http://www.suarapembaruan.com/News/2005/01/24/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Refleksi untuk 100 Hari-SBY-Kalla Jusuf Kalla, Masalah, dan Kesempatan Oleh Herdi Sahrasad ECARA objektif, khalayak umum mengakui bahwa M Jusuf Kalla dikenal sebagai pejabat yang berani dan cepat bekerja meski kini berbagai kontroversi mengitarinya. Tatkala Wakil Presiden (Wapres) M Jusuf Kalla terpilih sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional Partai Golkar 15-20 Desember 2004 di Bali, muncullah reaksi dari M Amien Rais dan Prof Ichlasul Amal. Kemenangan Jusuf Kalla, dinilai Amien Rais, akan menjadi lonceng kematian demokrasi lantaran terjadi komplikasi akibat menyatunya tiga sumber daya politik pada diri Kalla, yakni kekuasaan, bisnis, dan partai politik. Ketiganya menyatu menjadi suatu konglomerasi politik yang rawan konflik kepenting- an dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu, demikian Amien Rais, bisa menimbulkan set back bagi usaha kita membangun demokrasi dan tradisi politik baru yang fair, accountable, dan transparan yang menjadi komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, menyusul gempa dan tsunami di Aceh, terjadi kontroversi surat keputusan oleh Wapres tentang pembentukan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang menyulut reaksi dari DPR. Sementara Ichlasul Amal menyatakan, kemenangan Kalla itu dapat mempersulit pemerintahan Yudhoyono memberantas korupsi karena di masa lalu para kader Golkar banyak yang terlibat korupsi-kolusi. Meskipun Kalla menyatakan Golkar bukan bungker bagi koruptor, kemungkinan kader Golkar yang korup berkelit-kelindan dan menggunakan partainya sebagai tempat bersembunyi tetap bisa terjadi. Menyatunya tiga sumber daya, yakni kekuasaan, bisnis, dan partai politik, merupakan konglomerasi kekuasaan Kalla yang sangat mungkin dapat membeli "segalanya". Makna "segalanya" di sini berarti peraturan, supervisi, dan regulasi. Lebih jauh lagi, "segalanya" juga berarti jabatan, otoritas, bahkan hati nurani. Di masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, kekuatan modal telah mengalahkan kekuatan moral dan otoritas yang sah. Sehingga Republik Indonesia seperti "Republik Siluman" akibat begitu banyaknya korupsi-kolusi dan penyelewengan di dalamnya (B Herry Priyono, Memahami Leviathan Baru, Kompas, 5/5/2002 dan FEER, 17/1/1991). Sebagai Wapres dan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Kalla jelas memiliki political-economic leverage yang kuat untuk bargaining terhadap SBY, menentukan kebijakan, mengalokasikan proyek pembangunan dan sumber daya ekonomi. Sebagai pebisnis, Kalla dan konglomerasinya memiliki kekuatan menentukan dalam percaturan sosial dan wilayah kebijakan. Hal Krusial Inilah sebabnya terjadi "matahari kembar" dalam pemerintahan SBY-Kalla. Mengapa? Meminjam perspektif Herry Priyono, ada dua hal yang krusial. Pertama, sumber dan bentuk kekuasaan atas suatu masyarakat bukan tunggal (mono-centrist), melainkan jamak (polycentrist). Kekuasaan finansial pemodal untuk melakukan atau tidak melakukan investasi, memenangi tender, membeli keputusan pengadilan, atau mendesakkan proyek pembangunan, sama konkretnya dengan kekuasaan presiden untuk mengundangkan peraturan. Karena itu, amat menyesatkan menganggap kinerja kekuasaan sebagai sekadar soal otoritas legal-formal aparatur negara. Kekuasaan atas masyarakat tidak terbatas pada kontrol atas institusi negara, tidak juga pada jabatan pemerintahan. Apakah kita masih percaya bahwa pemerintah merupakan penguasa riil atas masyarakat, bila di Indonesia dewasa ini 15 keluarga menguasai 61,7 persen "kapitalisasi pasar" di Indonesia, dan sedikitnya 71,5 persen perusahaan go public dikuasai oleh keluarga (Claessens, dkk., 1999)? Karena itu, dengan konglomerasi politiknya, Kalla jelas berpeluang untuk mendesakkan kepentingannya. Kedua, kekuasaan bisnis berakar dari kapasitasnya untuk melakukan dan tidak melakukan investasi. Karena negara tidak menguasai modal, sementara kaum pemodal sesuka hatinya menentukan investasi dan tidak peduli lagi dengan rasa kebangsaan atau nasionalisme yang dianggap mungkin usang, negara justru yang bergantung pada kekuatan modal. Dalam diri Kalla, jabatan kenegaraan (wapres), pengusaha dan politik (Ketua Umum DPP Partai Golkar) menyatu sehingga munculnya kekhawatiran akan konglomerasi politik itu sangat rasional, di mana kekuatan modal (yang pada diri Kalla menyatu dengan kekuasaan), akan mudah mendiktekan kebijakan, keputusan dan peraturan. Sekadar contoh, di bawah rezim Soeharto, kita melihat skandal pertanian yang melibatkan 1,7 juta hektare Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare di Kalimantan Tengah. Proyek itu pertama-tama lahir bukan dari Soeharto atau kabinetnya, melainkan dari upaya pemodal/pengusaha raksasa Tay Juhana (yang diikuti pebisnis lain, seperti Bob Hasan), untuk mengeruk dana reboisasi dan APBN. Tay Juhana mendapat 206,5 juta dolar AS, sedang Bob Hasan 161,7 juta dolar AS. Pola semacam juga terjadi dalam berbagai skandal lain, seperti perubahan BRI (Bank Rakyat Indonesia) sejak tahun 1996-1998, dari "bank rakyat" menjadi "bank konglomerat", penggelapan Rp 1 triliun pajak oleh pengusaha ST dan DD, dan sebagainya (B Herry Priyono; Kompas, 5 April 2002; Tempo, April 1999; Press Release Menko Ekuin, 22/11/2000). Di sini pemodal bisa membeli peraturan, kebijakan dan supervisi, sehingga terjadilah korupsi dan ma-nipulasi yang merugikan rakyat. Di tengah krisis multidimensi, bencana banjir, gempa dan tsunami, negara kita dewasa ini justru yang tergantung pada kekuatan modal. Sehingga potensi Kalla untuk mempengaruhi dan mendiktekan kebijakan dan peraturan hanya bisa dihindarkan oleh kebesaran jiwa Kalla sendiri sebagai seorang negarawan. Harus kita akui, ketergantungan negara pada modal meningkat pascajatuhnya Soeharto, sehingga berlakulah paham kapitalisme, yang meminjam bahasa Karl Marx, materi atau modallah yang menentukan dan mendefinisikan realitas kehidupan, realitas sejarah dan kelas-kelas sosial karena rakyat sangat berkepentingan dengan lapangan kerja dan penghidupan itu sendiri. Modal telah menciptakan ketergantungan rakyat dan negara kepadanya, yang membelah manusia menjadi kelas-kelas sosial: antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja yang tuna kapital. Di tengah kompleksitas krisis di Indonesia, hanya jiwa besar Jusuf Kalla yang bisa membuktikan apakah beliau akan tetap konsisten sebagai seorang negarawan yang committed untuk membangun Indonesia agar keluar dari krisis, atau kah ia hanya menjadi seorang politisi oportunis yang memanfaatkan peluang kekuasaan untuk kepentingan sesaat. Kita percaya, sebagai orang Bugis, Kalla memiliki rasa malu, siri, untuk berbuat kesalahan dan ketidakbajikan. Karena itu, masyarakat warga (civil society) harus tak henti-henti mengingatkan dan mengontrol Kalla yang bersama Yudhoyono memimpin bangsa kita lima tahun ke depan. Komitmen, kapasitas, kejujuran dan integritas Kalla (dan SBY) akan diuji pada tahun 2005 ini, semoga menjadi negarawan yang amanah dan berjiwa besar. Penulis aktivis PRODEM, research scholar pada Freedom Foundation, LSPEU Indonesia dan Indonesian Research Group (IRG) Last modified: 24/1/05 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
