http://padangekspres.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=5807&PHPSESSID=fcf08fb2371ff5a682cca63d9074e018
Refleksi untuk 100 Hari SBY-Kalla * Memotret Masalah dan Kesempatan Oleh Herdi Sahrasad Oleh Redaksi Kamis, 27-Januari-2005, 17:08:410 klik Secara objektif, khalayak umum mengakui bahwa Wapres M. Jusuf Kalla dikenal sebagai pejabat yang berani dan cepat bekerja meski kini berbagai kontroversi mengitarinya. Tatkala dia terpilih sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional Partai Golkar 15-20 Desember di Bali, muncullah reaksi dari M. Amien Rais dan Ichlasul Amal. Kemenangan Kalla dinilai Amien akan jadi lonceng kematian demokrasi lantaran terjadi komplikasi karena menyatunya tiga sumber daya politik pada diri Kalla, yakni kekuasaan, bisnis, dan partai politik. Itu menjadi suatu konglomerasi politik yang rawan konflik kepentingan. Jika hal itu benar terjadi, bakal timbul set back bagi usaha kita membangun demokrasi dan tradisi politik baru yang fair, accountable, dan transparan yang menjadi komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menyusul gempa dan tsunami di Aceh, terjadi kontroversi surat keputusan Wapres tentang pembentukan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang menyulut reaksi DPR. Amal menyatakan, kemenangan Kalla dapat mempersulit pemerintahan Yudhoyono memberantas korupsi karena di masa lalu banyak kader Golkar yang terlibat korupsi. Meskipun Kalla menyatakan Golkar bukan bungker bagi koruptor, kemungkinan kader Golkar yang korup berkelit-kelindan dan menggunakan partainya sebagai tempat bersembunyi tetap bisa terjadi. *** Menyatunya tiga sumber daya, kekuasaan, bisnis, dan parpol, merupakan konglomerasi kekuasaan Kalla yang sangat mungkin dapat membeli segalanya. Makna segalanya berarti peraturan, supervisi, dan regulasi. Segalanya juga berarti jabatan, otoritas, bahkan hati nurani. Di masa pemerintahan-pemerintahan lalu, kekuatan modal mengalahkan kekuatan moral dan otoritas yang sah. Akibatnya, RI seperti republik siluman karena begitu banyaknya korupsi-kolusi dan penyelewengan. (B. Herry Priyono, FEER, 17/1/1991) Sebagai Wapres dan ketua umum Golkar, Kalla memiliki political-economic leverage yang kuat untuk bargaining terhadap SBY serta untuk menentukan kebijakan, mengalokasikan proyek pembangunan, dan sumber daya ekonomi. Sebagai pebisnis, Kalla dan konglomerasinya memiliki kekuatan menentukan dalam percaturan sosial dan wilayah kebijakan. Itulah penyebab terjadinya matahari kembar dalam pemerintahan SBY-Kalla. Mengapa? Meminjam perspektif Herry Priyono, ada dua hal yang krusial. Pertama, sumber dan bentuk kekuasaan atas suatu masyarakat bukan tunggal (mono-centrist), melainkan jamak (polycentrist). Kekuasaan pemodal untuk melakukan atau tidak melakukan investasi, memenangkan tender, membeli keputusan pengadilan, atau mendesakkan proyek pembangunan sama konkretnya dengan kekuasaan presiden untuk mengundangkan peraturan. Karena itu, amat menyesatkan menganggap kinerja kekuasaan sebagai sekadar soal otoritas legal-formal aparatur negara. Kekuasaan atas masyarakat tidak terbatas pada kontrol terhadap institusi negara, tidak juga pada jabatan pemerintahan. Apakah kita masih percaya pemerintah merupakan penguasa riil atas masyarakat bila di Indonesia dewasa ini 15 keluarga menguasai 61,7 persen kapitalisasi pasar di Indonesia dan sedikitnya 71,5 persen perusahaan go public dikuasai oleh keluarga (Claessens, dkk 1999)? Karena itu, dengan konglomerasi politiknya, Kalla amat berpeluang untuk mendesakkan kepentingannya. Kedua, kekuasaan bisnis berakar dari kapasitasnya untuk melakukan dan tidak-melakukan investasi. Karena negara tidak menguasai modal, sedangkan kaum pemodal sesuka hatinya menentukan investasi dan tidak perduli lagi dengan rasa kebangsaan atau nasionalisme yang mungkin dianggap usang, maka negara yang justru bergantung pada kekuatan modal. Dalam diri Kalla, jabatan kenegaraan (Wapres), pengusaha, dan politik (ketua umum DPP Partai Golkar) menyatu sehingga munculnya kekhawatiran konglomerasi politik itu sangat rasional, yakni, kekuatan modal (yang pada diri Kalla menyatu dengan kekuasaan) akan mudah mendiktekan kebijakan, keputusan, dan peraturan. Sekadar contoh, di bawah rezim Soeharto, kita melihat skandal pertanian yang melibatkan 1,7 juta hektare Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah. Proyek itu pertama lahir bukan dari Soeharto atau kabinetnya, melainkan dari upaya pemodal/pengusaha raksasa Tay Juhana (yang diikuti pebisnis lain, seperti Bob Hasan), untuk mengeruk dana reboisasi dan APBN. Tay Juhana mendapat 206,5 juta dolar AS, sedangkan Bob Hasan 161,7 juta dollar AS. Pola semacam juga terjadi dalam berbagai skandal lain, seperti perubahan BRI sejak 1996-1998 dari bank rakyat menjadi bank konglomerat serta penggelapan Rp 1 triliun pajak oleh pengusaha ST dan DD. Di sini pemodal bisa membeli peraturan, kebijakan, dan supervisi sehingga terjadi korupsi dan manipulasi yang merugikan rakyat. *** Di tengah krisis multidimensi, bencana banjir, gempa, dan tsunami, negara kita dewasa ini justru bergantung pada kekuatan modal. Karena itu, potensi Kalla untuk mempengaruhi dan mendiktekan kebijakan dan peraturan hanya bisa dihindarkan oleh kebesaran jiwa Kalla sebagai negarawan. Harus diakui, ketergantungan negara terhadap modal meningkat pascajatuhnya Soeharto. Selanjutnya, berlakulah paham kapitalisme, yang meminjam bahasa Karl Marx, modallah yang menentukan dan mendefinisikan realitas kehidupan, realitas sejarah, dan kelas-kelas sosial karena rakyat sangat berkepentingan dengan lapangan kerja dan penghidupan itu sendiri. Modal telah menciptakan ketergantungan rakyat dan negara kepadanya, yang membelah manusia menjadi kelas-kelas sosial: antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja yang tuna kapital. Hanya jiwa besar Kalla yang bisa membuktikan, beliau tetap konsisten sebagai negarawan ataukah dia hanya jadi politikus oportunis yang memanfaatkan peluang kekuasaan untuk kepentingan sesaat. Kita percaya, sebagai orang Bugis, Kalla memiliki rasa malu, siri, untuk tidak berbuat kesalahan dan ketidakbajikan. * Herdi Sahrasad, aktivis Prodem, research scholar pada Freedom Foundation, LSPEU Indonesia, dan Indonesian Research Group (IRG), Jakarta. ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
