http://www.suarapembaruan.com/News/2004/11/17/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
SUARA PEMBACA

TNI di bawah Dephan Jerumuskan Tentara 

MENHAN Juwono Sudarsono dalam seminggu masa jabatannya melontarkan gagasannya 
agar struktur kedudukan TNI berada di bawah Dephan. Alasannya adalah idealnya 
atau lebih tepatnya pada umumnya dalam negara demokrasi, militer di bawah 
Dephan. 

Terus terang saya, sangat mengagumi kedua tokoh tersebut sebagai ilmuwan dan 
pengamat, namun tentang ide dan alasan mengapa TNI harus di bawah Dephan saya 
kurang sependapat. 

Harus diakui, negara-negara demokrasi pada umumnya menempatkan militer di bawah 
Dephan. Namun, perlu diingat umumnya mereka menganut sistem parlementer, bukan 
presidensial seperti Indonesia. Di samping itu penempatan tentara dalam 
struktur negara, tentunya suatu negara memiliki pengalaman dan pertimbangan 
masing-masing. 

Pengalaman selama ini apabila sipil terlalu mengurus rumah tangga tentara 
berakibat tegangnya hubungan keduanya. Contoh, munculnya Peristiwa Cikini 1952 
konon dipacu oleh keinginan parlemen yang memiliki rencana mempensiunkan 
200.000 prajurit TNI. Presiden Gus Dur yang memutasikan Mayjen TNI Sudrajat 
sebagai Kapuspen TNI gara-gara ngomong bahwa presiden bukan Panglima Tertinggi 
TNI. Dan yang baru-baru ini terjadi, Megawati memberi pangkat jenderal penuh 
kepada Hari Sabarno dan Hendropriyono yang sempat bikin gonjang-ganjing. Itu 
dilakukan oleh presiden. Apalagi kalau campur tangan itu dilakukan oleh pejabat 
di bawah presiden, bisa kita bayangkan akibatnya. Hal itu sangat mungkin 
terjadi apabila TNI berada di bawah Dephan. 

Yang perlu diingat lagi bahwa jabatan menteri termasuk menteri pertahanan 
adalah jabatan politis yang biasanya dijabat oleh orang-orang yang berasal dari 
partai politik. Ini juga sangat memungkinkan tentara untuk dimanfaatkan sebagai 
mesin politik partai tertentu (partainya Menhan). Nah, secara langsung 
penempatan TNI di bawah Dephan berarti menyeret TNI dalam kancah politik 
praktis lagi. 

Menurut pertimbangan saya, biarlah kedudukan TNI seperti saat ini yang sesuai 
dengan UU TNI yang baru. Kalaulah akan diubah, biarlah perjalanan TNI dan 
pemerintah yang akan datang yang menentukan. Jangan terburu-buru. Belum tentu 
militer di bawah Dephan lebih tepat dibanding militer di bawah presiden, 
khususnya untuk Indonesia. 

Herman


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke