http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/02/17/brk,20050217-03,id.html
Penyelenggara Pendidikan Khawatir RUU Baru Kamis, 17 Pebruari 2005 | 03:06 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Sebagian kalangan penyelenggara pendidikan mengkhawatirkan Rancangan Undang- Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) bakal membawa kesulitan. Pasalnya, keberadaan RUU ini diyakini bakal bertabrakan dengan kebijakan penyelenggara yang sudah disusun sebelumnya. "Sejak awal berdiri, Muhamadiyah sudah mendapat pengakuan sebagai badan hukum pendidikan. Kalau sekarang RUU itu penerapannya bakal seperti apa?" ujar Yunan Yusuf, Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah, Rabu (16/2). Menurutnya hal itu diperkuat berdasarkan pengakuan dari Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama yang termaktub dalam Undang-Undang Kehormatan Muhammadiyah no 5/1989. "Jadi nantinya bila RUU itu diterapkan akan bertabrakan dengan kebijakan umum," ujarnya. Ia juga menyatakan, dalam kebijakan Muhammadiyah, terdapat larangan untuk membuat yayasan untuk menaungi pendidikan. "Setiap pendirian institusi pendidikan hanya menggunakan Piagam Pendirian Sekolah Muhammadiyah. Jadi tetap langsung dalam naungan, bukan yayasan," ujarnya. Lebih lanjut ia menyatakan, saat ini terdapat 13.789 institusi pendidikan, jenjang dasar sampai tinggi, di bawah naungan Muhammadiyah. "Bayangkan saja kalau setiap institusi itu memiliki BHP satuan pendidikan tersendiri, pasti akan timbul kesulitan," katanya. Ia mengakui, RUU BHP sebenarnya memiliki posisi strategis bila mengingat banyaknya institusi pendidikan yang masih belum memiliki kejelasan status. "Namun dalam penggarapan RUU-nya harus dibuat sejeli mungkin sehingga tidak justru menimbulkan kesulitan," ujarnya pula. Pihaknya sendiri mengatakan, masih bisa mengakomodir bila nantinya penerapan BHP sebatas pada BHP penyelenggara. "Kalau BHP penyelenggara masih dapat diakomodir dengan adanya Majelis Pendidikan Dasar Menengah Muhammadiyah," katanya. Keberatan senada juga datang dari pihak penyelenggara pendidikan Nahdlatul Ulama, Federasi Guru Lembaga Pendidikan Ma'arif. "Pemberlakuan BHP justru akan memperberat satuan pendidikan yang ada," ujar Nadjib M, salah seorang Ketua Federasi Federasi Guru Lembaga Pendidikan Ma'arif, Rabu (16/2). Rinaldi D Gultom - Tempo ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
