Mas Mhoel,
Idenya untuk menjadikan kuli tanpa imbalan pada koruptor di penjara 
bagus juga...:-).
Saya sih setuju kalau system itu harus diberdayakan. System yang 
dapat mempersempit keleluasaan orang menjadi korupsi. Namun system 
itu kan dibuat oleh manusia. System kayak apa yang dapat dibuat 
manusia korup? Kedengarannya saya ini pesimis ya? Entahlah. Semoga 
saja orang-orang yang ada di pemerintahan sekarang sedikit korupnya 
hingga bisa membuat system yang kurang korupnya juga. Semangat 
pemerintahan SBY untuk memberantas or mengurangi korupsi harus 
didukung dan lebih dikongkretkan. Saya menaruh harapan besar pada 
Muhammadiyah dan NU juga untuk membantu pemerintahan. Apa juga yang 
harus dilakukan oleh MUI? Kan dari pada MUI membesarkan slogan-
slogan 'Bir haram', 'Rokok Haram', kayaknya lebih baik membesarkan 
slogan 'Korupsi itu Haram'.

Tapi, kalau orang kayak saya yang awam, yang engga ke partai mana 
dan organisasi apapun, cuma ibu rumah tangga yang sekaligus 
kuli...bisa bantu apa buat menciptakan kondisi bebas korup?

--- In [EMAIL PROTECTED], "MHOEL" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Mbak Lina,
> Korupsi nggak bisa dibrantas dengan himbau-himbauan karena 200 
juta org
> Indonesia itu karakter dan latar belakangnya beda-beda.
> 
> Korupsi hanya bisa diberantas melalui sebuah sistem yang permanen 
dengan
> aparat yang bersih dan punishment yang bisa memberi efek jera 
kepada
> pelakunya. Dan itu tugas pemerintah.
> 
> Misal setiap org yang jadi tersangka korupsi dilakukan "call-back" 
satu-satu
> harta kekayaannya. Jika terbukti, maka harta kekayaan yang tidak 
bisa
> dijelaskan asal-usulnya langsung disita negara. Berikan hukuman 
maksimal
> thdp pelaku. Kalo dipenjara,  lakukan cambuk (seperti malaysia N 
s'pore)
> pada-maaf-pantatnya sebagai ucapan selamat datang di penjara. 
Dipenjara pun
> jangan sampe ongkang2 kaki, tapi jatuhkan lagi hukuman kerja paksa 
(tanpa
> imbalan) misal dalam pembangunan infrastruktur jalan di daerah 
terpencil.
> Dengan demikian  tugas pemerintah terbantu juga karena bisa 
menekan biaya
> pembangunan infrastruktur tsb.
> 
> 
> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Lina Dahlan" <[EMAIL PROTECTED]>
> To: <[EMAIL PROTECTED]>
> Sent: Friday, December 03, 2004 12:20 PM
> Subject: [ppiindia] Re: Muhammadiyah dan Teologi Korupsi
> 
> 
> 
> 
> Nah ini lebih enak di bicarain. Sudah saatnya Muhammadiyah dan NU
> bekerja lebih kongkret utk mengurangi korupsi karena udah jelas
> korupsi merugikan orang buanyak (gak laki, perempuan, orang tua,
> dewasa, dan anak kecil). Slogan-slogan keagamaan yang perlu di
> sosialisasikan sekarang ini adalah "Korupsi itu Haram". Hukuman
> seberat-beratnya harus diberikan kepada koruptor. Kalau
> perlu..hukuman mati kepada koruptor di kelas-kelas kakap???
> 
> Bagaimana kita pribadi bisa membantu hal ini terwujud?
> Jangan mulai main sogok sini sogok sana, apalagi ada CPNS dan mau
> masuk sekolah nanti tuh. Bisa gak ya?
> 
> Wassalam,
> 
> 
> --- In [EMAIL PROTECTED], "Ambon" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> > http://www.kompas.com/kompas-cetak/0412/03/opini/1414869.htm
> >
> > Jumat, 03 Desember 2004
> >
> > Muhammadiyah dan Teologi Korupsi
> > Zuly Qodir
> >
> > SEBAGAI organisasi massa Islam terbesar kedua setelah Nahdlatul
> Ulama,
> > Muhammadiyah akan menjadi sorotan masyarakat luas dalam sepak
> terjangnya.
> > Sepak terjang ormas Islam modernis akan turut menentukan hitam
> putihnya
> > bangsa ini.
> > KARENA itu, Sidang Tanwir Muhammadiyah di Mataram, Nusa Tenggara
> Barat, 2-5
> > Desember 2004, menjadi amat strategis. Muhammadiyah dihadapkan
> pada banyak
> > masalah krusial bangsa, seperti korupsi yang merajalela, sehingga
> tema
> > Tajdid Gerakan untuk Pencerahan Bangsa harus benar-benar 
tercermin
> dalam
> > sidang tanwir kali ini.
> > Kasus demi kasus korupsi masih terjadi di banyak tempat. Pada 
satu
> bulan
> > pertama, publik tampaknya menaruh harapan pada Susilo Bambang
> Yudhoyono
> > dalam meminpin Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam kasus penanganan
> KKN,
> > misalnya 53,6 persen merasa puas, sementara 38,3 persen tidak
> puas. Artinya,
> > masih ada harapan perbaikan, tinggal kapan dan perbaikan seperti
> apa yang
> > akan dilakukan Yudhoyono bersama kabinetnya.
> > Sementara itu, kasus penanganan pengentasan penganggur, Yudhoyono
> dan
> > kabinetnya dinilai belum memuaskan. Ada 53,7 persen tidak puas,
> sisanya 37,4
> > persen menyatakan puas.
> > Dalam pengentasan penganggur, tampaknya masih menimbulkan
> pertanyaan dan
> > ketidakpuasan publik sebab langkah yang diambil presiden 
tampaknya
> belum
> > nyata. Hal itu seperti terungkap dalam jajak pendapat yang
> dilakukan
> > (Kompas, 22/11/2004), di mana publik merasa puas untuk sementara
> atas
> > kinerja Yudhoyono beserta kabinetnya.
> > Berkaitan dengan soal korupsi, negeri ini paling menjadi sasaran
> kritik
> > orang dalam maupun luar. Lembaga internasional hampir dalam 
setiap
> jajak
> > pendapatnya senantiasa menempatkan Indonesia sebagai rekor dalam
> kasus
> > korupsi.
> > Kasus korupsi yang menimpa Wakil Wali Kota Bogor yang mantan 
Ketua
> DPRD Kota
> > Bogor 1999-2004 Mohamad Sahid, seperti diberitakan (Kompas,
> 26/11/2004)
> > sehingga harus bolak-balik masuk penjara adalah salah satu bukti
> bahwa
> > korupsi di negeri ini masih amat kuat.
> > Bahkan, saya khawatir, jangan-jangan semrawutnya tes calon 
pegawai
> negeri
> > sipil (CPNS) pada Rabu pekan lalu akibat perilaku-perilaku korup
> para
> > pejabat negara yang merasa memiliki wewenang dalam proses
> penyelenggaraan
> > tes CPNS itu, selain karena adanya faktor tidak siapnya panitia
> > mengantisipasi peserta yang membeludak.
> > Hal seperti itu jelas ikut menjadi beban Muhammadiyah selaku 
ormas
> Islam
> > terbesar kedua. Dan tentu mencoreng niat baik Yudhoyono beserta
> kabinetnya
> > yang hendak melakukan terapi kejut pada 100 hari pertama 
memimpin.
> > Seandainya selama seratus hari memerintah, Yudhoyono dengan
> kabinet tidak
> > mampu menghasilkan kebijakan nyata, terutama dalam pemberantasan
> korupsi,
> > tampaknya kepercayaan publik kepada Yudhoyono dalam keseriusannya
> > menjebloskan koruptor ke dalam penjara akan semakin luntur, alias
> hanya
> > retorika belaka.
> > Persoalannya kini, bagaimana agar kasus korupsi menjadi prioritas
> utama
> > pemerintahan Yudhoyono dan kabinetnya sehingga publik tetap
> menaruh respek
> > dan kepercayaan tinggi.
> > DALAM kaitan kondisi bangsa seperti itu, Muhammadiyah yang Tanwir
> 2-5
> > Desember di Mataram harus mampu mendorong pemahaman teologi yang
> mampu
> > melakukan pemberantasan korupsi. Memang pemahaman religius yang
> > konservatif-konvensional perlu mendapat perhatian serius sehingga
> mampu
> > menumbuhkan apa yang disebut daya kritis masyarakat agama.
> Masyarakat agama
> > tidak boleh dininabobokan dengan pemahaman agama yang lebih
> bersifat
> > eskatologis-justifikasi.
> > Karena itu, pemahaman umat atas agama harus diarahkan untuk mampu
> merumuskan
> > apa yang dinamakan "kemungkaran-kemungkaran sosial" sebagai 
bentuk
> kekafiran
> > baru atau kekafiran modern. Kekafiran karena itu tak hanya
> dialamatkan
> > kepada mereka yang tidak menyembah Tuhan atau tidak rajin
> menjalankan
> > ritus-ritus keagamaan, tetapi lebih diarahkan kepada mereka yang
> membuat
> > kesengsaraan atas orang banyak. Misalnya dengan mengorup uang
> negara karena
> > memiliki jabatan publik, menggusur, menelantarkan, dan 
seterusnya.
> > Dengan rumusan teologi seperti ini, hemat saya penafsiran korupsi
> sebagai
> > bagian bentuk kekafiran menjadi kian nyata. . Dampaknya, orang
> beragama akan
> > kian takut melakukan korupsi, sebab bukan saja akan dihukum 
secara
> moral,
> > seperti diacuhkan dalam masyarakat, diasingkan dari publik, 
tetapi
> menjadi
> > takut karena orang kafir sama hukumnya dengan dibolehkan untuk
> dihukum mati.
> > Hukuman mati ini akan memungkinkan para koruptor jera sehingga 
tak
> akan
> > mengulangi lagi di kemudian hari. Tetapi akan terus mengulang
> pekerjaan
> > mengorup uang negara ketika ada kesempatan sebab hanya diancam
> hukuman
> > kurungan, atau penjara itu pun dengan proses penyidikan yang
> demikian ruwet.
> > Bahkan, jika bukti-bukti dianggap tidak lengkap, atau tuduhan
> cacat hukum,
> > sang koruptor bisa bebas lepas untuk terus menghirup udara segar
> sebagaimana
> > masyarakat biasa yang tidak korupsi.
> > Di sinilah, hemat saya, mendesak bagi Islam seperti Muhammadiyah
> dan
> > Nahdlatul Ulama yang telah satu tahun mencanangkan gerakan
> antikorupsi harus
> > beranjak pada perumusan teologi yang benar-benar mampu
> memberdayakan rakyat
> > banyak, ketimbang menjadikan rakyat banyak sebagai "instrumen" 
dan
> > justifikasi religius semata, tanpa pemihakan yang jelas.
> > MUNGKINKAH Muhammadiyah melakukan rekonstruksi teologi
> > konservatif-konvensional sehingga tumbuh sistem teologi yang 
lebih
> > transformatif, memiliki keberpihakan yang tegas kepada rakyat
> miskin,
> > semuanya bergantung aktor dan elite kedua ormas yang sedang
> memanggul amanat
> > umatnya.
> > Jika Muhammadiyah mampu merumuskan sistem teologi yang
> memberdayakan secara
> > konkret, dalam hal ini salah satunya mengeluarkan apa yang 
disebut
> teologi
> > korupsi, hemat saya para koruptor di negeri ini satu per satu 
akan
> jera dan
> > takut sebab hadangan hukuman mati menanti di depannya.
> > Di tempat lain, pemerintahan Yudhoyono dan kebinetnya jelas amat
> terbantu
> > jika ormas Islam terbesar di Indonesia kedua ini mampu dengan
> segera dan
> > semangat membangun teologi yang dinamakan teologi korupsi. Semoga
> tanwirin
> > mampu berpikir jauh ke sana sehingga kita memiliki teologi 
korupsi
> yang
> > lebih konkret.
> > Zuly Qodir Koordinator Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah
> (JIMM),
> > Yogyakarta
> > Search :
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Berita Lainnya :
> > �TAJUK RENCANA
> > �REDAKSI YTH
> > �Relasi Pusat dan Daerah serta Pertumbuhan Ekonomi
> > �Persaingan Pasar
> > �Muhammadiyah dan Teologi Korupsi
> > �Pemihakan kepada "The New Mustadz'afin"
> > �Juru Bicara Presiden
> > �POJOK
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
*********************************************************************
******
> Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju 
Indonesia yg
> Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
> 
*********************************************************************
******
> 
_____________________________________________________________________
_____
> Mohon Perhatian:
> 
> 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg 
otokritik)
> 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan 
dikomentari.
> 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
> 4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
> 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
> 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
> 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
> 
> Yahoo! Groups Links





------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke