Dana Bantuan Hibah telah diserahkan, Penggunan dari dana tersebut pelu diadakan pemantauan agar tidak terjadi kebocoran. Bentuk2 kebocoran yang sering terjadi dan agak sulit dilacak adalah Mark Up / Harga tidak sesuai dengan Nilai Barang, Jumlah barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diterima, Barang2 Yang diterima Under Specification. dan lain2 budiman ------------------------ Jakarta, Kompas - Pemerintah Jepang mewujudkan komitmen dengan memberikan dana hibah untuk membantu penanganan pascabencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia. Mulai Senin (17/1), Pemerintah Indonesia bisa menggunakan dana bantuan hibah dari Jepang sebesar 146 juta dollar AS. Pencairan hibah Jepang itu diawali dengan penandatanganan naskah Exchange of Notes (Pertukaran Nota) mengenai bantuan kemanusiaan untuk Pemerintah Indonesia senilai 14,6 miliar yen. Jumlah itu setara dengan 146 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau lebih kurang Rp 1,314 triliun. Penandatanganan dilakukan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yutaka Iimura dan Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat. Selain bantuan hibah tersebut, dalam waktu dekat Pemerintah Jepang akan menambah bantuan dana kepada Pemerintah Indonesia sebesar 29 juta dollar AS. Sebelumnya, Pemerintah Jepang juga sudah memberikan hibah untuk bantuan darurat sebesar 1,5 juta dollar AS serta bantuan dalam barang senilai 370.000 dollar AS ke Indonesia. Tim kesehatan Jepang pun sudah sejak beberapa hari lalu bekerja di Aceh membantu para korban. Iimura menambahkan, pasukan bela diri Jepang juga sudah dalam perjalanan ke Indonesia bersama tiga kapal perang Jepang. "Jumlah personel pasukan yang akan ditempatkan di Aceh untuk misi kemanusiaan seluruhnya sekitar 992 orang. Saya belum tahu berapa lama mereka akan ditempatkan di sana. Nanti melihat bagaimana kebutuhannya saja," katanya. Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda menjelaskan, penggunaan hibah dari Jepang itu sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Untuk pengawasan penggunaannya agar benar-benar sesuai tujuan, disepakati untuk membentuk komite bersama Republik Indonesia (RI)-Jepang. "Komite ini akan mengawai penggunaan hibah ini," ujar Menlu sambil menambahkan komite bersama itu diharapkan akan terbentuk dalam waktu dekat. "Bantuan untuk tanggap darurat tidak perlu melalui komite bersama RI-Jepang," katanya. Menurut Menlu Hassan Wirajuda, pelaksanaan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi masih harus menunggu perancangan tentang rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Perancangan itu kini sedang dikerjakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Moratorium utang Menlu juga bicara soal perjalanan ke Eropa untuk mempelajari tawaran moratorium utang yang disampaikan Jerman dan beberapa negara lainnya. Moratorium, antara lain, memiliki arti penundaan sementara pembayaran utang yang sebenarnya sudah jatuh tempo. Moratorium ini diutarakan pertama kali oleh Italia, diikuti Jerman, Inggris, dan Perancis. Hal itu juga didukung Kanada dan sejumlah kreditor lainnya. Jepang pun turut berperan mendorong fasilitas moratorium tersebut. Alasannya, Indonesia dan negara-negara korban tsunami memerlukan dana ekstra untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Moratorium pun ditawarkan untuk memberikan kelegaan pembiayaan dengan menunda pembayaran sebagian utang. Menurut Hassan, pemerintah memang memutuskan untuk mengirim delegasi yang dipimpin Menlu ke Paris Club di Paris. Pendekatan delegasi RI bersifat komprehensif dengan menjajaki skema-skema yang dapat memberikan kelonggaran bagi Indonesia untuk pemulihan di Aceh. Namun, di sisi lain juga diupayakan agar program- program prioritas lain dari Kabinet Indonesia Bersatu dapat berjalan lancar. "Dengan pendekatan itu, skema-skema seperti moratorium utang, hibah, pinjaman lunak, konversi utang, hingga akses perdagangan dalam bentuk kemudahan khusus bagi komoditas ekspor tertentu ke negara- negara Eropa juga dijajaki dan disampaikan di Paris Club," ujar Hassan. Di samping itu, negara yang dikunjungi, yaitu Jerman, Perancis, Italia, dan Inggris, juga memperlihatkan kemauan untuk membantu, termasuk dukungan mereka bagi moratorium utang Indonesia dengan persyaratan yang ringan. Namun, di Paris Club berlaku pola pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan konsensus (keputusan bersama oleh para kreditor), bukan keputusan individu negara. "Paris Club adalah kelompok 19 negara yang sidang-sidangnya tidak dihadiri oleh negara peminjam mana pun, termasuk Indonesia," kata Menlu. Karena itu, delegasi RI juga menekankan agar keempat negara tersebut bersedia membantu secara bilateral bila konsensus lewat Paris Club tidak bisa dicapai. "Jadi, pendekatan lain yang dapat dilakukan dengan anggota Paris Club adalah pendekatan bilateral dan bukan saja lewat Paris Club," papar Menlu. "Ada pernyataan Paris Club pada 12 Januari lalu, yang intinya dalam waktu tiga bulan (dari sekarang) kreditor tidak mengharapkan adanya pembayaran utang dari Indonesia. Kesepakatan untuk memberikan moratorium itu sebenarnya sudah ada. Akan tetapi, persoalan teknis masih harus dibicarakan, misalnya berapa besaran moratorium utang, bagaimana soal bunganya, dan lainnya," ujarnya. Menlu menegaskan, delegasi yang dipimpinnya memang tidak membicarakan soal jumlah moratorium utang itu karena harus jelas dulu apa kondisi atau persyaratannya dan apakah pemerintah Indonesia bisa menerima persyaratan tersebut. Mengenai persyaratan Paris Club untuk melibatkan Dana Moneter Internasional (IMF) soal urusan moratorium utang, Indonesia sudah menyampaikan keberatan. Sebab, moratorium yang akan diberikan itu bukan disebabkan Indonesia secara ekonomi mengalami krisis. Di luar skema moratorium, kata Menlu, Jerman sudah mengusulkan bentuk konversi utang. Jika Indonesia membangun sebuah proyek rekonstruksi di Aceh, Jerman akan mengurangi utang Indonesia sebanyak dua kali nilai proyek tersebut. Italia memutuskan memberikan konversi utang dalam bentuk proyek rekonstruksi di Aceh senilai 30 juta euro pada tahun ini, dan kemungkinan jumlah yang sama pada tahun 2006. Perancis, di sisi lain, mendukung agar ekspor tekstil Indonesia ke Uni Eropa diberi perlakuan khusus. (OKI) http://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/18/utama/1508040.htm [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
