiden, tampaknya tidak akan memberikan keuntungan (sharing politik) bagi PAN dan PKS. Karenanya, saran netral di atas barangkali adalah jawaban paling pas untuk PAN dan PKS. Dengan sikap itu, bagi kedua partai ini juga akan terkesan lebih bersih. Ketika sebuah partai gagal atau tidak mampu memberi warna atau menentukan arah kepemimpinan suatu bangsa, maka partai pun dapat menyerahkan segala keputusan kepada Yang Di Atas, Allah Yang Mahakuasa. Bukankah dalam dakwah juga dikenal fase dzarnii wa man kholaqtu wahiidan (biarkan Aku bertindak terhadap orang yang Aku ciptakan sendiri," Q.S. 74:11). Sementara partai, silakan khusyuk saja dengan pekerjaannya di parlemen dan ishlahul ummah (dakwah). Setelah pasti pun siapa presidennya nanti, memang sebaiknya partai berusaha tetap menjaga jarak dari kekuasaan. Karena demikian mudaratnya, maka tidak ikut berkolaborasi dalam pemerintahan (kabinet) 2004-2009 merupakan cermin sikap al-baro (berlepas diri) terhadap pilihan mudarat itu. Istilah "berkonsentrasi di parlemen," atau "mengontrol dan mengoreksi siapa pun yang menang untuk tidak menyeleweng," kiranya sangat maslahat menjadi pilihan. Dan itu pada hakikatnya adalah cermin sikap al-baro, atau bahasa kerennya oposisi. Oposisi yang harus dimaknai sebagai tata cara melakukan check and balance (pengawasan dan pengimbangan), bervisi amar makruf nahi munkar, bukan sikap asal tolak, apalagi pembangkangan. Wallahu a'lam. (habis)*** Penulis praktisi politik Islam; alumnus Univ. Braunschweig, Jerman http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/11/0801.htm __________________________________ Do you Yahoo!? Yahoo! Mail - 50x more storage than other providers! http://promotions.yahoo.com/new_mail ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
