Republika Senin, 11 Oktober 2004 SBY-nomics Oleh : Adiwarman A Karim
Majalah Investor edisi 5 Oktober 2004 menurunkan liputan utama tentang SBY-nomics. Menggabungkan nama kepala negara dengan economics mulai dikenal sejak 1980-an, diawali dengan istilah Reaganomics. Setelah selama berpuluh tahun kebijakan ekonomi AS diwarnai dengan kebijakan yang berfokus pada sisi permintaan, maka Presiden Reagan dengan tim ekonominya memperkenalkan kebijakan yang lebih berfokus pada sisi penawaran (supply side economics). Hal ini disebabkan sisi permintaan ekonomi AS ketika itu telah jenuh, sehingga peningkatan permintaan tidak akan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi bahkan akan meningkatkan inflasi. Nah, karena dianggap memberikan paradigma baru dalam kebijakan ekonomi, maka disandingkanlah nama Reagan dengan economics: Reaganomics. Sebenarnya menyandingkan kebijakan ekonomi (nama) seorang kepala negara dengan economics tidak begitu tepat. Kebijakan ekonomi (economic policy) tidak dapat serta merta disebut ilmu ekonomi (economics) karena ilmu ekonomi terdiri dari hipotesis ekonomi, teori ekonomi, prinsip ekonomi; sedangkan kebijakan ekonomi sebatas pada hipotessi yang akan diuji oleh pemerintahan yang ada dengan cara menerapkan serangkaian program ekonomi. Terlepas dari tepat tidaknya, nyatanya beberapa media memopulerkan adanya Suhartonomics, Habibienomics, dan sekarang SBY-nomics. Mengacu pada paparan SBY-nomics dalam majalah tersebut, tampaknya ekonomi pertanian dan pedesaan akan mendapat perhatian penting. Jika desa dan sektor pertanian dibangun, para pekerja di sektor itu akan menikmati nilai tambah yang lebih tinggi, daya beli meningkat, permintaan akan barang dan jasa meningkat sehingga akan mendorong pertumbuhan industri manufaktur. Pendekatan sejenis ini pernah populer dalam berbagai jurnal ilmiah di tahun 1980-an yang dikenal dengan New Keynesian in Country Side. Sebagaimana lazimnya pendekatan Keynes, pemerintah memainkan peran penting melalui instrumen kebijakan fiskal yang terutama akan digunakan daerah pedesaan. Dasar pemikirannya adalah satu rupiah yang digunakan di pedesaan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan bila digunakan di perkotaan. Satu juta rupiah di pedesaan jauh lebih bernilai dan dapat menghasilkan output jauh lebih besar daripada satu juta yang sama digunakan di perkotaan. Pendekatan ini bukannya tanpa kritik. Kaum monetaris mengingatkan dengan menulis teori Money Illusion in Farmer's Wage yaitu adanya ilusi uang seakan-akan para petani bertambah kaya karena bertambah banyak uang padahal daya beli uang yang mereka miliki tidak bertambah. Bila belanja fiskal pemerintah yang digunakan ke pedesaan itu tidak tepat cara, misalnya dengan membagi-bagikan uang ke setiap desa, maka uang di daerah pedesaan bertambah banyak seketika sehingga terjadi kenaikan harga-harga. Upah petani meningkat, pendapatan dari hasil penjualan produk pertanian meningkat, namun permintaan petani akan barang-barang dari daerah perkotaan meningkat, biaya hidup di pedesaan meningkat, sehingga secara riil tingkat kesejahteraan petani tidak meningkat. New Keynesian in Country Side akan efektif bila digunakan untuk membangun infrastruktur yang dapat menekan biaya transportasi produk-produk dari pedesaan ke perkotaan. Program seperti ABRI Masuk Desa (AMD) yang pernah populer di zaman Jenderal Jusuf merupakan salah satu contoh. Di zaman Rasulullah SAW, belanja Baitul Maal yang digunakan untuk membangun infrastruktur mencapai sepertiga dari total pengeluaran. Di zaman Umar bin Khattab RA, dua kota perdagangan, Kuffah dan Basrah, yang menjadi entry-port perdagangan internasional juga dibangun dengan uang Baitul Maal. Peran pemerintah dalam kerangka pemikiran ekonomi syariah memang penting. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pemerintah adalah ibu segala pasar, bila ia sakit maka sakitlah pasar dan demikian sebaliknya. Dari sisi pandang ekonomi syariah, New Keynesian ada benarnya, namun bukan seluruh kebenaran (not the whole truth). Pendekatan Keynesian bila dilakukan dengan cara yang tepat memang akan efektif mendorong pertumbuhan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat penting dalam menyediakan infrastruktur. Namun seringkali pendekatan ini tidak dipahami asumsi yang mendasarinya sehingga menimbulkan iklim usaha yang terlalu banyak diatur (over-regulated) dan bergantung pada pemerintah (government-driven). Mekanisme pasar tidak berjalan semestinya karena banyak distorsi yang ironisnya ditimbulkan oleh terlalu banyaknya intervensi pemerintah. Dalam kerangka pemikiran ekonomi syariah, mekanisme pasar adalah suatu keharusan. Biarlah pasar berjalan kesepakatan permintaan dan penawaran selama tidak ada distorsi. Namun bila terjadi distorsi, maka pemerintah wajib intervensi. Itu sebabnya ketika harga gandum naik di Madinah dan para sahabat meminta Rasulullah SAW mematok harga, Rasul menolak dan mengatakan biarlah Allah yang menentukan harga. Ketika harga gandum naik di zaman Umar bin Khattab karena terjadi paceklik, Umar juga menolak menetapkan harga. Ia memilih mengimpor gandum dari Fustat (Mesir) untuk menjamin pasokan gandum. Begitu pula ketika harga suatu jenis barang naik di Madinah karena para pedagang yang baru pulang dari Syam mendapat keuntungan besar dari perdagangan mereka, Umar pun menolak menetapkan harga. Ia melarang perdagangan barang tersebut untuk sementara waktu untuk mencegah kenaikan harga akibat dorongan impulsif membeli (impulsive buying). Jadi bila distorsi terjadi pada sisi penawaran, intervensi pemerintah terbatas pada sisi yang terdistrosi. Begitu pula bila distorsi pada sisi permintaan. Ketika harga-harga naik di zaman Ibnu Taimiyah yang diakibatkan adanya pedagang yang menimbun barang untuk mengambil keuntungan berlebih, maka beliau menganjurkan pemerintah menetapkan harga pada harga barang tersebut sebelum terjadinya distorsi, di samping tentunya menghukum para penimbun. Jadi bukannya pemerintah tidak boleh menentukan harga, malah menurut Ibnu Taimiyah pemerintah harus menetapkan harga bila distorsi yang terjadi bukan pada sisi permintaan atau penawaran secara riil. Nah, bila dalam sektor riil pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai 'ibu segala pasar', tidak demikian untuk sektor keuangan. Dalam kerangka pemikiran ekonomi syariah, pemerintah tidak dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Al Ghazali, tugas utama pemerintah di sektor keuangan adalah menjaga nilai uang, bukan melakukan ekspansi moneter yang malah akan menimbulkan inflasi. Dari sisi pandang ekonomi syariah, Monetarist Economics ada benarnya, namun bukan seluruh kebenaran (not the whole truth). Semoga SBY-nomics dapat memilah, memilih, dan merumuskan apa yang terbaik untuk bangsa ini. Bismillahi majreha wamursaha inna rabbi laghafurur rahim. ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppiindia.shyper.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
