http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/08/opini/1604497.htm
Selasa, 08 Maret 2005
Sulitnya Memerintah
Oleh Syafiq Hasyim
DALAM sebuah inspeksi mendadak di sebuah pasar di daerah Karawang
Presiden Yudhoyono mengatakan, "Kami tidak buta dan tuli." (Kompas, 3/3).
Pernyataan yang diniatkan sebagai tanggapan atas protes penolakan
kenaikan harga BBM yang sedang bergejolak di masyarakat ini bisa ditafsirkan
dalam berbagai makna.
Namun, satu makna pasti yang bisa dikatakan pada pemerintah Susilo
Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) saat ini adalah kenyataan
"memerintah itu tidak mudah."
DULU lewat janji-janji dalam kampanye, seolah semua persoalan Indonesia
akan mudah diselesaikan jika diperintah pasangan SBY- JK. Ternyata setelah
merasakan kepemimpinan pasangan ini, kemampuan mereka tidak sepadan dengan
aneka masalah yang harus dipecahkan. Bahkan kini SBY-JK menghadapi kenyataan,
memerintah itu tidak semudah yang dibayangkan (imagination au pauvoir).
Setidaknya kesan itulah yang kita peroleh dari perjalanan pemerintahan SBY-JK,
minimal selama 100 hari pertama di mana banyak target dan program yang tidak
terpenuhi. Oleh karena itu, ada baiknya jika pemerintah menyadari situasi sulit
yang mereka hadapi.
Adanya kesadaran bahwa memerintah itu tidak mudah pernah menjadi wacana
yang dikembangkan SBY-JK di masa kampanye, saat mereka meminta dukungan semua
pihak untuk membantu jalannya pemerintahan jika nanti mereka memimpin.
Pernyataan seperti itu merupakan refleksi dari bayangan mereka tentang
kekuasaan sebagai hal yang tidak mudah dilaksanakan.
Namun, kesadaran seperti itu punah saat SBY-JK sudah menjadi pemimpin
negara. Kesadaran yang sering muncul lewat aneka pernyataan para state
apparatus akhir-akhir ini adalah kesan "memerintah itu mudah." Tidak adanya
kesadaran pada diri pemerintah bahwa "memerintah itu tidak mudah" menyebabkan
mereka terkesan "menggampangkan" tiap persoalan yang mereka hadapi.
Pernyataan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie saat pemerintah menaikkan
harga gas elpiji beberapa waktu lalu bahwa mereka yang tidak mampu membeli gas
tidak usah memakai gas adalah bentuk penggampangan persoalan, bukan
penyelesaian. Demikian pula pernyataan Wapres Jusuf Kalla, pemerintah telah
memiliki komitmen dengan 30 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia untuk
terlibat monitoring program kompensasi. Pernyataan ini mengesankan kenaikan BBM
akan managable secara politik, artinya tidak ada gejolak karena mahasiswa
sebagai "motor gejolak" sudah dipegang. Kenyataannya, hampir seluruh BEM di
Indonesia menolak kenaikan harga BBM, bahkan rumah pribadi JK di Makassar
didemo mahasiswa.
SEBELUM tahun 1960-an, pernah muncul sebuah pernyataan politik, "for
every human problem there is a solution that is simple, neat or wrong."
(Dikutip Giovanni Sartori dari Mencken dalam Comparative Constitutional
Engineering, London: Macmillan, 1997). Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa
mengelola politik-negara pada masa-masa itu tampak lebih mudah dan sederhana
karena tiap persoalan yang muncul pada dasarnya ada jawabannnya. Meski mudah
dan sederhana, tidak berarti pemerintah boleh menyepelekan persoalan sebab tiap
jawaban atas persoalan bisa jadi benar dan salah.
Kini mengelola politik-negara mungkin jauh lebih sulit karena aneka
persoalan yang muncul memiliki tingkat kompleksitas dan kerumitan luar biasa.
Kelengkapan alat demokrasi yang kian canggih-lembaga-lembaga pengawasan
negara-kontrol pers, mahasiswa dan keberadaan lembaga-lembaga civil society
lainnya menyebabkan pemerintah tidak begitu saja bisa menentukan aneka langkah
kebijakan tanpa pertimbangan matang.
Giovanni Sartori pernah menyatakan, revolusi kampus yang membawa
primitivisme demokratis, perkembangan teknologi media, dan eskalasi korupsi
adalah hal-hal yang menyebabkan pengelolaan politik-negara menjadi semakin
tidak mudah.
Ketidakmudahan di sini bukan berarti tidak dapat berjalan sama sekali,
tetapi merupakan sebuah keadaan di mana pengelolaan politik butuh kesadaran dan
kehati-hatian karena semua tindakan politik yang dilakukan pemerintah akan
dengan mudah dikritisi masyarakat kampus, mudah disiarkan TV, radio, dan koran.
Namun, kondisi yang tidak mudah, dalam konteks pemerintah kini dianggap sebagai
hal yang mudah (Ibid).
Apa yang kita rasakan dari pemerintahan SBY-JK selama sekitar empat bulan
adalah sebuah gambaran betapa tidak mudahnya mengelola politik- negara. Namun
jika disimak, aneka ketidakmudahan yang mereka hadapi justru tidak disebabkan
dari luar, tetapi dari SBY-JK sendiri. Contoh, diskursus penolakan kenaikan BBM
kini dijadikan entry point untuk menagih janji-janji kesejahteraan yang pernah
diucapkan sebab mereka pernah berjanji BBM tidak naik.
Selain itu, kesulitan juga muncul dari model pengelolaan birokrasi yang
tidak efektif seperti hubungan kerja presiden dan wapres yang sering diwarnai
political manuvering dari masing-masing pihak, koordinasi (ketidakkompakan)
yang lemah antar menteri, serta konsolidasi koalisi politik yang tidak kukuh.
Pernyataan pesimistis Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani
Indrawati mengenai efektivitas program kompensasi yang disiapkan pemerintah,
yang muncul sehari setelah pengumuman kenaikan BBM, mencerminkan betapa tidak
mudahnya pemerintah melakukan koordinasi dan menjalin kekompakan meski di
antara mereka. (Kompas, 2/3).
Meski berbagai kalangan menganggap pemerintah sedang mengalami kesulitan
dalam pengelolaan politik-negara, anggapan ini berusaha ditampik pemerintah.
Dalam hal ini tampaknya pemerintah takut dianggap gagal. Sekali diwacanakan
pemerintah telah gagal, kredibilitas mereka akan turun dan ini amat berpengaruh
kepada proses politik mendatang terutama bagi aktor-aktor kunci pemerintahan.
Selain itu, pemerintah juga takut dianggap tidak berpihak pada kepentingan
rakyat mengingat dalam sistem pemilihan langsung suara rakyat adalah suara
Tuhan, bisa menentukan segalanya.
MENGAPA pemerintah butuh menyatakan bahwa mereka kini dalam keadaan yang
tidak mudah dalam mengelola politik-negara? Kita sadar, pemerintah di mana pun
tidak akan mau dikatakan sebagai pemerintah yang lemah dan mengalami kesulitan
dalam mengelola politik-negara. Dalam teori politik, pemerintah yang baik
adalah pemerintah yang kuat (good government is strong government), tetapi kuat
di sini tidak selalu diartikan pemerintah tidak dibolehkan untuk menyatakan
keadaan tidak mudah yang mereka hadapi.
Mengeluarkan pernyataan seperti itu penting bagi pemerintah mengundang
semua pihak untuk terlibat proses penyelesaian aneka persoalan berat yang
mereka hadapi. Pemerintah SBY-JK tidak usah khawatir pernyataan seperti itu
menyebabkan citra mereka menjadi kian buruk karena tingkat legitimasi mereka
cukup tinggi. Justru kalau mereka menyadari diri bahwa mereka sedang berada
dalam keadaan sulit, simpati dan empati akan muncul dari rakyat karena mereka
merasa diajak berbicara oleh pemimpin mereka untuk menyelesaikan persoalan
bangsa.
SBY harus memanggil kembali citra politiknya sebagai "pemimpin rakyat"
yang tidak tuli dan buta dan pernah dinikmati selama kampanye. Caranya, kembali
kepada keinginan rakyat. Namun perlu diingat, mengeluarkan pernyataan
"memerintah itu tidak mudah" juga harus dibarengi upaya sungguh-sungguh dari
pemerintah.
Syafiq Hasyim Deputi Direktur International Center for Islam and
Pluralism (ICIP), Jakarta
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
