http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=188213&kat_id=16 Koran � Opini Senin, 21 Februari 2005
Keadilan Subsidi BBM Vs Subdisi Bank Rekap Oleh : Abdul Mongid<BR> Dosen dan Direktur PPPM STIE Perbanas Surabaya Rencana kenaikan harga BBM hingga 40 persen telah menjadi sumber polemik yang menarik untuk dicermati. Di pihak pemerintah rencana kenaikan itu dipandang sebagai sesuatu yang harus dilakukan karena beban subsidi BBM telah meyebabkan hilangnya kesempatan (opportunity loss) untuk penggunaan lain seperti kesehatan dan pendidikan. Ditambahkan, tentu menurut versi pemerintah, subsidi BBM ternyata 85 persen dinikmati oleh mereka yang secara ekonomis dikategorikan kaya. Karena asumsi ketidakadilan inilah maka propaganda dengan lakon serial komedi Bajaj Bajuri selalu mengunakan jargon ketidakadilan dibalik subsidi BBM sebagai alasan utama perlunya pencabutan. Bagi elemen masyarakat yang menolak pencabutan subsidi BBM, kenaikan harga BBM sebagai dampak pengurangan subsidi akan menciptakan efek bola salju (snow balls) bagi perekonomian. Pada gilirannya masyarakat miskin dan ekonomi lemah yang harus menanggung beban lebih parah. Artinya jargon ketidakadilan tidak tepat sebagai tema pencabutan subsidi karena korban kenaikan harga selalu masyarakat kecil dan miskin. Terlebih kecenderungan terjadinya kenaikan harga spiral selalu mengikuti, baik sebelum maupun sesudah kenaikan harga BBM. Transparansi Subsidi harga BBM bukan hal baru di perekonomian Indonesia dan selalu menjadi pilihan pelik bagi pemerintah. Karena itu pemerintahan pasca-Orde Baru selalu mengklaim pengurangan subsidi adalah contoh keberhasilan. Kalau pada tahun 2001, subsidi BBM sebesar 4,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) maka pemerintahan saat itu berhasil menurunkan menjadi 1,9 persen pada 2002. Angka subsidi BBM terus menurun di tahun 2003 hanya sampai 1,7 persen dari PDB pada 2003. Tetapi karena kenaikan harga minyak dunia di tahun 2004 target rasio subsidi BBM sebesar 0,7 persen tidak tercapai. Pada tahun 2005 tentu terget subsidi BBM diturunkan walaupun angkanya belum pasti. Tentu saja untuk mencapai target itu tidak mudah. Harga minyak dunia sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar minyak global yang saat ini ditandai dengan kenaikan konsumsi minyak dunia yang sangat dramatis dan situasi suplai yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi di Irak dan ancaman terorisme global. Harga minyak terus naik sebagai konsekwensi dari ekspektasi pasar yang mengalami ketakutan akan kelangsungan suplai. Akibatnya harga tidak stabil dan cenderung naik. Karena itu mustahil menetapkan target subsidi. Makanya jumlah subsidi yang diumumkan pejabat seringkali berubah dan bahkan cenderung didramatisir jumlahnya. Satu saat dikatakan subsidi BBM mencapai Rp 59,2 triliun. Pada kesempatan lain Rp 70 triliun. Bahkan Rp 10 triliun per bulan. Melihat tidak adanya transparansi tentang realisasi subsidi BBM timbul kesan subsidi dan harga BBM ini penuh misteri. Ini jelas rawan korupsi. Pembengkakan angka subsidi memang bisa saja terjadi karena pergerakan harga minyak global. Namun sayangnya berapa sebenarnya subsidi riil per bulan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak ada yang tahu. Bahkan DPR juga tidak diberi info yang tepat. Sangat aneh sebenarnya di era teknologi informasi yang canggih, standar akuntansi yang sudah baku serta informasi harga perolehan minyak mentah dan harga jual yang pasti, informasi berapa subsidi perbulan yang dikeluarkan tidak dapat diketahui. Jangan jangan karena adanya itikad untuk korupsi membuat tuntutan akan keterbukaan informasi dan akuntabilitas diabaikan. Subsidi bank Saat ini isu yang coba diangkat sebagai upaya meyenangkan publik adalah dengan mekanisme kompensasi secara langsung pada masyarakat miskin seperti kesehatan dan pendidikan. Upaya lain adalah mempertahankan beberapa jenis BBM yang masih layak disubsidi yaitu minyak tanah. Usulan kompensasi subsidi sebenarnya mencerminkan ketakutan pemerintah adanya resiko resistensi masyarakat. Kenaikan harga minyak dipastikan menimbulkan permasalan ekonomi yang luas. Bahkan sebelum harga minyak resmi dinaikan harga barang pokok sudah naik sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Dipastikan korban pertama dari kenaikan harga BBM adalah masyarakat miskin yang harus menanggung biaya hidup yang lebih tinggi. Sementara kompensasi seperti untuk kesehatan dan pendidikan belum tentu mereka nikmati karena biasanya faktanya memang berbeda dengan janji. Benarkah pemerintah tidak memiliki pilihan lain yang resikonya relatif kecil sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan Jusuf Anwar selain harus menaikan harga BBM. Sebenarnya ada pilihan lain selain mencabut subsidi BBM. Permasalahan adalah adakah keberanian melakukan ini karena korban dari kebijakan ini adalah orang kaya dan mereka yang memiliki akses ke kekuasaan. Marilah kita tengok struktur pengeluaran APBN. Berdasarkan pengalaman 2002 sampai 2004 jumlah pembayaran bunga utang dalam negeri berkisar antara Rp 62 sampai Rp 41 triliun tergantung suku bunga SBI. Dilihat porsi bunga utang dalam negeri terhadap PDB berkisar pada 3,9 persen sampai 2,1 peesen. Sementara subsidi BBM berkisar Rp 31,2 triliun sampai Rp 14,5 triliun tegantung harga minyak dunia dan kurs. Artinya secara porsi terhadap PDB hanya berkisar 1,9 persen sampai 0,7 persen. Jumlah subsidi bunga untuk bank rekap jauh lebih besar daripada anggaran pendidikan maupun anggaran pertahan (ABRI). Harus diingat sebenarnya bunga hutang dalam negeri sebagai konsekwensi diterbitkannya obligasi negara dalam rangka membiayai Program Rekapitalisasi Perbankan sebesar Rp 423,48 triliun. Saat ini jumlah yang masih beredar sebesar Rp 402 triliun. Siapa yang menikmati subsidi bunga obligasi ini?. Data berikut mungkin memberi gambaran jelas mereka yang beruntung ''menikmati subsidi'' bunga. Obligasi rekapitalisasi saat ini yang dikuasai Bank Mandiri, baik yang Fixed Rate dan Variable Rate, berjumlah sebesar Rp 137 triliun. Sementara total obligasi rekap BNI berjumlah Rp 53 triliun dan untuk obligasi rekap BRI jumlahnya Rp 29 triliun dan yang dipegang BTN sebesar Rp 14 triliun. Belum lagi pada bank swasta yang telah didivestasi ke asing. Sangat wajar bank-bank tersebut memperoleh keuntungan besar. Artinya yang menikmati subsidi bunga adalah investor, direksi, dan pegawai bank tersebut alias mereka yang dikelompokan kaya. Bahkan bisa jadi investor asing. Makanya usulan untuk pengurangan pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perlu dilakukan tanpa melakukan kajian yang berbelit belit. Pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi yang mencapai Rp 60 triliun per tahun harus dihentikan kalau benar pemerintah berdalih demi keadilan. Usulan pengurangan subsidi bunga untuk bank rekap tidak akan menyebabkan bank tersebut mengalami kolaps. Yang terjadi mungkin sekedar keuntungan menurun sehingga ada dorongan bagi direksi untuk melakukan peningkatan efisiensi. Tentu saja untuk tidak mengacaukan pasar, obligasi rekapitalisasi yang sudah masuk pasar modal yang jumlahnya 20 persen hingga 30 persen dikecaulikan. Kalau ada resistensi dari direksi, pemerintah sebagai pemegang saham bisa bertindak tegas dengan menggantinya. Terlebih selama ini terget terhadap direksi bank BUMN dalam pengurangan subsidi bunga tidak pernah diumumkan secara transparan. Melihat perkembangan efisiensi bank BUMN yang cenderung statis menunjukan kerja direksi belum optimal. Harusnya direksi menyadari bank BUMN masih ada karena adanya program rekapitalisasi. Artinya mereka harus sadar bunga obligasi rekap adalah sebuah transfer pendapatan dari masyarakat miskin yang seharusnya menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis sebagaimana amanat UUD 1945. Karena itu sebuah ketidakadilan yang luar biasa jika ada bank rekap membagikan bonus dari keuntungan semu ini. Pertanyaannya adalah mana yang lebih adil, mencabut subsidi BBM atau mengurangi subsidi bagi bank rekap? Sebagai tambahan informasi, kalau subsidi BBM dinikmati 80 persen dinikmati orang kaya Indonesia, subsidi bank rekap 500 persen dinikmati orang superkaya bahkan investor asing. ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
