Sekali duit, tetap duit.... Rio ================================================
Kamis, 13 Jan 2005, Yusril: PBB Minta Fee http://www.jawapos.com/index.php?act=detail&id=4347 JAKARTA - Pemerintah Indonesia mulai bersikap hati-hati terhadap setiap tawaran terkait bantuan dari luar negeri. Salah satunya tawaran dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ingin menjadi organizer terhadap bantuan musibah tsunami di Aceh. Lembaga internasional itu ternyata ingin memperoleh fee dari jasanya itu. "PBB menghendaki mereka menjadi organizer, tapi minta fee USD 350 juta (Rp 3,15 triliun). Seperti kita tahu, di PBB juga banyak korupsi," terang Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra di Kantor Presiden, Komples Istana Kepresidenan, Jakarta. Yusril menilai Indonesia akan terbebani bila PBB bertindak sebagai organizer bantuan itu. Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia akan berhati-hati terhadap tawaran untuk mengelola aliran bantuan. Uluran tangan tersebut, kata Yusril, ternyata tidak gratis. PBB, jelas pria yang juga pakar hukum tata negara itu, ternyata mematok komisi alias fee atas jasanya mengorganisasi bantuan internasional kepada Indonesia. Belum lagi sejumlah persyaratan yang dinilai sangat membebani bangsa Indonesia yang baru saja ditimpa musibah. Mantan Menkumham era Megawati tersebut menjelaskan bahwa kenyataan tersebut sangat ironis. Apalagi, sampai saat ini jumlah bantuan asing yang ditujukan kepada Indonesia belum jelas. Sampai saat ini, kata Yusril, sumbangan asing yang pasti diterima Indonesia hanya mencapai USD 500 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun. Bantuan tersebut diterima dalam bentuk hibah. "Selebihnya (bantuan asing, Red) itu belum jelas. Apakah bentuknya loan (pinjaman) ataupun moratorium," jelasnya. Bukan hanya itu. PBB juga dianggap sangat memberatkan Indonesia. Pasalnya, sebagai persyaratan penyaluran bantuan, PBB menginginkan bantuan tersebut diaudit oleh lembaga audit bertaraf internasional PriceWaterhouse Cooper (PwC). Ketentuan PBB ini dinilai sangat memberatkan, mengingat lembaga tersebut mematok biaya yang tidak murah. Padahal, saat ini pemerintah mempersiapkan peraturan pemerintah (PP) mengenai penyaluran bantuan. PP inilah yang nanti menjadi rambu-rambu di lapangan untuk menyalurkan bantuan dengan efektif dan transparan. "Untuk keperluan ini, pemerintah meminta masukan dari berbagai pihak, " jelasnya. (ssk/agt) --- End forwarded message --- __________________________________ Do you Yahoo!? Yahoo! Mail - Find what you need with new enhanced search. http://info.mail.yahoo.com/mail_250 ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Forum IT PPI-India: http://www.ppiindia.shyper.com/itforum/ 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
