WAHAI PRESIDEN TERPILIH, TOLONGLAH RAKYAT DENGAN TIDAK MENUNDA AGENDA KERJA INI ! oleh : Kwik Kiean Gie Pendidikan dan Kesehatan Betapapun terbatasnya kemampuan pemerintah menyediakan jasa pendidikan dan kesehatan, dalam batas-batas kemampuan keuangannya, mutlak tidak dapat dihindarkan bahwa pemerintah harus menyediakan dua macam jasa ini dengan harga semurah mungkin dengan kualitas setinggi mungkin. Ketidakmampuan pemerintah ini diisi oleh swasta yang merasa terpanggil memberikan jasa-jasa tersebut secara non profit. Oleh karenanya, maka yayasan-yayasan yang jelas-jelas dapat dibuktikan mewadahi maksud baik ini jangan lantas dipukul rata sebagai lembaga komersial dan harus dipajaki. Juga, jangan sampai lembaga-lembaga pendidikan swasta ini didorong ke arah orientasi laba atau dipaksa memasukkan pihak-pihak yang tidak dipilih oleh pengurus yang sah. Oleh karena makin hari makin sedikit warga negara yang merasa terpanggil mendirikan dan mengurus yayasan-yayasan non profit tersebut, maka penyediaan jasa pendidikan dan kesehatan dengan motif memperoleh laba dapat diterima selama tidak menjurus pada pembodohan publik. Pembodohan publik yang dimaksud adalah meng-eksploitasi keinginan dan kebutuhan manusia memperoleh pengakuan sebagai orang "terdidik" dan orang "pandai" dengan cara menjual ijasah kepada mereka. Program pendidikan hanya dijadikan tameng yang asal-asalan dan formalitas belaka. Hal yang demikian ini 8 yang harus dicegah dengan berbagai pengaturan oleh pemerintah. Tentang bagaimana menentukan persyaratan teknis dalam hal penyusunan kurikulum diserahkan kepada para menteri beserta jajarannya yang memang spesialisasinya dalam bidang ini. Jadi campur tangan pemerintah dalam pendidikan milik swasta terbatas pada pemaksaan jaminan mutu pendidikan yang harus meningkat terus. Dalam era globalisasi, tolok ukur mutu pendidikan jangan hanya level nasional, tetapi mutu pendidikan kita harus dapat dipersandingkan dengan mutu lembaga-lembaga pendidikan internasional. Dari aspek organisasi hendaknya pemerintah jangan "merusuhi" sektor swasta, terutama yang non profit, seperti adanya keinginan memaksakan masuknya orang-orang tertentu yang bukan pendiri maupun bukan pengurus dalam organisasi itu. Ini sangat mengganggu semangat para pendirinya dan akan menjadi counter productive. Penjelasan: Ketentuan dalam UUD bahwa 20% dari anggaran harus dipakai untuk sektor pendidikan tidak mungkin diwujudkan entah sampai kapan. Dalam pertemuan 5 Menteri dengan Komisi VI DPR pada tanggal 19 Mei 2004 dicapai kesepakatan bahwa anggaran untuk pendidikan sebesar 20 % dari APBN sebagaimana diamanatkan oleh UUD (setelah diamandemen) akan dicapai di tahun 2009. Hal yang sangat perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah adalah bahwa setelah setiap tahunnya anggaran untuk pendidikan dinaikkan terus sampai mencapai 20 % di tahun 2009, penggunaannya harus diupayakan tepat sasaran dan bebas kebocoran. Program konkret yang harus 9 dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu harus sangat jelas. Meski anggaran pendidikan sudah mencapai 20 % dari APBN, dapat dipastikan bahwa itu tidak akan mencukupi untuk mencerdaskan seluruh bangsa sesuai dengan amanat konstitusi maupun keinginan kita sendiri. Oleh karenanya anggaran APBN perlu dibatasi penggunaannya hanya untuk mengembangkan lembaga pendidikan negeri saja. Jumlahnya dibatasi, agar anggaran yang meningkat tersebut dapat secara nyata meningkatkan mutu pendidikan. Penyediaan jasa pendidikan oleh pemerintah ini haruslah dibuat sebaik dan semurah mungkin. Pendidikan wajib selama 9 tahun telah dicanangkan. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal dalam bentuk penyediaan sarananya, terutama bagi yang tidak mampu. Memberi pendidikan kepada rakyat adalah kewajiban pemerintah paling pokok setelah kewajiban mencukupi kebutuhan pangan rakyat yang minimal. Oleh karenanya adalah dosa besar kalau pendidikan dikorbankan demi "menyehatkan" perbankan secara berlebihan dan apalagi banknya tidak kunjung sehat. Dr. Daoed Joesoef mengatakan bahwa kalau kaum ibu harus memilih, mengurangi memberikan makanan atau mengurangi memberikan pendidikan kepada anaknya, beliau menganjurkan supaya yang dipilih adalah mengurangi memberikan makanan, selama masih dapat mempertahankan gizi yang paling minimal. Saya cenderung memilih bersikap sangat keras terhadap perbankan dan debitur yang memacetkan kredit daripada mengurangi memberikan pendidikan kepada manusia yang menjadi tanggung jawab para cerdik cendekiawan dan para pemimpin bangsa yang 10 kehidupannya menjadi nyaman justru oleh karena akibat telah menikmati pendidikan yang cukup. Karena keterbatasan keuangan negara yang parah, swasta harus dilibatkan dalam menyediakan jasa pendidikan. Pada awalnya, entah karena apa, pendidikan dan kesehatan dianggap oleh publik sebagai jasa yang sekali-kali tidak boleh dijadikan obyek mencari laba. Maka keterlibatan swasta diwujudkan dalam bentuk yayasan yang khusus dirancang untuk mewadahi kegiatan-kegiatan yang nirlaba (non profit). Itulah sebabnya kalau yayasan sedang memperoleh kelebihan pemasukan dibandingkan dengan pengeluarannya, kelebihan itu dinamakan "surplus" dan bukan "laba". Namun karena jiwa, mental dan moral yang KKN dari beberapa gelintir elit bangsa, dan karena kurangnya jasa pendidikan dan kesehatan, lambat laun dua bentuk jasa yang mempunyai nilai kemanusiaan yang sangat tinggi ini dijadikan ajang komersial. Pemerintah menyadari betul akan hal itu. Tetapi patut disayangkan mengapa bukannya penyakitnya yang diobati, justru semua yayasan dianggap menipu dan diperlakukan sebagai organisasi yang mencari laba, sehingga surplusnya dikenai pajak tanpa ada bedanya dengan perusahaanperusahaan komersial. Bahkan perkembangan lebih lanjut menjadikan perguruan tinggi milik negara atau PTN bercirikan komersial dengan mewadahinya dalam Badan Hukum Pendidikan, lengkap dengan Wali Amanah yang ujungujungnya adalah harus mencari uang sendiri tanpa peduli bagaimana caranya. Maka kita saksikan PTN prestisius dipimpin oleh Wali Amanah yang sama sekali tidak prestisius. Lambat laun lahan-lahan untuk pendidikan direncanakan diruilslag dengan lahan-lahan sempit dengan bangunanbangunan bertingkat yang pengab. Alangkah kontrasnya kalau 11 hal demikian dibandingkan dengan kondisi pusat-pusat pendidikan dan pemikiran yang sangat luas dan indah kebunkebunnya di negara-negara maju, karena mereka sudah mengetahui bahwa proses pencerdasan dan pemikiran membutuhkan suasana yang tenang dan indah. Sampai hari ini sudah disiarkan : 1. Masalah KKN 2. Masalah Kemiskinan dan Pengangguran 3. Masalah Pendidikan dan Kesehatan Dilayani oleh : Ev.Bambang Wiyono __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
