http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/21/opini/1338859.htm Kamis, 21 Oktober 2004
Saatnya Moratorium Politik Oleh Indra J Piliang HARI Rabu (20/10) kemarin, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 2004-2009. Dengan pelantikan itu, drama politik sepanjang lima tahun terakhir, khususnya satu setengah tahun saat proses pemilu diadakan, berakhir. Inilah era rakyat mengambil alih proses pemindahan kekuasaan secara damai, meski dalam tempo lama. Praktis monopoli elite politik tercampakkan. Evolusi demokrasi berlangsung wajar. Aneka mitos kekuasaan patah. Mitos pertama terkait dengan peran partai politik sebagai agen perubahan. Kenyataannya tidak. Tawaran partai-partai politik makin dijauhi rakyat. Logika partai politik dikalahkan logika rakyat, terutama dalam mengusung kandidat presiden dan wakil presiden. Rakyat kian menjadi otonom berhadapan dengan berbagai manuver politik elite. Partai politik tertinggal di belakang perubahan. Mitos kedua menyangkut rumusan dan sikap under estimate tentang rakyat, yang dinilai tidak siap dengan demokrasi lewat tangan sendiri. Kenyataannya, rakyat justru lebih siap dibandingkan dengan elite politik yang terlihat gagap kehilangan kuasa. Mitos ketiga terkait dengan pergantian kekuasaan yang (dulu) selalu berlumuran darah. Tidak setetes darah menetes sepanjang pemilu. Kalaupun ada satu pembunuhan bernuansa politik di satu daerah, itu bukan ukuran yang dapat digeneralisir sebagai persoalan rakyat secara keseluruhan. Terbukti, berbagai pergantian kekuasaan yang (dulu) selalu berlumuran darah di Indonesia adalah manuver elite. Konflik vertikal dibawa menjadi konflik horizontal. PERALIHAN kekuasaan dari Mega-Hamzah kepada SBY-JK juga bukan lagi ukuran akan terjadinya pergolakan di kalangan konstituen masing-masing. Apa pun yang terjadi tanggal 20 Oktober, lalu hari-hari berikutnya, seyogianya tidak mengajak dan menarik rakyat untuk saling berbenturan. Elite politik perlu sadar, pengerahan massa bertato bukan lagi ukuran kekuatan sebenarnya. Penggunaan kekuatan bayangan seperti itu, yang lazim digunakan rezim-rezim transisi, hendaknya tidak diikuti Indonesia. Pujian dunia internasional atas proses demokrasi yang beradab dan bermartabat di Indonesia perlu terus dipelihara, sembari tetap menegakkan dada sebagai bangsa yang mempunyai harga diri. Untuk itu, usai pergantian kekuasaan yang damai, agenda pertama dan satu-satunya yang terhidang dan pantas didesakkan kepada para elite politik adalah melakukan moratorium politik. Moratorium politik adalah proses pendinginan carut-marut dan luka-luka politik. Moratorium politik juga bukan rekonsiliasi atau konsiliasi, karena tidak ada rakyat yang saling bermusuhan akibat mendukung atau menolak elite politik tertentu. Kebanyakan yang terjadi adalah menggunakan rakyat untuk tujuan politik. Moratorium politik juga perlu untuk mendewasakan elite politik yang terlalu sering melihat mimik mukanya sendiri di muka cermin kekuasaan. Padahal, cermin demokrasi yang sebenarnya adalah pemilu yang sudah berlangsung aman. Elite politik mestinya malu melihat tidak ada rakyat yang bertengkar atas hasil pemilu, meski tetap menjaga jarak atas apa yang terjadi di kalangan elite politik. Rakyat yang dewasa secara politik inilah nanti yang akan menjadi modal politik (politics capital) sesungguhnya dalam berbagai arus kepentingan yang berputar di sekitar Istana dan Senayan. Perlunya moratorium politik juga bagian upaya membebaskan rakyat dari berbagai macam beban infiltrasi, kampanye, juga pembajakan yang dilakukan kalangan politisi sepanjang lima tahun ini. Dengan moratorium politik, rakyat sebaiknya diberi alternatif lain untuk mengurus hal-hal yang perlu menyangkut kesejahteraan sosial dan perdamaian abadi. Bukan berarti moratorium politik adalah bagian dari depolitisasi, karena kebebasan pers telah membuka berbagai borok di kalangan penguasa. Moratorium politik hanya upaya untuk membatasi keterlibatan rakyat untuk hal-hal yang memang kehendaknya, bukan dipaksakan oleh elite yang terus bertikai. APABILA kekuatan ekstraparlementer terus digerakkan untuk mendukung atau menolak hasil pemilu yang sudah final, kesadaran lain harus dibangkitkan betapa tidak dewasanya elite politik. Begitu pula soal kabinet, tidak selayaknya partai-partai politik yang merasa tidak mendapat kursi menjadikannya sebagai ajang aksi-aksi demonstrasi. Mandat rakyat dalam pemilu 20 September lalu diberikan kepada pasangan SBY-JK, bukan kepada partai politik yang mendukungnya. Tidaklah pantas jika demi perebutan kursi, jalan-jalan pun menjadi macet lagi karena demonstrasi. Kedewasaan menerima sistem kabinet presidensial adalah bagian dari fatsoen politik yang pantas disampaikan. Bukan masanya lagi menjadikan demokrasi sebagai tameng kepentingan pribadi dan golongan. Bagaimanapun, kursi presiden, wakil presiden, dan menteri bukan unsur mutlak yang menentukan maju-tidaknya bangsa ini. Berbagai bentuk persebaran kekuasaan di sejumlah lembaga negara, baik di pusat maupun daerah, menunjukkan, titik sentral perubahan nantinya bukan terletak di tangan seorang presiden atau di ketukan palu pimpinan DPR, tetapi lebih banyak di kalangan masyarakat sendiri. Selain itu, dalam beberapa bulan ke depan, masyarakat daerah juga akan memasuki tahapan politik lokal, berupa perebutan kepala pemerintah daerah. Jabatan gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya akan dipilih secara langsung lewat partai-partai politik. Sepanjang lima tahun ke depan akan hadir berjenis pemilu lokal. Kiranya, elite politik di Jakarta menyadari hal itu sehingga tidak terlalu bernafsu mengumbar libido politiknya hari ini. Jauh lebih baik untuk menyegarkan kehidupan demokrasi dengan menahan diri tidak lagi berpolemik untuk soal-soal recehan yang hanya akan menuai sikap antipati. Ketauladanan yang menjadi unsur penting di negara berkembang seperti Indonesia patut dijadikan ukuran. Caranya antara lain dengan komitmen pimpinan MPR untuk tak menggunakan mobil dinas mewah dan kamar hotel kelas utama yang hanya menghabiskan anggaran negara. Triliunan rupiah uang negara yang didapatkan dari utang luar negeri yang dihabiskan dalam pemilu yang tercatat paling lama di dunia ini sudah cukup menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah kursi. Masalahnya, jangan sampai kursi itulah nanti yang menjepit lidah rakyat sehingga kian kelaparan di negeri yang menuju tubir jurang kehancuran. Selayaknya, di tengah bulan suci Ramadhan, politik juga disucikan dari nafsu duniawi dan bendawi sehingga politik kian mencerahkan. Selamat datang pemerintahan baru. Pergilah pulang para petualang. Kembalikan politik kepada dasarnya, yakni pembebasan manusia dari penindasan oleh manusia lain. Indra J Piliang Peneliti CSIS; Program Manager Yayasan SET; Direktur Eksekutif Yayasan Harkat Bangsa ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
