Yudhoyono Harus Berani Lakukan Inisiatif Transisional
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/07/utama/1312448.htm
Jakarta, Kompas - Pemerintahan baru yang dipimpin
Susilo Bambang Yudhoyono harus berani melakukan
inisiatif transisional yang sesuai dengan harapan
masyarakat. Apabila dia bisa memenuhi harapan
masyarakat, pemerintahan Yudhoyono akan bertahan lima
tahun.
Demikian pendapat pengamat politik Eep Saefulloh Fatah
dan Mochtar Pabottingi dalam "Diskusi Publik Evaluasi
Pemilu 2004 dan Tantangan Pemerintahan Baru" di
Jakarta, Rabu (6/10).
Eep mengatakan, sebuah inisiatif transisional,
terutama perubahan dalam penegakan hukum, sangat
diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang besar.
Seorang pemimpin harus berani melanggar aturan yang
ada, untuk membuat aturan baru yang lebih baik.
"Masih menjadi pertanyaan besar, apakah Yudhoyono
mempunyai inisiatif transisional karena dia sering
menyebut pemerintahan baru konstitusional, taat
aturan, dan lainnya. Kalau itu dilakukannya, ketaatan
peraturan ini akan menghambat perubahan yang
dijanjikannya," kata Eep.
Jika pertanyaan itu bisa dijawab dalam seratus hari
kepemimpinan Yudhoyono, lanjut Eep, masyarakat akan
menilai pemerintahan bisa berjalan baik sampai lima
tahun ke depan.
"Paling tidak, untuk seratus hari nanti Yudhoyono
sudah menunjukkan isyarat yang baik, masyarakat pasti
akan bertanya apakah ada karakter kepemimpinan baru
yang penuh inisiatif dan masyarakat akan menilai siapa
yang akan mengisi empat pos penting, jaksa agung,
kepolisian, menkeh (menteri kehakiman), dan setneg
(sekretariat negara). Dari situ bisa dinilai apakah
pemerintahan Yudhoyono bisa penuhi harapan
masyarakat," katanya.
Pabottingi mengatakan, pemerintahan Yudhoyono-Jusuf
Kalla (JK) akan bisa bertahan sampai lima tahun
apabila mau mendengar keinginan masyarakat, tidak
diskriminatif, serta bisa membedakan mana lawan sejati
dan teman sejati.
"Kalau dari sikap kehati-hatiannya, saya berharap
betul cukup dengan isyarat bagus saja, apakah itu
memilih jaksa agung yang benar atau membuat kebijakan
sesuai dengan harapan masyarakat dan menyuarakan
hal-hal baru, maka pemerintahannya akan langgeng.
Jangan sampai ada isyarat pengkhianatan di awal-awal
pemerintahan Yudhoyono," kata Pabottingi.
Hindari kompromi
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga, Surabaya, Hotman M Siahaan juga
menyatakan, untuk mewujudkan janji-janji kampanye,
penyusunan kabinet merupakan pertaruhan bagi
Yudhoyono.
Untuk meyakinkan rakyat, Yudhoyono harus siap tidak
populer di mata sebagian kecil orang di sekitarnya.
"Untuk itu, Yudhoyono perlu menghindari kompromi
karena justru akan mengorbankan kepentingan rakyat,"
ujar Hotman.
Sekarang ini Yudhoyono dihadapkan pada situasi harus
membayar utang budi kepada mereka yang merasa berperan
besar atas kemenangannya. Situasinya seperti lampu
yang dikerumuni laron. Ini menyulitkan pembentukan
kabinet yang profesional.
"Kompromi atasnya harus dijauhkan. Utamakan
kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat
yang telah memberi legitimasi kepada Yudhoyono,"
ujarnya.
Untuk itu, menurut Hotman, Yudhoyono terlebih dahulu
harus mampu menjelaskan kepada orang-orang di
sekitarnya agar paham tentang besarnya harapan rakyat
dan besarnya taruhan pemerintahannya.
"Pressure politik dari kelompok yang selama ini merasa
berjasa mungkin akan meninggi. Yudhoyono harus siap.
Ketegasan soal ini harus ada sejak awal," ujar Hotman.
"Yudhoyono berhadapan dengan problem psikologis dalam
dirinya yang ingin menyenangkan semua pihak dan
terkesan peragu. Tanpa ketegasan langkah,
pemerintahannya tidak akan maksimal dan akan menjadi
blunder," paparnya.
Intelektual muda Nahdlatul Ulama, Zuhairi Misrawi,
meminta Yudhoyono membayar total semua janji
politiknya kepada rakyat. Apalagi, selama ini
Yudhoyono selalu mengusung slogan perubahan dan
kerakyatan. Dalam pemilihan anggota kabinetnya,
pertimbangan kerakyatan harus lebih muncul ketimbang
sekadar balas jasa rekan sejawat yang mendukungnya.
Menurut Zuhairi, masyarakat yang kecewa bisa membuat
program-program pemerintah tidak bisa berjalan. Kalau
ini terjadi, bisa muncul krisis politik nasional.
"Jatuhnya Gus Dur juga karena kekecewaan masyarakat
yang meluas ke pemerintah," ujarnya.
Berani reformasi birokrasi
Anggota DPR, Effendy Choirie, secara terpisah
menyatakan, presiden dan wakil presiden tidak akan
bisa menjalankan pemerintahan dengan baik tanpa
dukungan birokrasi. Karena itu, untuk menunjang
pemerintahan ke depan, hendaknya kabinet terdiri atas
figur-figur yang berani merombak birokrasi.
"Menteri yang berani menjanjikan perombakan birokrasi
yang harusnya dipilih, bukan yang berani kolusi,
korupsi dan nepotisme," kata Effendy yang juga mantan
anggota Panitia Khusus Rancangan Undang- Undang (RUU)
Kementerian Negara DPR 1999-2004.
Soal apakah figur itu berasal dari kalangan
profesional atau partai politik, menurut Effendy, hal
tersebut tidak terlalu mendasar. Yang penting adalah
menteri berani merombak birokrasi.
"SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tidak perlu malu-malu
dan termakan lingkungannya sendiri yang bukan tokoh
politik. Kalau termakan, hal itu bisa merugikan SBY
sendiri karena presiden butuh dukungan politik,"
katanya.
Effendy berharap Yudhoyono memerhatikan usulan RUU
Kementerian Negara dari Panitia Khusus DPR 1999-2004,
terutama soal pembentukan kementerian yang terkait
dengan pemberdayaan rakyat, seperti Kementerian Usaha
Kecil dan Menengah, Kementerian Pedesaan dan Wilayah
Tertinggal, serta Kementerian Komunikasi, Informasi,
dan Telekomunikasi.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Sentral Organisasi
Kekaryaan Swadiri Indonesia (SOKSI) Oetojo Oesman
berharap Yudhoyono mampu menjadikan kabinet serta
pemerintahannya menjadi penyelesai masalah dengan
fokus pada program-program tertentu terkait dengan
penanganan masalah ekonomi, penciptaan stabilitas
keamanan, serta kepastian hukum.
SOKSI melihat penanganan pengangguran dan kemiskinan
harus ditangani bersamaan dengan upaya menciptakan
stabilitas keamanan terkait dengan penanaman modal
asing.
Selasa lalu, pengamat politik dari Center for
Information and Development Studies (CIDES), Indria
Samego mengharapkan agar Yudhoyono menyusun kabinet
secara efisien sehingga beberapa jabatan perlu
dipangkas, seperti menteri koordinator dan asisten
pribadi. (DWA/VIN/SIE/MAM/inu/sut)
=====
Mario Gagho
Political Science,
Agra University, India
__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail Address AutoComplete - You start. We finish.
http://promotions.yahoo.com/new_mail
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppiindia.shyper.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
