SUARA PEMBARUAN DAILY
---------------------------------
Sudah Saatnya Indonesia Keluar dari OPEC
Kadin Desak Pemerintah Naikkan Harga BBM Awal 2005
JAKARTA - Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Negara-negara Pengekspor
Minyak (OPEC) dinilai sudah tidak lagi menguntungkan. Sebagai anggota OPEC
harus membayar iuran US$ 2 juta per tahun, sementara kemampuan produksi minyak
Indonesia terus menurun hingga kurang dari 1 juta barel per hari (bph).
Demikian dikatakan Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Baihaki Hakim, dalam
seminar "Prospek Investasi Migas Pasca PP Hulu dan Hilir", di Jakarta, Senin
(8/11).
Menurut Baihaki, semenjak produksi minyak Indonesia terus menurun, menjadi
anggota OPEC tidak memberikan keuntungan nyata. Dalam kondisi produksi minyak
terus menurun sementara kebutuhan justru meningkat, sangat tidak relevan bila
Indonesia tetap bertahan menjadi anggota OPEC. "Keluar dari OPEC, kita bisa
menghemat US$ 2 juta setiap tahun," katanya.
Dia menambahkan, dalam kondisi sekarang akan sulit bagi Indonesia untuk
menggenjot produksi seperti yang dipersyaratkan bagi negara-negara anggota OPEC
yang harus memproduksi minyak di atas 1 juta bph. Yang terjadi malah
sebaliknya, kemampuan produksi terus menurun hingga tidak mampu lagi menutup
kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat. Akibatnya, meski menyandang
keanggotaan di OPEC, Indonesia justru harus mengimpor minyak lebih banyak
ketimbang ekspor.
Diperkirakan penurunan tingkat produksi minyak Indonesia saat ini masih cukup
mengkhawatirkan kendati dalam beberapa waktu terakhir mampu menahan laju
penurunan, dari sekitar 16 persen per tahun menjadi tidak lebih dari 5 persen
per tahun.
Namun, fakta lain menunjukkan, peningkatan konsumsi di dalam negeri cukup
fantastis, bahkan tidak tertutup kemungkinan, permintaan jauh lebih besar
daripada produksi. Untuk menyikapi fakta ini, kata Baihaki, sebaiknya Indonesia
keluar dari OPEC.
Keluar dari OPEC tidak hanya menghemat US$ 2 juta tetapi sekaligus menjadi
momen yang tepat untuk menjelaskan kepada masyarakat (di Indonesia) mengenai
kondisi perminyakan yang sebenarnya. Diharapkan, masyarakat luas akan lebih
memahami bahwa produksi minyak Indonesia tidak lagi melimpah.
Data di Ditjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
memperlihatkan, mulai 1997 penurunan produksi minyak terjadi terus menerus,
yakni dari 1,7 juta bph menjadi 1,55 juta bph pada 1998. Tahun 1999 data tidak
rinci, namun data 2000 menunjukkan produksi minyak kembali menurun hingga 1,4
juta bph.
Selanjutnya pada 2001 menjadi 1,3 juta bph, pada 2002 turun lagi menjadi 1,2
juta bph, dan pada 2003 menjadi 1,1 juta bph. Tahun 2004 pemerintah menargetkan
produksi minyak akan mencapai 1,125 juta bph. Namun, sampai bulan September
2004, kemampuan produksi baru sekitar 900.000 bph.
Harga BBM
Secara terpisah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah
agar menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal 2005 sehingga
memberikan kepastian kepada pengusaha menghitung biaya-biaya usaha. Kenaikan
harga minyak tersebut harus diawali dengan sosialisasi, mengurangi ekonomi
biaya tinggi, mencegah penyelundupan dan penyelewengan distribusi BBM.
"Dari diskusi internal di Kadin, kami menginginkan pemerintah menaikkan harga
BBM secepatnya. Namun semuanya tergantung pada pemerintah yang memutuskan,"
kata Ketua Umum Kadin MS Hidayat di Jakarta, Senin (8/11).
Hidayat menjelaskan, kenaikan tersebut harus diawali dengan sosialisasi kepada
masyarakat menyangkut alasan mengapa harga naik. Sosialisasi penting agar
persoalan BBM tidak saja dilihat dari sisi politis di mana menaikkan harga atau
mencabut subsidi berarti harus berhadapan dengan masyarakat.
Ketua Harian Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN)-Kadin Indonesia, Sofyan
Wanandi mengungkapkan, pihak Kadin menginginkan pemerintah menaikkan harga BBM
pada Januari 2005.
Sofyan mengingatkan, jika harga BBM dinaikkan maka pemerintah perlu membuat
langkah-langkah terobosan untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi, mencegah
penyelundupan, dan mengurangi penyelewengan penggunaan BBM.
Sedangkan harga minyak untuk masyarakat kecil, terutama minyak tanah, sebaiknya
tidak dinaikkan atau disubsidi lagi.
"Jika ada kepastian harga dan penggunaan yang benar maka pengusaha tidak
keberatan. Bagaimana mau berusaha jika penyelundupan BBM terus terjadi,"
katanya. (H-13/H-12)
---------------------------------
Gesendet von Yahoo! Mail - Jetzt mit 100MB kostenlosem Speicher
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
