Presiden SBY harus berani melaksanakan kebijakan yang tidak populis: hapuskan subsidi BBM. Alasannya satu saja: tidak mungkin negara memikul beban 36 triliun rupiah terus menerus. Alasan lain (uangnya disalurkan ke pendidikan dan keperluan kesra lainnya) hanya kembangan saja, kalau kurang terbukti nanti akan memukul pemerintah sendiri.
Simpul lemahnya terletak pada industri pelayanan transportasi. Organda harus melakukan gebrakan pada pemilik armada bus/truk/taksi untuk secara drastis menurunkan uang setoran yang gila-gilaan, memeras para supir. Dengan harga bensin premium yang super murah, Rp. 1,820/liter (bandingkan dengan India yang kalau dikurs rupiah, Rp. 8,500/liter), seorang supir taksi di Jakarta harus ngos-ngosan untuk mengumpulkan uang setoran yang berkisar antara Rp. 185,000 sampai Rp.3,500 sehari. Itu tidak berarti ongkos naik taksi di Bombay lantas berbanding lurus dengan di Jakarta; seorang pegawai biasa di Bombay mampu naik taksi ke tempat kerja bila perlu. Dimana faktor pembedanya, ya di uang setoran itulah. Percayakah, dengan uang setoran yang wajar ongkos angkut truk/bus/taksi tidak perlu naik dengan naiknya harga BBM. Dengan tidak berubahnya biaya angkutan, pedagang sembako tidak punya alasan untuk menaikkan harga dagangannya. Salam, RM MENGURANGI SUBSIDI BBM: HARUSKAH? Republika - 23 Desember 2004 HB Tamam Achda Anggota Komisi VII DPR RI Ketika masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, tiada calon yang berani memberikan jawaban tegas ketika ditanya persoalan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ini bisa dipahami karena apabila dikemukakan jawaban jujur pasti akan mempengaruhi perolehan suara. Akhirnya, semua kandidat memberikan suara mengambang. Kini, pemerintah baru tidak bisa berkelit lagi. Dengan dalih recovery ekonomi pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menaikkan harga BBM. Dengan kata lain, subsidi BBM dikurangi. Beban subsidi sekitar Rp 63 triliun pada akhir tahun ini harus segera diakhiri dan segera dialokasikan untuk sektor-sektor lainnya. Ada beberapa titik lemah yang perlu kita soroti. Pertama, kebijakan itu secara integral akan segera menggerakkan harga barang dan jasa. Seluruh produsen yang membengkak biaya produksinya akibat kenaikan harga BBM harus menaikkan harga produksinya. Mereka dalam sejarahnya tak pernah terlihat untuk bersikap patriotik: rela berkurang keuntungannya demi cita-cita pemulihan ekonomi bersama. Prinsip bisnis di mana pun adalah bagaimana menggapai keuntungan sebesar-besarnya. Di sinilah, kenaikan harga barang menjadi faktor beban bagi konsumen, bukan penolong meski di balik logika kebijakan kenaikan harga BBM atau mengurangi subsidi akan berdampak pada pemulihan ekonomi. Di sisi lain, kenaikan harga BBM juga secara otomatis akan menggerakkan para usahawan transportasi untuk menyesuaikan tarif angkutan. Terkadang kenaikan tarif melebihi prosentase kenaikan harga BBM itu sendiri. Dengan kata lain, pengguna jasa transportasi harus merogoh kocek lebih dalam, padahal nilai tukar rupiah atau pendapatannya cenderung menurun. Dilihat dari dua sektor itu saja, kenaikan harga BBM atau mengurangi subsidinya akan berpengaruh nyata terhadap inflasi. Sekadar ilustrasi penguat, kita dapat mencermati data kenaikan inflasi yang terjadi sekitar sebulan setelah kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu. Di mata Bank Indonesia (BI), pemandangan inflasi seperti itu dilihat sebagai persoalan serius karena mengeroposi nilai ekonomi secara nasional. Dampaknya mempengaruhi secara negatif terhadap sektor-sektor riil lain. Karenanya, dengan nada diplomatis, beberapa waktu lalu, pejabat BI menyampaikan, kenaikan harga BBM atau sama dengan mengurangi subsidi dinilai belum tepat saatnya sejalan dengan nilai tukar rupiah belum membaik dan belum stabil. Pernyataan BI ini --jika kita bicara dengan ''telanjang''-- mengarah pada kondisi obyektif ekonomi kita yang sebenarnya belum normal. Karena itu masalah time response seharusnya dijadikan pijakan penting peemerintah dalam mengeluarkan kebijakan subsidi karena instrumen yang dimainkan seharusnya tidak lagi menaikkan harga BBM. Yang harus dicermati, kenaikan itu sangat inheren dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, di samping sektor nonekonomi. Kebijakan integratif Sudah saatnya pemerintah --dalam mengeluarkan kebijakan apapun, termasuk BBM dan atau mengurangi subsidi-- haruslah integratif dan tidak boleh hanya melihat satu sisi. Kenaikan BBM saat ini --saat ini baru premix dan akan menyusul jenis yang lainnya awal tahun ini-- tidak dikorelasikan dengan kebijakan lainnya. Ini sebenarnya juga dilakukan pemerintahan sebelumnya. Sebagai ilustrasi, di tengah upaya menaikkan harga BBM dalam kerangka mengurangi subsidi atau dalih pemulihan ekonomi, tapi di sisi lain pemerintah membiarkan perilaku perbankan yang obral kredit konsumtif dalam jumlah triliunan rupiah untuk kendaraan (mobil atau motor) yang memang direspons masyarakat secara luas. Dari sisi mikro, kebijakan bank seperti itu menumpulkan cita-cita besar menghidupkan sektor riil. Di luar persoalan mikro, meningkatnya jumlah kendaraan yang signifikan pascakebijakan bank yang obral itu secara paralel menjadikan tingkat konsumsi BBM membengkak secara fantastik. Karenanya, beban pemerintah pun ikut membengkak. Untuk mengurangi tingkat konsumsi BBM itu, tampaknya pemerintah harus berani membatasi jumlah kendaraan yang beredar di jalan. Secara teknis ini diakui sulit dilakukan. Karena itu, pendekatannya adalah membatasi jumlah produksi (rakitan) atau impor --termasuk kendaraan berkapasitas mesin besar yang boros BBM-- sehingga para peminat harus menanti (inden) untuk sekian lama seperti yang terjadi di Cina dan Singapura. Di sisi lain, mobil keluaran lama, katakanlah 1980-an ke bawah, sudah saatnya harus dilarang beroperasi. Jika kebijakan seperti ini diefektifkan, kita dapat membayangkan berapa ribu liter bensin atau solar dapat dihemat per harinya dan itu berarti pengurangan beban anggaran pemerintah secara signifikan. Sekali lagi, jika terjadi efisensi penggunaan BBM, maka tidak akan terjadi fenomena penyedotan konsumsi nasional sebesar 48,3 persen, dimana 75 persen di antaranya teralokasi untuk sektor transportasi. Penyedotan BBM untuk sektor transportasi sebenarnya dapat dikritisi lebih jauh: seberapa banyak BBM untuk angkutan umum atau kepentingan bisnis dan berapa besar untuk kendaraan pribadi yang cenderung konsumtif? Dalam kaitan ini, pemerintah ditantang untuk merumuskan format kebijakan alokasi BBM yang berdimensi ekonomi produktif versus konsumtif. Penggunaan BBM untuk konsumtif sebaiknya dikurangi. Alokasi BBM Pemerintah perlu merumuskan kebijakan energi nasional dalam kerangka alokasi BBM berdasarkan kebutuhan yang proporsional: berapa besar BBM untuk industri, untuk sektor transportasi dan lainnya. Pendek kata, sekarang ini ada sebuah urgensi bahwa format kebijakan BBM haruslah integratif: jika memang pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi, maka harus muncul kebijakan lain yang mampu mengerem tingkat konsumsi BBM, termasuk di antaranya mengerem laju pertmbuhan kendaraan. Pemikiran seperti itu (pengeremen laju pertumbuhan kendaraan) di sisi lain akan dilihat sebagai kebijakan yang cukup brilian dalam kaitan komitmen prolingkungan karena akan mengurangi emisi secara signifikan. Pengurangan konsumsi BBM yang berujung pada menurunnya tingkat polusi akan mengurangi kerusakan lapisan ozon. Meski demikian, tak dapat disangkal bahwa kebijakan mengerem pertumbuhan laju kendaraan akan dilihat sebagai kebijakan yang antiprodusen kendaraan atau antiimpor mobil, padahal keberadaannya berandil besar terhadap penyedotan jumlah tenaga kerja. Juga, persoalan kepentingan investor asing yang bergerak di bidang industri otomotif. Jika kebijakan pengereman laju pertumbuhan kendaraan dinilai tidak rasional dan 'menabrak' kepentingan banyak pihak, maka pemerintah yang menghadapi krisis anggaran sebenarnya bisa mencari celah lain yang tidak harus mengurangi subsidi BBM. Dalam hal ini, tampaknya ada beberapa persoalan yang perlu dikritisi bersama: apakah pemerintah pernah dilakukan penekanan biaya produksi BBM? Apakah pernah dilakukan studi mendalam tentang kebutuhan obyektif konsumsi BBM masyarakat? Dua variabel tersebut kiranya cukup relavan untuk menjaga agar subsidi BBM dinikmati pihak yang tepat, yang tentu berdimensi kemanusiaan sesuai dengan amanat UUD 45. Dengan melihat urgensi efisiensi, maka sejumlah kelebihan pendapatan yang ada dapat dialokasikan untuk mempertahankan kebijakan subsidi atau dikonversikan dalam bentuk tidak menaikkan harga BBM. Sementara itu, studi mendalam yang terkait dengan kebutuhan pasar BBM dilakukan untuk mencegah pemborosan eksplorasi migas yang pada akhirnya mampu menghemat pengeluaran biaya produksi. Produksi BBM yang berlebihan bisa dijadikan sasaran untuk bermain di pasar gelap (black market). Banyak oknum memperkaya diri dengan bermain di pasar gelap. Upaya rekonstruksi di sektor produksi ataupun pemasaran BBM jika dilakukan dengan efektif akan menjadikan pemerintah tidak harus membuaat kebijakan penyesuaian harga BBM atau mengurangi subsidi. Sekecil apapun kenaikan harga BBM, rakyat yang akan merasakan dampaknya. Pemerintah juga tidak perlu mengambil kebijakan tidak populer itu apabila berhasil mengembalikan dana yanggg dilarikan para konglomerat hitam. Dana tersebut dapat digunakan untuk menambal bolong APBN sehingga rakyat tidak tercekik kebijakan pemerintah. Menaikan harga BBM atau mengurangi subsidi, bukan hanya tidak populer dan tidak argumentatif, tapi juga memang tidak harus dilakukan pemerintah. Tapi apa daya, pemerintah tampaknya tak mampu berpikir panjang lagi. Pada 19 Desember kemarin, pemerintah telah menaikan harga pertamax dan elpiji. Dan, rakyat kembali harus menerima getahnya. Demo pun muncul dimana-mana. Jangan pernah rakyat berpikir bahwa sebenarnya pemerintah tidak ada. Keberadaan pemerintah hanya ''terasa'' ketika kenaikan harga BBM diumumkan. Kenaikan Harga BBM dan Inflasi Periode 1980-2001*) ------------------------------------------------------------------------ Tanggal Kenaikan BBM / Kenaikan / Inflasi Sebulan Setelah Kenaikan BBM ------------------------------------------------------------------------ 1 Mei 1980 / 30-50% / 1,49% (Juni) 4 Januari 1982 / 50% / 0,54% (Feb) 6 Januari 1983 / 11,11%-70,58% / 0,14% (Feb) 12 Januari 1984 / 9,3%-60% 1,66% (Feb) 25 Mei 1990 / 10%-32% / 1,29% (Juni) 11 Juli 1991 / 15,8%-22,4% / 1,90% (Agustus) 8 Januari 1993 / 5%-27,27% / 2,03% (Februari) 29 November 1996 / 5,7% (BB Premix) / 0,55% (Desember) 4 Mei 1998 / 56,90% / 4,64% (Juni) 1 Oktober 2000 / 12% / 1,32% (November) 1 April 2001 / 50 - 100% (untuk sektor industri) / 1,13% (Mei) ------------------------------------------------------------------- Keterangan: *) diolah dari berbagai sumber (sumber: www.republika.co.id) Ottawa: 1:09:27 AM - � Embassy of Indonesia 2004 - Webmaster: [EMAIL PROTECTED] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
