SURAT KEMBANG KEMUNING: AJAKAN SEORANG AWAM KEPADA PARA BUDAYAWAN BANGSA DAN NEGERI [2]
Ajakan ini saya mulai dengan mengetengahkan pendapat yang bersifat seperti "lemparan batu bata untuk mendapatkan batu giok", dengan menggunakan sistematik yang terdapat pada "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2004-2009" [selanjutnya saya sebut: "Rencana"] itu sendiri. Dalam usaha ini, saya pun akan mengangkat sementara pendapat dari sementara penulis yang relevan dengan tema. Kalau menggunakan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka, Jakarta [Cetakan Pertama 1988, hlm.741], "rencana" berarti: "rancangan, buram [rangka sesuatu sesuatu yang akan dikerjakan]; program". RPJMN merupakan program kerja pemerintah Presiden SBY di bidang kebudayaan yang berlaku untuk periode masa jabatannya mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.Jangka menengah berarti pemerintah mempunyai program jangka pendek dan jangka panjang. Sayangnya saya masih belum mendapatkan kedua program tersebut. Adanya RPJMN ini menunjukkan paling tidak kepada dua hal, yaitu: [1].pemerintah SBY menaruh perhatian pada masalah kebudayaan dan [2]. perhatian ini diejawantahkan melalui sebuah program kerja yang berarti bahwa pemerintah bekerja berdasarkan suatu kerangka program dan bukan spontanitas. Barangkali bagi sementara pihak, kalimat ini menggelikan karena bukankah kewajaran bahwa jangankan pemerintah, suatu organisasi kecil sebesar Lembaga Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang serius pun bekerja berdasarkan program. Tapi di Indonesia terlalu banyak hal yang menggelikan dan menyedihkan sementara hal yang menggembirakan masih langka. Spontanitas dan kata-kata petinggi dipadankan dengan hukum atau peraturan serta peraturan. Sehingga apakah program itu sudah disahkan atau belum, tidak menjadi soal utama lagi. Jika belum disahkan oleh lembaga-lembaga yang bertanggungungjawab seperti DPR, misalnya, maka pertanyaan yang muncul menjadi: Apa dasar legal RPJMN ini jika ia dilaksanakan? Barangkali kalau program kerja ini tidak disahkan dan terus dilaksanakan maka saya khawatir ulah demikian tak lain dari tindakan yang memerosotkan status Republik. Sekali pun ada pertanyaan demikian, telah disiarkannya RPJMN oleh pemerintah sudah merupakan sesuatu hal positif sehingga dengan demikian orang banyak bisa mencermatinya walaupun belum tentu hasil cermatan itu kemudian diindahkan apalagi kalau Republik diperosotkan sehingga kata-kata penjabat sama dengan peraturan, hukum, ketentuan, keputusan dsan bahkan undang-undang. Kalau pun pendapat awam warganegara gampang dicuekkan, saya masih saja mengemukakan apa yang saya pikir dengan bertolak dari dua sebab pokok: [1]. berpendapat dan mengusulkan adalah hak sebagai anak manusia dan putra Indonesia dan [2] jika diam kita akan dibunuh [silence on tu�] apabila menggunakan ungkapan filosof Perancis Andr� Glucksman. Sebagai penanya bebas, saya tidak mengindahkan risiko jika memang harus ditanggung sehingga mengurungkan niat bertanya. Hal lain yang terasa janggal juga, yaitu adanya program jangka menengah yang berlaku pada masa kepresidenan SBY-Kalla. Janggal karena bagaimana mungkin akan ada program jangka panjang jika program jangka menengah saja berlaku sepanjang masa jabatannya? Barangkali SBY sudah mengancang-ancang bahwa usai masa jabatannya yang pertama ini, ia akan berluang kembali untuk menjadi presiden lagi. Dan peluang ini ia siapkan pada masa jabatan pertamanya. Secara nalar kalimat atau logika bahasa, judul program ini, saya dapatkan ada suatu keanehan, kejanggalan atau ketidakcermatan dari penggagasnya. Lepas dari keanehan, kejanggalan dan ketidakcermatan bahasa demikian, adanya rencana atau program memperlihatkan bahwa pemerintah SBY berusaha menangani masalah kebudayaan dengan serius, mencoba mengarahkan pembangunan kebudayaan di negeri ini. Tapi melihat praktek di Solo, di mana telah terjadi "penggeledahan" bahkan pencopotan karya tertentu dari pameran, sementara seniman di angkut ke kantor polisi oleh pihak kepolisian atas nama ketertiban umum [dan ini berlangsung pada masa SBY sudah menjadi presiden], saya khawatir pendekatan "keamanan dan kestabilan nasional" belum ditinggalkan bahkan dilaksanakan sampai-sampai pihak kepolisian meluaskan wewenangnya ke bidang kebudayaan. Pelarangan lain yang berlangsung juga di bawah kekuasaan pemerintahan SBY juga telah menimpa penyanyi dangdut Inul di Lampung, ditambah dengan pernyataan SBY sendiri yang melarang penayangan "pusar" di layar-layar tivi. Hal lain adalah penyerangan terhadap penyelenggaraan konser oleh pihak tertentu. Kejadian terakhir ini memperlihatkan seakan-akan ada polisi kebudayaan paralel dan terhadapnya pemerintah SBY tidak bereaksi, jurubicara Presiden pun bungkam seakan-akan kejadian tersebut tidak ada dan tidak merupakan suatu gejala serius -- lebih-lebih jika dilihat dari rentetan peristiwa jauh sebelumnya. Kebungkaman pemerintah menimbulkan tanda tanya besar: Apa bagaimana politik kebudayaan pemerintah sesungguhnya? Saya memahami Indonesia memang sebuah negeri yang semerawut, tapi bukankah SBY sebelum mendapatkan gelar doktor di IPB, Bandung, tentang masalah pertanian, telah belajar pula masalah pengelolaan? Indonesia yang kacau-balau di mana bandit politik politik dengan politik bandit masih silang-siur di pos-pos kunci, saya kira, memang sedang menguji kebolehan SBY sebagai sarjana manajemen dan sebagai Presiden yang berhakekat pengelola dan pengarah, serta menyatakan diri sebagai "presiden seluruh rakyat Indonesia", termasuk para mantan Tapol, terutama jutaan keluarga tapol eks PKI dan non PKI [kelompok yang agaknya dikecualikan oleh SBY dalam pernyataannya. Kalau tidak dikecualikan ia menghindar untuk menyebutnya]. Sebelum memasuki RPJMN di bidang kebudayaan lebih jauh, sekali lagi saya ingin mempermasalahkan penyatuan masalah kebudayaan dengan turisme [pariwisata]. Tanpa adanya RPJMN 2004-2009 ini, penggabungan kedua bidang ini saja sebenarnya sudah memperlihatkan konsep kebudayaan pemerintah. Menangani masalah kebudayaan dan turisme secara tergabung di satu departemen atau kementerian, memperlihatkan bahwa pemerintah secara tersirat memperlihatkan bahwa kebudayaan yang dibangun di negeri ini selayaknya yang bisa memikat turisme. Kebudayaan dijadikan barang dagangan yang laku dijual bagi para wisatawan. Untuk bisa laku maka kebudayaan kita selayaknya memenuhi selera para wisatawan. Artinya fungsi kebudayaan dipelorotkan sebagai barang dagangan sehingga pernyataan tentang "jati diri bangsa" menjadi bedak belaka dari politik pemelorotan kebudayaan ini. Akibat pemeorotan kebudayaan ketingkat selera turistik ini nampak nyata di negeri kita. Secara filosofi mungkin bisa dikatakan, jika pemahaman saya benar, maka pemerintahan SBY dalam bidang kebudayaan masih saja menjadikan "uang sebagai raja", menyingkirkan fungsi pendidikan dan pemanusiawian dari kebudayaan. Sehingga SBY terperangkap oleh pernyataan yang saling bertentangan. Pernyataan yang saling bertentangan, di satu pihak bicara tentang jati diri dengan melarang penayangan "pusar" di tivi, pelarangan pertunjukan Inul dan "penggeledahan" pameran Solo, di pihak lain secara tersirat menjadikan kebudayaan sebagai barang dagangan, akan membuat dan sudah membuat pembinaan kebudayaan di negeri ini jadi hilang arah alias tidak menentu. Kesimpang-siuran dan pernyataan yang saling bertentangan ini barangkali berawal dari ketidakjelasan dan minimnya pengetahuan serta wawasan kebudayaan. Dari sini saya kembali melihat pentingnya kita memiliki politisi yang berbudaya sehingga tahu makna kekuasaan yang memanusiawikan manusia, kehidupan dan masyarakat serta tidak hanya paham bagaimana "menggebuk", "menculik" dan "membunuh".Indonesia saya kira, memerlukan politis berbudaya. Bersimaharejalanya KKN saya lihat tidak lain dari tidak berbudayanya politisi negeri kita. Sejalan dengan pola pikir dan mentalitas "panutan" dominan, yang secara filosofis bisa dikatakan sebagai peranan "bangunan atas" [super structur] maka tingkah-polah pimpinan [bukan pemimpin] mempunyai pengaruh menentukan bagi perkembangan suatu negeri dan bangsa. Berdasarkan pandangan ini, saya melihat bahwa corak kebudayaan kita hari ini sebenarnya lebih merupakan hasil dan pencerminan hampanya politik budaya yang berkebudayaan, cerminan tidak berbudayanya para politisi negeri. Hanya saja kesalahan kemudian dilontarkan kepada kalangan yang tidak berkuasa. Ketiadaan politik budaya yang manusiawi ini agaknya relatif sudah merambat ke berbagai kalangan, termasuk mereka yang memperoleh kesempatan belajar di perguruan tinggi, merasa diri budayawan, sastrawan-seniman dan aktivis. Sebagai contoh saya ambil pikiran berikut: "Melalui globalisasi kita tahu bahwa totalitas telah terpecah, tertabur, terserak dan decentred. Oleh karenanya tidak menjadi penting untuk membuat grand design tentang kebudayaan Indonesia. Kebudayaan melakukan banyak penyimpangan dari desain besar yang mengendalikannya. Sudah saatnya mengakhiri perdebatan-perdebatan tentang orientasi utama dan bentuk terakhir kebudayaan Indonesia, karena setiap orang secara potensial adalah pencipta kebudayaan. Dan siapa tahu kebudayaan tumbuh menjadi dan terus tumbuh tanpa kehadiran dan pikiran kita, karena kebudayaan memang lingkup sehari-hari, organik dan tidak terelakkan demi bertahan hidup dan memperbaiki mutunya." [Arif Hidayat, SH.I, Pekerja seni Sanggar Kosiran(Komunitas Seni Pinggiran), pengajar di STAI An-Nawawi Purworejo, Staf ahli INFID`s, Yogyakarta, "Fragmen Fantasi Kebudayaan Indonesia Baru", Harian Sinar Harapan, Jakarta, 20 Nopember 2004]. Paris, Januari 2005. ------------------- JJ.KUSNI [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Forum IT PPI-India: http://www.ppiindia.shyper.com/itforum/ 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
