Catatan Seorang Klayaban
TENTANG PERTEMUAN LINTAS GENERASI DI MAASTRICHT 2004 [3].
Tentang soal kedua, yaitu:
[2]. Soal Membetulkan Stigma: Tentang hal ini dalam tulisan singkatnya, Ahmad
Daryanto, selaku Ketua PPI Maastricht menjelaskan stigma apa yang digunakan oleh KBRI
Orba serta latar belakang singkat adanya sigma tersebut.
Mengenai latar belakang orang-orang yang "terhalang pulang", Ahmad Daryanto menulis:
"Kaum terhalang pulang adalah dulunya mahasiswa seperti kita-kita ini. Tetapi
malangnya mereka dulu adalah mahasiswa yang hidup dalam pergolakan politik yang
diciptakan oleh pemerintahan dengan gaya fasis yang dipimpin oleh Soeharto. Mereka
dulunya dikirim sebagai Duta AMPERA (AMANAT PENDERITAAN RAKYAT) oleh presiden Bung
Karno untuk membangun Indonesia. Karena arah politik waktu itu adalah ke timur, mereka
dikirim bukannya ke Berkeley,MIT, Stanford, dll seperti dambaan sebagian mahasiswa
sekarang, atau ke 'beste universiteit'di Belanda sini, tetapi ke Leningrad, Moscow,
Hungaria, Jerman Timur".
Sedangkan stigma yang digunakan untuk oleh pemerintah Orba dan diterapkan oleh
KBRI-KBRInya ditunjukkan oleh Ahmad Daryanto melalui alinea berikut:
"Ketika pecah G 30 S, kewarganegaraan mereka dicabut,karena tidak mau menandatangi
pernyataan mengutuk Soekarno. Salah satu bunyi surat dari KBRI Moscow saat itu lebih
kurang berbunyi: Karena tidak loyal kepada pemerintah RI nama-nama dibawah ini
paspornya dicabut,dan dimohon kepada masyarakat untuk tidak memberikan dukungan moril
dan materiil kepada mereka".
Dari baris-baris yang mengetengahkan apa yang telah dialami oleh mereka yang
"terhalang pulang" itu, kalau bacaanku benar, nampak bahwa KBRI Orba menggunakan dua
patokan untuk mencabut kewarganegaraan warganegara Republik Indonesia yaitu:
[1]."karena tidak mau menandatangi pernyataan mengutuk Soekarno" dan [2]. "tidak loyal
kepada pemerintah RI".
Terhadap dua patokan ini, aku mengajukan beberapa pertanyaan perenungan: Benar bahwa
pemegang kekuasaan politik [lepas dari watak kekuasaan politik tersebut]
bertanggungjawab atas pengelolaan negara. Tapi apakah pencabutan kewarganegaraan
merupakan pilihan politik yang masuk akal apalagi atas nama Republik dan Indonesia
yang mengandung nilai-nilai khusus? Mau di apakankah dan dikemanakankah kemudian
mereka yang dicabut kewarganegaraan mereka jika misalnya tidak ada satu negara pun di
dunia yang mau menerima mereka? Jika karena alasan-alasan di atas mereka diadili,
kiranya sikap begini lebih masuk akal daripada pencabutan kewarganegaraan mereka
sementara secara tekhnologi dan syarat-syarat lainnya mereka belum punya kemungkinan
hidup di planet Mars,Yupiter atau pun bulan. Malangnya dan dan sangat disesalkan
Megawati sebagai Presiden, yang kebetulan puteri kandung salah seorang pendiri RI,
bernama Soekarno, sempat mengancam para penentangnya dengan cara mengusir mereka
keluar. Karena perlawanannya terhadap politik Megawati, Saddam Hussein aktivis PRD
dari Pekalongan sampai meninggal di penjara Pakalongan. Padahal dari sejarah lahirnya
PDIP, sesungguhnya pernah digantungi harapan dan besar oleh harapan alternatif ini
yang tertuang dalam kata-kata "demokrasi", "Indonesia" dan "perjuangan". Aku sungguh
khawatir bahwa dari hari ke hari PDIP membelakangi dirinya sendiri.[Kata-kata ini
kutuliskan berangkat dari kemauan baik dan rasa persahabatan, walaupun oleh kritikku
terhadap fanatisme, aku pernah dicerca secara tidak semena-mena oleh pihak tertentu
dari kalangan PDIP luarnegeri yang hanya memperlihatkan betapa fanatisme membuat orang
buta dan bukan jadi sandaran Republik dengan segala nilai kandungannya, apalagi usaha
memanusiawikan manusia. Fanatisme tidak mengenal otokritik dan merasa diri sebagai
standar tunggal kebenaran].
Terhadap orang yang "terhalang pulang", Megawati sebagai Presiden RI tidak nampak ada
usaha memilih kebijakan lain. Ia hanya berkata: "boleh pulang asal menurut prosedur".
Seakan-akan Indonesia adalah monopoli pemegang kekuasaan politik saja. Apa yang baru
dan apa perbedaan sikap Megawati dan Soeharto dalam masalah ini? Jangankan terhadap
orang-orang "yang terhalang pulang", terhadap ayah kandungnya sendiri, Megawati tidak
mengambil pilihan politik untuk merehabilitasi sang ayah. Hal ini juga membuat
alm.Anak Marhaen Hanafi sangat marah kepada Megawati. Karena kekacauan nilai ini pula
maka A.M.Hanafi menolak dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata.
Dalam hal ini, yang aku garisbawahi tidak lain jika Indonesia memilih bentuk Republik,
selayaknya nilai-nilai republiken dibela dengan segala konsekwensi. Kalau tidak maka
Republik hanyalah suatu etiket "kecap nomor satu". Kata-kata ini juga kuucapkan dengan
harapan agar orang-orang PDIP memahami arti PDIP.Demokrasi, Indonesia dan Perjuangan
yang tentu memihak Republik, Indonesia dan rakyatnya. Atau PDIP dan Mega tidak boleh
disentuh? Jika demikian aku mempertahankan hakku mengungkapkan pikiran dan perasaan
sebagai anak manusia dan jika hak inipun dicerca maka kita akan melihat bagaimana
masing-masing mempertontonkan diri sendiri ke hadapan dunia, apa bedanya sikap menolak
kritik dengan otoritarianisme Soeharto? Bedanya yang satu disebut Orba sedangkan lain
berlindung dibalik nama PDIP. Cerca yang pernah dilontarkan kepada saya, fanatisme dan
tidak mau mendengar pendapat yang berlawanan hanya memperlihatkan apa siapa diri kita.
Akupun siap menjadi sasaran bidik caci-maki kau fanatik yang bagiku fanatisme tidak
lebih dari tanda kedunguan dan kelemahan.
Dari sikap menghadapi masalah yang "terhalang pulang" aku melihat betapa berlikunya
dan sendatnya pelaksanaan reformasi republiken. Oleh karena itu, penghargaan terhadap
prakarsa individual Dubes A.Silalahi dan Dubes A.Irsan menjadi kian tinggi. Sebagai
orang bawahan, kedua dubes ini telah melakukan apa yang mereka bisa lakukan dalam
batas wewenang mereka. Mereka bagiku adalah dubes-dubes RI sesungguhnya.Apa yang
mereka dengan timnya lakukan sungguh sangat berarti dalam pembentukan pendapat umum
dan menunjukkan melalui kegiatan bahwa sesungguhnya beginilah semestinya fungsi Dubes
Republik Indonesia.
Kembali kepada masalah stigma, sekarang aku sampai pada soal patokan kedua yang
dijadikan oleh KBRI Orba untuk mencabut kewarganegaraan warga negara RI yaitu "tidak
loyal kepada pemerintah RI".
Stigma adalah nilai dan Republik Indonesia mengandung nilai repuliken dan nilai-nilai
keindonesiaan.Bahkan Sokarno pun adalah personifakasi serangkaian nilai!
Secara nilai, kenyataan, hirarki, keindonesiaan, kerepublikan [secara khusus], siapa
yang "tidak loyal kepada pemerintah RI -- singkatan dari Republik Indonesia"? Soekarno
sendiri bagiku adalah suatu personifasikasi nilai. Orde Barukah ataukah orang-orang
yang "terhalang pulang"? Jika disetujui bahwa Soekarno merupakan personifakasi
serangkaian nilai yang tidak anti kemanusiaan dan republiken dengan pencabutan
kewarganegaraan para warga Indonesia yang dikirim belajar demi AMPERA, lalu siapa
gerangan yang mengkhianati Republik dan Indonesia? Orba atau mereka yang "terhalang
pulang"? Data-data yang disuguhkan dari hari ke hari termasuk oleh para Indonesianis
Barat dan Amerika Serikat sendiri, tanpa usah menggarisbawahi nama Prof. Wertheim alm.
dengan teori "missing link" nya,termasuk praktek selama tiga dasawarsa memperlihatkan
bahwa Soeharto lah yang "tidak loyal" kepada Republik dan Indonesia. Dari segi jumlah
korban manusia yang berpangkal dari kekuasaan dan perintahnya, Soeharto tidak lain
dari salah seorang penjahat kemanusiaan terbesar di abad kekinian. Dari awal hingga
akhir kekuasaannya, ia menyiramkan darah putera-puteri bangsa dan negeri di kawasan
geografis bernama Indonesia sambil mengangkat panji Republik Indonesia yang ia
khianati. Beradanya negeri ini di ujung tanduk seperti sekarang adalah "jasa" Soeharto
pula ketika ia menjadikan daerah-daerah luar Jawa terutama sebagai daerah jajahan
melalui Jawanisasi. Dayak yang Kaharingan, Flores yang Katolik, mana pula orang yang
tidak Jawa jadi Jawa, yang tidak Islam mau jadi. Orba Soeharto menjungkirbalikkan ke
bhinnekaan menjadi "asas tunggal" nilai Jawa feodal. Pemerintah-pemerintah Barat
melalui IGGI dan CGI yang dari awal lahirnya Orba Soeharto menyokong Soeharto demi
kepentingan neo-kolonialisme mereka turut berlumuran darah rakyat negeri dan bangsa
kita.
Dalam sejarah RI tidak pernah ada kelompok yang "terhalang pulang" sebesar pada
periode Orba Soeharto. Pada zaman Soekarno memang ada segelintir pelarian politik dari
PRRI/Permesta, tapi mereka memberontaki RI dengan sokongan Amerika Serikat, sebagai
kakitangan Amerika Serikat yang kemudian beberapa jadi orang penting dalam rezim Orba
Soeharto. Mereka melarikan diri keluar dan tidak pernah dicabut kewarganegaran mereka
bahkan diberi amnesti.Jumlah besar yang "terhalang pulang" sampai sekarang
sampai-sampai lahir sastra-seni Indonesia di luar negeri yang oleh sementara orang
disebut sebagai sastra-seni eksil [dan oleh sementara orang disanggah dengan memahami
eksil sama dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain sehingga pindah dari
Tapanuli ke Bantul dikategorikan sebagai eksil, ikut istri yang diplomat atau aktivis
LSM berpindah dari satu negeri ke negeri lain sudah dikategorikan sebagai eksil
murni-- pengertian eksil yang kukategorikan sebatas jargon dan cara menarik perhatian
orang lain kepada dirinya, bentuk ulah kekanakan], memperlihatkan taraf penindasan
otoritarianisme Orba Soeharto. Kukira pilihan politik terhadap masalah mereka yang
"terhalang pulang" dan dicabut kewarganegaraan mereka, akan dan sudah mencerminkan
watak politik pemegang kekuasaan politik Indonesia sekarang dan yang akan datang.
Mencabut kewarganegaraan seseorang apa bedanya dengan ayah dan ibu yang membunuh anak
kandungnya sendiri? Tapi itulah yang terjadi dengan Indonesia sampai detik ini.
Padahal secara teori, kekuasaan politik sesungguhnya tidak lain dari sarana guna
memanusiawikan manusia, kehidupan dan masyarakat. Jika untuk usaha mulia ini Indonesia
sejak Revolusi Agustus 1945 memilih bentuk republik artinya nilai-nilai republikenlah
yang diperjuangkan oleh pemegang kekuasaan politik. Nilai-nilai dan kesungguhan
menterapkannyalah yang menjadi stigma "loyal" dan tidak loyal kepada RI, bukan kepada
presiden dan pemerintahnya. Pengingkaran terhadap nilai-nilai republiken dan
indonesia, apapun gelar mereka tidak lebih dari memperlihatkan suatu komedi penabur
racun dan bencana. Udara Indonesia hari ini memang penuh tuba.
[Bersambung...]
Lampiran:
----- Original Message -----
From: la_luta
Sent: Tuesday, August 24, 2004 1:14 AM
Subject: [ppiindia] Fwd: Sketsa: Diskusi informal lintas generasi Maastricht 2004
Salam PPI,
Untuk yg kedua kalinya dengan selang waktu satu bulan, diskusi lintas generasi yang
diadakan PPI Maastricht terlaksana dengan hasil yang memuaskan dan menjanjikan suatu
lembaran baru dalam penyelesaian masalah rekonsiliasi secara politik dan kultural
untuk membetulkan stigma-stigma yang telah salah selama ini terhadap "Mahasiswa yang
terhalang pulang akibat peristiwa G 30 S" . Acara ini juga sukses mencairkan kebekuan
yang ada selama ini dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini dibaca: KBRI.
Kaum terhalang pulang adalah dulunya mahasiswa seperti kita-kita ini. Tetapi malangnya
mereka dulu adalah mahasiswa yang hidup dalam pergolakan politik yang diciptakan oleh
pemerintahan dengan gaya fasis yang dipimpin oleh Soeharto. Mereka dulunya dikirim
sebagai Duta AMPERA (AMANAT PENDERITAAN RAKYAT) oleh presiden Bung Karno untuk
membangun Indonesia. Karena arah politik waktu itu adalah ke timur, mereka dikirim
bukannya ke Berkeley,MIT, Stanford, dll seperti dambaan sebagian mahasiswa sekarang,
atau ke 'beste universiteit'di Belanda sini, tetapi ke Leningrad, Moscow, Hungaria,
Jerman Timur.
Ketika pecah G 30 S, kewarganegaraan mereka dicabut,karna tidak mau menandatangi
pernyataan mengutuk Soekarno. Salah satu bunyi surat dari KBRI Moscow saat itu lebih
kurang berbunyi: Karena tidak loyal kepada pemerintah RI nama-nama dibawah ini
paspornya dicabut,dan dimohon kepada masyarakat untuk tidak memberikan
dukungan moril dan materiil kepada mereka.
Cobalah renungkan apa perasaan kita seandainya ada nama kita dalam surat itu.
Acara kemaren dihadiri oleh dubes RI untuk kerajaan Belada Moh. Yusuf,atase kebudayaan
Muhajir. Selain itu yang hadir adalah para anggota PPI Maastricht sendiri, masyarakat
Maastricht, sekjen MPA PPI Belanda,PPI Leiden, PPI Aachen, Darmstadt.
Salam hormat dan salut saya buat para kaum terhalang pulang dengan semangat mereka
yang masih berapi-api.
Patut dicatat disini, salah seorang dari mereka adalah Pak Cipto (mantan dosen
filsafat) yang tahun ini berumur 80 tahun, dan masih segar bugar untuk datang dari
Amsterdam ke Maastricht.
Banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik dari beliau-beliau ini. Kepahitan dan
kegetiran hidup mereka adalah bercak hitam dalam sejarah Indonesia.
Mereka adalah 'living proofs' terhadap pengingkaran akan sebaris kata yang tercantum
dalam pembukaan UUD 45 yang selama masa orde baru, tiap hari senin, dibaca dalam
upacara bendera- disetiap instansi pemerintah,di setiap lembaga, di setiap sekolah
mulai dari tingkat SD sampai universitas, disetiap upacara kenegaraan.
Kalimat diawal pembukaan UUD 45 yang diingkari itu adalah: "Kemerdekaan itu adalah hak
semua bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.."
Pelajaran bagi kita sebagai generasi penerus untuk tidak mengulangi kesalahan yang
sama. Kita tengok masa lalu, sebagai upaya meluruskan sejarah; Untuk kita
pertanggungjawabkan di depan Tuhan nantinya. Kita akui pendahulu kita pernah melakukan
dosa, dan kita pun sebagai generasi penerus pun ikut berdosa karna lalai dan malas
memperbaiki keadaan.
Diskusi Budaya Lintas Generasi II Maastricht, kemaren sudah usai. Semoga upaya yang
mulia ini diridhai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga kita semua tergolong kepada
kaum yang selalu ikhlas dalam berjuang, masih mempunyai rasa malu dan jauh dari
sifat-sifat yang merendahkan martabat manusia.
Salam PPI
Ahmad Daryanto
Ketua PPI Maastricht.
De: "Budhisatwati KUSNI" <[EMAIL PROTECTED]>
�: "katingan" <[EMAIL PROTECTED]>
Objet: Sketsa: Diskusi informal lintas generasi Maastricht 2004 (TANGGAPAN)
Date: mercredi 25 ao�t 2004 12:20
----- Original Message -----
From: K. Prawira
To: [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ;
[EMAIL PROTECTED]
Sent: Wednesday, 25 August, 2004 6:21
Subject: Re: Sketsa: Diskusi informal lintas generasi Maastricht 2004 (TANGGAPAN)
TANGGAPAN ATAS:
Sketsa: Diskusi informal lintas generasi Maastricht
2004
Bung Roni (dan kawan-kawan netters) yang budiman,
Sayang sekali saya tidak dapat menghadiri "Diskusi informal lintas generasi" yang
diselenggarakan oleh PPI Maastricht (Belanda). Karena itu, saya tidak bisa menjawab
pertanyaan anda:"Dubes RI di Kerajaan Belanda dan Atase Kebudayaan ngomong apa saja
dalam pertemuan itu". Meskipun demikian saya berpendapat bahwa kegiatan PPI Mastricht
tsb. adalah positif, sebab disadari atau tidak merupakan usaha melanjutkan komunikasi
antar masyarakat-masyarakat Indonesia (lintas generasi, lintas status nasib politik)
dan antar masyarakat Indonesia dengan KBRI Den Haag, yang pada jaman Dubes Abdul Irsan
telah dibuka dengan lebar. Kehadiran Bp. Dubes M. Yusuf di pertemuan Maastricht bisa
diartikan sebagai isyarat positif.
Sebagai kompensasi, saya akan mengutarakan pengamatan saya tentang kebijakan KBRI Den
Haag dalam usahanya untuk menjalin hubungan atau komunikasi dengan asyarakat Indonesia
yang bermukim di Nederland. Mudah-mudahan menjadi masukan yang bermanfaat.
Pada hemat saya, dari jaman masa bakti Dubes Darisman, Dubes Abdul Irsan, Dubes
M.Yusuf (sekarang ini), Bp. Dubes Abdul Irsanlah yang tampak aktip dan berhasil baik
mengadakan hubungan dengan masyarakat Indonesia. Pada masa Dubes Abdul Irsanlah ruang
Nusantara KBRI Den Haag selalu di adakan pertemuan/ceramah/diskusi/dengan tema-tema
aktual, di mana masyarakat Indonesia (baik yang berpaspor RI maupun non-RI)diundang.
Bahkan pakar-pakar Indonisianist Belanda pun diundang untuk membacakan makalahnya.
Sering diadakan ceramah dengan tokoh-tokoh penting dari Indonesia yang kebetulan
berada di Belanda. Sehingga masyarakat Indonesia selalu mendapatkan info up to date
dari tangan pertama mengenai situasi sosial dan politik di tanah air.
Bukan itu saja, Bp. Abdul Irsan juga berkunjung ke masyarakat Indonesia yang dinamakan
"orang yang terhalang pulang", karena dicabut hak-hak kewarganegaraannya oleh rejim
Suharto. Yang sangat terkesan bagi saya adalah ketika beliau dengan antusias membantu
terlaksananya perayaan "Peringatan 100 Tahun Bung Karno" di Amsterdam (2 hari) yang
diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia, di mana panitia tersebut dimotori oleh
Vereniging Persaudaraan (Perhimpunan Persaudaraan). Dua hari berturut-turut bersama
dengan kabid-kabidnya beliau menghadiri perayaan tersebut.
Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengurangi apalagi merendahkan kebijakan Bp.Dubes
M.Yusuf, tapi sekedar ingin mengingatkan adanya fakta bahwa jalan komunikasi dengan
masyarakat Indonesia, khususnya dengan "orang-orang yang terhalang pulang" sudah
dirintis oleh dubes pendahulunya dengan sukses.
Menurut tulisan-tulisan Bung Kusni di milis Nasional dll, tampak bahwa Bp. Dubes
Silalahi di Perancis juga mempunyai kebijakan serupa dengan kebijakan Bp.Abdul Irsan.
Sahabat saya, seorang diplomat, mengatakan bahwa: "KBRI -- pejabat-pejabatnya --
adalah PELAYAN PUBLIK. Publik atau "rakyat" di luar negeri yang harus dilayani oleh
pelayan publik di KBRI-KBRI adalah masyarakat Indonesia. Sehingga kalau ada pelayan
publik di kedutaan yang dekat dan melayani rakyat (masyarakat Indonesia baik masih
pegang paspor garuda maupun tidak) itu bukan hal yang spektakuler. KARENA MEMANG
HARUSNYA BEGITU!!!! KBRI by nature adalah rumah rakyat. Dia harus terbuka, dia harus
teduh, dia harus mengayomi, dia harus melayani".
Pelayanan Publik, menurut hemat saya mempunyai arti luas yang mencakup semua aspek
masalah komunikasi dengan masyarakat. Sehingga mereka sebagai orang Indonesia merasa
diperhatikan, dilindungi dan dipedulikan. Betul-betul tidak pernah saya lupakan apa
yang dinyatakan Bp. Abdul Irsan kepada saya pada kesempatan berdialog dengannya:
"Paspor itu kan hanya kertas belaka, yang penting jiwa setiap orang yang menamakan
dirinya Indonesia". Saya kira pernyataan tersebut benar sekali!!!. Sebab, meskipun
seseorang memegang paspor Indonesia, tetapi kalau mengkhianati NKRI, mendukung
separatisme, melakukan korupsi terhadap kekayaan negara, menginjak-injak HAM, menjadi
alat kepentingan negara asing yang merugikan Indonesia, maka mereka itu nilainya tak
lebih dari pada gombal.
Sekali lagi, tulisan ini bukan bermaksud untuk merendahkan kebijakan Bp. Dubes
M.Yusuf, tetapi sekedar imbauan agar semua KBRI di luar negeri agar mengikuti jejak
seperti kebijakan Bp.Dubes Abdul Irsan dan Bp.Dubes Silalahi, yang sebagai pelayan
publik telah merintis jalan benar. Dan kepada generasi muda (PPI, La Luta dkk) yang
pada jaman Bp. Abdul Irsan tidak sempat memanfaatkan situasi positif, saya menyatakan
kegembiraan bahwa kini telah menunjukkan semangatnya ke arah yang dimaksud di atas.
Jadi, saya kira tidak tepat pernyataan bahwa Acara di Maastricht inilah yang "sukses
mencairkan kebekuan yang ada selama ini dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini
dibaca: KBRI". Secara kwantitatif dan kwalitatif cairnya hubungan KBRI dengan
"orang-orang yang terhalang pulang" (termasuk MAHID) sudah terjadi pada jaman Bp.Dubes
Abdul Irsan ketika bertugas di Negeri Belanda. Pada waktu itu banyak "orang-orang yang
terhalang pulang" menghadiri pertemuan-diskusi-ceramah yang diselenggarakan KBRI.
Mereka berdiskusi dan berdebat seru mengenai HAM, Demokrasi, Hukum yang terus menerus
diinjak-injak sejak jaman Suharto. Kini jalan yang sudah dirintis tersebut tinggal
diteruskan oleh semua pihak.
Tentu saja harus kita buang jauh-jauh ungkapan "Bangun kesiangan". Kita semua baik
generasi senior, maupun generasi yunior, masih menghadapi tugas bersama yang berat
untuk menuju kepada Indonesia yang demokratik, damai-sejahtera dan adil-makmur. Usaha
itu bisa dilaksanakan dimana saja, termasuk di KBRI-KBRI - rumah rakyat Indonesia di
luar negeri.
Salam hangat untuk semuanya.
M.D.Kartaprawira
Nederland, 24.08.2004
--- In [EMAIL PROTECTED], Roni wijaya
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Saya mau tanya, Dubes RI di Kerajaan Belanda dan Atase Kebudayaan ngomong apa saja
dalam pertemuan itu. Apakah mereka berdua masih menjunjung tinggi ideologi
Soehartoisme, biar situasi telah berubah birokrat - birokrat tulen itu pikirannya
masih sering mengunggulkan keadaan (khususnya kenyamanan sebagai birokrat yang
disembah - sembah rakyat) semasa Jenderal Soeharto.
Deparlu, tempat M. Yusuf bernaung, rajin mengadakan pembersihan, selalu curiga,
selalu propaganda terhadap segala sesuatu yang berbau musuh Soeharto. Dep. P dan K,
tempat atase Kebudayaan Muhajir bernaung, rajin benar membersihkan pegawai -
pegawainya, guru - guru yang terkait dengan PGRI Non Vak Central semasa Jenderal
Soeharto bersimaharaja lela. Malahan pekerjaan biadab itu dipakai sebagai proyek dan
hobi yang menyenangkan dari para petingginya.
Roni Wijaya
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
