Lampung Post
Senin, 14 Februari 2005
PENDIDIKAN
Pungutan di Sekolah Masuk Kantong Kepsek
* Hasil Penelitian ICW
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Berdasarkan hasil penelitian Indonesian
Corruption Watch (ICW), sekurang-kurangnya 30 jenis pungutan pada orangtua
siswa di sekolah masuk kantong kepala sekolah (kepsek) dan Dinas Pendidikan.
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menempatkan
Depdiknas di posisi atas dalam hal penyimpangan.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI)
Lampung Gino Vanollie dalam dialog pendidikan yang digelar Yayasan Pendidikan
Insan Mulia (Yapim), Sabtu (12-2), di Wisma Dahlia. Selain Gino, hadir juga
sebagai pembicara Ketua Yapim Lampung, Samsudin, dan Dekan FKIP yang juga
pengamat pendidikan Sudjarwo.
Menurut Gino, penyelenggaraan pendidikan nasional dinilai belum bergerak
kepada hal mendasar, seperti rusaknya ribuan sekolah dan belum adanya akses
bagi semua warga untuk menikmati pedidikan. Hal itu mengakibatkan kondisi
pendidikan nasional makin buruk yang ditandai dengan rendahnya sumber daya
manusia (SDM).
Hal tersebut dipertegas dengan data Human Development Index (HDI) 2004
yang dikeluarkan United Nation Development Program (UNDP). Data-data tersebut
berdasarkan pada tiga komponen, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Berdasarkan data itu, kini Indonesia berada pada posisi 111, lebih rendah
dibanding tahun 2002 yang berada pada peringkat 110.
Menurut dia, masalah lain bidang pendidikan adalah kurangnya jumlah guru,
distribusi guru yang tidak merata, masih rendahnya kualitas guru, dan kurikulum
yang terlalu berat dan padat yang tidak juga mendapat penyelesaian.
Banyaknya persoalan pendidikan yang muncul dan tidak terselesaikan,
umumnya karena terkait dengan guru, siswa, dan sarana dan prasarana belajar.
Masalah yang terkait dengan siswa terutama tingginya angka putus sekolah yang
disebabkan mahalnya biaya sekolah. Sedangkan masalah alat penunjang belajar
meliputi gedung yang rusak dan keterbatasan perpustakaan dan laboratorium di
sekolah. "Ketiga persoalan di atas bermuara pada rendahnya anggaran di sektor
pendidikan," ujar dia.
Jumlah anggaran minimal untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total
APBN dan APBD yang ditetapkan UUD 1945 masih belum terealisasi. Oleh karena
itu, Mendiknas dan Kepala Dinas Pendidikan harus berupaya bersungguh-sungguh
memenuhi anggaran pendidikan.
Sementara, penyelesaian masalah internal lainnya di bidang pendidikan
memerlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder�MDBU� pendidikan agar
mendapatkan dukungan. Selain itu, diharapkan Dinas Pendidikan provinsi dan
kabupaten/kota bisa lebih partisipatif, terbuka, dan accountable (bertanggung
jawab).
Ketua Yapim Lampung Samsudin menambahkan masalah pendidikan di Lampung
berdasarkan data dari Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) adalah masih
banyaknya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada
biaya. Berdasarkan data tersebut, 124.600 siswa SD di Lampung pada 2004
terancam putus sekolah, dan 52 persen di antaranya karena tidak mampu.
Oleh karena itu, menurut Samsudin, pemerintah perlu segera merealisasikan
anggaran 20 persen untuk pendidikan. Dia juga mengatakan peran masyarakat dalam
mengawasi dan membentuk lembaga masyarakat yang bisa menjadi kontrol bagi
penyelenggaraan pendidikan juga sangat perlu.
"Selain itu, perlu upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada
masyarakat agar mendapatkan pendidikan, misalnya memberikan porsi 30 persen
bagi siswa tidak mampu," ujar dia.via/S-4
Cetak Berita Email Berita
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
