MENAIKKAN HARGA BBM: MENGKHIANATI RAKYAT Buletin 12 Isu mengenai kebijakan pemerintah untuk mencabut/mengurangi subsidi BBM untuk rakyat�yang juga akan diikuti dengan kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik), tarif angkutan, dan tentu saja sejumlah besar barang dan jasa�kini kembali bergulir. Para pakar dikerahkan untuk mengkomunikasikan kebijakan tersebut. Dikatakan bahwa kenaikan harga BBM sebesar 40% tidak otomatis menaikkan tarif angkutan 40%, karena komponen BBM dalam tarif angkutan hanya 20%. Di luar itu masih ada investasi kendaraan, biaya maintainance, upah, administrasi, dan pajak. Jadi, menurut mereka, kenaikan tarif angkutan yang layak maksimal 8%. Realitasnya, begitu harga BBM naik, akan terjadi kenaikan pada hampir semua barang dan jasa. Harga kendaraan akan naik, konon karena biaya produksi dan distribusinya naik. Para pekerjanya pun akan meminta upah dinaikkan. Alasan mereka, harga-harga kebutuhan juga telah naik. Singkatnya, sulit dibayangkan bahwa kenaikan tarif angkutan cuma sampai 8%. Pemerintah beralasan, kenaikan harga minyak mentah dunia yang kini telah di atas 50 dolar AS perbarel membuat subsidi yang dibayarkan pemerintah untuk BBM sangat besar. Subsidi ini lebih baik diberikan kepada rakyat yang membutuhkan, bukan kepada para pemilik mobil. Selama ini ada program Jaring Pengaman Sosial Keluarga Miskin (JPS-Gakin) yang diambil dari Dana Kompensasi BBM. Namun, kita tahu bahwa program JPS ini masih jauh dari efektif; masih terlalu banyak keluarga miskin yang tidak pernah mendengarnya, apalagi merasakannya. Konsep Subsidi Saat ini Meski saat ini di Indonesia beberapa hal disubsidi (BBM, Listrik, Puskesmas, sekolah negeri, dsb), sesungguhnya dasar berpikir yang ada adalah anti subsidi. Ideologi Kapitalisme yang diterapkan di negeri ini selalu memandang bahwa subsidi hanyalah "kasih-sayang" negara kepada rakyat. Namun, subsidi ini dianggap tidak sehat bagi rakyat. Makin lama "dimanjakan", rakyat akan makin kurang mandiri, dan akibatnya kalah bersaing di percaturan dunia. Ideologi Kapitalisme selalu memandang ekonomi akan optimal jika diserahkan kepada pasar bebas, pasar yang "tanpa hambatan", dan "tangan-tangan gaib" akan mengatur dengan sendirinya. Karena itulah, ada forum-forum dunia tingkat tinggi (seperti ASEAN atau APEC) untuk mewujudkan perdagangan bebas, dengan salah satu ketentuan, tidak boleh lagi ada produsen (rakyat suatu negara) yang diuntungkan oleh subsidi; tidak boleh pula ada konsumen (juga rakyat suatu negara) yang diberi proteksi (dilindungi), yakni dilindungi dari serbuan impor produk asing. Kapitalisme tidak memandang bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada rakyat agar semua rakyat tercukupi kebutuhan hidupnya. Mereka memandang, cukuplah pemerintah menjadi pengatur (regulator) saja. Selanjutnya, biarlah rakyat sendiri yang menyelesaikannya. Pemerintah tidak perlu campur tangan, karena intervensi semacam ini justru akan membuat mekanisme ekonomi tidak berjalan optimal. Beginilah cara berpikir kapitalistik itu. Ini telah dijadikan mainstream (arus utama) berpikir para pejabat, intelektual, media massa dan juga sebagian ulama. Walhasil, rakyat diminta berpikir "rasional" dan bersikap "tenang", meski BBM dan TDL akan dinaikkan 40%. Pada saat yang sama, mereka mendapati bahwa biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan juga makin menggila. Pekerjaan juga makin sulit didapat. Kalaupun ada, upah minimum ditekan sedemikian rupa sehingga di Jakarta saja upah minimum kurang dari Rp. 720.000,-. Konon, menaikkan upah minimum sama saja dengan mengancam kepentingan pengusaha. Karena itu, jika upah minimum dinaikkan, para pengusaha mengancam untuk melakukan PHK atas sejumlah karyawannya. Ketika rakyat mencoba keluar dari kesulitan ini dengan caranya sendiri, sebagai pedagang kaki lima atau tukang becak, misalnya, mereka dikejar-kejar oleh aparat, karena dianggap melanggar ketertiban. Lalu kepada siapa lagi rakyat harus meminta perlindungan, ketika penguasa ternyata tidak memberikan perlindungan yang dibutuhkan, karena perlindungan itu malah dianggap akan memanjakan mereka? Padahal Rasulullah saw. telah bersabda: ��������� ���������� ������� Imam/penguasa adalah perisai/pelindung (bagi rakyatnya). (HR Muslim). Maksudnya, imam/pemimpin/penguasa adalah pelindung rakyatnya dari berbagai hal yang mengancamnya; apakah itu kelaparan, kedinginan, penyakit, kebodohan, kesewenang-wenangan, ketidakamanan, ataupun peperangan. Karena itu, politik (siy�si) didefinisikan sebagai ri��yah as-syu��n al-ummah, yakni mengurusi atau melayani segala kebutuhan rakyat. Konsep Islam dalam Memenuhi Kebutuhan Rakyat Dalam Islam, penguasa adalah pelayan rakyat, sebagaimana sabda Rasulullah saw.: ������������� ������� ����� �������� ����� ������ ��������� ���� ������������ Penguasa manusia adalah pelayan; dia bertanggung jawab atas pelayanannya terhadap mereka. (HR Muslim). Karena itu, penguasa harus bekerja keras sehingga di negaranya tidak ada lagi rakyat yang sakit, kecuali mendapat perawatan; tidak ada lagi yang lapar, kecuali mendapat makanan yang halal; tidak ada lagi yang telanjang, kecuali mendapatkan penutup auratnya; dan tidak ada lagi orang yang tertindas oleh kesewenang-wenangan orang lain, kecuali mendapatkan pembelaan dan keadilan. Pemerintah wajib menyelenggarakan ri��yah (pelayanan) ini untuk semua orang, tanpa diskriminasi. Semua orang�tanpa memandang jenis kelamin, etnis, atau agamanya�harus dipenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka harus diberi pelayanan kesehatan dan pendidikan yang gratis atau murah sehingga tumbuh rakyat yang sehat dan cerdas. Mereka yang mampu mencari nafkah diwajibkan mencari nafkah yang halal. Pemerintah menjaga jangan sampai sistem ekonomi terdistorsi oleh riba, penipuan, perjudian atau korupsi. Pemerintah juga berkewajiban mengelola sumberdaya alam yang besar seperti migas, tambang, hutan ataupun yang lainnya yang menjadi milik rakyat, yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Dengan kata lain, sumberdaya alam itu milik rakyat, bukan milik negara, apalagi milik swasta asing. Negara hanya berfungsi sebagai pengelolanya saja. Karena itu, sebenarnya ketika rakyat mendapatkan apa yang dimilikinya, dengan harga yang sesuai untuk biaya pengelolaannya ini, tidak berarti mereka disubsidi, walaupun harga itu masih jauh di bawah harga pasar dunia. Namun demikian, di dalam sistem ekonomi Islam dikenal juga i'th�' ad-dawlah (subsidi negara kepada rakyat). Dalam hal ini, penguasa memberikan sebagian harta milik negara kepada individu rakyat yang dianggap berhak. Pemberian atau subsidi ini sifatnya bukan untuk semua orang. Subsidi ini juga tidak diambil dari hasil sumberdaya alam yang memang sebenarnya merupakan milik rakyat; tidak pula diambil dari harta zakat, karena zakat bukanlah milik negara, namun milik delapan asnaf yang sudah ditentukan dalam al-Quran. Contoh subsidi negara (i'th�' ad-dawlah) ketika negara memberikan penghargaan kepada ilmuwan atas penemuannya atau kepada ulama atas jasanya. Dalam hal ini, negara boleh mengambil harta Baitul Mal dari rekening milkiyyah ad-daulah (milik negara) untuk diberikan kepada yang berhak tersebut. Dalam kitab al-Amw�l f� Dawlah al-Khil�fah disebutkan bahwa sumber rekening ini, misalnya, dari penghasilan badan usaha milik negara untuk produk yang tidak termasuk harta milik umum (milkiyyah '�mmah)�jadi bukan seperti migas, hibah perorangan kepada negara, harta warisan yang tidak ada ahli warisnya, barang sitaan dari aktivitas yang melanggar hukum, dll. Kebijakan atas BBM dalam Negara Khilafah Kelak, jika negara Khilafah berdiri kembali, BBM akan dikembalikan kedudukannya sebagai milik rakyat. Khalifah akan menentukan harga BBM ini yang pantas untuk rakyat; bisa gratis, murah, atau sedikit mahal; yang penting terjangkau oleh semua lapisan masyarakat sehingga setiap individu bisa mendapatkannya dengan mudah. Karena itu, di sinilah pentingnya negara untuk meningkatkan daya beli dan tingkat kemakmuran rakyatnya sehingga setiap orang bisa terjamin semua kebutuhan pokoknya. Mungkin suatu ketika, jika BBM berlimpah, lebih tepat bagi Khilafah untuk membagikan manfaat BBM dalam bentuk penyediaan listrik murah sampai daya tertentu untuk setiap orang atau rumahtangga, sarana transportasi umum yang murah dan baik sehingga semua orang bisa mengaksesnya dengan mudah, sarana pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan gratis yang tersebar merata di seluruh negeri, atau dalam bentuk langsung berupa BBM yang murah, bahkan gratis. Jika di luar hak tiap warga tersebut BBM dijual dengan harga pasar dunia dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat maka rakyat tidak akan memandangnya sebagai sebuah kezaliman. Sebaliknya, jika Khilafah terpaksa membeli BBM dari luar dengan harga pasar dunia, maka kepada rakyat tetap yang utama adalah menjaga agar kebutuhan pokoknya terjamin. Dalam kondisi ini, Khalifah harus menjaga agar rakyat menghemat atau menggunakan peralatan hemat energi/BBM. Khalifah juga harus mendorong upaya-upaya pengembangan teknologi diversifikasi energi atau menemukan sumber energi baru. Jika tetap ada rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya (misalnya tidak mampu membeli minyak tanah untuk memasak, sementara tidak ada cara lain selain memakai minyak tanah), maka pemerintah wajib turun tangan; bisa dengan mencarikan keluarganya yang mampu agar membantunya, bisa dengan memberinya secara langsung jaminan dari kas zakat, dan sebagainya. Itulah beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh penguasa sejauh didasarkan pada ketentuan syariat Islam. Renungan Dari paparan di atas, jelas sekali, niat pemerintah untuk mengurangi (apalagi sampai mencabut) "subsidi" BBM�di tengah kondisi beban masyarakat yang sudah sangat berat secara ekonomi�adalah sebuah tindak kezaliman terhadap rakyat. Tindakan itu juga bisa dipandang sebagai bentuk pengkhianatan mereka terhadap rakyat karena mereka seharusnya senantiasa berusaha meringankan beban rakyat, bukan malah semakin menambah beban rakyat yang mengakibatkan rakyat semakin bertambah sengsara. Rasulullah saw. pernah bersabda: ��������� ����� ����������� ��������� ���������� ������ ��� ��������� Pemimpin mana saja yang diserahi urusan rakyat, kemudian berkhianat kepada mereka, maka ia kelak ada dalam neraka. (HR Ahmad). Sebagai catatan akhir, kepada para penguasa�yang selama ini banyak melalaikan berbagai urusan dan kebutuhan rakyat dan malah sering membebani mereka�camkanlah doa Rasulullah saw. berikut: ����������� ���� ������ ���� ������ �������� ������� ������� ���������� ��������� �������� ������ ������ ���� ������ �������� ������� �������� ������ ��������� ����� Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu mempersulit mereka, hendaklah Engkau persulit dia; dan siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu meringankan beban mereka, hendaklah Engkau ringankan dia (bebannya). (HR Muslim). [] KOMENTAR: Saudi Mulai Lontarkan Kritikan atas Kebijakan AS di Irak. (Eramuslim.com, 6/12/2004). Jangan salah. Penguasa Saudi adalah agen AS; dia turut memberikan akses kepada militer AS untuk membunuhi rakyat Irak __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $4.98 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/Q7_YsB/neXJAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
