Media Indonesia Kamis, 21 Oktober 2004 OPINI
Catatan untuk Kabinet Baru: Kemiskinan, Pengangguran, dan Pendidikan Maddaremmeng A Panennungi: Staf pengajar dan peneliti LPEM FEUI AKHIRNYA, pemerintahan baru resmi terbentuk sudah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) siap bekerja keras dibantu dengan jajaran kabinet termasuk tim ekonominya, demi mewujudkan janji-janjinya semasa kampanye. Dan para menteri dalam kabinet SBY-JK itu tentu harus memfokuskan perhatian dan daya upayanya pada berbagai janji yang pernah terucap itu. Sepanjang diskusi pemilihan presiden yang lalu, penulis mencatat mengenai tiga hal yang sering muncul dalam perdebatan: kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan. Meskipun ketiga hal tersebut hampir tak terpisahkan, namun menarik untuk melihatnya satu per satu. Ketiga isu tersebut penulis coba untuk tanyakan kepada mahasiswa sebuah PTN di Jakarta dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Isu pertama adalah mengenai kemiskinan. Pertanyaan pertama kepada mahasiswa adalah mana lebih penting untuk diatasi apakah kemiskinan absolut (yang sering diungkapkan dengan angka kemiskinan) atau kemiskinan relatif (yang sering dihubungkan dengan distribusi pendapatan). Hasilnya cukup mengagetkan, dari 30 mahasiswa, 27 (90%) mahasiswa yang menyatakan bahwa mengatasi distribusi pendapatan yang timpang jauh lebih penting daripada menangani kemiskinan seperti yang selama ini kita kenal. Hanya 1 mahasiswa (3,3%) yang memprioritaskan masalah kemiskinan absolut, sementara 2 lainnya (6,7%) menganggap keduanya harus diprioritaskan secara bersama-sama. Alasan yang signifikan dikemukakan bagi yang memilih mengatasi distribusi pendapatan yang timpang (90% dari total mahasiswa) mengarah kepada suatu hal yang menurut penulis sangat penting: menghindari permasalahan (kerusuhan) sosial dalam jangka panjang. Alasan ini menggiring penulis untuk menengok indikator penting tapi paling sering dilupakan: gini coefficient. Indikator tersebut merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan (dalam pengukurannya menggunakan pengeluaran), dimana jika nilainya makin kecil makin merata dan jika nilainya makin besar berarti makin timpang. Beberapa tahun penting sebagai berikut: tahun 1964 (menjelang kerusuhan G 30 S/PKI 1965) sebesar 0,35; tahun 1996 (menjelang krisis ekonomi dan politik 1998) sebesar 0,36; tahun 1999 (saat krisis ekonomi dan politik memuncak) sebesar 0,32; serta tahun 2002 (saat ekonomi mulai memperlihatkan tanda perbaikan) sebesar 0,34 (UNDP,2003). Nampak dari angka-angka gini coefficient bahwa menjelang peristiwa G-30-S/PKI (1965) dan menjelang krisis ekonomi politik 1998, ketimpangan distribusi pendapatan memang lebih besar dibandingkan dengan tahun lainnya. Hal lain yang cukup menarik minat untuk dibahas lebih lanjut adalah mengapa di saat krisis ekonomi politik yang paling parah, justru ketimpangan distribusi pendapatan malah rendah di tahun 1999? Ada dua spekulasi jawaban yang penulis bisa kemukakan: pertama alasan ekonomi dan kedua alasan politik. Alasan ekonomi mengingatkan kita akan teori dasar Lewis mengenai sektor tradisional (pertanian di pedesaan) dan modern (industri di perkotaan). Krisis ekonomi membalikkan arah dari pergerakan produksi sektor tradisional ke modern menjadi sebaliknya. Fenomena terbalik ini dapat dilihat dari bangkrutnya usaha besar di perkotaan terutama di kota besar Jawa dan bangkitnya agrobisnis dan sektor primer di pedesaan utamanya di luar Jawa. Tentunya pembalikan ini diikuti oleh distribusi pendapatan antara individu dalam sektor modern dan tradisional. Alasan politik dapat dilihat dari menurunnya peranan elit Partai Golkar yang established dan meningkatnya peranan Partai lain, terutama PDIP dan PKB yang berbasis pada masyarakat menengah ke bawah. Pergeseran politik ini tentunya berpengaruh pada struktur pejabat pemerintahan dan parlemen yang turut serta mempengaruhi pembagian pendapatan. Isu kedua adalah mengenai pengangguran. Pertanyaan yang diajukan ke mahasiswa tidak langsung berhubungan dengan pengangguran, tapi menyangkut sekor informal di perkotaan atau kegiatan informal di perkotaan. Mahasiswa diminta menerangkan faktor penyebab maraknya kegiatan informal di perkotaan sejak krisis ekonomi 1998 dan alternatif kebijakannya. Jawaban yang sering muncul baik sendiri-sendiri maupun bersamaan mengenai faktor: (1) Migrasi penduduk dari desa ke kota yang disebabkan perbedaan upah yang tinggi desa dan kota, namun lapangan pekerjaan di sekor formal terbatas; (2) Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang berlanjut pada maraknya angkatan kerja baru yang hendak masuk pasar kerja; (3) Menurunnya permintaan tenaga kerja serta PHK dari sektor modern yang sedang kena krisis; (4) Upah di sektor modern yang relatif kaku. Mungkin jawaban mengenai faktor di atas bagi pembaca sangat text book, tapi akan menjadi menarik kalau melihat usulan kebijakannya. Faktor pertama, seharusnya ada kebijakan yang menarik penduduk untuk tetap tinggal di pedesaan, khususnya bekerja di sektor pertanian. Faktor kedua lebih fundamental lagi, yaitu usaha Keluarga Berencana lebih digiatkan lagi, karena nampaknya setelah 1998 mulai agak kendur. Hal ini bisa menciptakan momentum baru bagi pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari sebelumnya. Faktor ketiga disarankan agar kebijakan diarahkan untuk menstimulasi kegiatan ekonomi produktif. Serta faktor keempat, yang nampaknya sudah sering diungkapkan di media massa, harus diusahakan lebih fleksibel. Menarik untuk melihat faktor 3 dan 4 dihubungkan dengan deindustrialisasi dan sektor informal yang sering dilontarkan oleh para ekonom. Harap dipahami bahwa deindustrialisasi merupakan gejala normal di negara maju, ketika sektor industri mengalami penurunan tenaga kerja yang diikuti oleh meningkatnya tenaga kerja di sektor jasa. Sementara untuk Indonesia, deindustrialisasi merupakan gejala abnormal, dimana adanya PHK massal dari sektor industri yang diikuti oleh berkembangnya sektor informal di perkotaan. Jadi berkembangnya sektor informal yang sering diromantisasi sebagai ekonomi kerakyatan, harus ditanggapi dengan kebijakan yang hati-hati. Isu ketiga adalah pendidikan. Pertanyaan yang penulis ajukan adalah setujukah dengan pencabutan subsidi PTN dan apa saran sehubungan dengan pilihannya? Hasilnya juga cukup mengagetkan: 28 mahasiswa (93,33%) menyatakan setuju dengan alasan keadilan, karena subsidi di PTN untuk mahasiswa yang kebanyakan dari mahasiswa menengah ke atas. Sementara hanya 2 mahasiswa (6,67%) menyatakan tidak setuju karena alasan keadilan juga, yaitu tidak semua mahasiswa PTN kaya. Yang menarik adalah saran yang dikemukakan bagi yang mengaku setuju: Pertama, harus ada subsidi silang bagi mahasiswa mampu dan tidak mampu. Kedua, bujet pemerintah untuk pendidikan tidak boleh menurun dan subsidi dari PTN dialihkan untuk subsidi di sekolah dasar dan menengah. Ketiga, saatnya memerhatikan micro education: sesuatu yang berhubungan dengan kualitas belajar mengajar seperti perpustakaan, kurikulum, training buat guru, dan tentunya kesejahteraan pengajar. Sementara yang tidak setuju dengan pencabutan subsidi mengingatkan bahwa pendidikan merupakan tugas Negara. Apa yang penulis coba gambarkan di atas mengenai tiga isu penting bermaksud untuk mengingatkan kembali kepada kita apa-apa yang cukup dianggap penting dan menjadi isu sentral selama kampanye pemilihan presiden. Mengenai langkah-langkah dan format kebijakan yang akan diambil kita akan tunggu dalam lima tahun ini yang akan dimulai terhitung dari pengumuman kabinet mendatang ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
