[EMAIL PROTECTED] wrote:(SBY-JK) SLOGAN PERUBAHAN HANYA SEKADAR ILUSI, SBY TERGUNCANG Jakarta, Oktober 2004 - Langkah awal SBY dengan membentuk 'Kabinet Indonesia Bersatu' (Kabintu), ternyata tak mulus dalam memimpin negeri ini. Terlalu banyak onak dan duri merintangi. Padahal ia baru bertahta dalam hitungan hari. Masyarakat tiap saat memelototi koran dan tivi. Sorotan media massa begitu tajam menelisik setiap langkah para tuan dan nyonya menteri. Masyarakat pemilihnya yang dulu menggantungkan harapan besar akan suatu perubahan besar, kini mulai patah hati. Itu semua ternyata hanya sebuah ilusi. Sekadar mimpi-mimpi. Sosok Presiden yang amat digandrungi para ibu-ibu pecandu sinetron ini dianggap telah gagal dalam memilih para menteri. Tak cuma itu, di hari ketiga berkuasa saja, telah muncul beragam kekecewaan rakyat, baik secara individu maupun kelompok, yang susah terobati. Masyarakat Sulut kecewa dengan tidak dipilihnya EE Mangindaan sebagai menteri. Ratusan bendera setengah tiang pun mereka kerek sebagai pertanda sakit hati. Partai Demokrat yang menjadi kendaraan politiknya juga kecewa karena hanya mendapat jatah cuma 1 menteri. Dukungan atas Yudhoyono di parlemen juga mulai goyah. Ketua DPP PBB Hamdan Zoelva mengatakan, partainya mempertimbangkan untuk menarik dukungan dari SBY jika kabinet yang dibentuknya gagal menjalankan keputusan rakyat. Jika di tengah jalan ternyata kabinet tidak menjalankan agenda yang disusun bersama Koalisi Kerakyatan, maka PBB memutuskan untuk menarik dukungan. Bahkan menurut Drajad Wibowo, anggota DPR dari PAN, dinamika yang ada di DPR sekarang tidak menguntungkan pasangan SBY-JK. Menurutnya, agenda perubahan yang tadinya digotong ternyata tidak direalisasikan dalam penyusunan kabinet. Bagaimana di jalanan? Komite Pimpinan Pusat PRD dalam siaran persnya pada hari ini langsung 'menembak' SBY-JK yang dianggap tak berpihak pada rakyat dengan menyusun kabinet berdasarkan politik dagang sapi. Masih mending istilah Kabinet Pelangi di zaman Megawati karena keterpaksaan situasi dan kondisi politik saat itu. Sebelumnya muncul penilaian bahwa 'Kabintu' nya SBY-JK adalah 'Thank You Cabinet', alias kabinet balas budi. Inilah intrik politik di awal pemerintahan baru kita. Kekecewaan dimulai molornya pengumuman kabinet selama hampir empat jam (20/10), terkait dengan keras serta alotnya tarik menarik antara kelompok kepentingan di seputar figur SBY maupun JK yang menginginkan "jago"nya memegang posisi menteri strategis. Kubu JK tetap 'ngotot' dan 'keukeuh' ingin mempertahankan "jago"nya. Menurut sumber, JK sangat marah ketika nama satu calonnya, Aburizal Bakrie, terlempar di hari-hari terakhir. Apalagi, Aburizal sudah dipanggil SBY untuk fit and proper test. Kalla juga akhirnya bisa memasukkan nama Hamid Awaluddin (anggota KPU) jadi Menteri Kehakiman dan HAM. Padahal, SBY sudah memasukkan Abdul Gani Abdullah (dirjen perundang-undangan di Depkeh dan HAM) sebagai calon menteri. Sebelumnya, Kalla sempat kesal karena calon-calonnya tak dipanggil ke Cikeas, seperti Muhammad Abduh (calon kepala Bappenas), Zaenal Soedjais (mantan dirut PUSRI), dan Setyanto P. Santosa (mantan dirut Telkom). Bahkan Noelle, boss Bank Mandiri, yang sudah obral uang dan fasilitas hotel untuk para calo menteri pun kini harus gigit jari. Tarik menarik keras antara kubu yang menginginkan Rizal Ramli dengan Sri Mulyani untuk posisi Menteri Keuangan akhirnya memunculkan figur Jusuf Anwar sebagai jalan tengah. Terkait dengan keputusan itu, Rizal kemudian ditawari posisi Menteri Perindustrian. Rizal yang mengincar kursi Menkeu pun menolak tawaran tersebut, dengan alasan jabatan itu membuat dirinya tak bisa berbuat banyak bagi rakyat. Selain itu, jabatan Menperind yang ditawarkan lebih sekadar upaya mengakomodasi dirinya yang dikenal sebagai tokoh yang kritis terhadap IMF. "Saya tak mau dijadikan bemper dan pemanis bahwa di Kabintu ada figur yang prorakyat dan kritis terhadap IMF" ujar doktor ilmu ekonomi lulusan Boston University ini kepada Investor Daily. Nafsiah Mboi yang sudah hadir di Istana untuk menduduki jabatan Menteri Kesehatan pun terpental, karena pada detik-detik terakhir, muncul nama Siti Fadilah Supari, direktur Litbang RS Jantung Harapan Kita. Demikian pula untuk pos Menko Kesra. SBY menginginkan Mahfud MD, tapi JK ingin Alwi Shihab. Akhirnya, JK yang temperamental berhasil mengalahkan SBY yang peragu itu. Saat seleksi di Istana pun, JK ikut serta mengetes. Bahkan, ia memberikan briefing sebelum SBY masuk ruangan. Para calon menteri itu sebelumnya berkumpul di Hotel Sari Pan Pacific, lalu pada pukul 19.00 wib mereka menuju Istana yang jaraknya sekitar 1 kilometer. Menurut sumber, saat seleksi dilaksanakan, SBY dan Kalla tampak tegang. Beberapa kali Kalla terlihat masuk ruangan SBY di Istana Merdeka. Yusrik yang berdialog dengan Kalla dan SBY ikut-ikutan tegang. Singkat kata, tarik menarik untuk menduduki posisi menteri itu akhirnya dimenangkan oleh kubu pro pasar, pro bisnis dan pro partai politik. Sementara kubu yang prorakyat terpental keluar arena. Ternyata, begitu banyak kerikil perjalanan dari Cikeas menuju Istana. Kalau slogan perubahan hanya sekadar ilusi, masih adakah pelangi di matamu, pak SBY? Salam ProRakyat! Radityo Djadjoeri -------------------------------------------------- SIARAN PERS KPP PRD Komite Pimpinan Pusat - Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) Jl. Tebet Barat Dalam VIII L No. 2 , Jakarta Selatan 12820 Telp.021-8309061, e-mail : [EMAIL PROTECTED] website: www.prd-online.or.id No: D/KPP-PRD/X/04/016 Hal: Pernyataan Sikap Kabinet Indonesia Bersatu SBY-Kalla adalah Kabinet Dagang Sapi yang merugikan rakyat. Harapan rakyat untuk mendapatkan perubahan dari SBY-JK, tentu saja bukan hanya sekadar perubahan orang-orang dalam komposisi kabinet, namun juga perubahan dari program-program ekonomi politik yang selama ini sudah terbukti menyengsarakan rakyat-ekonomi neoliberal sesuai resep IMF--menjadi program yang mengeluarkan rakyat dari krisis. Kabinet Indonesia Bersatu Bukan Kabinet Kerakyatan. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah perubahan seperti apa yang akan diwujudkan dari kabinet yang tim-tim ekonominya Mari Elka Pangestu, Sri Mulyani, Aburizal Bakri--adalah orang-orang yang diantaranya terindikasi bermasalah dan ekonom yang menggunakan mazhab ekonomi imperialis neoliberal? Apa yang berbeda dari pemerintahan Megawati yang juga menggunakan mazhab ekonomi yang sama, sesuai pesanan IMF, WB, WTO, CGI? Sementara makna pilihan rakyat terhadap SBY-JK adalah kesadaran rakyat akan kegagalan pemerintahan Mega dan keinginan untuk terwujudnya perubahan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan dan perbaikan kualitas demokrasi. Tidak mungkin kita mengharapkan moratorium pembayaran hutang luar negeri yang setiap tahun pembayaran cicilan dan bunganya membebani hampir 30% APBN. Tidak mungkin rakyat akan menikmati pendidikan yang murah bahkan harusnya bisa gratis jika program subsidi pendidikan dicabut dan kampus dijadikan layaknya perusahaan melalui program otonomisasi kampus. Penyehatan ekonomi ala IMF yang salah satunya melalui program privatisasi sesungguhnya adalah siasat politik imperialis untuk merampas aset-aset ekonomi strategis rakyat dengan menjual murah BUMN-BUMN, dan Kementerian BUMN tidak mungkin mampu menghentikan privatisasi karena sudah tertuang dalam perjanjian LoI untuk dituntaskan tahun ini. Liberalisasi perdagangan yang selama ini berjalan dan sudah terbukti telah menyengsarakan para petani dan menghancurkan industri nasional pasti akan tetap dilanjutkan, dan Menteri Pertanian sama sekali tidak menyentuh persoalan mendasar ini hanya mengulang-ulang jargon ketahanan pangan tanpa teknologisasi massal dan murah bagi petani. PHK-PHK masal akan terus terjadi sepanjang industrialisasi nasional tidak menjadi prioritas, dan privatisasi dihentikan sama sekali. Harapan 11 juta para penganggur terbuka untuk mendapatkan lapangan kerja akan sulit terwujud sebagai konsekuensi ekonomi pasar bebas yang hanya mengandalkan investasi asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada angka 7%. Kabinet Indonesia Bersatu Tak Menjamin Kemerdekaan Nasional. Seluruh program penyesuaian struktural tersebut sangat membebani anggaran negara sehingga kemampuan negara untuk mengatasi krisis kesejahteraan rakyat menjadi hilang. Kemampuan anggaran Negara untuk meletakan dasar-dasar bagi industrialisasi nasional sebagai jalan keluar pemulihan krisis ekonomi juga menjadi terbelenggu oleh kehendak- kehendak IMF. Kepatuhan pemerintahan kita untuk melaksanakan seluruh program-program ekonomi yang didiktekan oleh IMF sesungguhnya secara esensi telah membuat bangsa dan rakyat kita kehilangan kemerdekaan nasionalnya. Kabinet Indonesia Bersatu Tak Menjamin Pemerintahan Bersih. Sementara itu penyelesaian korupsi tidak tercermin dalam pemerintahan dan kabinet, karena tokoh-tokoh yang terindikasi tidak bersih Yusuf Kalla sendiri, Aburizal Bakri masih saja direkrut. Pembersihan birokrasi secara menyeluruh, tidak cukup diselesaikan oleh program karitatif Jaksa Agung dalam bentuk menangkap dan mengadili beberapa koruptor saja sebagai bentuk sogokan pada rakyat yang ironisnya dimulai dengan memberikan SP3 pada Ginanjar Kartasasmita. Kabinet Indonesia Bersatu Tak Menjamin Pemerintahan Demokratis. Harapan rakyat yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan dan dambaan akan tegaknya penghargaan terhadap hak asasi manusia pasti akan terabaikan. Karena bukan hanya bergantung pada Abdulrahman Saleh untuk berani mengusut tuntas kasus kejahatan kemanusiaan, akan tetapi persolan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM memang tidak masuk dalam agenda prioritas pemerintahan SBY-JK. Dengan bercokolnya figur-figur kaki-tangan IMF dalam kabinet Pemerintahan baru sudah pasti akan menghambat kebutuhan untuk mengatasi krisis kesejahteraan rakyat. Program untuk: penentangan terhadap politik kenaikan harga akibat pemotongan-pemotongan subsidi, penyelesaian terhadap PHK-PHK massal dan buruh kontrak, perumahan murah untuk rakyat, dan kebutuhan akan tanah-modal-teknologi modern murah bagi kaum tani, sudah pasti akan dihambat oleh kaki tangan IMF di Kabinet. Demikian juga program yang menjadi dasar-dasar bagi industrialisasi nasional: Penghentian pembayaran hutang sebelum Rakyat Sejahtera (moratorium hutang), penentangan terhadap privatisasi dan liberalisasi perdagangan, pendidikan dan kesehatan murah hingga gratis untuk rakyat, sudah pasti juga akan dihambat oleh kakitangan IMF tersebut. Perubahan watak kekuasaan dengan memperhatikan kegagalan penyelesaian krisis ekonomi dari pemerintahan sebelumnya, adalah dengan menciptakan karakter Pemerintahan yang benar-benar KERAKYATAN dan MERDEKA dari kepentingan dan eksploitasi kaum imperialis neoliberal melalui IMF. Berjayanya kebijakan-kebijakan ala IMF juga berdampak tidak kondusifnya proses demokrasi. Kebijakan ala IMF yang terbukti telah menyebabkan perlawanan-perlawanan Rakyat dimana-mana itu pasti membutuhkan syarat- syarat kebijakan politik yang represif. Dilihat dari konfigurasinya yang terdiri dari pensiunanan militer, pengusaha hitam, politisi oportunis dan ekonom pro IMF, sesungguhnya kabinet SBY-JK sama dengan sebelumnya yaitu kabinet dagang sapi yang akan kembali menyerahkan negeri ini beserta rakyat dan kekayaan alamnya pada cengkeraman imperialisme neoliberal. Hal ini juga sekaligus menelanjangi ilusi harapan perubahan yang berlebihan pada pemerintahan SBY-JK. Untuk itu, kami menyerukan: Jikalau PKS konsisten dengan pembelaan pada rakyat miskin yang telah disengsarakan oleh program-program ekonomi alaI MF, sudah seharusnya semenjak kabinet ini diumumkan PKS semestinya mencabut dukungan politiknya pada SBY dan bergabung bersama barisan oposisi kerakyatan. Seluruh kekuatan demokratik agar mengawasi perubahan yang dijanjikan pemerintah yang sudah teridentifikasi merugikan rakyat dengan persatuan yang meluas di mana-mana. Bangun Pemerintahan Bersih, Demokratik, Merdeka, dan Kerakyatan! Bangun Persatuan Rakyat Menuju Pemerintahan Persatuan Rakyat! Jakarta, 23 Oktober 2004 KOMITE PIMPINAN PUSAT – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP - PRD) Yusuf Lakaseng - Ketua Umum Zely Ariane - Sekretaris Jenderal Gulingkan Pemerintahan Boneka Penjajah Asing dan Militerisme! Bangun Persatuan Rakyat-Bentuk Pemerintahan Rakyat Miskin! Komite Pimpinan Pusat - Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) Jl. Tebet Barat Dalam VIII L No. 2 Kec. Tebet Barat Jakarta Selatan 12810 Telp. 021-8309061 Hp. 0816-1922626 (Ketua Umum) 0815-8126673 (Sekjen) 0815-6867741 (Ketua I) 0816-1675291 (Ketua II) 0815-8946404 (Ketua III) Kujungi Juga Website Kami Di-http://team-success.tk/ --------------------------------- Do you Yahoo!? vote.yahoo.com - Register online to vote today! [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
