Sekali lagi, Nurwahid membuat kejutan dg sikap2nya yg profesional dan good governance. Kali ini dg meminta para pejabat spy menanggalkan jabatannya di partai demi profesionalisme dan menghindari ambilavensi kekuasaan.
Hal2 semacam ini mestinya disambut hangat oleh rakyat indonesia seluruhnya; yg muslim atau nonmuslim, yg jawa atau yg batak, yg aceh atau padang, yg dari partai PKS atau PDIP. masak sih, kita ribut terus dg urusan tetek bengek dan pernik2 semut semacam jilbab, kebaya, dll. Penghuni milis ini rata2 orang intelektual semua, semoga lebih tanggap pada hal2 yg lebih substansif yg mengarah ke perbaikan ekonomi, sosial, politik, dan martabat bangsa ini di mata diri sendiri dan di mata internasional. Horas, bah! I love Indonesia! (Razi) Jumat, 22 Okt 2004, Menteri Lepas Jabatan Parpol Hidayat: Supaya Dapat Konsentrasi ke Pemerintah JAKARTA - Ketua MPR Hidayat Nurwahid tiada henti bersikap dan memberikan imbauan untuk membangun kehidupan bernegara yang bersih dan sehat. Kali ini, dia mengimbau para menteri yang berasal dari partai politik melepas jabatannya di partai. Hidayat berpandangan, hanya dengan cara itulah, para menteri tersebut bisa berkonsentrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. "Akan lebih baik bila para menteri mundur dari jabatan di partainya," harap mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut setelah menghadiri pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu di Istana Merdeka, kemarin. Hidayat sendiri begitu terpilih sebagai pimpinan tertinggi MPR langsung melepas jabatan di partainya. Dua hari setelah menerima palu MPR, kursi presiden PKS dia diserahkan kepada Mifatul Rum Sembiring. Dengan keputusan itu, kata Hidayat, tenaga dan pikirannnya tidak terbagi antara tugas sebagai pejabat negara dan tugas di partai. Selain itu, agar tidak memunculkan konflik kepentingan dari kedua tugasnya. Dalam kabinet SBY-Kalla, paling tidak ada enam menteri yang memegang jabtan pengurus harian partai. Mereka adalah Menko Kesra Alwi Shihab yang menjabat ketua umum PKB, Menteri Percepatan Pembangunan Saifullah Yusuf (ketua PKB), Mensesneg Yusril Ihza Mahendra (PBB), Menhut M.S. Ka ban (Sekjen PBB), Menhub Hatta Radjasa (Sekjen PAN), serta Menkop dan UKM Suryadarma Ali (ketua PPP). Menurut Hidayat, masuknya sejumlah tokoh dari parpol itu adalah konsekuensi program SBY sejak awal. SBY, tambah Hidayat, telah menetapkan kouta kabinet 60 persen profesional dan 40 persen berasal dari parpol. "Hal itu pun -komposisi Kabinet Indonesia Bersatu- kalau dicermati dari yang ada apakah mencapai 40 persen dari parpol, itu debatable. Dan menteri dari parpol juga orang-orang profesional. Misalnya, Alwi Shihab dan Sugiharto. Itu orang-orang yang profesional juga," ungkap Hidayat. Bagaimana komentar menteri-menteri yang hingga kini masih menjabat pengurus parpol itu? Yusril misalnya. Dia tampaknya masih enggan melepaskan jabatannya di parpol. Untuk diketahui, saat menjadi Menkeh dan HAM di Kabinet Gotong Royong, Yusril juga terus merangkap jabatannya tersebut hingga saat ini. Menanggapi imbauan Hidayat itu, di tempat yang sama, Yusril malah balik menilai ketua MPR tidak boleh mengeluarkan pernyataan atau anjuran politik seperti itu. "Kalau ada hal yang dilakukan seperti Pak Hidayat Nurwahid, saya kira, ketua MPR tak boleh mengeluarkan statemen politik. Saya tak melihat ada alasan seorang ketua MPR mengeluarkan pernyataan politik selain apa yang diputuskan oleh MPR," kata Yusril. Sementara itu, Alwi Shihab, tampaknya, masih hati-hati berkomentar atas imbauan Hidayat untuk melepaskan jabatan parpolnya. Menurut Alwi, setiap parpol memiliki mekanisme sendiri-sendiri. "Saya kira, paling tidak mengurangi aktivitas di partai dan konsentrasi di pemerintahan," kata mantan Menlu pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu di Istana Negara. Yang jelas, dia belum bisa memutuskan apakah akan mengundurkan diri dari ketua umum PKB atau tidak. Sebab, Alwi mengaku akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan jajaran partainya. "Kita bisa bicara dulu bagaimana nanti di partai. Tidak bisa menyatakan ya atau tidak. Tapi, kalau ada mekanisme, suatu keputusan kita akan jalankan," papar Alwi. Dia menilai, imbauan Hidayat itu agar kinerja di pemerintahan tidak terganggu oleh aktivitas di partai. "Saya kira, anjuran konsentrasi ke pekerjaan di pemerintahan sangat penting," tutur Alwi. Salah seorang ketua PKB Ali Masykur Musa menjelaskan, rapat internal partainya telah membuat kesepakatan agar pengurus partai yang menjabat menteri mundur dari kursi di parpol. "Berdasarkan kesepakatan rapat gabungan dewan syura dan dewan tanfidz dulu, siapa saja pengurus PKB yang menjabat di kabinet diminta untuk menanggalkan jabatannya di kepengurusan partai," tegas Ali kepada pers di DPR/MPR kemarin. Ali menerangkan, keputusan agar fungsionaris harian PKB mundur dari partai itu berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, PKB sebagai institusi yang netral saat pilpres berlangsung tidak pada tempatnya meminta jabatan apa pun di kabinet. Kedua, PKB secara institusional tidak pernah mengusulkan nama tertentu untuk duduk dalam kabinet SBY. "Kita tidak pernah mengadakan rapat untuk mengirim atau meminta nama tertentu dari partai menjadi calon menteri di kabinet," tegas ketua FKB DPR yang baru saja menggantikan Mahfud M.D. itu. Jika ada orang PKB yang masuk kabinet, menurut Ali, itu adalah inisiatif mereka sendiri. Karena itu, jika menjadi pengurus partai, sebaiknya mereka menanggalkan jabatannya. Hanya, ketika ditanya apakah persoalan itu akan dibahas lebih lanjut oleh PKB, dia mengaku tak mengetahuinya. Masalalah rangkap jabatan itu sudah menjadi persoalan pada era pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Maklum, sejak pemerintahan "pelangi" itu, sejumlah tokoh teras partai duduk di pemerintahan. Pengamat politik UI Arbi Sanit mendukung imbauan Hidayat tersebut. Bahkan, Arbi berpendapat lebih keras. "Wajib hukumnya para menteri yang berasal dari parpol melepaskan jabatan di partai," ujarnya. Alasannya, mereka yang merangkap jabatan tidak mungkin akan bekerja dengan penuh. Fokus pekerjaan mereka pasti akan terbelah, antara memikirkan parpol dan negara. "Karena itu, mereka harus memilih: jadi menteri atau pengurus parpol," ujarnya. Mengenai tidak adanya dasar hukum yang mengatur rangkap jabatan parpol dan menteri, Arbi mengatakan bahwa hal itu masalah moral. "Ini adalah sopan santun berpolitik. Seharusnya semua berkaca kepada Ketua MPR Hidayat Nurwahid," katanya. (ssk/lex/nur/arm/guh) Khairurrazi Aligarh Muslim University Uttar Pradesh, India -- India.com free e-mail - www.india.com. Check out our value-added Premium features, such as an extra 20MB for mail storage, POP3, e-mail forwarding, and ads-free mailboxes! Powered by Outblaze ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
