** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **

Artikel cukup menarik dari Kompas edisi pagi hari ini...
Selamat menyimak
 
 
Oleh Effendi Gazali 

SAYA terpana cukup lama menyimak ungkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: 
"But everybody should know this: I don’t care about my popularity"" (The 
Jakarta Post, 4/2/2005). Ingatan saya kembali ke lima tahun lalu ketika saya 
menganalisis ungkapan yang lebih kurang sama oleh presiden yang berbeda: "Gitu 
Saja Kok Repot!" (Kompas, 13/3/2000). 

Tersedia paling sedikit tiga interkoneksi atau interkonteks komunikasi di 
seputar pernyataan semacam itu. Pertama, SBY capek campur kesal melihat 
pembahasan persepsi publik tentang popularitasnya lebih riuh-rendah 
dibandingkan substansi kerja yang (menurut SBY) sudah dilakukannya. Sayangnya, 
dalam hal ini logika kita jadi terbentur-bentur. Duet SBY-JK, atau siapa pun 
yang memenangkan pemilu presiden langsung September lalu, dalam konteks 
transisi demokrasi Indonesia adalah pemenang kontes citra atau popularitas; 
belum kompetisi pemaparan program (prospective policies) sebagaimana yang 
sejatinya dituntut komunikasi politik. 

Berbagai penampilan SBY melantunkan lagu Zamrud Pelangi di Matamu adalah salah 
satu kenangan riil kita akan nuansa tersebut. Lalu kenapa sekarang konsep 
"popularitas" jadi dicuekin? 

Bisa saja SBY mengatakan ia tak pernah janji soal 100 hari, atau lebih spesifik 
tidak pernah menjanjikan kalau dalam 100 hari program pemerintahannya dapat 
membereskan sebagian masalah kenegaraan. Tapi dalam komunikasi berlaku asumsi, 
jika Anda (dari awal) tidak bereaksi ke arah berlawanan saat isu semacam 
"gebrakan 100 hari" diudarakan dan dijadikan wacana penting di mana-mana, maka 
Anda dianggap "ikut dalam irama gendang itu", lepas dari siapa yang menabuhnya. 
Apalagi kini komunikasi politik memang semakin mendapat tantangan dari 
pemasaran politik yang amat menekankan kontinuitas citra dan popularitas 
sekalipun seseorang sudah duduk di kursi kepresidenan, parlemen, senat, dan 
sebagainya. 

Sebetulnya ada cara lain menjelaskan soal 100 hari ini. SBY cukup memakai fakta 
dan mengatakan: "Sebagaimana kita semua ketahui, di banyak negara, bahkan di 
Amerika Serikat sekalipun, lazim sekali popularitas seorang presiden turun pada 
100 hari pertamanya. Jangan lupa, tentu kita maklum bahwa di Indonesia 
tantangan kita jauh lebih berat, apalagi kita punya beban khusus peninggalan 
persoalan masa sebelumnya…(dan seterusnya)!" Tentu pernyataan seperti ini 
jauh lebih cantik dan strategik daripada I don’t care. 

Interkoneksi atau interkonteks komunikasi kedua adalah SBY yang mulai tak 
peduli pada pers. Ibaratnya, anjing menggonggong kafilah (tetap) berlalu! 
Apalagi sekarang sering dibuat dikotomi bahwa apa yang ada di media bukanlah 
suara rakyat seluruhnya, namun cuma suara sekelompok elite. Sikap ini juga 
membentur-benturkan logika kita. Orang mungkin saja tidak suka pada kenyataan 
bahwa bagaimanapun public sphere kita coba dorong, tetap saja manajemen isu 
lebih merefleksikan persepsi sekelompok elite dalam masyarakat. 

Di atas semua itu (yang amat hakiki), ketidaksetujuan terhadap jajak pendapat 
ilmiah manapun mestilah diarahkan pada aspek metodologisnya (jika ada masalah) 
atau menekankan berkali-kali cara membaca hasil jajak pendapat itu pada konteks 
validitas yang bagaimana. 

Saya pribadi tidak buru-buru percaya bahwa SBY mulai mengindikasikan sikap 
"pers menggonggong, pemerintah berlalu". Kontribusi persoalan ini pada 
kejatuhan Gus Dur dalam waktu relatif singkat tentu merupakan pelajaran 
berharga yang belum jauh dari ingatan kita. Apalagi SBY sendiri, pada 
kesempatan lain menyatakan bahwa dirinya dan para menteri, gubernur, serta 
pimpinan daerah perlu menyambut kritik pers dengan jiwa besar dan terbuka. 

Mengontrol lagi? 

Kalau begitu, interkoneksi atau interkonteks komunikasi ketiga yang mungkin 
lebih menonjol, yakni terdapatnya lingkungan di sekitar SBY, yang sengaja atau 
tidak, mendorongnya berjalan ke arah berlawanan. Salah satu yang paling kentara 
adalah terbentuknya Departemen Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan 
Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ditetapkan 31 Januari. Menurut hemat saya, sangat 
sulit bagi siapa pun untuk membuat dalih bahwa departemen ini tak membawa 
semangat Departemen Penerangan. 

Perhatikan kata-kata "telematika" dan "diseminasi informasi" sebagai kunci yang 
vital. Istilah ini relatif mirip gaya Orde Baru melalui apa yang disebut Dedy N 
Hidayat (dalam International Journal for Communication Studies, 2002) sebagai 
"mekanisme kontrol yang efektif dan menyeluruh"; bukankah "telematika" 
dimaksudkan meliputi telekomunikasi, media, dan informatika? Pendek kata, 
alatnya dikuasai, medianya di sana-sini diatur pemerintah (lihat kontroversi 
antara kewenangan independent regulatory body seperti Komisi Penyiaran 
Indonesia dan kewenangan pemerintah yang masih berlanjut) serta ada pula 
didesiminasi content oleh pemerintah. Jadi dengan begini, akan mudah 
didengung-dengungkan bahwa rakyat puas terhadap pemerintah seperti dahulu. 

Konsep "telematika" semacam itu terkesan memanipulasi istilah telematics yang 
kalaupun memberikan peran pada pemerintah lebih pada membuat pasar advanced 
telematics equipment and services menjadi tidak monopolistik, transparan, dan 
memberi pelayanan tersebar luas serta termurah pada rakyat (lihat antara lain 
bahasan Schiller sejak 1982). Bahwa lahan itu akan tumbuh subur dengan 
persaingan ketat antar-investor sudah hal lumrah dan tak perlu 
dibesar-besarkan. 

Di lain pihak, bagi ilmuwan dan praktisi komunikasi, strategi serta isi pesan 
jauh lebih penting, sedangkan alat dan teknologi cuma membantu mewujudkannya. 
Karena itu kita perlu khawatir bahwa kegetolan dan aspek bisnis teknologi 
komunikasi bisa membuat strategi komunikasi publik jadi terbengkalai. Selain 
pernyataan I don’t care SBY tadi, keberangkatan tim Indonesia berunding 
dengan wakil-wakil Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang umumnya bukan lagi pemegang 
paspor Indonesia, di luar negeri, dengan hasil pahit pula, adalah cerminan 
kedodoran tersebut. Padahal inilah saat yang paling tepat untuk menjawab aksi 
diplomasi GAM dengan gaya komunikasi no need to communicate with! 

Untunglah, kabarnya SBY sedang menggagas sebuah institusi bernama Badan 
Informasi Publik. Nama ini lumayan benar paradigmanya karena ialah yang paling 
pas mencerminkan konsep "komunikasi publik" atau fungsi pemerintah sebagai 
fasilitator dalam masyarakat sipil. Mestinya badan ini nanti tidak berada di 
bawah kementerian manapun. Ia harus menjadi "ruang publik" di mana masyarakat 
melalui aneka kelompok arisan, wadah komunikasi tradisional, radio komunitas, 
dan lain-lain terlayani untuk menjadi senceiver (sender sekaligus receiver, 
atau pengelola informasinya sendiri); kira-kira seperti fasilitasi United 
States Information Services (USIS). Rekam jejak Kementerian Negara Kominfo yang 
dinilai tidak memihak lembaga penyiaran komunitas semakin membuat Badan 
Informasi Publik perlu bebas dari paradigma lama, "bekerja untuk masyarakat". 

Ke depan, sebagai gantinya, SBY amat perlu memerhatikan konsep "bekerja dengan 
masyarakat". Artinya, sambil ia tetap bekerja keras, publik pun perlu 
diyakinkan agar memiliki persepsi bahwa SBY memang telah bekerja untuk hal-hal 
yang dirasakan berpihak pada publik serta sejalan dengan ekspektasi publik. 
Hanya strategi ini yang pas untuk mengubah luapan rasa kesal I don’t care 
menjadi pesan peyakinan yang cantik: I do care. 

Effendi Gazali Staf Pengajar Pascasarjana Komunikasi UI, Research Associate di 
Radboud, Nijmegen University 



http://kompas.com/kompas-cetak/0502/07/opini/1543545.htm 

Kompas - Senin, 07 Februari 2005 


Posted by radityo to mediacare at 2/7/2005 08:16:30 AM 


Ungkapkan opini Anda di: http://mediacare.blogspot.com
                
---------------------------------
Do you Yahoo!?
 Yahoo! Search presents - Jib Jab's 'Second Term'

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **

Kirim email ke